Konflik Tak Berkesudahan Israel-Palestina
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Home > Fokus > Konflik Tak Berkesudahan Israel-Palestina

Memahami Tuntas Sejarah Konflik Israel-Palestina dan Zionisme

Selasa, 25 Mei 2021 | 14:02 WIB
Oleh : Heru Andriyanto, Aditya L Djono / Heru Andriyanto

Beritasatu.com - Konflik terakhir Israel dan Palestina baru saja berakhir lewat gencatan senjata pekan lalu, tetapi sikap dua pihak yang saling mengklaim kemenangan kembali menanam bibit untuk konflik-konflik berikutnya di masa depan.

Selama satu abad, wilayah yang sekarang ditempati Israel dan bangsa Palestina menjadi bara yang tidak pernah padam dan selalu memanaskan konstelasi politik Timur Tengah.

Konflik yang lain datang dan pergi: perang Irak-Iran, perlawanan Afghanistan terhadap pasukan Uni Soviet, invasi Irak ke Kuwait, gempuran pasukan PBB untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait, invasi AS ke Afghanistan, dan invasi Amerika untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein.

Saat ini masih berlangsung perang saudara di Suriah dan aksi militer koalisi negara Arab pimpinan Arab Saudi di Yaman.

Namun, tidak ada konflik yang begitu intens dan berkepanjangan seperti konflik Israel-Palestina. Lebih mudah memprediksi bahwa bentrokan pasukan Israel dan kelompok milisi Palestina akan kembali terjadi, daripada mengharap perjanjian damai permanen di antara mereka dalam waktu dekat ini.

Sejarah Satu Abad
Inggris pernah menguasai area yang sekarang dikenal sebagai wilayah Palestina setelah penguasa sebelumnya, Kerajaan Ottoman, dikalahkan dalam Perang Dunia I.

Saat itu, tanah tersebut dihuni oleh minoritas keturunan Yahudi dan mayoritas keturunan Arab.

Ketegangan antara dua kelompok mulai tumbuh setelah masyarakat internasional memberi tugas kepada Inggris untuk mendirikan “rumah nasional” bagi warga Yahudi di Palestina.

Bagi Yahudi, tanah itu milik leluhur mereka, tetapi warga Arab di Palestina juga mengklaim kepemilikan dan menentang pendudukan Yahudi.

Antara dekade 1920-an dan 1940-an, jumlah warga Yahudi yang datang ke wilayah itu makin meningkat, banyak dari mereka yang melarikan diri dari persekusi di Eropa dan mencari Tanah Air sendiri setelah tragedi Holocaust dalam Perang Dunia II.

Bersamaan dengan itu, konflik Arab-Yahudi dan perlawanan terhadap kekuasaan Inggris juga meningkat.

Pada 1947, pemungutan suara di PBB menghasilkan rencana untuk memecah Palestina guna memisahkan warga Yahudi dan Arab, sementara Yerusalem dijadikan kota internasional.

Usulan itu diterima oleh para pemimpin Yahudi, tetapi ditolak kubu Arab, sehingga tidak pernah diterapkan.

Berdirinya Israel
Pada 1948, Inggris yang tidak mampu mengatasi masalah itu akhirnya menyerah dan pergi dari sana. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh para pemimpin Yahudi untuk mendeklarasikan berdirinya negara Israel.

Banyak warga Palestina yang keberatan dengan deklarasi itu dan perang pun meletus. Pasukan dari berbagai negara Arab di sekitarnya melakukan invasi.

Ratusan ribu warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut sebagai Al Nakba, atau “prahara”.

Tahun berikutnya, ketika pertempuran berakhir dengan gencatan senjata, Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah di sana.

Sementara itu, Yordania menduduki wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tepi Barat dan Mesir menguasai Gaza.

Yerusalem terbagi dua antara Barat yang dikuasai Israel dan Timur yang dikuasai pasukan Yordania.

Karena perjanjian damai tidak pernah diraih, mereka yang terlibat konflik saling menyalahkan. Akibatnya, perang kembali meletus sporadis pada dekade-dekade berikutnya.

Salah satu yang paling terkenal adalah perang pada 1967, yang membuat Israel mampu menduduki Yerusalem Timur dan Tepi Barat, sebagian besar wilayah di Dataran Tinggi Golan di perbatasan Suriah, wilayah Gaza, dan Gurun Sinai di Mesir.

Sebagian besar pengungsi Palestina dan keturunan mereka lalu tinggal di Gaza dan Tepi Barat, atau bermigrasi ke Yordania, Suriah, dan Lebanon.

Para pengungsi dan keturunan mereka dilarang pulang oleh Israel, karena khawatir mereka akan mendominasi dan mengancam eksistensi Israel sebagai negara Yahudi.

Israel masih menduduki Tepi Barat, dan meskipun sudah menarik pasukan dari Gaza tetapi PBB masih menganggap area kecil itu sebagai wilayah pendudukan.

Yerusalem
Israel mengklaim Yerusalem secara keseluruhan sebagai ibu kotanya, sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara Palestina. Hanya segelintir negara termasuk Amerika Serikat yang mendukung klaim Israel atas seluruh Yerusalem.

Selama 50 tahun terakhir, Israel telah membangun banyak pemukiman baru yang sekarang ditinggali lebih dari 600.000 warga Yahudi.

Palestina memprotes pemukiman itu sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional dan menjadi penghalang tercapainya kesepakatan damai. Israel selalu membantah.

Ketegangan kerap mewarnai hubungan antara warga Israel dan Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur, Gaza, dan Tepi Barat.

Gaza dikuasai oleh kelompok milisi Palestina, Hamas, yang telah sering mengangkat senjata melawan Israel. Israel dan Mesir mengawasi dengan ketat perbatasan Gaza untuk mencegah masuknya pasokan senjata bagi Hamas.

Warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat mengeluhkan pembatasan yang diterapkan Israel, sementara Israel berdalih mereka hanya melindungi diri dari kekerasan oleh warga Palestina.

Konflik terakhir dipicu oleh sejumlah bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina pada permulaan Ramadan bulan lalu, dan juga rencana pengusiran keluarga-keluarga Palestina dari Yerusalem Timur.

Masalah Utama
Ada sejumlah masalah pelik yang tidak terpecahkan hingga sekarang sehingga menjadi lahan semai bibit konflik di masa depan.

