Menyehatkan BPJS Kesehatan, Menyehatkan Bangsa


Primus Dorimulu / Anselmus Bata / AB Minggu, 2 Desember 2018 | 19:36 WIB

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) saat ini dalam kondisi tidak sehat secara finansial. Namun, setiap hari pada 2018, badan yang lahir dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini melayani 700.000 pasien pemegang kartu JKN-KIS. Begitu banyak warga Indonesia yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan jumlahnya akan terus meningkat. Namun, peningkatan jumlah peserta BPJSK justru semakin memperparah luka keuangan BPJS yang sudah menganga. Tahun ini saja, utang jatuh tempo BPJSK sudah mencapai Rp 9,7 triliun dan bakal mencapai Rp 12 triliun setahun penuh. Dengan suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 10,5 triliun tahun ini, akan ada carry over defisit ke tahun 2019 sebesar Rp 5 triliun.

Dengan jumlah peserta 206 juta tahun ini, defisit yang didera BPJSK rata-rata Rp 1 triliun per bulan. Jika pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bertambah 21 juta atau jumlah peserta akan mencapai 227 juta, biaya BPJSK kian membengkak.

Penambahan jumlah peserta justru membebani BPJSK karena dua hal. Pertama, iuran peserta BPJSK di bawah perhitungan aktuaria. Kedua, tidak semua iuran peserta mandiri BPJSK mudah ditagih, apalagi peserta adalah pekerja informal yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau transportasi umum. Biaya penagihan iuran peserta yang berasal dari sektor informal, acap lebih besar dari nilai iuran per bulan.

Di sinilah dilemanya. Pemerintah menargetkan jumlah peserta BPJSK mencapai 95% pada akhir 2019. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 265 juta, jumlah peserta BPJS di akhir tahun depan harus mencapai 252 juta. BPJSK hanya berani menargetkan tambahan 21 juta karena kekhawatiran akan biaya yang bakal membengkak.

Seperti sudah dijanjikan pemerintah, tahun ini, pemerintah menyuntikkan dana Rp 10,5 triliun. Sisa "utang" pemerintah ke BPJSK tahun ini akan dialihkan ke tahun depan. Jika ada tambahan peserta tahun depan sebanyak 21 juta peserta, defisit yang diderita akan lebih dari Rp 1 triliun sebulan.

Menurut perhitungan BPJS, total akumulasi defisit badan ini sesungguhnya sudah mencapai Rp 16,5 triliun. Namun, seperti kata Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pihaknya mengikuti hasil audit BPKP.

"Kami juga menggunakan tenaga auditor dan hasilnya sebesar itu. Bukan Rp 12 triliun seperti hasil audit BPKP. Namun, kami ikut BPKP, " kata Fachmi saat berdiskusi dengan jajaran redaksi di bawahh Berita Satu Media Holdings (BSMH), Kamis (29/11).

Defisit BPJSK bukan saja defisit cashflow, melainkan juga defisit aset neto yang jumlahnya jauh lebih besar. Karena BPJSK adalah asuransi, demikian Fachmi, laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya wajib menyisihkan dana cadangan teknis. Hal ini belum bisa dilakukan karena defisitnya akan lebih besar lagi, yakni mencapai puluhan triliun rupiah.

Upaya Penyehatan
Saat ini masih banyak tunggakan klaim rumah sakit yang belum dibayar BPJSK. Namun, dengan masuknya suntikan dana Rp 10,5 triliun dari pemerintah hingga akhir tahun ini, tunggakan tersebut akan tuntas. Fachmi menargetkan pada Februari 2019, semua utang BPJSK ke rumah sakit dibayar lunas. Namun, pelunasan itu hanya untuk klaim selama 2018. Utang baru tetap akan terjadi karena pendapatan badan ini tidak akan mampu menutup pengeluaran yang amat besar, karena masih ada selisih antara pendapatan dan pengeluaran minimal Rp 1 triliun per bulan.

Sampai kapan pun, jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap menganga. Oleh karena itu, diperlukan setidaknya empat solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah finansial BPJS. Pertama, menaikkan iuran. Kedua, memaksimalkan penagihan iuran (kolektibilitas). Ketiga, mencegah moral hazard peserta dan kecurangan (fraud) oleh rumah sakit, dan keempat, meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda)

Jika saat ini iuran dinaikkan, rakyat akan menjerit dan hal ini merupakan kampanye negatif bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali maju dalam Pilrpes 2019. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan dua program andalan yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden RI periode 2014-2019.

