Ketika Avtur Jadi Kambing Hitam


Heru Andriyanto / HA
Kamis, 14 Februari 2019 | 04:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini memicu banyak spekulasi di masyarakat tentang apa yang menjadi penyebabnya, dan jelas bahwa mayoritas menyalahkan tingginya harga bahan bakar penerbangan atau avtur di Indonesia.

Pertamina sebagai pemasok tunggal avtur di Indonesia menjadi sasaran kritik, dan bahkan di media sosial beredar meme yang menyebutkan harga avtur di Indonesia paling tinggi di Asia, tanpa bukti yang kredibel.

Presiden Joko Widodo tampaknya "termakan" dengan opini publik seperti ini, sehingga memerintahkan peninjauan ulang harga avtur.

Namun, apakah benar harga avtur menjadi penyebab kenaikan harga tiket pesawat sekarang ini sehingga langkah yang diambil pemerintah itu juga akan efektif meredamnya?

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dia tidak yakin bahwa avtur adalah penyebab utama kenaikan harga tiket, dan mendesak pemerintah melakukan upaya konkret untuk menemukan akar permasalahannya, bukan sekedar membuat tindakan populis.

Menurut Tulus, harga avtur bisa diprediksi oleh maskapai sehingga tidak akan menjadi penyebab lonjakan biaya yang tiba-tiba.

"Ketika avtur menjadi kambing hitam, itu menurut saya memang hanya kambing hitam, karena dengan maskapai Pertamina sudah membuat kontrak khusus dengan masa waktu tertentu sehingga harganya sudah ditentukan di awal," ujarnya dalam acara dialog di studio Beritasatu News Channel, Rabu (14/2) petang.

Harga avtur di Indonesia memang lebih mahal daripada sejumlah negara tetangganya seperti Singapura atau Malaysia, tetapi ada banyak negara Asia lainnya yang menjual avtur lebih mahal lagi, paparnya.

"Jadi sebetulnya bukan karena avtur menurut saya," kata Tulus. Dia lalu mengkritik pemerintah karena sejak masalah ini mengemuka akhir tahun lalu, belum juga ditemukan penyebab utamanya, sementara pihak maskapai juga tidak memberikan informasi yang memadai.

Kolusi Maskapai?
Pengamat penerbangan Gerry Soejatman memaparkan dia bisa memaklumi kalau harga avtur menjadi beban maskapai pada September tahun lalu, ketika harga minyak dunia sangat tinggi, tetapi tidak untuk periode sekarang.

"Avtur paling mahal pada bulan September-Oktober kemarin ketika harga minyak dunia di atas US$ 80 dolar per barel. Sekarang sudah di bawah US$ 60 dan harga avtur pasti mengikuti dan menyesuaikan itu juga," kata Gerry.

"Jadi seharusnya harga avtur pun sudah turun paling tidak 20% sejak bulan Oktober, dan memang harga tiket mulai naik itu bulan Oktober kemarin. Cuma yang jadi pertanyaan kenapa kok baru ramai setelah Natal dan Tahun Baru?"

Lebih lanjut Gerry mengatakan harga tiket Rp 600.000 untuk satu jam penerbangan seharusnya tidak bisa disebut terlalu mahal kalau diperhitungkan dengan biaya operasional pesawat.

"Kita lihat patokan di industri ini sekarang, biaya (operasional) total buat tipe pesawat yang narrow body, 150 kursi, kayak (Airbus) A320 itu US$ 7.000-8.000 per jam. Dia punya 150 kursi, kalau itu terjual semua, harus menjual (harga) berapa supaya dia impas? Itu saja sudah Rp 570.000 - 650.000," jelasnya.

"Masalahnya masyarakat terbiasa Rp 550.000 untuk 1 jam terbang. Begitu naik Rp 750.000, 'wah kok mahal banget'."

Yang dipertanyakan Gerry adalah masih ada maskapai yang sekarang ini menjual tiket Rp 850.000 untuk 1 jam terbang, padahal bukan peak season.

"Ada yang menyimpulkan ini semacam kolusi. Biasanya itu antar maskapai. Cuma ini harus dibuktikan, kita nggak bisa sembarangan bilang ini pasti ada yang main harga," ujarnya.

"KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) kemarin sudah menyatakan bahwa ada indikasi (kolusi) dan mereka masih melanjutkan penyelidikan, tapi kan belum terbukti."

"Kalau ikut-ikutan naik, itu bukan kartel, tapi kalau sepakat 'yuk naik ramai-ramai', nah itu kartel."

Selasa (12/2) lalu, kepada Beritasatu.com Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengingatkan bahwa avtur hanya mencakup 24% dari struktur biaya penerbangan.

"Jadi masih ada 76% cost lainnya yang berpengaruh pada harga tiket," kata Nicke.

Biasa Dimanja
Tulus mengatakan sejak maraknya maskapai berbiaya murah (low cost carriier/LCC) di Indonesia, konsumen sangat dimanjakan oleh harga tiket yang sangat murah.

Ketika ada peningkatan biaya yang sebetulnya lumrah, seperti bagasi berbayar, konsumen pun menjerit. Tulus mengingatkan bahwa khusus LCC, secara regulasi memang menerapkan bagasi berbayar.

"Maskapai ini terlalu lama memberi promosi kepada konsumen sehingga konsumen merasa enak, ketika mulai naik, kita syok," ujarnya.

"Misalnya bagasi berbayar, bagasi berbayar itu untuk kategori LCC memang posesnya sejak awal berbayar. Tapi karena masing-masing maskapai LCC ini masing-masing memberi gimmick marketing kepada konsumen sehingga tidak menerapkan itu, dan ketika ada satu pihak yang hendak menerapkan bagasi berbayar mereka takut karena mungkin konsumennya akan lari."

"Akhirnya selama puluhan tahun atau paling tidak tujuh tahun terakhir, bagasi berbayar itu tidak diterapkan di LCC."

Ketika LCC menerapkan bagasi berbayar sesuai ketentuan, Tulus mengimbau pemerintah agar memberi masa transisi yang cukup sehingga konsumen tidak kaget.

"Ketika diterapkan bagasi berbayar, saya kritik keras pemerintah karena tidak ada diseminasi informasi yang baik, tidak ada masa transisi," ujarnya.

Keseimbangan Baru
Tulus mengatakan ada plus minus dari kenaikan harga tiket pesawat ini.

"Dulu ketika tiket pesawat murah booming, industri transportasi yang lain mati, collapse, seperti Pelni, bus," kata Tulus.

"Ketika tiket murah mulai berakhir, mereka mulai bangkit. Kemarin Pelni ada data bahwa penumpangnya naik 100%. Artinya ini kan menjadi keseimbangan baru."

Untuk itu Tulus mengingatkan agar pemerintah tidak sembrono dalam bertindak, apalagi hanya mengejar kebijakan yang sifatnya populis.

Yang penting adalah mencegah maskapai menaikkan tarif secara ugal-ugalan, bukan sekedar menekan industri lain misalnya Pertamina karena belum tentu menyelesaikan masalah.

"Kalau semua ditekan, justru semua bisa collapse," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com

Avtur dan Tiket Pesawat Turun


/ HA
Kamis, 14 Februari 2019 | 05:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Keluhan penumpang terhadap harga tiket pesawat yang mahal belakangan ini akan segera mereda. Pasalnya, Pertamina bakal menurunkan harga avtur, sehingga maskapai juga bisa menurunkan tarif tiket pesawat. Penurunan avtur dan tiket pesawat diharapkan membuat dunia penerbangan nasional bergairah kembali dan bisnis pariwisata pun terus tumbuh.

Pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soejatman di Jakarta, Rabu (13/2), menyatakan langkah pemerintah yang telah merilis formula harga avtur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019 dengan menetapkan adanya batas atas dengan margin sebesar 10% dari harga dasar, sehingga dalam waktu dekat harga bahan bakar pesawat itu akan turun, diharapkan juga bisa diikuti oleh maskapai untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Dia mengakui saat ini harga tiket pesawat masih mahal, padahal sejak akhir tahun lalu, sudah ada penurunan biaya-biaya. Misalnya, penurunan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) yang sejalan dengan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional.

“Memang sekarang masih mahal. Bahkan, kalau mahal terus seperti ini padahal harga pendukungnya sudah mulai turun, jumlah penumpang bisa terus turun. Jadi, memang seharusnya diturunkan harganya. Jumlah penumpang per Januari sudah turun 10% dibanding Januari tahun lalu. Extra flight Natal dan Tahun Baru juga tak sebanyak biasanya,” katanya kepada SP, di Jakarta, Rabu (13/2).

Menurut Gerry, naik-turunnya harga avtur memengaruhi margin dari maskapai dan bisa menjadi patokan harga dari jenis penerbangan. Selama ini harga avtur sudah mengikuti harga dunia, tetapi maskapai masih terkena pajak pertambahan nilai (PPN) dari penjualan avtur.

“Saya rasa lebih penting kalau PPN avtur dihapus dibanding menurunkan harga avtur yang fluktuatif,” tegasnya.

Untuk menurunkan harga tiket, lanjutnya, maskapai juga harus lebih efisien, seperti mencari paket pendukung perawatan yang lebih efektif, mencari sewa pesawat langsung ke sumbernya--baik baru maupun bekas--dibanding bergantung pada broker. “Dan janganlah terbiasa main di kandang sendiri,” tegasnya.

Hal yang sama disampaikan pengamat penerbangan Alvin Lie. Menurutnya, ketika harga avtur turun, harga tiket pesawat pun akan ikut turun. Namun, besarannya tidak selalu proporsional. Menurutnya, kontribusi avtur terhadap biaya angkut per penumpang per kilometer sekitar 40%.

“Jadi, kalau Pertamina turunkan harga avtur 10%, pengaruhnya terhadap harga tiket sekitar 4%. Airline juga perlu evaluasi biaya-biaya operasional langsung maupun tak langsung agar terjadi penghematan biaya yang signifikan,” katanya di Jakarta, Selasa (12/2).

Menurutnya, swasta boleh menjadi penyedia avtur di bandara. Namun, tuntutan infrastruktur dan manajemen bandara membuat perusahaan swasta sulit menembus. Pertamina sebagai BUMN wajib menyediakan avtur untuk bandara-bandara di kabupaten, walau secara bisnis tidak menguntungkan.

"Karena itu, akan sangat baik juga mensyaratkan kepada swasta yang akan pasok avtur untuk bandara besar, juga wajib pasok avtur untuk bandara-bandara kecil di berbagai kabupaten. Dengan demikian persaingan akan lebih adil," tutur Alvin.

Sementara itu, Ketua Bidang Penerbangan Berjadwal atau The Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto menjelaskan, selama ini harga avtur mengacu pada formula harga minyak mentah Indonesia. Dengan beralihnya patokan harga avtur dari ICP ke Mean of Platts Singapore (MOPS) akan berdampak pada biaya operasi yang secara tidak langsung bisa menurunkan harga tiket. Namun, lanjutnya, harga tiket tak serta merta dipengaruhi oleh harga avtur, melainkan tingkat permintaan dan penawaran.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti mengatakan porsi avtur dalam biaya operasi pesawat cukup besar. Meski demikian, bahan bakar pesawat tersebut bukan satu-satunya komponen. “Avtur dalam komponen biaya operasi pesawat mempunyai kontribusi yang besar, selain nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formula Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri, harga avtur memberi andil sebesar 24% dari biaya operasional pesawat. Akan tetapi, angka tersebut bisa berbeda-beda di setiap bandara.

Keluhan
Sejak akhir tahun lalu hingga saat ini, sejumlah kalangan mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal. Dampaknya, jumlah penumpang menurun, sejumlah penerbangan dibatalkan, dan aktivitas pariwisata menjadi lesu. Kebijakan beberapa maskapai yang membebani penumpang dengan biaya tambahan bagasi membuat dunia penerbangan nasional selama sebulan terakhir diliputi gonjang-ganjing.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai kenaikan tiket pesawat dapat memicu anjloknya sektor pariwisata di daerah itu, sehingga perlu kebijaksanaan dari pemangku kepentingan untuk menurunkan kembali.

"Saya sudah bertemu menteri perhubungan dan pihak Garuda Indonesia menyampaikan serta berharap harga tiket pesawat serta avtur diturunkan sehingga harga tiket kembali normal," katanya di Padang, Selasa (12/2).

Menurutnya, tidak hanya sektor pariwisata, sektor turunan lainnya ikut terdampak dengan kenaikan harga tiket pesawat. "Usaha mikro, kecil, dan menengah, terdampak. Hotel-hotel akan sepi. Rugi kita semua karena dampak ikutannya banyak," ujarnya.

Salah seorang pengelola rumah makan Padang di Bandara Minangkabau, Risa, mengaku sebelum harga tiket pesawat naik, dalam sehari omzetnya mencapai Rp 7 juta, tetapi sekarang hanya Rp 3 juta.

Senada dengannya, Suci, karyawan gerai soto di Bandara Minangkabau, mengaku pengunjungnya berkurang sekitar 30 persen.

“Biasanya dalam satu hari sekitar 100 orang yang makan, tetapi sekarang hanya 70-an orang,” katanya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait masih mahalnya harga tiket pesawat ke provinsi itu, sehingga memberatkan masyarakat.

"Per telpon saya sudah bicarakan dengan menteri terkait dan maskapai, sehingga ini bisa mendapat perhatian," ujarnya di Mataram, baru-baru ini.

Menurutnya, tingginya harga tiket penerbangan memang tidak hanya terjadi untuk rute NTB, tetapi juga di seluruh rute di Indonesia. Namun, mengingat NTB sebagai destinasi wisata, maka mahalnya harga tiket membuat tingkat kunjungan wisatawan ke daerah itu menurun.

"Karena kita ini daerah wisata, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Kita akan tetap komunikasikan dengan pusat, karena persoalan ini bukan hanya kita saja, tetapi semua," katanya.

Kenaikan harga tiket pesawat membuat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/2). Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka di Mataram, Senin (11/2), menyatakan mereka menuntut penurunan harga tiket penerbangan dan bagasi berbayar.

Kebijakan maskapai yang menaikkan harga tiket pesawat justru telah merugikan sektor pariwisata, khususnya di Lombok, NTB. Dampak lainnya, sejumlah anggota Asita NTB untuk sementara telah menutup kantor, karena merugi.

“Kita tahu budaya wisatawan Nusantara itu berbelanja. Beda dengan wisatawan mancanegara. Karena ada penerapan bagasi berbayar, minat wisatawan Nusantara berbelanja jadi berkurang, akhirnya orang mau berlibur pun juga ikut menurun,” terangnya.

Dari Pekanbaru dilaporkan, sebanyak 730 penerbangan yang melayani Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II dibatalkan sepanjang Januari 2019 akibat melonjaknya harga tiket dan pengenaan biaya bagasi pesawat.

"Total penerbangan yang tidak beroperasi dari dan ke Pekanbaru selama Januari 2019 sebanyak 730 penerbangan," kata General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Jaya Tahoma Sirait kepada Antara di Pekanbaru, Selasa (12/2).

Humas PT Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang, Kadir Usman mengatakan penurunan jumlah penumpang yang cukup signifikan baru terjadi pada tahun ini. Selama 2018, rata-rata jumlah penumpang yang melewati bandara tersebut mencapai 2.500 orang. Namun, selama Januari 2019, jumlahnya menurun menjadi sekitar 1.500 orang per hari.

"Biasanya tidak seperti ini. Ini juga tidak hanya terjadi di Bandara El Tari saja, serta tidak hanya bagi maskapai Lion Air, tetapi hampir semua maskapai mengaku mengalami penurunan penumpang," ujarnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyatakan penumpang pesawat dari provinsi tersebut yang transit ke Malaysia mengalami pertumbuhan 42,36 persen selama Desember 2018.

Kepala BPS Aceh, Wahyudin di Banda Aceh, menyatakan angka pertumbuhan penumpang internasional tersebut akibat tingginya harga tiket pesawat untuk rute domestik, sehingga penumpang lebih memilih melakukan transit ke negeri jiran Malaysia.

Artikel ini sudah terbit di harian Suara Pembaruan edisi 13 Februari 2019.

 



Sumber: Suara Pembaruan

Menteri BUMN: Pajak, Pembeda Avtur Indonesia dengan Singapura


/ YUD
Rabu, 13 Februari 2019 | 16:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan yang membedakan avtur Indonesia dengan Singapura adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggunaan bahan bakar untuk pesawat terbang itu.

"Kita enggak terlalu berbeda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, di kita kena PPN, di mereka enggak kena," kata Rini ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. Ia menyebutkan pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar melakukan kajian terhadap pengenaan PPN atas penggunaan avtur.

"Kami sudah lihat cost structure, saya sudah mendetailkan lagi, karena sekarang juga sudah ada surat dari Kementerian ESDM mengenai formula BBM," katanya. Ia menyebutkan formula base cost dari avtur saat ini sudah disamakan dengan Singapura dan negara-negara lain.

"Nah ini saya sekarang lihat di semua titik kita, base structure udah seperti yang mengikuti formula ESDM atau bagaimana sehingga kalau itu kita bisa turun, akan turun sampai berapa persen," katanya. Dalam kesempatan itu, Rini juga menjelaskan bahwa investasi infrastruktur terkait BBM di Angkasa Pura I dan Angkasa Puta II, semua dilakukan oleh PT Pertamina.

"Infrastruktur di dalam, infrastruktur penyimpanan, itu semua investasinya oleh Pertamina," tegasnya. Ketika ditanya lagi langkah apa yang perlu dilakukan sehingga tarif penerbangan di Indonesia bisa bersaing dan sehat, Rini mengatakan harus dilihat hitungan struktur biayanya seperti apa. "Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya di pajak. Di kita kena PPN, di mereka enggak kena," kata Menteri BUMN.



Sumber: ANTARA

Harga Avtur Tinggi, Jokowi Beri Dua Pilihan ke Pertamina


Ahmad Salman / AIS
Selasa, 12 Februari 2019 | 23:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo meminta Pertamina menurunkan harga avtur agar harga tiket pesawat ikut turun. Jokowi akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina. Pertama, meminta Pertamina menyesuaikan harga.

Jika opsi pertama tidak bisa dilakukan, maka pilihan kedua, pemerintah akan mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur sehingga menyebabkan kompetisi harga.

“Monopoli harga tidak kompetitif, terpaut 30 persen. Itu yang harus dibenahi,” jelas Presiden Jokowi, belum lama ini.

Terkait hal ini Presiden Jokowi menyatakan akan mencabut monopoli penjualan avtur oleh PT Pertamina Persero kepada pihak maskapai penerbangan di Bandara Soekarno Hatta.

Mahalnya harga avtur domestik lebih tinggi 20 persen dibanding harga internasional, menyebabkan maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan tarif tiket. Kondisi ini berdampak pada sektor pariwisata serta menurunnya tingkat keterisian hotel sejak awal tahun ini.

Sementara Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi Sukamdani mengeluhkan naiknya harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar. Kondisi ini berdampak negatif pada pertumbuhan sektor pariwisata.

Lihat video: 



Sumber: BeritaSatu TV