Kisruh Tes Pegawai KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Home > Fokus > Kisruh Tes Pegawai KPK

KPK Bukan Panggung Politik

Minggu, 30 Mei 2021 | 19:08 WIB
Oleh : Willy Masaharu, Asni Ovier / Asnie Ovier

Jakarta, Beritasatu.com - Reaksi sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa aktivis antikorupsi terhadap hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terlalu berlebihan. Protes dan penolakan mereka terhadap hasil tes itu sampai menulis surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), justru telah menarik KPK ke panggung politik praktis.

Penolakan sejumlah pegawai KPK dan narasi yang dibangun beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menunjukkan sikap arogansi. Mereka mau menunjukkan seolah-olah tanpa pegawai KPK yang tidak lulus TWK, termasuk Novel Baswedan, maka KPK akan lemah dan tak berdaya.

Penolakan itu justru menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Novel Baswedan cs enggan meninggalkan lembaga antikorupsi itu? Jangan-jangan, ada banyak persoalan yang selama ini disimpan rapi dan bisa terbongkar jika mereka tidak lagi berada di dalam KPK?

Protes para pegawai dan sejumlah aktivis itu justru menarik KPK, sebuah lembaga penegak hukum yang independen, ke panggung politik praktis. Penolakan keras itu menunjukkan bahwa para pegawai dan beberapa aktivis telah mengintervensi KPK dan memaksakan kehendak mereka. Sebuah sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Sebagai pegawai di lembaga penegak hukum, para pegawai KPK seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat bahwa mereka patuh terhadap peraturan dan proses hukum. Mereka jangan semena-mena menunjukkan sikap mengangkangi hukum hanya demi kepentingan pribadi dan golongan.

Apalagi, TWK yang dilakukan KPK bersama sejumlah institusi lainnya itu merupakan amanat dari undang-undang. Pelaksanaan TWK juga telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia sangat memerlukan upaya yang sangat luar biasa dalam pemberantasan korupsi. KPK merupakan perwujudan dari upaya ekstra tersebut. Agar pemberantasan korupsi tuntas, maka penguatan KPK menjadi syarat utama. Spirit penguatan itu yang harus terus menggema di ruang publik.

Penguatan institusi KPK yang dimaksud adalah sisi kewenangan maupun integritas para personelnya. Publik tentu sangat mendukung agar KPK diisi sosok-sosok berintegritas demi menyelamatkan negara ini dari cengkeraman para koruptor. Selain berintegritas, aparat pemberantas korupsi juga dituntut untuk memiliki wawasan kebangsaan, berkomitmen dalam menegakkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kepentingan politik yang justru bisa menjadi bumerang yang dapat melemahkan KPK.

Atas dasar pemikiran seperti itu maka digelar tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK. Selain integritas, wawasan kebangsaan menjadi penting bagi jajaran pegawai KPK saat ini, karena sejak setahun terakhir beredar isu tak sedap bahwa lembaga tersebut telah disusupi oleh paham intoleransi dan radikal. Kehadiran TWK justru untuk memastikan bahwa KPK bersih dari paham-paham seperti itu.

TWK merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Alih status ini sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Ayat 6 UU KPK menyebutkan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

Ada 1.349 pegawai KPK yang mengikuti tes alih status tersebut, termasuk wajib mengikuti TWK. Hasilnya, sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan lulus tes dan 75 orang tidak lulus. Dalam perkembangannya, dari 75 orang yang dinyatakan tidak lulus, sebanyak 51 orang diberhentikan dan 24 orang lainnya dinyatakan masih bisa dibina.

Hasil tes ini yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah kalangan, yakni beberapa pegawai yang tidak lulus tes -termasuk penyidik KPK Novel Baswedan- dan beberapa aktivis antikorupsi menolak hasil tes tersebut. Intinya, mereka menilai TWK tersebut merupakan upaya untuk menyingkirkan Novel Baswedan cs.

Namun, yang harus dipahami publik adalah tes alih status pegawai KPK, termasuk di dalamnya TWK, yang dilakukan KPK merupakan upaya untuk menjalankan amanat UU. Jadi, KPK tidak mengada-ada dalam melakukan tes, bahkan lembaga itu berkerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Selain UU KPK, tes juga digelar sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 10 huruf c UU ASN menegaskan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Lalu, Pasal 11 huruf c menyebutkan, Ppgawai ASN bertugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. UU ini mempertegas pentingnya tes wawasan kebangsaan bagi ASN, terutama di lembaga penting seperti KPK.

Selain dua UU tersebut, tes alih status pegawai KPK juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. PP itu diterbitkan sebagai aturan turunan dari UU KPK. Merujuk pada PP ini, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai Pasal 4 PP 41/2020.

Tahapan yang dimaksud adalah:
a. melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini;
c. memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
d. melakukan pelaksanaan pengalihan pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Red) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu, Pasal 6 ayat (1) PP 41/2020 menyebutkan, tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN diatur lebih lanjut dengan peraturan KPK. Pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan, dalam penyusunan peraturan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Atas dasar Pasal 6 PP 41/2020 itu kemudian pimpinan KPK mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) 1/2021 tentang Tata Cara pengalihan Status Pegawai menjadi ASN. Pasal 5 ayat 2 Perkom 1/2021 menegaskan bahwa pengalihan KPK menjadi ASN dilaksanakan dengan sejumlah syarat, antara lain setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; serta tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan.

Lalu, Pasal 3 Perkom 1/2021 menyebutkan, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) itu dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pada Pasal (4) disebutkan, selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk diketahui, Perkom 1/2021 ini sudah ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 27 Januari 2021 atau jauh sebelum polemik tes wawasan kebangsaan mencuat ke publik. Oleh karena itu, sejumlah pengamat justru mempertanyakan mengapa TWK baru sekarang dipersoalkan.

Libatkan Institusi Lain
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK melibatkan lain dalam menggelar tes alih status pegawai tersebut. Institusi yang dilibatkan adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, tes dilakukan sebagai pemenuhan syarat agar pegawai KPK menyandang status ASN. Terdapat tiga komponen persyaratan sebagai ASN, yakni taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah; tidak terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan pengadilan; dan memiliki integritas dan moral yang baik.

Atas dasar itu, ujar Bima, dilakukan tes yang bernama TWK. Alat ukur yang digunakan dalam melakukan TWK adalah Indeks Moderasi Bernegara 68 (IMB-68). Indeks tersebut pernah digunakan oleh TNI AD ketika ada salah satu taruna Akademi Militer keturunan Prancis, yakni Enzo Zenz Allie. Enzo menjalani tes tersebut setelah dikaitkan dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

KPK menggandeng BKN menggelar penilaian TWK kepada 1.357 pegawai yang akan beralih status menjadi ASN sesuai dengan UU KPK. Mereka adalah pegawai KPK yang direkrut secara independen melalui program “Indonesia Memanggil” dan belum menyandang status ASN. Asesmen dilakukan pada 18 Maret hingga 19 April 2021 di Gedung II BKN, Jakarta Timur. Dari 1.351 pegawai, ada 8 orang yang mengundurkan diri dan tidak mengikuti tes.

Sejumlah pegawai KPK yang mengikuti tes mengatakan, tes dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian pertanyaan dan esai. Untuk bagian pertanyaan dibagi menjadi tiga modul.Modul 1 terdiri atas 68 soal, modul 2 sebanyak 60 soal, dan modul 3 sebanyak 60. Pada bagian pertanyaan, ada soal berbentuk pernyataan, di mana pegawai KPK harus memberikan skor dari pernyataan itu, mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju.

Sejumlah pernyataan dari modul itu, misalnya, semua orang Tiongkok sama saja, penista agama harus dihukum mati, serta demokrasi dan agama harus dipisahkan. Para peserta diminta menjawab berdasarkan sikapnya terhadap pernyataan itu. Sementara, contoh pada bagian esai, para peserta diminta untuk memberikan pandangan mereka mengenai Rizieq Syihab dan Gerakan 212.

Berikut tahapan-tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN:

1. Persiapan yang dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) 1/2021 pada 27 Februari 2021

2. Pelaksanaan tes Indek Moderasi Bernegara 68 (IMB-68) dan integritas dilaksanakan pada 9 sampai 10 Maret 2021. Bagi yang berhalangan hadir dilakukan tes susulan pada 16 Maret 2021 (susulan I) dan 8 April 2021 (susulan II). Tes IMB-68 dan integritas ini dikoordinasikan oleh Tim dari Dinas Psikologi TNI AD.

3. Tes wawancara dilaksanakan pada 18 Maret sampai dengan 9 April 2021

4. Hasil pelaksanaan asesmen TWK
a. Dari jumlah peserta yang diusulkan untuk mengikuti asesmen sejumlah 1.357 peserta yang hadir 1.349 peserta dan yang tidak hadir 8 peserta.
b. Rincian 8 peserta yang tidak hadir, yakni 3 peserta sedang tugas belajar di luar negeri, 1 peserta telah pensiun, 2 peserta mengundurkan diri, 1 peserta diberhentikan sebagai pegawai KPK, dan 1 peserta tanpa keterangan.
c. Dari hasil TWK yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 peserta dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 peserta.

5. Hasil tes telah diserahkan langsung oleh Kepala BKN kepada Sekjen KPK pada 27 April 2021 di kantor Kementerian PAN dan RB yang disaksikan oleh Menteri PAN dan RB, Ketua KPK, para wakil ketua, Dewan Pengawas KPK, Ketua KASN, serta para pejabat dari Kempan dan RB, BKN, LAN, dan ANRI.

Protes yang Terlambat
Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Andi Sandi menyatakan, protes dan keributan terkait TWK dan alih status pegawai KPK menjadi ASN sudah sangat terlambat. Sebab, kata dia, langkah menjadikan pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses inisiasi dari perubahan UU KPK yang di dalamnya mengatur bahwa seluruh pegawai KPK merupakan ASN.

“Saya melihat keributan hari ini sebenarnya sangat telat. Keributannya baru muncul sekarang, padahal prosesnya sejak awal revisi UU KPK ditetapkan. Ini sudah lebih satu tahun lebih. Lalu, terbit pula PP 41/2020 sebagai turunan dari UU KPK yang baru. Terakhir, pada Januari lalu, sudah terbit pula Peraturan KPK Nomor 1/2021 yang mengatur tentang TWK,” ujar Andi Sandi, Jumat (28/5/2021).

Dikatakan, Pasal 6 PP 41/2020 sangat jelas mengatur tata cara pengalihan pegawai KPK dari posisi sebelum perubahan untuk menjadi ASN dan diatur lebih lanjut oleh peraturan KPK. “Artinya, semua proses itu diserahkan kepada KPK. Nah, kawan-kawan ini, yang 75 ini, masih bagian dari KPK. Kenapa dalam proses pembentukan itu tidak ada negosiasi, tidak ada diskusi,” kata dia.

Dikatakan, meskipun keputusan terakhir soal peraturan KPK ada di komisioner, tetapi seharusnya keributan atau protesnya sudah muncul sejak proses pembuatan peraturan itu. Artinya, kalau memang mereka tidak sepakat dengan peraturan itu bisa langsung mengajukan gugatan. “Artinya, ada solusi-solusi secara hukum yang bisa dilakukan sebelum keributan saat ini,” papar Sandi.

Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, ada tiga jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan polemik terkait TWK ini. Jika polemik ini berlarut-larut, maka akan berdampak terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pertama, kata Hendardi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus konsisten dalam mendukung pelaksanaan UU 19/2019 tentang KPK yang disetujuinya pada 2019. Salah satunya adalah dengan menjamin independensi KPK mengatur dirinya sendiri karena KPK adalah self regulatory body.

"Atau, sekalian saja Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkanan UU 19/2019, sehingga kisruh alih status ini tidak terjadi dan tidak menyandera pimpinan KPK," katanya.

Kedua, KPK bersama badan terkait menjelaskan ihwal TWK dan mencari solusi-solusi yang tidak kontroversial, termasuk kemungkinan pemberian penugasan-penugasan khusus selama 75 pegawai KPK belum beralih status dan/atau memberikan kesempatan tes susulan.

Ketiga, 75 pegawai KPK melakukan upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang tersedia.

Hendardi menegaskan, jalur hukum seharusnya dijadikan upaya utama bagi pihak-pihak yang kecewa dengan hasil tes tersebut. Amplifikasi persoalan TWK di ruang publik justru menjadikan isu itu bergeser menjadi narasi yang mematikan KPK, padahal masih terdapat lebih dari 1.000 pegawai lain di dalam institusi itu.