Untuk mengamankan kursi RI-I periode 2019-2024, kenaikan iuran peserta BPJS tidak akan disetujui pemerintah. Pemerintah pun sudah menyatakan komitmennya untuk menutup defisit BPJSK. Namun, pemerintah mengingatkan manajemen BPJSK untuk meningkatkan penagihan iuran dan mencegah moral hazard serta fraud.

Menurut Fachmi, pihaknya terus berupaya memaksimalkan penghimpunan iuran peserta. Kendala penagihan iuran hanya terjadi pada kelompok peserta yang digolongkan sebagai pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang kini baru mencapai sekitar 63%. Apabila dibandingkan negara lain, seperti Laos, Filipina, dan Korea Selatan, yang masih di bawah 50%. Penghimpunan iuran dari kelompok peserta lain, seperti pekerja penerima upah (PPU) dan penerima bantuan iuran (PBI) mendekati 100%, sehingga total persentase penghimpunan iuran hingga saat ini sekitar 93%.

 

Moral hazard, terjadi antara lain dilakukan peserta yang baru mendaftarkan diri sebagai peserta atau membayar iuran ketika jatuh sakit. Dalam beberapa kasus, peserta justru berhenti membayar iuran setelah sembuh dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung BPJSK. Selain moral hazard, kecurangan oleh rumah sakit juga membebani BPJSK.

Tahun lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan 14 organisasi pemantau menemukan berbagai kecurangan dari pada pasien, puskesmas, rumah sakit, hingga penyedia obat. Untuk mendapatkan kelebihan bayar, rumah sakit mendiagnosis pasien tidak sesuai penyakitnya. Kemudian, ada juga rumah sakit yang membatasi masa rawat inap, serta operasi katarak yang "dipaksa" dilakukan kepada pasien.

Hal itu juga terjadi pada pemberian obat. Misalnya dokter memberi resep obat 3 x 1 untuk 10 hari, tetapi pasien hanya menerima obat 2 x 1 untuk 7 hari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah merilis data potensi kecurangan pada 1,8 juta peserta. Kecurang terbanyak berupa klaim tindakan dan pelayanan yang lebih tinggi atau lebih kompleks dari yang sebenarnya dikerjakan oleh fasilitas kesehatan (upcoding).

Untuk mengatasi hal itu, BPJSK telah membentuk Tim Anti-Fraud serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan.

BPJSK juga perlu terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menambah jumlah peserta untuk mencapai cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh (universal health coverage/UHC), sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Beberapa pemda ikut menanggung iuran warga miskin. Khusus di DKI Jakarta, peserta mandiri yang tidak sanggup lagi membayar iuran, bebannya otomatis diambil alih Pemprov DKI Jakarta dengan menjadikannya sebagai PBI.

Apabila semua upaya itu dilakukan, BPJSK akan menorehkan kisah sukses pelayanan kesehatan berbasis asuransi yang melayani seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai keterbatasan yang ada saat ini, setiap hari BPJSK telah melayani 700.000 peserta. Rakyat Indonesia telah menikmati program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJSK. Komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan BPJSK dengan terus menyuntikkan dana selama iuran peserta tak bisa dinaikkan yang diikuti dengan sosialisasi kepatuhan membayar iuran dan pencegahan fraud akan membuat kisah sukses revolusi pelayanan kesehatan ini menjadi kenyataan. Upaya menyehatkan BPJSK adalah upaya menyehatkan bangsa.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com

JKN-KIS Layani 700.000 Pasien Tiap Hari


Dina Manafe / Dwi Argo Santosa / AB Jumat, 30 November 2018 | 18:06 WIB

Jakarta - Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sangat bermanfaat bagi rakyat. Faktanya, saat ini pemanfaatan layanan program ini mencapai 700.000 per hari atau naik 176% dibanding saat awal program JKN-KIS dijalankan.Komplain terhadap program pemerintah ini sangat kecil, yakni kurang dari 1%.

Hasil survei Frontier (2017) menyebutkan, tingkat kepuasan peserta program ini masuk kategori tinggi, yakni 79,5%.
Isu yang mengemuka terkait pelayanan program JKN-KIS lebih didominasi masalah kebijakan di tingkat elite. Salah satunya adalah soal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) yang sejatinya sejak awal berdiri kondisi ini sudah terpetakan.