Masalah-masalah itu antara lain: bagaimana nasib para pengungsi Palestina selanjutnya; apakah pemukiman Yahudi di Tepi Barat harus dipertahankan atau dipindahkan; apakah dua pihak bisa berbagi Yerusalem; dan, yang paling sulit, apakah negara Palestina bisa berdiri berdampingan dengan negara Israel.

Kondisi geografis menyulitkan berdirinya negara Palestina karena wilayahnya terpecah dan dipisahkan oleh teritori Israel seperti dalam peta berikut:

Perundingan damai telah digelar berulang kali selama lebih dari 25 tahun terakhir, tetapi tidak ada yang memberi solusi permanen.

Yang terakhir adalah rencana damai dari Amerika Serikat, saat masih dipimpin Presiden Donald Trump.

Palestina menyebut usulan Amerika sangat berpihak pada Israel, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai “perjanjian terbesar abad ini”.

Juga di bawah Trump, Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Bantuan Militer Amerika
Israel menjadi kuat salah satunya karena dukungan tiada henti dari Amerika Serikat.

Komitmen bantuan dana AS bahkan ditetapkan per dekade. Untuk periode 2017-2028 ditetapkan sebesar US$ 38 miliar, diteken pada era Presiden Barack Obama.

Jadi pada 2020, AS memberi Israel US$ 3,8 miliar, nyaris semuanya diwujudkan dalam bentuk bantuan militer.

Juga tahun lalu, AS memberi bantuan US$ 5 juta untuk pemukiman imigran baru. Sejak dahulu Israel punya kebijakan untuk menerima semua orang Yahudi yang datang dari berbagai belahan dunia sebagai warga negaranya.

Bantuan Amerika membuat Israel mampu membangun salah satu kekuatan militer paling tangguh di dunia. Dana yang didapat Israel memungkinkan negara itu untuk membeli sistem persenjataan paling canggih, juga dari Amerika.

Sebagai contoh, seperti diberitakan BBC, Israel telah membeli 50 pesawat tempur modern F-35 yang bisa difungsikan untuk melakukan serangan rudal. Sejauh ini, sudah 27 pesawat tipe itu yang dikirim ke Israel, satunya berharga US$ 100 juta.

Tahun lalu, Israel juga membeli delapan pesawat KC-46A Boeing 'Pegasus' yang berfungsi untuk pengisian bahan bakar di udara, termasuk melayani F-35 dalam misi jarak jauh.

Dari dana tahunan US$ 3,8 miliar yang diterima Israel tahun lalu, sekitar US$ 500 juta digunakan untuk mengembangkan tameng anti rudal bernama Iron Dome dan sistem lain untuk merontokkan roket-roket yang ditembakkan ke Israel.

Jika dirinci, sejak 2011 AS telah menyumbang total US$ 1,6 miliar untuk pengembangan dan pembangunan Iron Dome.

Israel juga membelanjakan jutaan dolar untuk berkolaborasi dengan AS dalam pengembangan teknologi militer baru, misalnya sistem untuk mendeteksi terowongan bawah tanah yang dipakai para penyusup masuk ke wilayah Israel.

Sadar oleh ukurannya yang relatif kecil dibandingkan negara-negara lain di Timur Tengah, pemerintah Israel memanfaatkan bantuan itu untuk investasi besar-besaran dalam peralatan dan pelatihan militer.

Sejak Perang Dunia II, Israel adalah penerima terbesar bantuan luar negeri AS.

Namun pada 2019, menurut lembaga USAID, Israel nomor dua setelah Afghanistan dalam jumlah bantuan dari Amerika.

Dana yang masuk Afghanistan digunakan untuk membiayai upaya militer AS dalam menciptakan stabilitas di sana, yang selalu terlibat konflik sejak invasi AS pada 2001.

Pasukan AS dijadwalkan hengkang dari Afghanistan pada September tahun ini, dan hanya ada permintaan bantuan dana sebesar US$ 370 juta untuk tahun fiskal 2021.

Mesir dan Yordania juga penerima bantuan AS dalam jumlah besar. Dua negara itu telah memiliki perjanjian damai dengan Israel, lawan mereka dalam perang terdahulu.

Kenapa Amerika begitu Sayang Israel?
Ada sejumlah alasan yang membuat AS bersedia memberi begitu banyak bantuan untuk Israel, termasuk komitmen bersejarah ketika AS mendukung berdirinya negara Yahudi itu pada 1948.

Selain itu, Israel dianggap sebagai sekutu utama AS di Timur Tengah karena punya tujuan sama dan komitmen untuk nilai-nilai demokrasi.

Menurut lembaga riset Kongres AS, bantuan luar negeri AS merupakan komponen utama untuk menjaga dan melaksanakan hubungan seperti ini.

"Para pejabat dan anggota parlemen AS sejak lama menganggap Israel sebagai mitra penting di kawasan itu," demikian ditulis.

Sementara itu, lembaga bantuan luar negeri AS menulis: “Bantuan AS membantu memastikan bahwa Israel tetap memiliki keunggulan militer kualitatif (qualitative military edge/QME) dari potensi ancaman regional.”

"Bantuan AS bertujuan untuk memastikan bahwa Israel mampu mengambil langkah historis yang diperlukan guna meraih kesepakatan damai dengan warga Palestina dan demi perdamaian regional yang komprehensif,” imbuhnya.

Siapa pun presiden AS, baik dari Partai Republik atau Partai Demokrat, salah satu dasar kebijakan luar negeri mereka adalah memastikan bahwa Israel bisa mempertahankan dirinya sendiri melawan semua ancaman di kawasan.

Seorang bocah laki-laki ikut berbaris bersama para anggota Brigade Al-Qassam, sayap militer kelompok Hamas, dalam pawai di Gaza City pada 24 Mei 2021. (AFP)

Ancaman Terbesar Bukan Hamas
Kelompok Hamas adalah yang paling sering memaksa militer Israel bergerak dalam satu dekade terakhir. Namun, melihat sikap Israel selama ini, Hamas tidak dilihat sebagai ancaman paling berbahaya.

Lalu siapa?

Di kawasan itu juga ada Iran, negara yang punya kemampuan mengembangkan senjata nuklir dan pernah mengatakan akan “membumihanguskan Israel”.

Israel dan Iran sudah lama terlibat dalam konflik diam-diam dan perang tanpa deklarasi, menjadikan dua negara sebagai musuh bebuyutan yang sebenarnya.

Sebagai contoh, Iran menyalahkan Israel atas ledakan misterius yang menghancurkan fasilitas pengayaan uranium di Natanz.

Israel tidak secara terbuka mengakui peristiwa yang oleh Iran disebut sebagai “tindakan sabotase” itu, tetapi media AS dan Israel mengutip para sumber yang mengatakan serangan itu dilakukan oleh lembaga intelijen Israel, Mossad.

Iran mengumumkan tekadnya untuk melakukan tindakan balasan “pada waktu yang kami tentukan sendiri".

Insiden itu tidak berdiri sendiri. Sebelumnya sudah ada pola permusuhan dan tindakan saling balas yang membuat konflik dua negara makin jelas, tetapi masing-masing bersikap hati-hati untuk menghindari konflik habis-habisan yang akan sangat destruktif bagi mereka sendiri.

Program Nuklir Iran
Israel tidak pernah percaya klaim berulang dari Iran bahwa program nuklirnya semata untuk keperluan sipil.

Israel selalu yakin bahwa Iran secara rahasia berusaha mengembangkan hulu ledak nuklir dan sistem peluncuran rudal balistik.

Pandangan Israel soal Iran tercermin dari pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat menjamu Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin awak bulan ini.

"Di Timur Tengah, tidak ada ancaman yang lebih serius, lebih berbahaya, dan lebih berat daripada ancaman yang dilancarkan oleh rezim fanatik di Iran," kata Netanyahu.

Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, juga mengatakan hal serupa.

"Iran tidak pernah berhenti bekerja untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal yang mampu mengangkutnya. Ambisi Iran pada senjata nuklir adalah ancaman bagi seluruh dunia," kata Hotovely dikutip BBC.

Dengan keyakinan itu, Israel kerap melakukan tindakan rahasia dan sepihak yang ditujukan untuk memperlambat atau melumpuhkan program nuklir Iran.

Misalnya, Israel mengembangkan virus komputer bernama Stuxnet pada 2010 untuk melumpuhkan sentrifugal Iran.

Sejumlah ilmuwan nuklir Iran tewas dalam berbagai peristiwa misterius dan muncul dugaan Israel berada di balik itu semua.

Perang saudara di Suriah dalam 10 tahun terakhir membuka jalan bagi masuknya para “penasihat militer” dari Garda Revolusi Iran yang bekerja sama dengan kelompok Hezbollah di Lebanon untuk memberi dukungan pada Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Dalam sejumlah kasus, pasukan Garda Revolusi berada sangat dekat dengan kawasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Israel mewaspadai pasokan roket dan rudal presisi dari Iran ke lokasi yang memiliki jarak tembak ke kota-kota di Israel. Beberapa kali Israel menyerang pangkalan rudal dan jalur pasokannya di Suriah, sementara Iran relatif tidak membalas – sejauh ini.

Suriah dan Lebanon memberi opsi bagi Iran agar rudalnya bisa menjangkau Israel, tetapi ini tindakan yang sangat riskan. Israel sudah menunjukkan bagaimana mereka akan merespons jika diserang dan akan langsung mendatangi Iran jika itu memang terjadi.

Apa itu Zionisme?
Kembali ke konflik Israel-Palestina, ini ibarat sisi dua mata koin yang tak bisa dipisahkan dari paham zionisme. Secara sederhana, zionisme dimaknai sebagai gerakan pulangnya “diaspora” kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali bersatu sebagai sebuah bangsa, dengan Palestina sebagai tanah airnya, dan Yerusalem sebagai ibukota negaranya.

Zionisme sendiri berasal dari kata Ibrani, “zion”, yang artinya karang. Kata itu merujuk pada sebuah bukit karang bernama Zion, di sebelah barat daya Yerusalem.

Sedangkan diaspora dimaksud adalah kondisi tercerai berainya suatu bangsa yang tersebar di seluruh penjuru dunia, dan bangsa tersebut tidak punya negara. Kondisi inilah yang sempat dialami bangsa Yahudi, sebelum terbentuknya negara Israel pada 1948.

Paham zionisme ini yang menjadi akar penyebab pertumpahan darah tak berkesudahan di tanah Palestina. Gagasan tentang gerakan zionisme, yaitu suatu gerakan politik untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina, mulai memperlihatkan konsepnya yang jelas melalui inisiatif Theodore Herzl (1860-1904), seorang jurnalis Austria berdarah Yahudi. Dialah yang disebut sebagai Bapak Pendiri Zionisme modern.

Herzl dan teman-temannya menyusun sebuah propaganda, yang intinya menjadikan kaum Yahudi sebagai ras terpisah dari Eropa. Namun, disadari bahwa propaganda ini mustahil terwujud jika bangsa Yahudi masih tinggal bersama-sama bangsa Eropa. Karenanya, dirasa urgen untuk membangun kembali tanah air bagi kaum Yahudi.

Herzl awalnya memilih Uganda, sebelum akhirnya pilihan jatuh ke Palestina. Alasannya, Palestina adalah “tanah yang dijanjikan Tuhan” sehingga tepat dijadikan tanah air bagi Yahudi.

Lantas, mengapa Yahudi merasa perlu mencari tanah air sendiri? Berdasarkan sejarah di masa lampau, Yahudi pernah mengalami masa keemasan.

Namun kemudian, bangsa Yahudi mengalami pengusiran yang penuh dengan perbudakan dan penyiksaan. Salah satu puncaknya adalah era kekejaman Nazi pimpinan Adolf Hitler, yang melakukan pembersihan etnis. Kondisi itulah yang mendorong bangsa Yahudi akhirnya mencari tanah air, dan mengembangkan paham zionisme.

Hingga tahun 1914, di Palestina hidup sekitar 1.200 orang Yahudi. Setelah kekalahan kekhalifahan Usman pada Perang Dunia I, Palestina menjadi ajang permainan Inggris, Amerika Serikat, dan kaum zionis.

Pada 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Lord Balfour menandatangani Deklarasi Balfour, yang intinya membangun negara zionis di Palestina. Sebulan kemudian tentara Inggris masuk ke Yerusalem, dan tahun berikutnya gabungan negara-negara menyerahkan mandat Palestina ke Inggris.

Hal itu memungkinkan Inggris untuk mendatangkan 75.000 orang Yahudi ke Palestina.

Di sisi lain, negara-negara Arab menolak rencana berdirinya negara Yahudi di Palestina, tetapi tak kuasa menolak rencana tersebut. Penolakan itu sia-sia karena eksodus Yahudi dibantu Inggris.

Bendera Israel berkibar di depan sebuah masjid di kota Yerusalem pada 1 Desember 2017. (AFP)

Yahudi vs Zionisme Zionisme muncul pada abad ke-19 di Eropa. Saat itu berkembang dua ciri menonjol, yakni rasisme dan kolonialisme, dan keduanya merasuk pula ke zionisme. Ciri utama lain dari zionisme, menurut sejumlah literatur, bahwa paham ini jauh dari agama.

Orang-orang Yahudi, yang merupakan mentor ideologis utama dari zionisme, memiliki keimanan yang lemah terhadap agama mereka. Mereka menganggap agama Yahudi bukan agama, melainkan sebuah ras.

Tak hanya itu, zionisme mengklaim bahwa bangsa Yahudi adalah “bangsa pilihan” yang lebih unggul dari manusia yang lain. Akibat dari pemahaman itu, kaum zionis merasa berhak melakukan kekejaman atas bangsa lain. Ideologi rasis inilah yang masuk ke dalam agenda yang diusung Theodor Herzl di penghujung abad ke-19.

Kehadiran zionisme di Timur Tengah pada akhirnya tidak mendatangkan apa pun selain pertikaian demi pertikaian. Pada 1948, menyusul didirikannya negara Israel, strategi perluasan wilayah zionisme menyeret seluruh Timur Tengah ke dalam kekacauan.

Dengan demikian, pangkal tolak zionisme dengan segala kekerasan yang ditimbulkannya bukanlah agama Yahudi, tetapi Darwinisme sosial, sebuah ideologi rasis dan kolonialis, warisan abad ke-19. Darwinisme sosial meyakini adanya perjuangan atau peperangan yang terus-menerus di antara masyarakat manusia. Yang kuat akan menang dan yang lemah pasti kalah.

Zionisme, pada kenyataannya adalah suatu bentuk fasisme, dan fasisme tumbuh dan berakar pada pengingkaran terhadap agama, bukan dari agama itu sendiri. Karenanya, yang sebenarnya bertanggung jawab atas pertumpahan darah di Timur Tengah bukanlah agama Yahudi, melainkan zionisme, sebuah ideologi fasis yang tidak berkaitan sama sekali dengan agama.

Zionesme Beda dengan Yahudi
Dampak dari muatan yang sarat dengan kekerasan itu memicu penentangan terhadap ideologi zionis tak hanya dari umat Muslim, tetapi juga kaum Nasrani dan Yahudi sendiri. Banyak cendekiawan Yahudi yang mengkritik kekerasan Israel terhadap Palestina dan menyatakan perdamaian hanya bisa dicapai jika Israel menyingkirkan ideologi zionisnya.

Tak hanya itu, penentangan terhadap kezaliman juga datang dari tentara Israel. Penyerbuan ke Lebanon di tahun 1982, misalnya, diwarnai penolakan sekelompok kecil tentara Israel. Mereka tidak ingin menjadi bagian dari penyerbuan terhadap orang-orang sipil Lebanon.

Dengan demikian jelas bahwa tidak semua orang Yahudi setuju dengan Israel beserta kelalimannya. Dengan kata lain, tidak semua orang Yahudi adalah zionis.

Melihat kenyataan tersebut, zionisme sebenarnya justru membahayakan agama Yahudi dan masyarakat Yahudi di seluruh dunia. Paham itu menempatkan warga Israel atau Yahudi diaspora sebagai sasaran orang-orang yang ingin membalas kekejaman zionisme.

Adalah mendiang Yasser Arafat, salah satu tokoh yang tidak ingin terjebak oleh pandangan sempit zionis-Yahudi. Mantan pemimpin tertinggi Palestina itu tidak ingin orang-orang Yahudi, yang justru mendukung perjuangannya ikut dikorbankan, karena disamakan dengan Zionis.

Arafat kenyang dengan pengalaman berinteraksi positif bersama orang Yahudi yang bersimpati dengan nasib rakyat Palestina. Misalnya, Neta Golan dan sejumlah pemuda Yahudi yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Internasional (International Solidarity Movement). Mereka rela menjadi tameng hidup sewaktu tentara Israel mencoba mengepung Istana Arafat. Selama 34 hari Neta, perempuan berdarah Yahudi itu bertahan di Muqatta, kantor pusat pemerintahan Palestina di Ramallah, pada 2002.

Masih ada lagi kisah “pembangkangan” 27 pilot tempur Israel. Mereka menolak perintah yang dianggap amoral, yakni menyerang warga sipil Palestina.

Dari penjelasan fakta tersebut, perlu untuk membedakan zionisme dan Yahudi. Selama ini, seolah-olah muncul penyederhanaan pemahaman bahwa zionisme identik dengan Yahudi.

Generalisasi yang simplistis semacam itu, sebagaimana juga mengidentikkan Islam sebagai teroris, adalah sebuah jebakan yang tak membangun peradaban manusia. Hal tersebut juga menutup celah untuk dapat meneropong konflik dari sudut pandang yang sebenarnya, dan hanya menyisakan ruang bagi respons emosional dan sporadis, sekaligus memperkecil ruang penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.



Kemlu: Jika Israel Setuju Solusi 2 Negara, Indonesia Berpeluang Buka Hubungan Diplomatik

Rabu, 26 Mei 2021 | 19:42 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / Surya Lesmana

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan, Indonesia berpeluang membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu setuju atas solusi 2 negara (2 state solution) dalam penyelesaian konflik dengan Palestina.

“Kita tidak mengakui Israel sampai sekarang ya. Tidak memiliki hubungan diplomatik dan lain-lain, itu tidak akan berubah sebelum ada 2 state solution karena posisi kita seperti itu. Ini 2 state solution menjadi prakondisi untuk meninjau bagaimana kita berhubungan dengan Israel,” kata juru bicara sekaligus Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Teuku Faizasyah, saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (26/5/2021).

Faizasyah mengatakan, jika tiba saatnya negara Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai dengan batas-batas wilayah yang jelas, maka disitulah Indonesia akan meninjau kembali status diplomatik dengan Israel.

“Tercapainya 2 states solution akan membantu Indonesia mengambil sikap atas Israel,” ujar Faizasyah.

Faizasyah, yang pernah menjabat dubes RI di Kanada mengatakan, dukungan Indonesia atas solusi 2 negara bukan berarti secara de facto mengakui eksistensi negara Israel. Sampai saat ini, Indonesia tetap tidak mengakui Israel di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Dia menyebutkan, pembukaan hubungan diplomatik dengan suatu negara adalah proses panjang, termasuk harus ada persetujuan dari DPR. Namun, jika nantinya Israel menyepakati solusi 2 negara maka proses pembukaan diplomatik dengan Indonesia tidak akan sulit.

“Saya pikir tidak akan sulit lagi kalau sudah terpenuhi apa yang menjadi objektif, sasaran yang kita inginkan,” kata Faizasyah.

Faizasyah menegaskan, Indonesia tidak memiliki jalur resmi ke Israel, termasuk dalam negosiasi mengenai konflik dengan Palestina. Alih-alih berusaha mendekati Israel, Indonesia memilih menggalang negara-negara di dunia agar terus menghidupkan masalah Israel dan Palestina.

“Masalah ini sempat tidak menjadi wacana (internasional) di era Trump (mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump). Tapi kita konsisten mengingatkan dunia. Ini belum selesai masalahnya,” tandasnya.

Faizasyah menekankan posisi nasional Indonesia terhadap Israel tidak dipengaruhi sikap negara lain. Hal itu merujuk kepada sejumlah negara Arab yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pada era Presiden AS Donald Trump, 4 negara Arab setuju membuka hubungan diplomatik dengan Israel yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Pada masa lampau, dua negara Arab setuju membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.

"Posisi nasional Indonesia tidak dipengaruhi sikap negara lain. Indonesia mempunyai kemandirian sikap politik luar negeri yang merujuk kepada amanah konstitusi, nilai-nilai dasar, dan sejarah pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa," kata Faizasyah.



Netanyahu, Anggota Pasukan Khusus yang Jadi PM Israel Terlama

Senin, 31 Mei 2021 | 16:08 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / Heru Andriyanto

Beritasatu.com - Dalam 15 tahun karirnya sebagai perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah membuat dua tonggak dengan menjadi pemimpin yang paling lama menjabat dan pemimpin pertama yang menghadapi dakwaan pidana ketika masih menjabat.

Dijuluki "King Bibi" dan “tukang sulap” oleh para pendukungnya karena bisa selalu menang pemilihan, ketua Partai Likud itu tengah menghadapi ujian terberat untuk bisa mempertahankan jabatan sembari menghadapi dakwaan korupsi.

Keberhasilannya dalam pemilu tidak lepas dari citranya sebagai sosok terbaik yang bisa menjaga Israel tetap aman dari kekuatan para musuhnya di Timur Tengah.

Dia mengambil kebijakan keras terhadap Palestina dengan mengutamakan masalah keamanan di atas perundingan damai, dan sejak dulu selalu memperingatkan bahaya yang dihadapi Israel dari Iran.

Nama Baik Saudara
Benjamin Netanyahu lahir di Tel Aviv pada 1949. Pada 1963, keluarganya pindah ke Amerika Serikat (AS) ketika ayahnya, Benzion, sejarawan dan aktivis Zionis terkemuka, mendapat tawaran jabatan akademis.

Pada usia 18 tahun, dia pulang ke Israel untuk mengabdi kepada militer selama lima tahun dan menjadi kapten pasukan komando elit, Sayeret Matkal. Dia ikut terlibat dalam penyerbuan ke bandara di Beirut 1968 dan ikut bertempur dalam perang Timur Tengah 1973.

Setelah karir di militer, Netanyahu kembali lagi ke AS untuk mendapatkan gelar sarjana dan master dari Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Pada 1976, saudara Netanyahu, Jonathan, terbunuh saat memimpin pasukan Israel dalam operasi membebaskan sandera dari pesawat yang dibajak di Entebbe, Uganda. Kematian saudaranya berdampak besar pada keluarga Netanyahu, dan nama keluarga itu menjadi legenda di Israel.

Netanyahu mendirikan institut anti-terorisme pada 1982 untuk mengenang saudaranya dan kemudian menjadi wakil ketua perwakilan Israel di Washington.

Dalam waktu singkat, karir publik Netanyahu mulai mengemuka. Dengan Bahasa Inggris yang lancar dan beraksen Amerika, Netanyahu mulai kerap muncul di berbagai televisi AS sehingga dia menjadi corong yang efektif bagi Israel.

Netanyahu lalu ditunjuk sebagai wakil permanen Israel di Markas Besar PBB, New York, pada 1984.

Jalan ke Perdana Menteri
Netanyahu baru menceburkan diri ke politik dalam negeri Israel pada 1988, ketika dia pulang dan kemudian memenangkan satu kursi di Knesset (parlemen) mewakili Partai Likud, dan menjadi wakil menteri luar negeri.

Karirnya melesat dengan terpilih sebagai ketua umum partai, dan pada 1996 menjadi perdana menteri Israel pertama yang dipilih secara langsung.

Saat itu pemilihan perdana menteri digelar dini setelah Perdana Menteri Yitzhak Rabin tewas dibunuh.

Rekor lainnya, Netanyahu adalah perdana menteri Israel termuda dan yang pertama yang lahir setelah negara Israel didirkan pada 1948.

Sebelumnya, Netanyahu menentang perjanjian damai Israel-Palestina yang diteken di Oslo, Norwegia, pada 1993. Namun, saat menjabat perdana menteri dia menandatangani kesepakatan untuk menyerahkan lebih dari 80% wilayah Hebron kepada Otoritas Palestina dan setuju untuk menarik pasukan dari Tepi Barat, sehingga memicu amarah kelompok kanan atau kubu nasionalis Israel.

Netanyahu kehilangan jabatan pada 1999 setelah dia menggelar pemilu 17 bulan lebih dini, dikalahkan oleh ketua Partai Buruh Ehud Barak, mantan komandan Netanyahu di militer.

Netanyahu juga mundur dari jabatan ketua Partai Likud, digantikan oleh Ariel Sharon.

Bangkit Lagi
Setelah Sharon terpilih perdana menteri pada 2001, Netanyahu kembali ke pemerintahan, pertama menjadi menteri luar negeri, lalu menjabat menteri keuangan. Pada 2005, dia mengundurkan diri, sebagai protes atas penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan Jalur Gaza.

Peluang politiknya kembali datang pada 2005, ketika Sharon keluar dari Likud dan mendirikan Partai Kadima. Tidak lama kemudian Sharon terkena stroke hebat yang membuatnya koma.

Netanyahu kembali merebut kepemimpinan di Partai Likud dan terpilih perdana menteri untuk kedua kalinya pada Maret 2009, yang mampu dipertahankan hingga hari ini.

Ketika itu, dia bersedia untuk menghentikan pembangunan pemukiman di Tepi Barat selama 10 bulan, guna membuka perundingan damai dengan Palestina. Sayangnya, jalannya perundingan dua pihak buyar pada akhir 2010.

Sulit mengharapkan upaya damai dari Netanyahu. Pada 2009 dia secara terbuka mengatakan bisa menerima secara bersyarat eksistensi negara Palestina berdampingan dengan Israel, namun dalam satu dekade berubah pikiran lagi.

"Negara Palestina tidak akan didirikan, tidak seperti yang dibicarakan orang-orang. Hal itu tidak akan terjadi," ujarnya kepada sebuah radio Israel pada 2019.

Konflik di Gaza
Serangan Palestina dan aksi militer Israel yang berulang membawa Israel dalam konfrontasi di dalam dan di sekitar Jalur Gaza sebelum dan sesudah Netanyahu kembali ke kursi perdana menteri pada 2009.

Pada akhir 2012, dia memerintahkan serangan besar-besaran menyusul eskalasi serangan roket ke wilayah Israel, tetapi menahan diri untuk mengirim pasukan darat.

Namun, setelah konflik antar perbatasan kembali meletup dan serangan roket juga meningkat pada Juli 2014, Netanyahu kembali memerintahkan serangan militer.

Perang selama 50 hari ketika itu menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, menurut data pejabat PBB dan Palestina. Di pihak Israel, 67 tentara dan enam warga sipil tewas.

Meskipun Israel mendapat dukungan AS selama konflik berlangsung, hubungan antara Netanyahu dan Presiden Barack Obama sangat kaku.

Titik terendah terjadi pada Maret 2015, ketika Netanyahu hadir di Kongres AS dan memperingatkan tentang “kesepakatan buruk” terkait perundingan AS dan Iran tentang program nuklir. Pemerintahan Obama mengecam kunjungan Netanyahu ke Kongres sebagai tindakan campur tangan dan merusak kebijakan AS.

Polisi Israel menahan pria Palestina saat protes di Gerbang Damaskus di Yerusalem Timur, 18 Mei 2021. (Foto: AFP)


Karib dengan Trump
Kehadiran Donald Trump sebagai presiden AS pada 2017 membawa angin segar bagi Netanyahu dan makin mengeratkan hubungan pemerintah AS dan Israel.

Baru setahun menjabat, Trump membuat keputusan berani dan kontroversial untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Tindakan itu memicu kemarahan di dunia Arab, yang mengakui wilayah timur Yerusalem sebagai milik Palestina meskipun sudah diduduki Israel sejak perang Timur Tengah 1967.

Namun, bagi Netanyahu keputusan Trump adalah kemenangan besar di bidang politik dan diplomasi.

Hanya sekitar satu tahun kemudian, Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan di Suriah, berlawanan dengan kebijakan AS puluhan tahun sebelumnya, sehingga membuat Netanyahu makin mendapat pengakuan di dalam negeri.

Pada Januari 2020, Netanyahu memuji cetak biru perdamaian Israel-Palestina yang diusulkan Trump sebagai “kesempatan terbesar abad ini” meskipun tentu saja ditentang oleh Palestina karena dianggap sepihak dan dipaksakan.

Netanyahu dan Trump juga sama bencinya dengan Iran. Netanyahu menyambut baik keputusan Trump pada 2018 untuk menarik Amerika dari perjanjian nuklir Iran dan kembali menerapkan sanksi ekonomi ke negara itu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih, Washington, 25 Maret 2019. (Foto: AFP)

Kasus Korupsi
Pada 2016, Netanyahu mulai terbelit kasus korupsi dan memuncak pada November 2019 ketika dia didakwa menerima suap dan menyelewengkan wewenang dalam tiga kasus terpisah.

Netanyahu diduga menerima hadiah dari para pengusaha kaya dan bermanuver untuk mendapat liputan media yang positif.

Dia membantah semua tuduhan dan berdalih menjadi korban aksi politik yang direkayasa lawan-lawannya. Persidangan Netanyahu dimulai pada Mei 2020, menjadikannya perdana menteri aktif yang disidang.

Bahkan di tengah tuduhan pidana ini, Netanyahu bisa melewati pemilu yang digelar tiga kali selama tahun kemarin untuk memenangi masa jabatan kelima, rekor baru di Israel.

Dia terpilih lagi setelah setuju untuk berbagi kekuasaan dengan lawan politiknya, Benny Gantz, dan membentuk pemerintahan gabungan partai politik di tengah kondisi darurat akibat Covid-19.

Benny Gantz (kiri) dan Benjamin Netanyahu (Foto: AFP)

Koalisi itu buyar dalam delapan bulan, sehingga digelar pemilu lagi -- yang keempat dalam kurang dari dua tahun. Meskipun Partai Likud mendapat kursi terbanyak di parlemen, sejumlah parpol sayap kanan lainnya menentang kepemimpinan Netanyahu sehingga dia gagal membentuk koalisi mayoritas dan kembali berada di ujung tanduk.



Israel: Kami Ingin Berdamai dengan Palestina, tetapi Bukan Hamas

Jumat, 21 Mei 2021 | 23:28 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / Heru Andriyanto

Beritasatu.com – Seorang penasihat utama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan konflik di Gaza yang berakhir dengan gencatan senjata, Jumat (21/5/2021), telah melemahkan kelompok Hamas dan membuka jalan bagi perjanjian damai.

Mark Regev, yang juga mantan duta besar Israel untuk Inggris, menuduh kelompok milisi terbesar di Palestina itu sebagai yang memulai gara-gara.

"Mereka memulai rangkaian tindak kekerasan ini tanpa alasan apa pun dan mereka sekarang sudah menanggung akibatnya,” kata Regev seperti dikutip BBC.

Ia mengklaim bahwa Hamas telah dikalahkan dan menyampaikan harapan agar suara moderat dari Palestina bisa lebih mengemuka.

"Apa yang bisa Anda lakukan kalau Hamas menentang semua solusi politik?" ujarnya.

"Saya harap kami bisa berdamai dengan warga Palestina, tetapi hal itu tidak akan terjadi dengan Hamas," pungkas Regev.

Di pihak lain, ketua bidang politik Hamas, Ismail Haniya, mengindikasikan bahwa Hamas menang dalam pertempuran yang berlangsung 11 hari.

Haniya menambahkan akhir konflik dengan Israel kali ini merupakan “lompatan besar dalam sejarah konflik kita melawan musuh.”

"Perang ini meruntuhkan ilusi untuk negosiasi," kata Haniya, sembari menyebut bahwa perlawanan yang dilakukan Hamas adalah “pilihan strategi terbaik” untuk kemerdekaan .

"Kami sebagai sebuah gerakan dan pemimpin pergerakan, bersama orang-orang baik bangsa ini dan seluruh dunia, akan membangun Gaza kembali," kata Haniya.

Israel, Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lainnya memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris dan tidak bersedia berunding dengan mereka. Hamas menguasai Jalur Gaza, sementara Otoritas Palestina yang diakui dipegang oleh kelompok Fatah.



Siapakah Hamas?

Senin, 17 Mei 2021 | 16:32 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / Heru Andriyanto

Beritasatu.com - Hamas adalah yang terbesar dari sejumlah kelompok milisi yang ada di Palestina. Dalam Bahasa Arab, Hamas merupakan akronim dari Gerakan Perlawanan Islam.

Kelompok ini dibentuk pada 1987 setelah dimulainya gerakan perlawanan atau intifada yang pertama melawan pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Berdasarkan anggaran dasarnya, kelompok ini bertekad untuk menghancurkan Israel.

Hamas awalnya punya dua misi yaitu angkat senjata melawan Israel dengan dipimpin oleh sayap militernya Brigae Izzedine al-Qassam, dan menjalankan program-program kesejahteraan sosial.

Namun, sejak 2005, ketika Israel menarik mundur pasukan dan warga pendudukan dari Gaza, Hamas juga terjun dalam proses politik Palestina. Hamas menang pemilu legislatif pada 2006, dan setahun kemudian merebut kekuasaan di Gaza dengan menyingkirkan gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

Sejak itu, milisi di Gaza telah melakoni tiga perang melawan Israel, yang bersama Mesir memblokade Jalur Gaza untuk mengisolasi Hamas dan mencegahnya melakukan serangan.

Hamas dimasukkan ke daftar kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan sejumlah negara lain. Bagi beberapa negara, kategori kelompok teroris ini hanya diberlakukan untuk sayap militer Hamas.

Bom Bunuh Diri
Pasca-intifada yang pertama, Hamas mulai mencuat namanya karena menentang perjanjian damai yang diteken Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada awal 1990-an. PLO adalah lembaga yang mewakili sebagian besar rakyat Palestina.

Meskipun diserang oleh banyak operasi Israel dan dikecam Otoritas Palestina (pemerintahan utama Palestina), Hamas menemukan cara memveto perjanjian itu dengan melancarkan serangan bunuh diri.

Pada Februari dan Maret 1996, Hamas melakukan sejumlah serangan bom bunuh diri di bus yang menewaskan hampir 60 warga Israel, sebagai balasan atas pembunuhan terhadap pembuat bom Hamas, Yahya Ayyash, pada 1995.

Serangan bunuh diri itu dianggap sebagai penyebab utama hengkangnya Israel dari proses damai dan meroketkan figur Benjamin Netanyahu yang pada tahun itu juga menjadi pemimpin Israel. Netanyahu juga menentang perjanjian damai yang diraih di Oslo, Norwegia.

Upaya Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mendamaikan dua pihak di Camp David pada 2000 juga gagal, diikuti gerakan intifada kedua. Hamas mulai mendapat kekuasaan dan pengaruh, sementara Israel melebarkan tekanan pada Otoritas Palestina, yang dianggap mensponsori serangan terhadap Israel.

Hamas vs Fatah
Hamas juga mendirikan klinik dan sekolah untuk melayani warga Palestina yang merasa kecewa dengan Otoritas Palestina yang dinilai korup dan tidak efisien.

Otoritas Palestina didominasi oleh fraksi Fatah.

Banyak warga Palestina menyambut gembira gelombang serangan bunuh diri Hamas di tahun-tahun awal gerakan intifada yang kedua. Mereka menganggap itu sebagai "serangan syahid" sebagai balasan atas pendudukan warga Israel di Tepi Barat, wilayah yang dikehendaki oleh rakyat Palestina sebagai bagian dari negara mereka.

Pada Maret dan April 2004, pemimpin spiritual Hamas Sheikh Ahmed Yassin dan penggantinya Abdul Aziz al-Rantissi terbunuh dalam serangan rudal Israel di Gaza.

Pada November tahun yang sama, Mahmoud Abbas menjadi pemimpin Fatah menggantikan Yasser Arafat yang meninggal dunia.

Abbas menganggap serangan-serangan roket Hamas kontra-produktif.

Ketika Hamas menang telak dalam pemilu 2006, dimulailah perebutan kekuasaan yang sengit melawan Fatah.

Hamas menolak semua bujukan agar menerima perjanjian-perjanjian sebelumnya dengan Israel, juga menolak legitimasi Israel dan menyerukan perlawanan bersenjata.

Anggaran Dasar
Anggaran Dasar Hamas merumuskan semua wilayah historis Palestina sebagai "tanah Islam" dan menolak setiap perjanjian damai permanen dengan Israel.

Dokumen itu juga menyerukan serangan kepada warga Yahudi, sehingga dinilai sebagai gerakan anti-Yahudi.

Pada 2017, Hamas menerbitkan dokumen baru yang memperlunak sikapnya semula, dengan kalimat-kalimat yang lebih terukur.

Dalam dokumen yang baru tidak disebutkan pengakuan terhadap Israel, tetapi Hamas secara resmi menerima pembentukan negara Palestina interim di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Dokumen itu juga menekankan bahwa perjuangan Hamas bukan melawan Yahudi, tetapi melawan "agresor pendudukan Zionis". Menurut Israel, Hamas hanya "berupaya membodohi dunia".

Sebagai akibatnya, pemerintahan baru yang dipimpin Hamas dikenakan sanksi ekonomi dan diplomatik yang keras oleh Israel dan sekutunya di Barat.

Setelah Hamas menyingkirkan kekuatan yang loyal pada Fatah dari Gaza pada 2007, Israel memperketat blokade kawasan itu sementara serangan roket dari Palestina dan serangan udara dari Israel berlanjut.

Operasi Militer
Israel menganggap Hamas bertanggung jawab pada semua serangan yang berasal dari Jalur Gaza dan telah melakukan tiga serangan militer besar di sana, didahului oleh eskalasi pertempuran di perbatasan.

Pada Desember 2008, militer Israel melancarkan Operasi Cast Lead untuk menghentikan serangan roket. Selama serangan 22 hari, lebih dari 1.300 warga Palestina tewas, korban di Israel hanya 13.

Dengan alasan yang sama, Israel melancarkan operasi Pillar of Defence pada November 2012, dimulai dengan serangan udara yang menewaskan Ahmed Jabari, komandan Brigade Qassam. Sekitar 170 warga Palestina, sebagian besar sipil, dan enam warga Israel tewas dalam pertempuran delapan hari.

Kemampuan tempur Hamas menurun sejak dua konflik tersebut, tetapi makin mendapat dukungan dari rakyat Palestina karena berani melawan Israel dan bisa bertahan.

Tembakan roket dari Gaza kembali meningkat pada pertengahan Juni 2014 setelah tentara Israel menangkap banyak anggota Hamas di sepanjang Tepi Barat ketika mereka memburu tersangka pembunuh tiga remaja Israel.

Pada awal Juli tahun itu, Hamas mengklaim bertanggung jawab atas tembakan roket di Israel. Hari berikutnya, militer Israel melancarkan Operasi Protective Edge untuk menghancurkan roket dan terowongan lintas batas yang dipakai para militan.

Sedikitnya 2.251 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil, terbunuh dalam konflik selama 50 hari. Di pihak Israel, 67 tentara dan enam warga sipil tewas.

Sejak 2014, beberapa kali meletup kekerasan yang diakhiri dengan gencatan senjata, ditengahi oleh Mesir, Qatar dan PBB sehingga tidak berkembang menjadi perang skala besar.

Meskipun terkurung oleh blokade Israel, Hamas mampu mempertahankan kekuasaan di Gaza dan terus meningkatkan kemampuan roketnya. Upaya rekonsiliasi dengan Fatah juga gagal
.
Sementara itu, situasi kemanusiaan bagi 2 juta warga Palestina di Gaza makin memburuk. Perekonomian di Jalur Gaza sudah ambruk, ditambah kekurangan air bersih, listrik, dan obat-obatan.



Pekan ini, Nasib Netanyahu Diputuskan

Senin, 31 Mei 2021 | 13:40 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / Heru Andriyanto

Beritasatu.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bisa kehilangan kekuasaannya yang sudah berlangsung selama 12 tahun berturut-turut pekan ini jika para lawan politiknya berhasil membentuk koalisi mayoritas yang berhak membentuk pemerintahan.

Total, Netanyahu sudah menjadi perdana menteri selama 15 tahun jika ditambah masa jabatannya di akhir 1990-an.

Partai Yesh Atid, partai terbesar di kubu oposisi, diberi waktu hingga hari Rabu (2/6/2021) lusa untuk membentuk pemerintahan koalisi yang baru, setelah Netanyahu gagal melakukannya usai pemilu Maret lalu.

Yesh Atid berada di posisi kedua perolehan suara setelah Partai Likud pimpinan Netanyahu, tetapi mampu menggalang koalisi yang lebih besar dari koalisi pemerintah.

Partai Yesh Atid yang beraliran sentris dipimpin oleh mantan menteri keuangan Yair Lapid.

Masalah besar menerpa Netanyahu setelah tokoh ultra-nasionalis Naftali Bennett mengatakan akan bergabung dengan Lapid untuk menyingkirkan perdana menteri.

Bennett memimpin Partai Yamina, yang mendapat enam dari 120 kursi parlemen dan jika bergabung dengan oposisi akan membentuk koalisi dengan mayoritas mutlak untuk mengakhiri dominasi Netanyahu.

Koalisi oposisi ini akan menggabungkan partai-partai dari kelompok kanan, kiri, dan tengah dalam kontestasi politik Israel. Meskipun aliran politik mereka sangat berbeda, partai-partai itu disatukan oleh keinginan yang sama: menggulingkan Netanyahu yang saat ini menghadapi dakwaan korupsi.

Dalam terminologi politik, sayap kanan merujuk pada paham nasionalisme dan konservatif, sementara sayap kiri merujuk pada liberalisme. Namun, sayap kiri juga kerap diasosiasikan dengan sosialisme dan egalitarianisme.

Bennett yang baru berusia 49 tahun secara terbuka mengumumkan keinginannya untuk bergabung dengan Lapid dalam pidato televisi pekan lalu.

"Netanyahu tidak lagi berusaha untuk membentuk pemerintahan sayap kanan karena dia tahu persis tidak ada yang seperti itu. Dia hanya ingin merebut seluruh kelompok nasional, dan seluruh negeri, demi pertahanan terakhir untuk dirinya pribadi," kata Bennett.

"Saya akan melakukan semuanya untuk membentuk pemerintahan nasional bersatu dengan teman saya, Yair Lapid," imbuhnya.

Sebelum pernyataannya itu, media-media di Israel memberitakan kesepakatan yang ditawarkan Bennet, bahwa dia akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri dan periode berikutnya menyerahkan jabatan kepada Lapid, 57, dalam sistem rotasi. Berita ini tidak dikonfirmasi oleh pihak-pihak terkait.

Hari Minggu (30/5/2021), Netanyahu merespons dengan mengatakan usulan pemerintahan bersatu itu akan “membahayakan keamanan negara”.

Ia juga mendesak para politisi sayap kanan untuk tidak mendukung rencana Bennett.

"Jangan bentuk pemerintahan sayap kiri – pemerintahan seperti ini akan menjadi bahaya bagi keamanan dan masa depan Israel," kata Netanyahu, 71.

Dia juga menuduh Bennett “menyesatkan masyarakat” dan “melakukan penipuan abad ini” karena sebelumnya pernah mengatakan tidak akan bergabung dengan Lapid.

Yang menarik, Sabtu lalu Partai Likud pimpinan Netanyahu juga melakukan pendekatan kepada Bennett dan sebuah partai lain dengan tawaran jabatan perdana menteri secara rotasi, digilir tiga orang.

Tawaran itu langsung ditolak, tetapi Netanyahu mengulangi lagi opsi yang sama hari Minggu kemarin.

Sistem pemilu Israel yang berasas “perwakilan proporsional” membuat nyaris tidak mungkin bagi satu partai tertentu untuk bisa sendirian menang pemilu. Karena itu, partai-partai yang lebih kecil dibutuhkan untuk membentuk koalisi mayoritas.

Setelah Netanyahu gagal membuat koalisi mayoritas, Lapid awalnya diberi waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan, tetapi tertunda akibat konflik 11 hari di Gaza.

Salah satu mitra koalisi, yaitu Partai Islam Raam, meninggalkan negosiasi soal koalisi gara-gara konflik tersebut. Selain itu, di sejumlah kota di Israel terjadi bentrok antara populasi Arab dan Yahudi, sehingga membuat peta politik makin rumit.

Jika koalisi mayoritas gagal dibentuk, Israel akan dipaksa menggelar pemilu lagi -- yang kelima sejak April 2019.




BAGIKAN




TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS