Kenaikan Tarif Kargo Udara Hingga 350%


Lona Olavia / ALD Kamis, 14 Februari 2019 | 13:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengusaha jasa angkutan logistik mengeluhkan lonjakan tarif kargo angkutan udara. Akumulasi kenaikannya dalam setahun terakhir bahkan mencapai lebih 350%. Kondisi itu membuat sejumlah pengusaha angkutan logistik gulung tikar. Tak hanya itu, banyak pengusaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi korban, lantaran pengiriman produk ke konsumen memanfaatkan jasa angkutan udara.

“Yang menyampaikan ke kami gulung tikar memang baru empat perusahaan, satu di Jakarta, tiga di daerah. Sebenarnya lebih dari itu, tetapi mereka belum resmi bicara ke kami. Beberapa terpaksa gulung tikar karena dampak kenaikan tarif SMU (surat muatan udara) yang amat besar, hingga mengakibatkan omzet menurun,” ungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Budi Paryanto kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (13/2).

Menurut catatan Asperindo, selama Januari 2019, maskapai Garuda Indonesia telah menaikkan tarif dua kali. Sebelumnya, sepanjang 2018 Garuda menaikkan tarif hingga enam kali. Sedangkan pada 2016 dan 2017 kenaikan masing-masing hanya satu kali.

“Kalau naik 10%-15% masih wajar. Kalau Garuda akumulasi kenaikan dalam setahun terakhir paling rendah 72%, dan paling tinggi 352%. Lion Air naiknya 170% paling rendah 60%,” sebutnya.

Budi menjelaskan, tarif yang dipatok maskapai adalah dari struktur cara hitung di internal mereka ditambah margin yang diinginkan. Hal ini membuat tarif yang harus dibayar pengusaha logistik berbeda dengan besaran yang diumumkan maskapai kepada publik. “Kenaikan tarif Garuda Indonesia hingga 352% itu merupakan akumulasi dari beberapa kali kenaikan dalam setahun terakhir," jelasnya.

Perbedaan ini, menurutnya, bukan karena adanya mafia. Mafia diakuinya memang ada tapi itu lebih kepada mafia kelancaran yang bisa mempercepat arus barang, bukan pada harga. “Mafia lapangan ada yang biasanya kirim ke pesawat, bergantung supply dan demand, istilahnya porter atau loading master. Itu yang di tengah diberantas Ari Askhara (Ketua Indonesia National Air Carrier Association/INACA). Yang menjadi pertanyaan kami harga kargo menjadi naik,” katanya.

Terkait keluhan pengusaha logistik tersebut, Asperindo sudah diminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengirimkan data. Dari pembahasan awal, selanjutnya akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo.

Dalam jangka pendek, Budi berharap pemerintah mengambil langkah intervensi terkait masalahan tarif kargo. Apalagi banyak juga sektor UMKM yang menjual barangnya melalui marketplace yang kerap menggunakan jasa pengiriman anggota Asperindo.

“Jangka pendek kita minta maskapai turunkan tarifnya. Sementara dari sisi lain, Asperindo mengupayakan ada pesawat charter yang bisa dipakai untuk semua anggota,” katanya.

Penggunaan pesawat charter, diakui Budi, bisa menghemat biaya setidaknya 10%. Selain itu, tingkat ketepatan waktu (on time performance/OTP) pengiriman akan lebih tinggi. Rencana tersebut, menurutnya sedang dalam tahap negosiasi harga dengan charter operator khusus kargo. Diharapkan, bulan ini sudah rampung.

Naikkan Biaya
Sebagai dampak kenaikan tarif oleh maskapai, ungkap Budi, sejak awal 2019, anggota Asperindo rata-rata sudah menaikkan biaya pengiriman paket melalui jalur udara sebesar 20%. Untuk paket dan jarak tertentu, anggota Asperindo banyak yang sudah mengalihkan jalur pengiriman dari sebelumnya menggunakan udara menjadi menggunakan jalur darat. Namun, untuk pengiriman rute jarak jauh, perusahaan masih menggunakan jalur udara. Hal itu dilakukan guna mengejar OTP.

“Kalau sekarang harganya sudah tinggi dan servisnya juga kadang terkendala. Kalaupun kita minta maskapai menurunkan harga setidaknya cuma naik 10%-15% dari harga yang terakhir berlaku,” imbuhnya.

Ketua Kompartemen Kebandarudaraan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Satrio Witjaksono mengatakan, akibat kenaikan harga kargo ini mulai ada perusahaan yang mengurangi jumlah pekerjanya, terutama karyawan outsourcing. Selain itu, perusahaan juga menutup cabang dan karena volume pengiriman yang minimal. “Cabang-cabang ini mungkin perlu ditutup selain karena harga kargo, juga mungkin karena load-nya tidak banyak juga,” ungkapnya.

Sedangkan, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita menuturkan, kenaikan tarif kargo udara berdampak pada pedagang online (e-commerce), serta eksportir hasil laut, yang banyak menggunakan jasa penerbangan untuk pengiriman produk kepada konsumen. Sebab beberapa pelaku usaha logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik Indonesia sudah mulai menaikkan tarif pengiriman sebesar 15%-20% mulai Januari 2019. Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu meminta maskapai dan pengelola bandara agar lebih efisien dalam mengelola kargo.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menilai, kenaikan tarif pengiriman oleh perusahaan jasa angkutan logistik tidak bisa dihindari, karena menyesuaikan dengan kenaikan tarif oleh maskapai. Dia berpendapat, dengan adanya kejadian ini, pengusaha jasa angkutan diharapkan beralih ke moda angkutan lain. “Sekarang banyak pilihan mudah-mudahan laut, darat dan kereta api juga bisa memanfaatkan situasi ini,” ungkapnya.

Secara terpisah, Vice President Marketing JNE Eri Palgunadi menuturkan, sebagai konsekuensi dari kenaikan harga kargo, pihaknya telah menaikkan tarif untuk kiriman dari Jabodetabek. Adapun, kenaikan harga tersebut pengaruhnya belum terlalu signifikan terhadap pendapatan JNE. “Langkah melakukan penyesuaian tarif merupakan salah satu strategi untuk mengurangi beban operasional. Selain itu JNE juga melakukan pengiriman dengan menggunakan moda transportasi lain sebagai alternatif,” katanya.
Penyesuaian tarif pengiriman JNE berlaku untuk servis regular, OKE dan YES dimulai 15 Januari lalu. Penyesuaian tarif tersebut berlaku untuk pengiriman paket dari Jabodetabek ke seluruh tujuan dalam negeri. Besaran kenaikan tarif dari Jabodetabek, bergantung pada tujuan pengiriman paket dan jenis layanan yang digunakan, dengan kenaikan rata-rata sebesar 20%.

Sedangkan, Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ikhsan Rosan membantah, adanya kenaikan tarif SMU hingga 350%. Menurutnya, kenaikan hanya ditetapkan dari semula Rp 3.000-4.000 per kilogram per jam, menjadi rata-rata Rp 6.000 per kilogram per jam.
”Kenaikan kami lakukan karena harga yang semula sudah terlalu rendah dan kami harus menyesuaikan cost saat ini,” ujarnya saat dihubungi Kamis (14/2) pagi. 



Sumber: Suara Pembaruan

Pemerintah Tak Atur Tarif Kargo Udara


Herman / ALD Kamis, 14 Februari 2019 | 13:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah tidak berwenang mengatur besaran tarif kargo angkutan udara. Sebab, sesuai UU 1/2009 tentang Penerbangan, penentuan tarif kargo udara tanpa melibatkan pemerintah.

Menindaklanjuti keluhan pengusaha jasa logistik mengenai kenaikan tarif angkutan kargo udara, Kementerian Perhubungan dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari solusi. Langkah ini diharapkan segera ada kesepakatan yang tidak memberatkan pengusaha jasa logistik, dan tidak membebani maskapai.

“Sebagai regulator, kami tidak mengatur tarif kargo. Kalau diatur, malah akan menyalahi undang-undang, kecuali undang-undangnya diubah,” ujar Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub), Polana B Pramesti, saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (13/2).

Polana Pramesti menjelaskan, UU Penerbangan mengatur bahwa tarif angkutan kargo berjadwal disesuaikan dengan mekanisme pasar. Sedangkan, tarif angkutan kargo tidak berjadwal ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Polana Pramesti mengungkapkan, adanya keluhan terkait kenaikan tarif kargo udara telah ditanggapi Kemhub. Pada 8 Februari lalu, Ditjen Perhubungan Udara mengundang badan usaha angkutan udara, Angkasa Pura I dan II selaku pengelola bandara, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo), serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) untuk mencari solusi terkait masalah tarif kargo udara.

Namun, Polana tidak menjelaskan hasil pertemuan tersebut. “Persoalan kepastian tarif kargo masih dalam kajian kedua pihak,” jelas Polana Pramesti.

Saat ditanya mengenai penghapusan free baggage allowance (FBA) oleh maskapai penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier/LCC) yang dikeluhkan konsumen, Polana Pramesti menjelaskan, keputusan yang diambil maskapai sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 185/2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Permenhub tersebut mengatur bahwa setiap maskapai, dalam menentukan standar pelayanan, memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat. Pasal 22 menyatakan, untuk maskapai dalam kelompok standar minimum (no frills), dapat mengenakan tarif bagasi mulai.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maskapai LCC masuk kelompok standar minimum, sehingga bisa menerapkan biaya bagasi penumpang tanpa batasan minimum berat bagasi. “Di negara-negara maju, ketentuan bagasi berbayar juga sudah biasa dilakukan,” jelas Polana Pramesti.

Polana Pramesti menambahkan, saat ini Kemhub juga sedang menyelesaikan kajian untuk membuat aturan tarif bagasi pesawat, guna memberikan kepastian kepada masyarakat. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tarif batas atas dan batas bawah bagasi, baik bagi pembelian bagasi sebelum check-in (prepaid) maupun di gerai check-in dengan tarif kelebihan bagasi atau biasa disebut excess baggage ticket (EBT). Kajian ini ditargetkan akan rampung dalam dua minggu ke depan.

Sementara, untuk ketentuan bagasi kabin, ukuran tas atau koper tidak boleh lebih dari 58x46x23 cm dengan berat maksimal 7 kg, yang disesuaikan dengan head rack, dan satu tas barang pribadi untuk keperluan selama perjalanan (personal item). Ketentuan ini tercantum dalam Permenhub 185/2015 Pasal 23.

 



Sumber: Suara Pembaruan

Pengenaan Tarif Bagasi Rugikan UMKM


Fuska Sani Evani / ALD Kamis, 14 Februari 2019 | 13:42 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Penerapan aturan bagasi berbayar oleh maskapai penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier/LCC) dan kenaikan harga tiket pesawat merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor pariwisata. Mereka mengalami penurunan omzet penjualan, karena pelancong mengurangi volume belanja mereka.

Ketua DPD Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIY, Udhi Sudiyanto, di Yogyakarta, Rabu (13/2) menyatakan, sejak diterapkannya bagasi berbayar, banyak wisatawan yang meninggalkan oleh-oleh di bandara karena harga yang harus dibayarkan untuk bagasi terlalu mahal. Selain itu, kenaikan harga tiket pesawat, juga bertolak belakang dengan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang dicanangkan Kementerian Parisiwata.

Untuk itu, Asita menuntut pemerintah meninjau kembali kebijakan beberapa maskapai penerbangan yang menaikkan harga tiket. Selain itu juga kebijakan maskapai LCC yang menghapuskan bagasi gratis dan menerapkan bagasi berbayar sejak Januari lalu. “Kebijakan-kebijakan tersebut dirasakan berdampak pada penurunan jumlah wisatawan dan menurunnya omzet UMKM di daerah,” ujarnya.

Udhi berharap, pemerintah maupun maskapai seharusnya mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap berbagai sektor, dan tidak mengedepankan ego sektoral. Kebijakan penghapusan gratis bagasi, misalnya, akan menghancurkan UMKM di daerah pariwisata, karena wisatawan enggan menambah oleh-oleh dalam jumlah banyak.

Selain itu, Asita juga meminta agar pemerintah menerapkan kebijakan yang adil antara travel agent konvensional dan juga online travel agent (OTA). Sebab ada beberapa kejanggalan yang hingga saat ini belum terjawab. Salah satunya perbedaan harga tiket yang dijual oleh OTA dan travel agent konvensional.

Udhi juga menjelaskan dalam menjual sebuah produk wisata, travel agent konvensional tidak melakukan sistem jual putus. Artinya produk yang dijual sudah termasuk destinasi wisata dan juga akomodasi yang ditawarkan dalam paket wisata. Artinya travel agent juga melakukan branding suatu destinasi wisata. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. “Jika tidak diatur dengan regulasi yang jelas, ini dapat berimplikasi pada sektor-sektor lainnya,” katanya.

Meski demikian, Udhi menegaskan Asita tidak anti-terhadap bisnis online. Bahkan travel agent konvensional pun sudah beradaptasi dan memiliki alat pemesanan melalui online. Hanya bagi Asita, hal itu merupakan cara pemasaran, bukan tujuan utama sehingga ada paradigma yang berbeda yang diterapkan oleh Asita.

Untuk itu, ASITA berencana aksi unjuk rasa ke Istana Kepresidenan pada 28 Februari 2019, untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah agar harga tiket pesawat diturunkan. Menurut Udhi, Presiden Joko Widodo memang sudah berjanji akan mengambil langkah-langkah strategis terkait mahalnya harga pesawat. Namun Asita seluruh Indonesia, tetap akan melakukan aksi untuk meminta jawaban pasti dari pemerintah. “Aksi ini berdasarkan keputusan dan diskusi bersama,” ujarnya.

Banyak Pengaduan
Terpisah, koordinator Bidang Layanan dan Pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Intan Nur Rahmawanti mengakui pasca-penetapan kebijakan bagasi berbayar, ada beberapa aduan yang masuk ke LKY terkait permasalahan ini. Pengaduan bukan hanya berasal dari perorangan, melainkan berasal dari pihak travel agent yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini.

“Misalnya sudah pesan tetapi dibatalkan karena masalah bagasi berbayar ini. Selain itu ada pula kasus sudah mau terbang pulang tetapi harus membayar bagasi untuk oleh-oleh sampai Rp 3 juta,” ungkapnya.

Intan menyesalkan kebijakan ini yang membuat harga maskapai LCC sama saja dengan maskapai full service tetapi dengan tingkat layanan yang berbeda. Dengan demikian bukan tidak mungkin konsumen akan lebih memilih transportasi darat seperti bus dan kereta api yang tidak menerapkan tarif untuk barang bawaan. Opsi tersebut dianggap lebih masuk akal bagi konsumen dengan tuntutan mobilitas tinggi tetapi memiliki bujet yang terbatas.



Sumber: Suara Pembaruan