Peraturan Pemerintah 84/2015 tentang Aset Jaminan Sosial Kesehatan memberi solusi, yakni penyesuaian besaran iuran, pemberian suntikan dana tambahan, atau penyesuaian manfaat. Penyesuaian besaran iuran tampaknya bukan opsi utama. Penyesuaian layanan manfaat pun banyak mendapatkan komentar miring.

Defisit anggaran tahun ini yang mencapai Rp 16,5 triliun, termasuk Rp 4 triliun defisit tahun 2017. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan iuran setidaknya hingga akhir April 2019, membuat defisit operasional BPJSK harus ditutup dengan suntikan dana. Pemerintah telah menyuntikkan dana Rp 4,9 triliun pada September lalu dan akan ditambah Rp 5,6 triliun pada awal Desember 2018. Sisa defisit sekitar Rp 6 triliun akan diakumulasi dengan defisit tahun depan.

Data BPJSK menunjukkan, dalam empat tahun jumlah pemanfaatan JKN-KIS mencapai 640,2 juta kunjungan. Rata-rata pemanfaatan per hari kalender di tahun 2017 mencapai 612.000, dan di 2018 sudah mencapai 700.000. Di RSCM saja, misalnya, setiap bulan dilaporkan menerbitkan 54.000 surat eligibilitas peserta (SEP) khusus rawat jalan, yang artinya sejumlah itulah pasien yang dilayani dengan memanfaatkan JKN.

“Itu artinya, meskipun selama ini isu defisit dan keterlambatan membayar ke rumah sakit tidak berpengaruh pada layanan. Jadi, program ini sebenarnya terus berjalan meski rumah sakit dikatakan terlambat dibayar,” kata Dirut BPJSK, Fachmi Idris, saat berdiskusi dengan jajaran redaksi di bawah Berita Satu Media Holdings (BSMH) di Jakarta, Kamis (29/11).

Utilisasi program ini akan terus meningkat seiring dengan makin bertambahnya jumlah peserta. Per 25 November 2018, jumlah peserta BPJSK mencapai 206 juta jiwa atau hampir 80% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini terus meningkat dari 2014 sebanyak 133,4 juta jiwa menadi 156,8 juta (2015), 171,9 juta (2016), dan 187,9 juta (2017). Demikian pula pemanfaatan layanan JKN untuk semua jenjang faskes juga meningkat tiap tahunnya, secara berturut-turut sebanyak 252.887 juta, 401,918 juta, 487.123 juta, dan 612,033 juta pelayanan.

Mudahnya akses, dan makin tingginya kesadaran orang akan hak-haknya mendapatkan layanan kesehatan di era JKN mendorong pemanfaatan program ini tak terbendung. Namun, di saat bersamaan pengeluaran untuk membayar klaim pengobatan peserta juga semakin membengkak. Defisit keuangan tak terelakan dikarenakan pengeluaran jauh lebih besar dibanding penerimaan dari iuran peserta.

Besarnya pengeluaran ini disebabkan makin banyaknya penderita penyakit kronis yang dilayani. Pengeluaran terbesar atau hampir 80% dari dana BPJSK untuk membiayai pelayanan di rumah sakit, utamanya penyakit katastropik atau berbiaya mahal, seperti jantung, kanker, gagal ginjal dan stroke. Selama Januari-September 2018, biaya katastropik mencapai Rp14,5 triliun.
Sepertinya JKN-KIS memang dirancang untuk defisit. Itulah mengapa secara bersamaan pemerintah menyiapkan aturan tentang tindakan khusus jika dana jaminan sosial mengalami defisit. Peraturan Pemerintah (PP) 87/2013 juncto PP 84/2015 tentang Aset Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 38 menyebutkan, tindakan khusus tersebut melalui tiga langkah, yaitu penyesuaian besaran iuran peserta, suntikan dana tambahan, dan penyesuaian manfaat.

Dalam praktiknya, penyesuaian iuran dan manfaat nyaris tidak dilakukan. Langkah yang kerap diambil pemerintah adalah menyuntikkan dana tambahan. Namun, dana tambahan ini sifatnya hanya untuk menutup defisit. Artinya, setelah BPJSK mengalami defisit, baru pemerintah menambalnya. Tentu secara jangka panjang, langkah ini kurang sehat untuk keberlangsungan JKN-KIS.

Tahun 2015, pemerintah menyuntikkan dana tambahan sebesar Rp 5 triliun, lalu Rp 6,82 triliun (2016), dan Rp 3,6 triliun (2017). Per September 2018, pemerintah sudah menyuntikkan dana tambahan sebesar Rp 4,9 triliun. Dana tambahan ini pun kurang dari total defisit Rp 10,98 triliun menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sisanya sekitar Rp 5,6 triliun diberikan pada akhir tahun ini setelah BPKP kembali melakukan audit.

Sementara BPJSK sendiri menghitung total defisit tahun 2018 mencapai Rp 16,5 triliun. Besaran defisit ini dihitung dari pemasukan dari premi peserta sebesar Rp 6,4 triliun dengan pengeluaran Rp 7,4 triliun setiap bulan. Artinya terjadi mismatch Rp 1 triliun tiap bulan atau Rp 12 triliun dalam 12 bulan, ditambah tagihan gendongan tahun lalu sebesar Rp 4 triliun. Dengan kata lain, defisit tahun ini akan diwariskan ke tahun berikutnya.

Perkembangan Positif
Terlepas dari masalah keuangan yang dihadapinya, dalam perjalanan lima tahun ini, pelaksanaan JKN-KIS semakin menunjukkan perkembangan positif. Selain jumlah peserta yang terus bertumbuh, tingkat kepuasan peserta maupun fasilitas kesehatan terhadap program ini makin membaik. Hasil survei Frontier tahun 2017 menunjukkan angka kepuasan terhadap JKN terus meningkat, dari 75% (2014) menjadi 79,5% (2017), dan ditargetkan 85% (2019). Demikian pun kepuasan faskes naik dari 65% (2014) menjadi 75,7% (2017), dan targetnya 80% (2019).

Atas kinerjanya, BPJK juga meraih opini wajar tanpa modifikasi (WTM) selama empat tahun berturut-turut, bahkan sebanyak 26 kali sejak masa induknya PT Askes. Hasil pengukuran good governance BPJSK menurut BPKP tahun 2017 juga mendapat nilai baik dengan skor 85,63 dari maksimal skor 100.

“Jadi, kalau Bapak Presiden menyinggung soal manajemen BPJSK harus diperbaiki, maka sebetulnya sudah kami lakukan dengan baik,” kata Fachmi.

Selain itu, kehadiran JKN-KIS juga mendorong pertumbuhan faskes. Defisit keuangan BPJSK berimbas pada terlambatnya pembayaran ke faskes, tetapi banyak faskes yang mengantre untuk menjadi provider BPJSK. Data BPJSK menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mau bekerja sama BPJSK per 25 November 2018 mencapai 22.980 atau bertambah 3.666 sejak adanya JKN. Sementara rumah sakit meningkat 35% dan saat ini sebanyak 2.459.



Sumber: Suara Pembaruan

Defisit BPJS Kesehatan Belum Berakhir


Dina Manafe / Dwi Argo Santosa / AB Jumat, 30 November 2018 | 18:12 WIB

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) sudah dipastikan masih mengalami defisit pada tahun 2019. Ini terjadi karena besaran defisit yang terjadi di tahun 2018 ini belum sepenuhnya ditutupi dengan dana talangan dari pemerintah. Hasil audit BPKP sampai September 2018 menemukan defisit BPJSK mencapai Rp 10,98 triiliun. Namun, Kementerian Keuangan (Kemkeu) baru menyuntikkan dana Rp 4,9 triliun, sisanya baru dilunasi Desember setelah BPKP selesai melakukan audit.

Hasil audit BPKP lebih kecil dari perhitungan BPJSK, karena secara metode dan asumsi kedua lembaga ini berbeda. BPJSK memperkirakan defisit di tahun ini mencapai Rp 16,5 triliun. Dihitung dari pemasukkan dari premi peserta sebesar Rp 6,4 triliun, tetapi pengeluaran Rp 7,4 triliun setiap bulan. Artinya terjadi mismatch Rp 1 triliun tiap bulan atau Rp 12 triliun dalam 12 bulan, ditambah tagihan gendongan tahun lalu sebesar Rp 4 triliun. Bila tunggakan tahun ini tidak dilunasi, maka akan dibebankan pada anggaran tahun depan. Persoalannya, BPJSK juga terbebani dengan denda 1% dari total keterlambatan tiap bulannya apabila menunggak membayar faskes.

“Jadi kalau pertanyannya apakah tahun depan aman, maka tergantung skenarionya. Masalahnya sampai sekarang kita masih ada tunggakan jatuh tempo. Tetapi, menteri keuangan sudah janji untuk nol tunggakan. Selain itu, kami juga punya pendapatan lain dari premi peserta rata-rata Rp 6,4 triliun tiap bulan, di mana Rp 2 triliun dari PBI dan sisanya non-PBI,” kata Fachmi Idris.

Pemred Beritasatu.com Primus Dorimulu (kanan) menerima cendera mata dari Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Fachmi mengatakan, defisit sekarang ini tinggi, tetapi belum mencapai puncaknya karena tingkat pemanfaatan JKN-KIS belum mengalami maturitas. Dipastikan defisit makin lebar ketika nanti tercapai cakupan pelayanan kesehatan menyeluruh (universal health coverage/UHC) pada 2019 mendatang. Pada waktu itu, pemerintah menargetkan 95% atau lebih dari 250 juta penduduk Indonesia sudah harus jadi peserta program JKN-KIS. Makin banyak orang jadi peserta, utilisasi program ini otomatis meningkat, sehingga pembiayaannya juga makin tinggi.

“Jadi, di satu sisi kita harus capai 95% penduduk dari total 265 juta penduduk menjadi peserta, tetapi persoalan lainnya besaran iuran belum sesuai perhitungan aktuaria. Memang, kalau peserta bertambah maka pendapatan otomatis meningkat, tetapi pengeluaran juga makin melebar,” kata Fachmi.

Menurut Fachmi, akar masalah terjadinya defisit adalah penetapan iuran peserta yang belum sesuai perhitungan aktuaria. Jika dikalkulasikan, jumlah premi per orang per bulan yang masuk ke BPJSK dengan biaya perawatan per orang per bulan sangat minus. Misalnya pada 2017, premi rata-rata peserta sebesar Rp 34.119, tetapi biaya perawatan per bulan rata rata Rp 39. 744 atau minus Rp 5.625 per orang.

Selain itu, potensi kecurangan (fraud) juga masih berlangsung dalam layanan JKN-KIS. Potensi fraud turut menyebabkan pembiayaan untuk pengobatan peserta membengkak, yang sebetulnya bisa ditekan. Ia mencontohkan pada layanan katarak, bayi lahir sehat pada persalinan caesar, dan layanan rehab medik atau fisioterapi berpotensi terjadi inefisiensi. Tiga layanan ini menyedot anggaran besar menyamai penyakit katastropik. Layanan bayi lahir sehat menyerap hingga Rp 1,17 triliun, katarak Rp 2,65 triliun, dan rehabilitasi medik Rp 965 miliar. Biaya layanan katarak lebih besar dari pembiayaan untuk gagal ginjal. Padahal gagal ginjal adalah kegawatdaruratan yang tindakannya untuk penyelamatan nyawa jika tidak rutin cuci darah. Sedangkan operasi katarak masih bisa direncanakan.

Mengurangi potensi ini, BPJSK menerbitkan kebijakan Perdijampelkes untuk tiga layanan tersebut sebagai salah satu dari bauran kebijakan pemerintah untuk mengurangi defisit. Menurut Fachmi, aturan ini bertujuan menata ulang pelayanan sehingga lebih efisien dan efektif. Jika tiga layanan ini berhasil ditata, maka diperkirakan ada efisiensi sebesar Rp 360 miliar. Aturan ini bertujuan untuk menata ulang, bukan mengurangi manfaat. Namun, dalam praktiknya menuai penolakan masyarakat hingga akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Iuran Belum Ideal
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan, akar persoalan defisit program JKN-KIS memang adalah besaran iuran yang jauh dari angka ideal. Akan tetapi, menyesuaikan besaran iuran sesuai perhitungan aktuaria pun bukan berarti BPJSK tidak lagi defisit. Defisit masih akan terjadi apabila faktor lainnya dalam pelayanan JKN-KIS tidak mendukung.

Jadi, defisit bisa tidak terjadi apabila besaran iuran disesuaikan dan faktor lainnya juga diantisipasi. Dengan demikian, penanggulangan defisit anggaran tidak semata-mata bisa dilakukan oleh BPJSK sendiri.