"Pengabaian TWK dalam proses seleksi dan/atau alih status ASN, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai variabel tidak penting, juga bisa dianggap mengabaikan fakta-fakta intoleransi dan radikalisme yang sudah banyak bersarang di tubuh institusi-institusi negara, pemerintahan dan di tengah masyarakat. Mandat lolos TWK itu melekat pada calon ASN, siapa pun dan di mana pun institusinya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Menurut Jokowi, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antikorupsi, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Jokowi menekankan, hasil asesmen TWK tidak menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Di sisi lain, kata Jokowi, apabila ada kekurangan di internal KPK, maka masih ada peluang untuk memperbaiki. Salah satu salurannya ialah memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.



Firli Bahuri: Sukses KPK Adalah Kerja Tim, Bukan Individu

Minggu, 30 Mei 2021 | 17:17 WIB
Oleh : Willy Masaharu / Willy Masaharu


Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan lembaganya terus melakukan perburuan terhadap tersangka buronan, Harun Masiku. Dia mengatakan, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang terjadi saat ini tidak akan menghambat pencarian terhadap mantan politikus PDIP itu.

"Setiap perkara dikerjakan oleh tim yang bukan satu orang. Tim bekerja sesuai ketentuan dan prosedur," tegas Firli Bahuri, dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).

Firli mengatakan, KPK bekerja dengan sistem, mekanisme, dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Firli juga menegaskan, sukses lembaga antirasuah adalah kerja tim dan bukan hasil kerja individu.

"Dir sidik (direktorat) yang mengatur," kata Firli.

 

Pernyataan Firli ini sekaligus menanggapi salah satu Kasatgas KPK Harun Al Rasyid yang mengetahui keberadaan Harun Masiku. Harun Al Rasyid merupakan salah satu pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TWK.

“Ada (di Indonesia), sinyal itu ada,” sebagaimana pernyataan Harun Al Rasyid.

Harun Al Rasyid menyatakan, pihaknya belum bisa menangkap DPO Harun Masiku. Karena saat ini dirinya dibebastugaskan, dengan dalih tidak memenuhi syarat TWK alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

 

Seperti diketahui, Harun Masiku masuk ke dalam daftar buronan oleh KPK pada 17 Januari 2020 lalu. Namun hingga saat ini, KPK maupun aparat penegak hukum lain belum dapat menemukan keberadaannya.

Harun merupakan tersangka kasus suap paruh antar waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024. Status itu dia sandang bersamaan dengan tiga tersangka lain, yakni mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota bawaslu Agustiani Tio Fridelia dan pihak swasta Saeful.

Wahyu disebut-sebut telah menerima suap Rp 900 juta guna meloloskan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota dewan menggantikan caleg terpilih atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

 



Heboh TWK KPK, Pakar: Ributnya Telat!

Sabtu, 29 Mei 2021 | 08:13 WIB
Oleh : Yustinus Paat / Irawati Diah Astuti

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi menyatakan, keributan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) dan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah terlambat.

Pasalnya, proses pembentukan pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses inisiasi dari perubahan UU KPK yang di dalamnya mengatur bahwa seluruh pegawai KPK merupakan ASN.

“Nah, saya kalau melihat keributan hari ini sebenarnya itu telat, keributannya baru muncul sekarang. Kenapa saya katakan telat, karena begini, prosesnya sebenarnya mereka sudah paham sejak awal UU ini ditetapkan. Ingat ya, ini sudah hampir satu tahun lebih ya, dari 2019, 2020, kemudian keluar PP 41/2020. Nah, PP ini adalah turunan langsung dari UU 19/2019,” ujar Andi Sandi kepada wartawan, Jumat (28/5/2021).

Sandi menambahkan, dalam Pasal 6 PP Nomor 41 Tahun 2020 sangat jelas dikatakan bahwa tata cara pengalihan pegawai KPK dari posisi sebelum perubahan untuk menjadi ASN, diatur lebih lanjut oleh peraturan KPK.

“Artinya kemudian, semua proses itu diserahkan kepada KPK bagaimana pengaturannya kan. Nah, kawan-kawan ini yang 75 ini masih bagian dari KPK. Kenapa dalam proses pembentukan itu, tidak ada negosiasi, tidak ada diskusi,” tandas dia.

Sandi mempertanyakan permasalahan yang muncul saat ini terkait TWK. Pasalnya, kata dia, baru diperdebatkan sekarang dan sebelumnya tidak ada diskusi atau masukan mengenai problematika proses pembentukan peraturan KPK Nomor Tahun 2021.

“Meskipun keputusan akhir ada di komisioner, tetapi keributannya itu harusnya sudah muncul sejak itu dong (proses pembentukan peraturan KPK) kalau memang tidak ada kesepakatan di antara mereka. Ketika ada keberatan terhadap hal ini, kan bisa saja mereka ketika keluar peraturan KPK 1/2021 mengajukan JR (judicial review) ke MA. Artinya, ada solusi-solusi secara hukum yang bisa dilakukan sebelum kerubutan belakangan,” papar Sandi.

Dalam Pasal 3 peraturan KPK 1/2021 ada lima tahapan untuk menentukan seorang menjadi pegawai KPK. Pertama, tahapan penyesuaian jabatan-jabatan menjadi jabatan ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK. Ketiga, pemetaan kesesuaian kompetensi dan kualifikasi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

Keempat, pengalihan pegawai KPK menjadi PNS, dan tahapan terakhir penetapan kelas jabatan. Nah, yang diributkan oleh kawan-kawan ini hanya tahap yang keempat. Tiga proses tahapan sebelumnya itu apakah bisa dilakukan tanpa tahapan keempat, diloncat gitu? Enggak mungkin. Harusnya satu dua tiga itu dilakukan dulu baru masuk tahap keempat,” jelasnya.

“Itu yang dari tadi saya katakan bahwa ini keributannya telat. Kalau ibaratnya itu airnya sudah sampai ke leher baru minta kering,” pungkas Sandi menambahkan.



KSP Minta Polemik Tes Wawasan Kebangsaan Disudahi

Rabu, 26 Mei 2021 | 22:26 WIB
Oleh : Yustinus Paat / Faisal Maliki Baskoro

Jakarta, Beritasatu.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan meminta semua pihak menyudahi polemik pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara. Menurut Ade, TWK merupakan filter untuk memastikan SDM yang bekerja di KPK satu tujuan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dia juga meyakini TWK dijalankan dengan prosedur yang sudah disepakati dalam internal KPK.

"Kita serahkan semua ke internal KPK untuk melakukan pembinaan bagi para pegawai mereka, sebenarnya itu lebih bagus. Kita enggak usah lagi membuka polemik itu. Masalah tes-tes seperti itu, kan, sudah terkomunikasikan di internal," kata Ade di Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Menurut Ade, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pendapatnya bahwa hasil TWK harus menjadi bahan evaluasi bagi internal KPK. Di samping itu, Ade meyakini KPK juga harus berbenah dengan menyiapkan SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional.

"Yang penting semuanya melakukan pembinaan dalam satu frame yang sama, yang tujuannya untuk kinerja yang lebih baik. Yang itu diharapkan oleh negara dalam upaya pemberantasan korupsi," tandas dia.

Mengenai pandangan 73 guru besar yang menganggap TWK tidak memiliki landasan hukum, menurut Ade, hal itu bagian dari dialektika. "Tentunya semua orang kan punya perspektif dan pandangan yang berbeda," ungkapnya.

"Kita enggak usah terlalu genitlah untuk ikut mengomentari terhadap apa yang sebenarnya kita tidak tahu persis yang terjadi dan tidak memahami suasana kebatinan dan alurnya," tambah Ade.

Ade mengingatkan lembaga antirasuah itu pasti memiliki alasan tersendiri dalam memilih siapa yang pantas direkrut sebagai ASN yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Yang penting bagaimana caranya teman-teman penyidik atau mereka yang bertugas di KPK punya tujuan dan frame yang sama untuk negara dan bangsa ini dalam memberantas korupsi. Bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu," jelas dia.

Ade juga menyampaikan bahwa pimpinan KPK telah menyampaikan kepada jajaran internalnya mengenai proses alih status terhadap semua karyawan atau pegawai KPK harus menjalani TWK. Seharusnya, semua pihak di KPK mengikuti aturan yang ada.

"Jadi kalau diintervensi, dicampuri, nanti yang lulus mengatakan, kami, kan, sudah lulus, sudah belajar, kok disamakan. Kok, yang tidak lulus ada semacam pembelaan. Kan bisa menjadi tidak adil, susah lagi. Yang penting semua harus berjiwa besar, harus melihatnya untuk kepentingan bersama, semua harus menerima keputusan," pungkas dia. 




BAGIKAN




TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS