Nasib Liga Kita


Hendro D Situmorang / AMA Senin, 18 Februari 2019 | 13:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Nasib Liga Indonesia, baik Liga 1, 2, maupun Liga 3 berada di ujung tanduk. Tidak jelas kapan kompetisi sepakbola akan dimulai, setelah Satgas Antimafia Bola menangkap, menahan, dan menepatkan sejumlah orang, termasuk pejabat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), sebagai tersangka kasus pengaturan skor.

Semakin tidak jelas setelah pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghilangan barang bukti terkait dugaan pengaturan skor. Dengan menjadi tersangkanya pucuk pimpinan PSSI, maka nasib liga semakin tidak jelas arahnya.

Pengungkapan kasus skandal pengaturan skor juga membuat otoritas penyelenggara kompetisi hingga saat ini juga belum jelas. Sejumlah pejabat di PT Liga Baru Indonesia, penyelenggara liga musim lalu, sudah mengundurkan diri. Artinya, terjadi kekosongan beberapa posisi itu plus laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan liga musim lalu harus dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Liga Indonesia Baru (LIB). RUPS ini rencananya digelar pada Senin (18/2). Ketidakjelasan penyelenggara ini membuat klub-klub yang menjadi pemegang saham PT LIB juga frustasi. Dan, frustrasi ini dipastikan akan semakin meningkat setelah Joko Driyono ditetapkan tersangka. Apalagi kalau ditahan.

Meski belum ada kejelasan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Ratu Tisha Destria mengatakan pada RUPS ini PSSI dan klub-klub Liga 1 yang menjadi pemegang saham akan menentukan arah dan rencana PT LIB untuk setahun ke depan. Jadwal terkait pramusim dan kompetisi juga akan mulai didiskusikan dalam forum tersebut.

“Pembahasan mengenai pramusim dan kompetisi akan menyusul setelah RUPS LIB digelar. Jadi, agenda terdekat PSSI berkaitan dengan kompetisi adalah RUPS PT LIB pada 18 Februari, banyak agenda yang akan dibahas di sana, termasuk yang sudah ditetapkan melalui kongres PSSI,” katanya di Kantor PSSI, di Jakarta, Rabu (13/2) lalu.

Pernyataan Ratu Tisha Destria itu bertolak belakang dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto yang sebelumnya. Menurutnya, turnamen pramusim – pemanasan sebelum Liga 1 dimulai - yakni Piala Presiden bakal digulirkan mulai 2 Maret. Sementara kick off, sepak pembuka kasta tertinggi sepakbola di Indonesia direncanakan pada 8 Mei mendatang.

Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Tista mengklaim PSSI tetap fokus menjalankan program-program yang telah direncanakan dalam konggres di Bali. Artinya, meski sedang terjadi guncangan hebat, penyelenggaraan liga tetap dilakukan sesuai jadwal yakni awal Mei 2019. Namun semua itu harus dibahas kembali di RUPS PT LIB.

“Kami antisipasi apa yang akan terjadi semua dan tetap fokus mengerjakan program-program yang telah dicanangkan. Sementara terkait dugaan kasus pengaturan skor kami kooperatif memerangi match fixing (pengaturan skor) bersama Satgas Antimafia Bola. Begitu juga dengan masalah pengunduran diri klub dari Liga akan di bahas di RUPS dan bagaimana langkah ke depan nantinya yang diputuskan bersama-sama,” jelas dia.

Melihat penyelenggaraan Piala Presiden tahun-tahun sebelumnya, kejuaraan ini akan didominasi klub-klub Liga 1. Beberapa klub tambahan yang mungkin menggenapi komposisi peserta kemudian diambil dari kompetisi Liga 2.

Saling Koordinasi
Sementara itu, Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Richard Sam Bera mengingatkan PSSI dan PT LIB agar segera berkoordinasi dengan mereka untuk penyelenggaraan turnamen pramusim dan kompetisi musim ini. Mantan perenang nasional itu menyebut PSSI dan PT LIB sering kali mengajukan rekomendasi di waktu-waktu mepet sehingga menyulitkan BOPI melakukan verifikasi.

BOPI menilai, verifikasi dari pihaknya agar aturan-aturan keolahragaan dan aspek lain terjaga di ranah sepakbola. Ia mencontohkan, kasus-kasus sebelumnya seperti klub sering kali mempekerjakan atlet asing dengan visa turis.

“Jangan mepetlah. Fungsi BOPI ini menjaga aturan nasional seperti keimigrasian, perpajakan, ketenagakerjaan dapat diawasi. Jangan sampai ada atlet datang memanfaatkan visa turis, bukan visa kerja tapi mendapatkan penghasilan di sini dan berujung tidak membayar pajak. Itu yang kami hindari. Kita coba koordinasi terus dengan berbagai pihak untuk jaga ini,” kata Richard.

Perihal potensi PSSI dan PT LIB tidak mendengar keinginan BOPI, Richard pun enggan berandai-andai. Ia masih berpikir positif agar pergelaran berlevel nasional ini dapat berjalan dengan lancar. Rekomendasi BOPI sendiri merupakan salah satu syarat untuk pengajuan izin keamanan dari pihak Kepolisian. “Saya tidak ingin berandai-andai jika mereka nakal. Yang pasti kami dan PT LIB akan membicarakan ini dalam waktu dekat,” jelas dia.

Sementara itu terkait pengaturan skor di sepakla Indonesia, PSSI tidak mau tertinggal dari Satgas Antimafia Bola bentukan Polri. Mereka membentuk Komite Ad Hoc Integritas untuk mencegah match fixing ini. Komite ini dibentuk PSSI dalam kongres tahunan di Bali pada 20 Januari lalu. Dalam susunan keanggotaanya ada Ahmad Riyadh sebagai ketua didampingi Azwan Karim selaku wakil, dengan tiga anggota masing-masing Abdul Rahmat Budiono, Brigjen Pol Hilman Sik, dan Daru Tri Sadono. Komite Adhoc Integritas juga didukung oleh tiga penasihat yaitu Jenderal (Purn) Pol Badrodin Haiti, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial tahun 2013-2016 Muhammad Saleh, dan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum, Noor Rachmad.

Menurut Badrodin Haiti, banyak cara yang bisa diupayakan agar pengaturan skor tak meluas di sepakbola Tanah Air. “Pencegahan banyak yang bisa dilakukan nantinya. Di antaranya ada rewarning sistem. Artinya pendeteksian terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam permainan sepakbola. Lalu pengamatan di dalam pertandigan sepakbola itu sangat penting. Pengawasan dilakukan baik di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Jelas disampaikan bahwa kami akan zero tolerance terhadap bentuk pelanggaran,” jelas mantan Kapolri periode 2015-2016 itu.

Menurutnya, pendeteksian yang akan dilakukan PSSI bisa melalui sistem, orang, dan teknologi. Komite Ad Hoc pun bakal menampung aduan dari masyarakat soal pengaturan skor. Badrodin mengakui sudah ada bentuk koordinasi dengan Satgas Antimafia yang sudah dulu bergerak dalam memberantas pengaturan skor, meski hal itu masih dalam perumusan.

“Komunikasi lisan sudah. Nanti kami akan bentuk tertulis. Dari Komite Ad Hoc akan berkirim surat audiensi kepada Kapolri dan tentunya dengan Satgas untuk menyamakan persepsi tentang perbaikan sepakbola kita ke depan. Komite Ad Hoc bakal fokus di jalur untuk memberantas praktik kotor pengaturan skor,” ujarnya.

Ke depannya, Komite ad hoc akan melakukan penyelidikan sehingga jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan individu yang bersangkutan bakal masuk ke ranah yudisial PSSI atau masuk ke ranah hukum pidana. “Kalau masuk ke ranah hukum pidana diselesaikan kepolisian. Tetapi kalau masuk ke ranah hukum yudisial PSSI nanti diserahkan ke Komite Disiplin atau Komite Banding atau Komite Etik PSSI,” ungkap dia.

Lebih jauh, Badrodin memastikan bahwa pergerakan Komite Ad Hoc PSSI bukan untuk menghalangi aksi Satgas Antimafia Bola bentukkan Polri yang sedang memproses penyidikan. Tapi pihaknya akan bekerja sama guna penyelenggaraan sepakbola di Indonesia bisa bermartabat dan juga jauh dari pelanggaran seperti manipulasi dan pengaturan skor.

Sementara Ketua Komite Adhoc Integritas PSSI, Ahmad Riyadh menambahkan mereka nantinya juga akan membuka aduan langsung dari masyarakat untuk mempertajam pengawasan pertandingan. Dengan melibatkan publik, ia berharap masyarakat dapat mendukung perbaikan sepakbola nasional.

“Kami akan umumkan bagaimana aplikasi pengaduannya. Kami ingin masyarakat semuanya mendukung langkah tim ini untuk memperbaiki sepakbola,” ujar Ahmad.

Sementara itu, Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta Uden Kusuma Wijaya berharap Satgas Antimafia Bola mampu mengungkap aktor utama pengaturan skor di Indonesia. “Sikap kita, kita tidak ingin Satgas ini kemudian terkontaminasi pihak tertentu yang ingin mengkondisikan dalam hal tertentu agar sampai ke aktor intelektual. Jadi ini eranya reformasi sepakbola, sayang kalau sudah digebrak-gebrak seperti ini terus kemudian hanya berhenti di tengah jalan,” tutup Uden.



Sumber: Suara Pembaruan

Kompetisi Liga Jangan Terpengaruh Pengusutan Pengaturan Skor


Hendro D Situmorang / AMA Rabu, 13 Februari 2019 | 13:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kompetisi sepakbola Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 seharusnya jangan terpengaruh oleh pengusutan pengaturan skor oleh satuan tugas (satgas) antimafia bola.

Pengamat sepakbola, Akmal Marhali menegaskan, kompetisi harus tetap berjalan sesuai jadwal yang telah tersusun dan ini juga membawa nama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) agar dinilai profesional dan bermartabat. Untuk pengusutan pengaturan skor biarkan hukum positif yang bekerja.

“Siapa pun yang melakukan tindak kejahatan sepakbola harus ditindak tegas tanpa tebang pilih. Sementara terkait operator liga yang sampai saat ini masih belum adanya kepastian dan simpang siur, hal itu berarti PSSI yang tidak bekerja dengan baik,” ujarnya ketika dihubungi Beritasatu.com Rabu (13/2/2019).

Koordinator Save Our Soccer (SOS) itu mengatakan saat ini pengurus PSSI dibayang-bayangi ketakutan pada diri sendiri. Bila itu benar, berarti ada yang tidak beres di internal federasi sepakbola Indonesia itu dan harus secepatnya diatasi.

“Kuncinya, kalau terjadi ketidakberesan, pilihan terbaik ya segera KLB (kongres luar biasa, Red) dan berharap untuk perbaikan dan reformasi di tubuh PSSI yang kini berada di tangan pelaksana tugas (Plt) Ketum PSSI, Djoko Driyono bersama gerbong Eksekutif Komite (Exco),” ungkap Akmal.

Pakar olahraga sepakbola yang juga sebagai Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori), Djoko Pekik Irianto menilai, Liga 1 masih menunggu karena pengusutan pengaturan skor oleh Satgas anti mafia bola jelas berpengaruh ke kompetisi sepakbola yang ada di Tanah Air.

“Bila operator liga belum juga ditentukan, ini menjadi salah satu masalah utama yang harus diselesaikan secepatnya. Untuk itu Plt Ketum PSSI dan jajaran Exco harus segera ambil keputusan dan jangan biarkan masalah ini berlarut-larut,” jelas Pekik.



Sumber: Suara Pembaruan