Menolak Kembalinya “Virus” ISIS


/ HA
Selasa, 18 Februari 2020 | 02:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akhirnya menolak dengan tegas kepulangan ratusan warga negara Indonesia yang telah bergabung sebagai kombatan di jaringan militan global Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Mereka ini dianggap telah secara suka rela melepaskan kewarganegaraan dengan menjadi bagian dari kekuatan bersenjata asing dan pintu pulang tertutup rapat karena mereka dinilai bisa menjadi ancaman keamanan di dalam negeri.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa sebutan jaringan teroris bagi ISIS bukan berasal dari masyarakat awam saja, tetapi juga merupakan definisi resmi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Salah satu tugas mendasar pemerintah menurut konstitusi adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia” sehingga keamanan 267 juta rakyat lebih didahulukan daripada hak-hak 689 “eks WNI” anggota ISIS, kata Mahfud.

Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar hukum dan moral yang sangat kuat untuk menolak kepulangan mereka.

Namun, pengecualian diberikan kepada anak-anak yatim piatu dengan batasan usia maksimum 10 tahun. Batasan usia harus diberikan karena ada juga individu pengikut ISIS yang yatim piatu tetapi sudah cukup umur untuk memahami konsekuensi tindakannya, kata Mahfud.

Pengecualian ini diberikan setelah Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison tentang langkah serupa yang dilakukan Australia.

Menurut Morrison, anak-anak yatim piatu dikecualikan demi alasan kemanusiaan. Mereka dikembalikan kepada kerabat yang ada atau dipelihara oleh negara melalui wali yang ditunjuk.

Ratusan “eks WNI” anggota ISIS ini terdampar di berbagai negara seperti Suriah, Irak, Pakistan, Turki, dan Afghanistan. Data tentang jumlah dan identitas mereka masih simpang siur sehingga pemerintah punya tugas besar untuk memastikan keberadaan mereka sebelum kebijakan ini diterapkan.

Keputusan pemerintah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, tetapi bukan berarti tanpa pengkritik. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengingatkan bahwa pemerintah berpotensi melanggar HAM jika membiarkan ratusan pengikut ISIS itu berstatus stateless atau tanpa kewarganegaraan.

Pegiat HAM juga beralasan bahwa ISIS bukan sebuah negara berdaulat, sehingga bergabung dengan kelompok itu bukan berarti melepas kewarganegaraan. Menurut undang-undang, seorang WNI otomatis kehilangan kewarganegaraannya bila bergabung dengan angkatan bersenjata sebuah negara asing.



Sumber: BeritaSatu.com

Mahfud: Anggota ISIS Susah Sembuh, Mudah Kumat


Heru Andriyanto / HA
Sabtu, 15 Februari 2020 | 19:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu alasan pemerintah menolak kepulangan eks warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan kelompok Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) adalah karena meragukan itikad baik mereka untuk tidak melakukan aksi terorisme di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam program Special Interview with Claudius Boekan di Beritasatu TV, Jumat (14/2/2020) malam.

"Kemungkinan untuk sembuh itu agak susah ya kalau sudah bergabung ke ISIS," kata Mahfud.

"Pertama, karena ISIS itu soal ideologi, dia hanya menganggap negara yang sah itu adalah khilafah. Yang kedua, kalau dia pulang sudah punya ideologi begitu, di tengah-tengah masyarakat dia pasti akan dihindari, dicibir dan dimusuhi. Atau orang menganggap dia tidak normal sehingga pasti akan kumat lagi sikap terorismenya itu," jelasnya.

Menurut Mahfud, sah-sah saja negara menggolongkan orang-orang ini sebagai kelompok berbahaya yang dilarang masuk ke Indonesia.

"Pertimbangan utamanya mereka sudah jelas membahayakan jika kembali, karena berdasarkan informasi resmi -- artinya lembaga internasional maupun lembaga kita sendiri -- mereka ini termasuk fighters atau combatants yang tergabung dengan ISIS, suatu organisasi yang oleh PBB sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris yang berbahaya," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, konstitusi jelas menyebutkan bahwa tugas pemerintah adalah "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia", sehingga pemerintah lebih mengedepankan keselamatan 267 juta rakyatnya daripada memikirkan hak 689 angota ISIS untuk kembali memiliki kewarganeraan Indonesia dan dterima pulang.

Baca juga: Moeldoko Tegaskan 689 Kombatan ISIS Berstatus Tanpa Negara

Namun demikian, pemerintah akan memberi pengecualian kepada anak yatim piatu yang berusia di bawah 10 tahun. Keputusan itu diambil oleh Presiden Joko Widodo yang telah berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam kunjungannya ke Canberra belum lama ini.

Australia juga menolak kepulangan warganya yang bergabung ke ISIS, tetapi membolehkan anak yatim piatu untuk kembali dan diserahkan kepada kerabat yang lain atau dipelihara oleh negara dengan menunjuk pengampu, kata Mahfud.

CIA
Mahfud kembali mengatakan data 689 mantan WNI yang menjadi anggota ISIS sebagian merupakan informasi dari lembaga intelijen Amerika Serikat atau Central Intelligence Agency (CIA) yang divalidasi dengan data milik lembaga-lembaga pemerintah Indonesia.

"Data dari CIA ada 846 tapi kan kita punya data sendiri dari BIN (Badan Intelijen Negara), Bais (Badan Intelijen Strategis) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," paparnya.

"Kita validasi dari 846 itu ternyata ada 157 yang dobel namanya, sehingga yang fixed 689, di mana yang 288 ada nama, tanggal lahir, alamat, siapa orang tuanya, di mana rumahnya. Sisanya 401 itu tidak jelas, ada namanya nggak ada rumahnya, ada alamatnya ngga ada namanya, dan seterusnya," kata Mahfud.

Komite Palang Merah Internasional atau ICRC juga memiliki data mantan WNI yang tergabung dengan ISIS.

"Ada lagi data dari ICRC, menyebut ada 185. Cuma ketika diminta nggak mau menyebut nama sehingga kita ragu apakah ini terpisah dari 689 ataukah juga sama orangnya, kita tidak tahu. Jadi kita abaikan itu dulu, fokus ke yang 689," kata Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com

Istana Tegaskan ISIS eks WNI Pulang ke Indonesia akan Diadili


Lenny Tristia / WBP
Kamis, 13 Februari 2020 | 16:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan kombatan ISIS eks WNI atau WNI yang menjadi teroris lintas batas di luar negeri akan diadili ketika pulang ke Indonesia.

“Ada undang-undang (UU) yang memang dalam kajian rapat dengan Presiden, ada UU yang mengatakan bahwa, satu, tentang kewarganegaraan. Dua, siapa yang sudah punya niat ini (menjadi kombatan di luar negeri), sudah bisa diadili,” kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Ini Alasan Presiden Sebut ISIS Eks WNI

Menurutnya, ketika mereka pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan ISIS, yang merupakan sebuah organsiasi teroris, maka sudah masuk dalam kategori dapat diadili oleh negara begitu mereka kembali ke Tanah Air.

“Jadi karena mereka ke sana dalam rangka gabung dengan ISIS, sebuah organisasi teroris, itu sudah masuk kategori, begitu pulang ada langkah-langkah penegakan hukum. Nanti bagaimana kelanjutannya pasti seperti hukum yang berjalan di Indonesia,” terang Moeldoko.

Terbukti Danai Simpatisan ISIS, Dua Perempuan Indonesia Dipidana di Singapura

Langkah penegakan hukum kepada kombatan, jelas Moeldoko harus dilihat dari kasus per kasus. Artinya, dapat dilihat dari UU Kewarganegaraan dan bisa juga dari UU Antiterorisme. “Case-nya yang berbeda. Case untuk menentukan status kewarganegaraan ada, case yang akan menentukan mereka nanti masuk kategori niat tadi itu juga ada. Begitu masuk, dikenali niatnya dari awal, perlakuannya akan seperti ini,” tukas Moeldoko.

Seperti diketahui, pemerintah telah mendapatkan data ada 689 ISIS eks WNI, namun belum diketahui apakah seluruhnya mereka adalah kombatan. Selian itu, belum diketahui secara detail jumlah anak-anak, ibu dan kombatan dari jumlah tersebut. Pemerintah akan mengirimkan tim untuk melakukan verifikasi data terhadap WNI yang diduga menjadi bagian teroris lintas batas ini.



Sumber: BeritaSatu.com

Moeldoko Tegaskan 689 Kombatan ISIS Eks WNI Berstatus Tanpa Negara


Lenny Tristia Tambun / CAH
Kamis, 13 Februari 2020 | 14:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan dengan tegas status kewarganegaraan 689 kombatan ISIS eks WNI saat ini adalah stateless (tidak punya negara). Menyusul istilah yang dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi WNI eks ISIS melainkan ISIS eks WNI.

“Sudah dikatakan stateless,” tegas Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Menurut Moeldoko, status stateless bagi ISIS eks WNI telah sangat tegas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Selain itu, status stateless didapatkan karena keinginan mereka sendiri dengan melakukan pembakaran paspor.

Ini Alasan Presiden Sebut ISIS Eks WNI

“Itu sudah sangat tegas dalam UU tentang kewarganegaraan. Ya karena mereka sendiri yang menyatakan sebagai stateless. Pembakaran paspor adalah suatu indikator,” kata Moeldoko.

Bagi kombatan yang diduga masih memiliki paspor, Moeldoko menyatakan pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk mencegah dan menangkal mereka masuk ke Indonesia. Sebelum itu, Pemerintah akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap 689 ISIS eks WNI tersebut.

“Itu tadi, masuk dalam verifikasi. Jangan buru-buru. Hasil verifikasi akan menentukan,” ujar Moeldoko.

LPSK: Anak dan Istri Eks ISIS Bukan Korban

Seperti diberitakan, terkait status kewarganegaraan 689 FTF ini, Jokowi memang tidak menyatakannya secara eksplisit. Namun secara tersirat, Jokowi sudah tidak lagi menganggap mereka sebagai WNI.

Hal itu terlihat dari pengucapan sebutan 689 FTF ini oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI ini tidak menyebut mereka sebagai WNI eks ISIS, melainkan ISIS eks WNI.

“Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada disana, ISIS eks WNI,” ungkap Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com

Ini Alasan Presiden Sebut ISIS Eks WNI


/ CAH
Kamis, 13 Februari 2020 | 12:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Terhadap 689 teroris lintas batas (foreigner terorist fighters/FTF), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk menyebut mereka sebagai ISIS eks WNI. Istilah itu dilontarkan Presiden seusai melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Istana Presiden, kemarin, Rabu (12/2/2020).

Menanggapi istilah yang dipakai Presiden, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan hal itu disebabkan Jokowi ingin konsisten dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Bahwa seorang warga negara Indonesia (WNI) akan kehilangan kewarganegaraannya bila dia bergabung dengan militer asing tanpa izin dari Presiden.

“Soal istilah itu, Presiden hanya ingin konsisten dengan UU Kewarganegaraan. Bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya, apabila dia bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden,” kata Dini Shanti Purwono, Kamis (13/2/2020).

Hikmahanto: Tolak Pulangkan Eks ISIS, Indonesia Tak Langgar HAM

Aturan itu terdapat dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006, WNI akan kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Status kewarganegaraannya juga akan hilang, bila dia menyatakan keinginan tidak lagi menjadi WNI. Seperti dengan tindakan pembakaran paspor dapat dianggap sebagai pernyataan keinginan untuk tidak lagi menjadi WNI.

“Atau tinggal di luar Indonesia selama lima tahun berturut-turut dan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI. Orang-orang tersebut bisa dianggap masuk ke dalam kategori tersebut (eks WNI),” terang Dini Shanti Purwono. 

Jokowi Tegaskan Nasib 689 WNI Eks ISIS Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

Terkait tentang status dari 689 ISIS eks WNI tersebut, Dini Shanti Purwono mengungkapkan saat ini masih dalam proses screening oleh Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Untuk proses screening masih dalam proses setahu saya. Bisa ditanyakan ke Kemko Polhukam atau BNPT,” tukasnya.

Seperti diberitakan, terkait status kewarganegaraan 689 FTF ini, Jokowi memang tidak menyatakannya secara eksplisit. Namun secara tersirat, Jokowi sudah tidak lagi menganggap mereka sebagai WNI.

Hal itu terlihat dari pengucapan sebutan 689 FTF ini oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI ini tidak menyebut mereka sebagai WNI eks ISIS, melainkan ISIS eks WNI.

“Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada disana, ISIS eks WNI,” ungkap Jokowi.



Sumber:

Jokowi Tegaskan Nasib 689 WNI Eks ISIS Bukan Tanggung Jawab Pemerintah


Lenny Tristia Tambun / JAS
Rabu, 12 Februari 2020 | 17:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan nasib warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang dikategorikan sebagai teroris lintas batas (foreigner terorist fighter/FTF) sudah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah, mengusul keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS yang tersebar di beberapa negara, seperti Turki dan Suriah.

Mereka tak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, papar Jokowi, dikarenakan kepergian mereka menjadi FTF sudah menjadi keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh.

“Itu nanti karena sudah menjadi keputusan mereka, tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan,” kata Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Terkait status kewarganegaraan 689 FTF ini, Jokowi memang tidak menyatakannya secara eksplisit. Namun secara tersirat, Jokowi sudah tidak lagi menganggapi mereka sebagai WNI.

Hal itu terlihat dari pengucapan sebutan 689 FTF ini oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI ini tidak menyebut mereka sebagai WNI eks ISIS, melainkan ISIS eks WNI.

“Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI,” ungkap Jokowi.



Sumber:

Imparsial: Secara Hukum, Eks ISIS Masih Berstatus WNI


Yeremia Sukoyo / FER
Selasa, 11 Februari 2020 | 16:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan sikap yang akan diambil terkait rencana pemulangan sekitar 660 Warga Negara Indonesia (WNI) simpatisan ISIS yang berada di Irak dan Suriah.

Kepulangan WNI Eks ISIS Tunggu Keputusan Presiden

Imparsial menganggap, seluruh eks ISIS asal Indonesia yang berada di Irak dan Suriah masih merupakan WNI yang perlu untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Dalam konteks pemulangan WNI simpatisan lSlS, pemerintah harus berhati-hati dan cermat dalam mengidentifikasi dan menangani WNI simpatisan ISIS. Kehati-hatian diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak kontra produktif dalam menangani ancaman terorisme.

"Saat ini Pemerintah Indonesia memang perlu mengidentifikasi WNI Simpatisan ISIS menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF)," kata Direktur Imparsial, Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (11/2/2020)

Imparsial sendiri mengingatkan, berdasarkan Resolusi 2249 Dewan Keamanan (DK) PBB, ISIS bukanlah sebuah negara, tetapi ditetapkan sebagai organisasi teroris.

PBNU dan Menlu Bahas WNI Eks ISIS dan Isu Palestina

Menurut Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, suatu subjek hukum internasional dapat dikatakan sebagai negara apabila, memiliki kriteria tertentu. Diantaranya populasi yang permanen, teritori yang jelas, adanya pemerintahan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Selain itu, dari Teori Konstitutif dan kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan internasional (international customs), bahwa sebuah subjek hukum internasional diakui sebagai negara apabila telah memiliki pengakuan dari negara lain.

Dalam konteks itu, keterlibatan WNI sebagai simpatisan ISIS tidak serta merta dapat diidentifikasi bahwa mereka bergabung ke dalam sebuah negara. Sebab ISIS merupakan organisasi teroris dan bukan sebuah negara.

"Karena itu kami menganggap semua WNI simpatisan ISIS, secara hukum masih berstatus sebagai WNI. Pemerintah perlu menyikapi secara proporsional dalam menangani masalah ini," tandas Al Araf.



Sumber: Suara Pembaruan

Pemerintah Diingatkan Tidak Cabut Kewarganegaraan Simpatisan ISIS


Yeremia Sukoyo / JAS
Selasa, 11 Februari 2020 | 16:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekitar 660 WNI simpatisan ISIS hingga kini masih berada di Suriah dan Irak. Rencana pemulangan ratusan simpatisan ISIS ke Indonesia pun telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Namun demikian, saat ini pemerintah diingatkan untuk tidak lepas tanggung jawab dari kewajiban konstitusionalnya untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam menangani WNI simpatisan ISIS.

"Status sebagai warga negara dijamin menjadi hak bagi setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi kita, yakni Pasal 28D UUD 1945," kata Wakil Direktur Imparsial, Gufron, di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Imparsial menilai, pemerintah sebaiknya memang mengambil pilihan untuk memulangkan WNI simpatisan ISIS dan tidak mencabut kewarganegaraannya. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan status kewarganegaraan merupakan sebuah hak yang sangat berharga.

"Sanksi pencabutan kewarganegaraan sebaiknya dihindari. Apalagi, indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dan tidak menganut asas kewarganegaraan ganda," ujarnya.

Dirinya mengingatkan, penerapan sanksi pencabutan kewarganegaraan akan mengakibatkan terjadinya keadaan tanpa negara (statelessness). Jika kondisi ini yang terjadi maka sama saja sangat merendahkan kehormatan sebagai manusia.

"Pencabutan kewarganegaraan tidak menyelesaikan masalah terorisme di dunia, dan malah melegitimasi ISlS sebagai sebuah negara," ungkapnya.

Karena itu, langkah menangani terorisme juga merupakan upaya menjaga perdamaian dunia yang merupakan kewajiban konstitusional pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD I945. Dengan mencabut kewarganegaraan diyakini akan berdampak pada statelessness dan berpotensi menimbulkan masalah baru bagi keamanan global.



Sumber: Suara Pembaruan