Logo BeritaSatu
Home > Fokus > Menaruh Harapan pada 3 Provinsi Baru di Papua

Pemekaran Akan Percepat Kesejahteraan Orang Asli Papua

Rabu, 6 Juli 2022 | 17:56 WIB
Oleh : Carlos KY Paath, Lenny Tristia Tambun, Yustinus Paat / Carlos KY Paath

Jakarta, Beritasatu.com – Rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022), menjadi hari yang bersejarah untuk masyarakat Papua. Salah satu agenda paripurna tersebut, yakni pengesahan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonom baru (DOB) Papua, yakni RUU Papua Tengah, RUU Papua Selatan, dan RUU Papua Pegunungan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeklaim pemekaran Papua merupakan sebuah upaya untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal itu disampaikan Tito saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna.

Usulan pemekaran Papua berasal dari aspirasi masyarakat Papua, baik kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan. Selain itu, aspirasi juga disampaikan tokoh pemuda di wilayah Papua Selatan (Anim Ha), Papua Pegunungan (Lapago), dan Papua Tengah (Mee Pago). Aspirasi itu diterima langsung oleh presiden, wakil presiden, DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pimpinan kementerian serta lembaga lainnya.

“Pemekaran ini bertujuan tidak lain untuk mempercepat pembangunan, dan kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua, terutama orang asli Papua (OAP) akan meningkat dengan cepat juga dengan adanya pemekaran ini,” kata Tito.

Kebijakan pemekaran Papua merupakan amanat dan implementasi atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tepatnya Pasal 76. Dengan demikian, fondasi utama tiga RUU pemekaran tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada OAP. Regulasi yang dibuat diharapkan dapat menjadi payung hukum yang konkret, terutama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada tahap awal dan masa-masa selanjutnya pada tiga provinsi tersebut.

Mewakili pemerintah, Tito menyampaikan terima kasih kepada DPR yang telah menyetujui dan mengesahkan tiga RUU DOB Papua menjadi UU. Tak lupa, ia juga memberikan apresiasi khusus kepada gubernur Papua, ketua dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), para pimpinan dan anggota DPRD Papua, para bupati dan wali kota se-tanah Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta lapisan masyarakat di Tanah Papua yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pemekaran.

Jalur birokrasi pemerintahan daerah juga diharapkan dapat diperpendek. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi. “Kita harapkan dengan pemekaran ini, birokrasi menjadi lebih pendek, pelayanan masyarakat akan lebih baik, yang penting tadi, pembangunan lebih cepat,” kata Tito.

Pemerintah dan DPR pun berharap semua pihak menerima dan mendukung upaya percepatan pembangunan Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua tersebut. “Kita harapkan semua pihak dapat menerima ini demi kemajuan pembangunan Papua,” tegas Tito yang pernah menjabat kapolda Papua.

Wilayah dan Ibu Kota
Cakupan wilayah masing-masing provinsi telah ditetapkan pada 27 Juni 2022. Untuk Provinsi Papua Selatan, cakupan wilayahnya terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat.

Di Provinsi Papua Tengah, wilayahnya terdiri atas Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, kabupaten Dogiyai, kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Deian.

Selanjutnya, Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Nduga.

Grafis pemekaran Provinsi Papua.
Grafis pemekaran Provinsi Papua.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Tiga RUU DOB Papua, Junimart Girsang mengungkap pada 27 Juni 2022, panja juga telah memutuskan ibu kota provinsi. “Ibu Kota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire, dan Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya,” ujar Junimart.

Sementara itu, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan penyusunan tiga RUU DOB Papua sudah cukup representatif. Pemerintah dan DPR sangat mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Papua.

“Ini bukan satu hal yang baru dari proses, pembahasannya sudah cukup lama, sebelum pembahasan konkret dalam bentuk rancangan atau naskah undang-undang, kami juga sudah menerima berbagai aspirasi,” kata Doli.

Aspirasi tersebut, diterima dari semua yang mewakili wilayah adat atau tokoh adat, tokoh agama, tokoh lainnya yang ada di tengah-tengah masyarakat Papua. Komisi II dan Kemendagri, bahkan datang melakukan kunjungan kerja ke Papua.

“Kami datang ke Papua. Kami hadir di dua tempat, di Merauke dan Jayapura. Kami mengundang semua kelompok yang sangat representatif. Kami meminta masyarakat yang datang adil dan cukup representatif,” ujar Doli.

RUU juga mengatur mengenai pemerintahan daerah di tiga DOB tersebut. Tertera dalam Pasal 8 masing-masing RUU. Peresmian Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan penjabat gubernur masing-masing provinsi oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Peresmian dan pelantikan penjabat gubernur masing-masing provinsi itu paling lama dilakukan enam bulan sejak UU tersebut diundangkan.

Sebelum gubernur dan wakil gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilantik, Presiden mengangkat penjabat gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun,” demikian Pasal 9 ayat 2 yang terdapat dalam masing-masing RUU.

Grafis Peresmian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Grafis Peresmian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Pengisian ASN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) ad interim Mahfud MD menjelaskan proses pengisian aparatur sipil negara (ASN) di tiga wilayah pemekaran Papua. Sumber daya manusia (SDM) harus mempertimbangkan aspek geospasial, desain organisasi, pengisian DPRD, dan pendanaan atau anggaran.

SDM di wilayah DOB Papua akan diprioritaskan diisi OAP, yakni 80 persen, sedangkan 20 persen lainnya diisi orang non-OAP. Selain itu, pemenuhan DOB Papua dilakukan melalui pemetaan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing sesuai dengan kuota bagi OAP yang tersebar pada kementerian atau lembaga, termasuk pemda. Kemudian, pengalihan ASN dari daerah induk ke daerah pemekaran dan pemenuhan alokasi formasi baru apabila diperlukan.

Grafis Pengangkatan ASN Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Grafis Pengangkatan ASN Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Mahfud mengatakan pemerintah berpandangan bahwa kebutuhan ASN di DOB nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021 dari provinsi induk.

“Penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang dan lulusan IPDN periode 2017-2021 sebanyak 487 orang. Hal ini dilaksanakan dengan penghitungan DOB Provinsi Papua sebanyak 46.000 ASN dan mempertimbangkan kearifan lokal Papua dengan komposisi 80 persen OAP dan 20 persen non-OAP,” kata Mahfud dalam rapat kerja bersama Komisi II di ruang rapat Komisi II, gedung DPR, Jakarta, Senin (28/6/2022).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) masing-masing RUU, pengisian ASN di Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) OAP yang berusia paling tinggi 48 tahun, pegawai honorer OAP yang terdaftar kategori II di Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi CPNS yang berusia paling tinggi 50 tahun, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Ketua Panja Beberkan Proses Pembentukan RUU Pemekaran Papua

Selasa, 28 Juni 2022 | 22:15 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / Carlos KY Paath

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) pemekaran Papua, Junimart Girsang membeberkan proses pembentukan regulasi tersebut. Hal ini disampaikan Junimart saat rapat kerja Komisi II DPR dengan Komite I DPRD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Bappenas, Menteri Hukum dan Ham serta Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) di ruang rapat Komisi II, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Junimart mengatakan pemekaran Papua merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Secara khusus, hal itu tercantum dalam Pasal 76 ayat (2) UU tersebut yang mengatur bahwa DPR dan pemerintah diperbolehkan melakukan pemekaran dengan memperhatikan sejumlah hal.

Misalnya, pemekaran daerah provinsi dan kabupaten atau kota menjadi daerah otonom baru (DOB) untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan atau aspirasi masyarakat Papua,” kata Junimart Girsang.

Menurutnya, kebijakan otsus Papua tersebut merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. “Setidaknya, ada empat tujuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua,” ujar Junimart Girsang.

Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua, mewujudkan keadilan, penegakan hak asasi manusia atau HAM, supremasi hukum dan demokrasi. Ketiga, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua. Keempat, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itu, Junimart mengatakan pada 21 Juni 2022, Komisi II melaksanakan rapat kerja pembicaraan tingkat I yang dilaksanakan secara fisik dan virtual dengan pemerintah dan Komite I dengan agenda penjelasan atau keterangan DPR, pandangan pemerintah, pandangan Komite I, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM), serta pembentukan panja.

Kemudian, pada 10 Juni 2022, dilakukan rapat Panja guna membahas DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif, sekaligus Panja Komisi II melakukan rapat dengar pendapat umum dengan gubernur Papua, DPR Papua dan MRP dalam rangka menerima aspirasi terkait tiga RUU pembentukan provinsi baru di Papua usulan DPR.

“Pada tanggal 23 Juni 2002, dilakukan rapat Panja untuk melanjutkan pembahasan DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif serta dilanjutkan dengan rapat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) dalam rangka merumuskan dan menyinkronkan serta menyempurnakan pasal yang terdapat dalam RUU tersebut sesuai yang ditugaskan oleh panitia kerja,” ungkap Junimart Girsang.

Lalu, pada 24-26 Juni 2022, Panja melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayapura untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan tiga RUU tersebut.

Selanjutnya, pada 27 Juni 2022, dilakukan rapat Panja dengan agenda laporan hasil pembahasan di tingkat timus dan timsin, kemudian disepakati panja menjadi draf akhir untuk dilaporkan kepada rapat kerja tingkat I.

Kemudian, pada 28 Juni 2002 dilakukan rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB ad interim, BKN, dan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka mendapatkan masukan terhadap tiga RUU pemekaran Papua.

“Khususnya terkait pengisian formasi aparatur sipil negara atau ASN di tiga calon provinsi hasil pemekaran di Papua sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi materi muatan dalam pasal untuk rancangan undang-undang,” terang Junimart Girsang.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan panja, Junimart mengungkapkan, telah disepakati dan memutuskan ruang lingkup sistematika dan materi muatan yang diatur dalam ketiga RUU tentang pemekaran Papua.

Isi dari RUU tersebut, menurutnya, yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Pembentukan Cakupan Wilayah, Batas Daerah dan Ibu Kota; Bab III tentang Urusan Daerah Provinsi, Bab IV tentang Pemerintah Daerah, dan Bab V tentang MRP Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Lalu, Bab VI tentang Aparatur Sipil Negara, Aset dan Dokumen, Bab VII tentang Alokasi Transfer ke Daerah dan Hibah, Bab VIII tentang Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, Bab IX tentang Ketentuan Peralihan dan Bab X tentang Ketentuan Penutup.

Dalam rapat Panja pembahasan tiga RUU tentang pembentukan provinsi di Papua pada 22 Juni 2022, Panja sepakat membahas dan memutuskan 151 DIM. Pertama, Panja menyetujui DIM tetap sebanyak 40 DIM.

Kedua, Panja menyetujui sebanyak 16 DIM perubahan redaksional untuk dibahas pada tim perumus dan tim sinkronisasi. Ketiga, Panja menyetujui sebanyak 29 DIM dilakukan perubahan substansi. Keempat, Panja menyetujui sebanyak 35 DIM dihapus. Kelima, Panja menyetujui usulan baru sebanyak 37 DIM.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Pemekaran Papua untuk Optimalkan Pemerataan Pembangunan

Kamis, 30 Juni 2022 | 20:22 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / Carlos KY Paath

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pemekaran Papua bertujuan untuk menjamin hak rakyat dan optimalisasi pemerataan pembangunan. Hal ini disampaikan Puan terkait pengesahan tiga rancangan undang-undang (RUU) pemekaran papua oleh DPR, Kamis (30/6/2022). Tiga RUU itu, yakni RUU Papua Selatan, RUU Papua Tengah, dan RUU Provinsi Pegunungan.

“UU ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia,” kata Puan.

Papua Selatan, ibu kotanya berkedudukan di Kabupaten Merauke. Sementara, Nabire menjadi ibu kota Papua Tengah. Jayawijaya didaulat sebagai ibu kota Papua Pegunungan. Puan menegaskan pembahasan RUU daerah otonom baru (DOB) Papua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Tentu selama proses panjang itu sudah dibahas juga efektivitas UU ini untuk penyebaran pembangunan di Papua. DPR akan terus mengawasi pelaksanaan UU ini,” ucap perempuan pertama yang menjabat ketua DPR ini.

Puan memastikan, DPR telah mengakomodasi kepentingan rakyat Papua. Salah satunya terkait syarat maksimal usia aparatur sipil negara (ASN) orang asli Papua yang lebih dibandingkan daerah lain, yakni kategori tenaga honorer dan CPNS yang batas usianya naik menjadi 48 tahun, dan 50 tahun untuk tenaga honorer.

“Lewat ketiga RUU yang nantinya diundangkan ini, ASN di wilayah DOB Papua akan diprioritaskan diisi orang asli Papua. Saya berharap agar peraturan teknisnya bisa segera dikeluarkan agar menjamin keberadaan orang asli Papua,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK itu pun menyoroti soal DOB Papua yang berpengaruh terhadap alokasi kursi di DPR. Sebab, pemekaran daerah memperkecil daerah pemilihan (dapil) dalam pemilihan umum (pemilu). Puan mengingatkan agar persoalan ini segera diatasi mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

“Komisi II DPR dan pemerintah kami harapkan segera berkoordinasi dengan KPU untuk membahas masalah dapil ini, termasuk juga dalam hal pemilihan gubernur di ketiga provinsi baru tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Papua Selatan akan meliputi empat kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Sementara itu, Papua Tengah meliputi delapan kabupaten, yakni Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai.

Kemudian, Papua Pegunungan akan memiliki sembilan kabupaten, yaitu Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lani Jaya, dan Nduga.

“Kita berharap agar UU ini dapat bermanfaat bagi rakyat Papua karena cita-cita dari kita semua adalah agar saudara-saudara kita yang berada di sisi timur Nusantara ikut merasakan pemerataan ekonomi sosial dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Papua,” ucap Puan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

KSP Apresiasi Kerja Keras DPR Sahkan 3 UU Pemekaran Papua

Kamis, 30 Juni 2022 | 21:22 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / Fana F Suparman

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras DPR yang telah mengesahkan tiga undang-undang terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua atau pemekaran Papua.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, terwujudnya tiga UU pemekaran Papua tersebut, merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam mendukung kebijakan pembentukan tiga DOB Papua.

Menurut Jaleswari, disahkannya tiga RUU pemekaran Papua menjadi UU, semakin memperkokoh fondasi pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dengan doktrin Indonesia sentris. Implementasi doktrin tersebut, ujar dia, yakni membangun daerah-daerah pinggiran yang kondisinya sangat tertinggal dan jauh dari pembangunan.

“Presiden berikan perhatian khusus terhadap pembangunan daerah pinggiran di Papua. Bahkan, tidak kurang dari 15 kali, Presiden datang ke Papua untuk mengawasi pembangunan secara langsung,” kata Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangannya, Kamis (30/6/2022).

Peneliti senior LIPI ini juga menekankan pentingnya pemekaran Papua sebagai lompatan besar untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua secara merata.

“DOB Papua akan menjawab persoalan kemiskinan, percepatan pembangunan kesehatan dan pendidikan, serta menyelesaikan kesulitas akses pelayanan publik baik internal maupun eksternal,” ujar Jaleswari Pramodhawardani.

Jaleswari juga memastikan, Presiden Jokowi bersama seluruh jajaran dan cabang pemerintah, tidak pernah lelah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua. Ini dibuktikan dengan keluarnya kebijakan terkait percepatan pembangunan di Papua.

Seperti Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua, dan UU Nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Dan hari ini ada UU pembentukan DOB Papua yang baru disahkan oleh DPR,” ungkap Jaleswari Pramodhawardani.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan tiga RUU terkait pemekaran Papua atau daerah otonomi baru (DOB) menjadi Undang-Undang, pada Rapat Paripurna ke-26 DPR masa persidangan V tahun sidang 2021-2022, Kamis (30/6/2022).

Ketiga RUU tersebut, RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Lembaga Masyarakat Adat Mendukung DOB Provinsi Papua

Selasa, 28 Juni 2022 | 13:59 WIB
Oleh : Yustinus Paat / Jeis Montesori

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, mendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua, yakni DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Hal itu disampaikan oleh Ketua LMA Papua, Lenis Kogoya dalam diskusi daring bertema "Pemekaran Daerah untuk Orang Asli Papua" yang diadakan oleh Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (27/6/2022).

Lenis mengatakan, sebenarnya, tiga daerah tersebut sudah sejak lama menginginkan pemekaran provinsi. Daerah Papua Selatan misalnya, sudah menunggu bertahun-tahun agar terealisasi pemekaran. Sementara itu, di daerah Papua Tengah, pernah terjadi perang karena isu pemekaran. Di Pegunungan Tengah kata Lenis, masyarakat memang menginginkan pemekaran, tetapi lebih pada pemekaran kabupaten ketimbang Provinsi.

"Selama ini yang kami tuntut adalah Kabupaten, tetapi yang muncul provinsi. Nah, karena itu, masyarakat merasa berterima kasih karena kalau provinsi muncul, berarti Kabupaten juga muncul," ujar Lenis.

Meski begitu, Lenis tak menampik pro-kontra di tengah masyarakat terkait rencana pemekaran itu sendiri. Lenis mengatakan, di era demokrasi seperti sekarang, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu disikapi secara berlebihan. Dia lalu menyinggung peran LMA untuk mengurai ketegangan di tengah-tengah masyarakat.

"Pasti ada pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Di era demokrasi, ini sebenarnya wajar-wajar saja dan harus diterima. Tugas LMA adalah memberi kedamaian di tengah perbedaan ini" jelas Lenis.

Lenis melanjutkan, LMA sendiri memiliki peran strategis untuk mengawal seluruh program pemerintah yang diatur dalam sejumlah Undang-Undang. Karena itu, dia meyakini LMA akan selalu menjadi garda terdepan untuk memastikan proses pembangunan yang sesuai dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Peraturan Pemerintah Provinsi Papua, kami lembaga adat ini juga dilindungi oleh UU Otsus untuk mengawal program pemerintah pusat maupun daerah dan sesuai dengan AD RT kami, setiap keputusan pemerintah itu harus kami kawal supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tegas dia.

Soal DOB sendiri, LMA menyampaikan beberapa pernyataan sikap antara lain, menerima Otsus jilid 2 dan DOB tiga Provinsi, LMA provinsi Papua mendukung pemekaran kabupaten baru yang menunggu pemekaran lebih dari 20 tahun, yakni Kabupaten Trikora, Kogowa, Balitender dan kabupaten-kabupaten lain.

Selain itu, LMA tidak keberatan apabila 7 wilayah adat di Papua menjadi 7 Provinsi. LMA juga mendorong, apabila masih ada daerah-daerah lain yang memungkinkan untuk dimekarkan, supaya segera dibuka.

Untuk diketahui, gagasan pemekaran Provinsi Papua menjadi sejumlah Daerah Otonomi Baru, kini telah dibahas dalam beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN
Share to WhatsApp


TAG POPULER

# Brigadir RR


# Bharada E


# Jokowi


# Brigadir J


# MU


B1 Livestream

TERKINI
Kemendikbudristek Tingkatkan Transformasi dan Inovasi Pendidikan Lewat Teknologi

Kemendikbudristek Tingkatkan Transformasi dan Inovasi Pendidikan Lewat Teknologi

NEWS | 7 jam yang lalu









BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings