Pemerintah Berkomitmen Tutup Defisit BPJS Kesehatan


Dina Manafe / Anselmus Bata / AB
Minggu, 16 September 2018 | 16:03 WIB

Jakarta - Defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak akan membuat program tersebut berhenti. Pemerintah berkomitmen menutup defisit tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp 16,5 triliun agar JKN-KIS tetap berjalan.

Komitmen pemerintah itu disampaikan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius dalam kasus defisit BPJS Kesehatan. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dihentikan dan tidak boleh ada pengurangan manfaat bagi peserta JKN-KIS. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani untuk mengoordinasi para menteri terkait untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Sejak 2014 hingga kini, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Saat pertama kali menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional, lembaga tersebut mengalami defisit Rp 3,3 triliun. Setahun kemudian naik menjadi Rp 5,7 triliun, lalu pada 2016 kembali mengalami defisit Rp 9 triliun dan tetap defisit Rp 9,75 triliun pada 2017. Tahun ini, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 16 triliun sampai Rp 16,5 triliun.

Penyebab utama defisit adalah iuran yang dibayar peserta mandiri dan penerima bantuan iuran (PBI)--kecuali peserta mandiri kelas I---tidak sesuai dengan nilai aktuaria. Iuran bagi peserta mandiri kelas III seharusnya Rp 53.000, tetapi pemerintah mematok Rp 25.500. Demikian juga dengan iuran yang dibayar pemerintah untuk PBI hanya Rp 23.000 bagi setiap peserta, padahal nilai aktuarianya Rp 36.000.
Desifit yang terus-menerus dialami BPJS Kesehatan mengakibatkan pembayaran klaim sejumlah fasilitas kesehatan tertunggak. Tak hanya itu, pasokan obat ke rumah sakit, puskesmas, dan klinik, juga terancam, karena fasilitas kesehatan juga menunggak pembayaran obat ke pemasok.

Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf kepada SP, Jumat (14/9), menyatakan pemerintah berkomitmen mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan yang dikeluarkan pada 10 September 2018 dan ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi panduan untuk menutup defisit operasional BPJS Kesehatan.

Audit BPKP
Pasal 3 PMK menyebutkan, untuk memanfaatkan alokasi dana JKN, menkeu dapat minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) me-review atau meninjau pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Setelah itu, menkeu menyampaikan pemberitahuan alokasi dana JKN kepada direktur jenderal anggaran selaku pemimpin pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara. Dana cadangan yang dimaksud bersumber dari APBN atau APBN Perubahan yang dialokasikan untuk kesinambungan program JKN dan untuk mengatasi defisit arus kas DJS Kesehatan.

Untuk mencairkan dana JKN, direktur utama BPJS Kesehatan harus mengajukan surat tagihan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). Surat tagihan yang dimaksud harus dilampiri dokumen terkait, di antaranya kuitansi tagihan penyaluran dana JKN, daftar penggunaan dana JKN, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Terbitnya PMK, kata Iqbal, menjadi titik terang bagi BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan. Pihaknya sudah memenuhi kewajiban sesuai PMK dan berharap segera ditindaklanjuti Kementerian Keuangan.

“Kami sudah lengkapi apa-apa yang diminta, dan dikirim ke Kemkeu. Harapan kami sama dengan harapan fasilitas kesehatan, segera ada bantuan. Tidak baik kalau terlalu lama keterlambatan pembayaran. Tidak hanya mengganggu layanan, tetapi kita khawatirkan kepercayaan masyarakat berkurang dan merusak reputasi program ini,” kata Iqbal.

Beban Tunggakan
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan setelah diterbitkannya PMK 113/2018, Kemkeu harus bisa lebih cepat mencairkan dana talangan bagi BPJS Kesehatan. Sebab, makin lama dibiarkan, beban tunggakan BPJS Kesehatan semakin besar, dan akan berdampak pada pelayanan kepada pasien.

“Mati-hidupnya program JKN-KIS bergantung pada dana talangan ini. Bolanya sudah ada di tangan menkeu, tinggal BPJS Kesehatan mengajukan apa-apa saja yang diperlukan, lalu dana turun,” katanya.

Menurut Timboel, dana talangan hanya merupakan solusi jangka pendek, tetapi pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu menyiapkan strategi jangka panjang agar program JKN-KIS tetapi berjalan. Apalagi, pada 2019 peserta BPJS Kesehatan mencapai 95 persen dari total 260 juta penduduk sesuai target pemerintah untuk mencapai universal health coverage (UHC).

“Pemerintah, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait jangan dahulu berleha-leha seusai pencairan dana talangan. Solusi untuk jangka menengah dan panjang harus segera disiapkan,” katanya kepada SP, Sabtu (15/9).

Salah satunya, menurut Timboel, adalah menaikkan iuran peserta JKN-KIS. Langkah ini mungkin tidak populer secara politik bagi pemerintahan, tetapi perlu dipertimbangkan kembali untuk menyelamatkan JKN-KIS. Lagi pula opsi ini dibolehkan regulasi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, di samping opsi menyuntikkan dana tambahan dan mengurangi benefit.

“Kalau pemerintah takut gaduh apalagi di tahun politik ini kalau menaikkan iuran peserta mandiri, maka naikkan saja di iuran peserta PBI yang dibiayai dari APBN,” katanya,

Misalnya, iuran untuk peserta PBI dinaikkan menjadi Rp 36.000 per orang per bulan, maka ada selisih Rp13.000 dari besaran iuran saat ini Rp 23.000. Selisih itu dikalikan 96,8 juta peserta PBI per tahun atau Rp 15,1 triliun, sehingga total iuran peserta PBI per tahun mencapai Rp 41,8 triliun.

“Jika iuran dinaikkan, maka tidak perlu lagi dana talangan,” tegasnya. 

Tulisan ini juga di Suara Pembaruan edisi e-paper Sabtu, 15 September 2018.



Sumber: Suara Pembaruan, Beritasatu.com

Hingga Mei, BPJS Kesehatan Tunggak Rp 4,2 T


Dina Manafe / AB
Minggu, 16 September 2018 | 16:03 WIB

Jakarta - Tahun ini, BPJS Kesehatan diperkirakan mengalami defisit Rp 16,5 triliun. Data yang diperoleh SP menyebutkan klaim yang belum dibayar BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya per 31 Mei 2018 mencapai Rp 4,2 triliun plus denda 1 persen atau Rp 42 miliar per bulan. Jika tidak segera dilunasi, beban BPJS Kesehatan untuk membayar denda makin membengkak. Dampaknya, arus keuangan di sejumlah rumah sakit terganggu, dokter dan paramedis terlambat menerima gaji, serta pengadaan obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terancam.

Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menyebutkan utang obat dan alat kesehatan program JKN-KIS yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar oleh fasilitas kesehatan mencapai Rp 3,5 triliun per Juli 2018. Periode pembayaran obat juga semakin panjang, dari 90 hari pada 2016 menjadi 120 hari pada semester 1 2018.

Kondisi ini akan berpengaruh pada seluruh rantai pasokan obat, mulai dari produksi, distribusi hingga ke pelayanan di fasilitas kesehatan. Suplai obat menjadi terkendala, dan kekosongan obat di fasilitas kesehatan menjadi ancaman di depan mata. Ujung-ujungnya, yang terkena dampak adalah pasien, terutama peserta JKN-KIS. Jika di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terjadi kekosongan obat, pasien JKN akan dirujuk ke rumah sakit. Jika di rumah sakit tidak ada obat yang dibutuhkan, pasien urun biaya atau membeli sendiri obat dengan resep dokter.

Setiap tahun, BPJS Kesehatan menderita defisit keuangan yang disebabkan ketidaksesuaian (mismatch) antara pengeluaran untuk membayar klaim layanan dengan pendapatan dari iuran peserta. Hingga akhir 2018, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai 16,5 triliun. Angka ini terdiri dari defisit dana jaminan sosial sekitar Rp 11 triliun lebih dengan asumsi tiap bulan terjadi defisit Rp 1 triliun, dan sisanya adalah dana operasional.

Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan mismatch pada pembiayaan program JKN berbanding lurus dengan penambahan peserta JKN dan bertambahnya fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Potensi kecurangan (fraud) pada layanan kesehatan, ketidakdisiplinan peserta membayar iuran, dan besaran iuran yang tidak sesuai perhitungan akturia, memicu terjadinya mismatch. Setiap tahun peserta BPJS terus bertambah dan sudah pasti utilisasi atau pemanfataannya terus meningkat, tetapi tidak diikuti dengan penyesuaian iuran peserta.

Efisiensi
BPJS Kesehatan sendiri, kata Iqbal, telah melakukan langkah efisiensi untuk mengurangi beban operasional, di antaranya tidah menambah karyawan. BPJS juga mengurangi perjalanan dinas luar kota, dan pengeluaran untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan operasional BPJS, seperti sponsorship, dan lain-lain.

Di tingkat layanan, BPJS Kesehatan melakukan kendali mutu dan biaya dengan menata ulang beberapa item pelayanan, di antaranya dengan mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) tentang penjaminan pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan pelayanan rehabilitasi medik. Ketiga layanan ini menyedot dana JKN terbesar, dan berpotensi fraud. Dengan penataan ulang, tiga layanan ini diperkirakan bisa menghemat anggaran sekitar Rp 360 miliar.

“Masih banyak langkah efisiensi yang dilakukan BPJS dengan harapan bisa menghemat anggaran. Namun, langkah efisiensi ini tidak serta merta langsung membuahkan hasil,” katanya.

Untuk saat ini, kata Iqbal, pihaknya menanti suntikan dana dari pemerintah untuk segera melunasi utang ke fasilitas kesehatan. “Kami berharap paling tidak September ini sudah ada dana, sehingga masalah keuangan bisa diatasi. Kalau ada uang, sudah pasti kami bayar semua utang ke fasilitas kesehatan,” kata Iqbal kepada SP, Jumat (14/9).

Iqbal mengatakan, pihaknya juga tidak ingin menunggak pembayaran ke fasilitas kesehatan karena dikenai sanksi berupa denda 1 persen dari tiap keterlambatan per bulan. Semakin lama menunggak, denda yang harus dibayarkan BPJS juga semakin besar. Karena itu, BPJS berharap dana yang dicairkan pemerintah sesuai kebutuhan saat ini. Namun, ia enggan menyebutkan berapa persis dana yang dibutuhkan tersebut.

Sejak awal, pemerintah berkomitmen menyuntikkan dana kepada BPJS Kesehatan ketika mengalami kesulitan pembiayaan. Peraturan Pemerintah (PP) 87/2013 menyebutkan ada tiga opsi yang diambil ketika terjadi defisit, yaitu menaikkan iuran peserta, mengurangi benefit, dan menambah suntikan dana. Namun, opsi menaikkan iuran dan mengurangi benefit tidak diambil pemerintah.

“Kalau kita hentikan layanan karena persoalan pembiayaan, maka ini masalah besar. Program ini sudah berjalan lima tahun dan manfaatnya sudah dirasakan, pasti orang akan teriak,” kata Iqbal.

Untuk membantu fasilitas kesehatan yang mengalami kesulitan keuangan, BPJS Kesehatan menggandeng sejumlah bank untuk memberikan dana pinjaman melalui skema pembiayaan tagihan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan atau dikenal dengan supply chain financing (SCF). Bank mitra BPJS Kesehatan ini akan memberikan pembiayaan kepada fasilitas kesehatan dengan pola anjak piutang. Fasilitas kesehatan dapat menerima pembayaran lebih awal dari bank atas tagihannya ke BPJS Kesehatan sampai ada penyelesaian pembayaran dari BPJS Kesehatan.

“Ini bagian dari solusi yang kami tawarkan ke fasilitas kesehatan. Ini kesempatan bagi fasilitas kesehatan untuk menjaga arus keuangan agar tetap lancar,” kata Iqbal. 



Sumber: Suara Pembaruan

Pembayaran Klaim Tertunggak, tetapi Pelayanan Berjalan


Stefi Thenu / Indah Kurniasih / Cindi Eka Putri / Islaq Hastita Hamzah / AB
Minggu, 16 September 2018 | 16:03 WIB

Jakarta – Sejumlah rumah sakit mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim pengobatan oleh BPJS Kesehatan. Selain mengirim surat ke lembaga tersebut, beberapa rumah sakit berinisiatif memasang spanduk tunggakan pembayaran klaim yang menjadi viral di media sosial.

Direktur RSUD KMRT Wongsonegoro Kota Semarang, dr Susi Herawati mengakui adanya keterlambatan pembayaran klaim pengobatan oleh BPJS Kesehatan.

''Keterlambatan pembayaran ya terjadi di sini. Namun, BPJS mengatakan kalau terlambat, dendanya akan mereka bayar satu persen. Kami juga dipersilakan meminjam di bank untuk operasional sebelum klaim dibayar. Meski begitu, sejauh ini kami belum melakukan peminjaman yang disarankan itu,'' kata Susi di Semarang, Jumat (14/9).

Dia mengaku pasrah dengan keterlambatan pembayaran klaim tersebut. Pihaknya saat ini hanya berkonsentrasi memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

''Saya terus berkomitmen kepada Bapak Wali Kota Semarang untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin. Pegawai tetap saya support. BPJS mau bayar hari ini atau nanti, terserah mereka. Namun kalau tidak dibayar, saya akan tagih,'' tegasnya.

Kepala BPJS Kesehatan KCU Semarang, Bimantoro, mengakui pihaknya kesulitan membayar klaim tepat waktu. Pasalnya, pendapatan BPJS dari pembayaran premi per bulan berkisar Rp 60 miliar, tetapi klaim dari rumah sakit mencapai Rp 196 miliar.

Menurutnya, ada tiga penyebab keterlambatan pembayaran klaim. Pertama, rumah sakit memang belum mengajukan klaim. Kedua, rumah sakit sudah mengajukan klaim, tetapi berkasnya belum lengkap, serta ketiga, memang terjadi keterlambatan pembayaran dari BPJS.

”Keterlambatan pembayaran klaim juga terjadi di daerah lainnya, sebab dalam menjalankan program JKN-KIS, hambatan finansial memang ada. Tidak ada kesengajaan BPJS untuk menahan dana klaim itu. Beberapa kali, kami melakukan pembayaran klaim dengan sistem rapel,” katanya.

Tunggakan biaya pengobatan yag harus dibayar oleh BPJS Kesehatan Pekalongan, Jawa Tengah, kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalisari Kabupaten Batang selama Juni hingga akhir Agustus 2018 mencapai lRp 8 miliar.

Direktur RSUD Kalisari Kabupaten Batang, Bekti Mastiaji di Batang, mengatakan meski terjadi tunggakan biaya pengobatan yang relatif cukup besar, pihaknya tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menggunakan kartu JKN-KIS.

“Kami tetap melayani masyarakat pengguna BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan dan tidak ada pembedaan pelayanan. Pasien BPJS dan non-BPJS tetap kami layani dan tidak ada pembedaan," katanya.

Menurutnya, sesuai slogan dan program Pemerintah Kabupaten Batang di bidang kesehatan, RSUD tetap mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan atau rawat inap. Pihaknya tetap memberikan pelayanan yang prima kepada pasien karena hal itu menyangkut keselamatan jiwa manusia.

“Hanya saja, jika tunggakan itu sudah dibayarkan oleh BPJS, maka dana tersebut akan makin membantu RSUD untuk menambah sarana maupun peningkatan pelayanan kesehatan yang lainnya," katanya.

Keterlambatan pembayaran klaim pengobatan oleh BPJS Kesehatan mengakibatkan sejumlah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Slamet Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum menerima tunjangan selama tujuh bulan.

“Sudah tujuh bulan tunjangan belum dibayar," kata salah seorang karyawan RSUD Garut yang enggan disebutkan identitasnya.

Ia menuturkan, persoalan tertunggaknya pembayaran klaim tidak hanya berdampak pada tunjangan karyawan, tetapi juga terhadap beberapa proyek pembangunan di rumah sakit itu.

Direktur RSUD Dokter Slamet, Maskut Farid mengakui pihaknya belum menerima pembayaran klaim pengobatan dari BPJS Kesehatan sejak April hingga Agustus 2018.

Kedeputian BPJS Kesehatan Sumatera bagian tengah (Sumbagteng) dan Jambi menyebutkan pada periode Januari-Juni 2018, pihaknya mengalami defisit Rp 283,8 miliar. Total klaim dari sejumlah fasilitas kesehatan mencapai Rp 819,7 miliar, tetapi pemasukan dari iuran peserta hanya Rp 535,9 miliar.

"Defisit yang dialami mengakibatkan pembayaran klaim ke rumah sakit menjadi terlambat," kata Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian BPJS Kesehatan Sumbagteng dan Jambi, Kiki Christmar Marbun.

Kendati terlambat membayar klaim rumah sakit, pihaknya tetap bertanggungjawab dan hingga kini menunggu jadwal pembayaran dari BPJS pusat.

"Keterlambatan ini tidak hanya dialami rumah sakit di Riau saja, tetapi juga dialami secara nasional. Konsekuensinya, kami tetap membayar denda keterlambatan klaim sebesar 1 persen kepada rumah sakit, sebagai tanggung jawab kami," katanya.

Pembayaran denda sebesar 1 persen tersebut, kata Kiki, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111/2013 yang mengatur pembayaran klaim harus dilakukan pada 15 hari kerja kalender sejak klaim itu diajukan. Jika terlambat dibayar, BPJS Kesehatan dikenai denda 1 persen.

Tak Ada Tunggakan
Sementara itu, beberapa puskesmas di wilayah Depok Jawa Barat, mengaku tidak mengalami tunggakan pembayaran klaim pengobatan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Cinere, dr. Hendrik Alamsyah, Jumat (14/9), mengatakan sampai saat ini pembayaran klaim pengobatan dari BPJS Kesehatan berjalan lancar. Namun, dia meminta BPJS Kesehatan harus memperbaiki sistem serta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur berobat di fasilitas kesehatan.

“Yang banyak dikeluhkan misalnya pelayanan laboratorium itu kan ada yang dijamin dan tidak dijamin (BPJS Kesehatan, Red). Nah, masyarakat enggak tahu tuh yang dijamin apa dan yang tidak dijamin apa. Mereka mau periksa dan dianggap gratis, padahal tidak dijamin. Jadi banyak yang salah sangka dan butuh sosialisasi dari BPJS,” katanya.

Puskesmas Cimanggis dan Puskesmas Sukmajaya di Depok juga tak mengalami persoalan pembayaran klaim pengobatan.

Kepala UPT Puskesmas Sukmaya, dokter Sih Mahayanti mengatakan pihaknya rutin menerima pembayaran klaim pada tanggal 15 setiap bulan.

“Pembayaran klaim rutin setiap bulan,” katanya.

Kepala Puskesmas Cimanggis, Umi Zakiati juga menyampaikan pihaknya rutin menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan. “Kita sudah rutin tiap bulan mendapat pembayaran dari dari BPJS,” katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan, Beritasatu.com