Langkah-langkah tersebut, menurut Timboel, pertama, meningkatkan pemasukan dari iuran dengan cara menyesuaikan besaran iuran sesuai perhitungan aktuaria. kedua, kinerja direksi BPJSK perlu ditingkatkan lagi, terutama mengatasi tunggakan iuran peserta, dan ketiga, mengendalikan Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s) di rumah sakit. INA-CBGs merupakan sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis. 

INA CBGs penting karena saat ini hampir 80% anggaran BPJSK terserap untuk rumah sakit. Caranya, optimalkan peran puskesmas dan faskes tingkat pertama lainnya untuk menekan tingkat rujukan ke rumah sakit. Apabila lebih banyak penyakit diselesaikan di tingkat puskesmas, maka pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pelayanan yang lebih besar. Persoalannya, kapasitas faskes tingkat pertama belum cukup mengendalikan angka rujukan pasien.

Selain itu, kendalikan fraud yang masih berlangsung di sebagian rumah sakit. Misalnya, mengklaim biaya perawatan lebih dari tingkatan yang diberikan kepada pasien (up coding), dan pemulangan pasien yang belum sembuh untuk kemudian didaftarkan kembali agar tidak melebihi kuota yang ditanggung dalam INA CBG's.

“Tidak semua rumah sakit bersih dari praktik ini. Masih ada oknum-oknum yang bermain. Perpres 82/2018 sudah mewajibkan adanya desk pengaduan, sehingga peserta lebih cepat mengadu dan ditangani segera,” kata Timboel.

Selain itu, perkuat upaya promotif dan preventif sebagai garda terdepan mengendalikan besarnya pengeluaran akibat penyakit-penyakit berbiaya mahal yang sebetulnya bisa dicegah dengan perilaku hidup sehat. Apabila semua ini dilakukan, maka menurut Timboel, BPJSK akan surplus.



Sumber: Suara Pembaruan

Pembayaran Klaim Tertunggak, RS Tetap Layani Pasien BPJSK


Carlos Roy Fajarta / Bhakti Hariani / Ignatius Herjanjam / AB Rabu, 5 Desember 2018 | 12:32 WIB

Jakarta – Defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kerap membuat pembayaran klaim rumah sakit (RS) tertunggak. Kenyataan tersebut mendorong sejumlah rumah sakit untuk meminjam uang ke bank agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan. Pasalnya, BPJSK harus membayar denda sebesar 1% per bulan atas tunggakan pembayaran klaim.

Salah satu rumah sakit yang memanfaatkan peluang meminjam uang ke bank dengan bunga lebih rendah adalah RS Islam Sukapura, Jakarta Utara. Humas rumah sakit tersebut, Sulaiman kepada SP, Selasa (4/12), mengakui pembayaran klaim oleh BPJSK memang tidak lancar. Setiap bulan, rata-rata klaim yang diajukan Rp 4 miliar. Untuk mengatasi ketidaklancaran pembayaran klaim, pihaknya berinisiatif meminjam uang dari karena bunga pinjamannya bisa dibayar dari denda BPJSK.

Sulaiman juga mengaku sejak menjalin kerja dengan BPJSK pada 2014, jumlah pasien yang dilayani terus meningkat. Sebelum bekerja sama, jumlah pasien yang dilayani sekitar 200 orang per hari, tetapi sekarang bisa mencapai 300 orang per hari.

Sebelumnya, Dirut BPJSK Fachmi Idris menyatakan setiap keterlambatan pembayaran klaim, pihaknya wajib membayar denda sebesar 1% per bulan. Agar operasional tak terganggu, manajemen rumah sakit bisa meminjam uang ke bank dengan bunga di bawah 1%. “Kalau bunga bank sekitar 0,8 persen per bulan, masih ada selisih yang diperoleh rumah sakit,” kata Fachmi.

Direktur Utama Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok, Jawa Barat, dokter Syahrul Amri kepada SP menuturkan pembayaran klaim dari BPJSK memang kerap tidak lancar. Oleh karena itu, sejak November 2018, pihaknya telah mengajukan pinjaman ke bank milik pemerintah untuk menalangi biaya operasional rumah sakit sambil menunggu cairnya klaim. Untuk mendapat pinjaman tersebut, pihaknya harus membuat akta ke notaris. Kemudian BPJSK akan memberikan surat keterangan kepada rumah sakit untuk membuka rekening di salah satu dari tiga bank milik pemerintah, yakni BRI, Bank Mandiri, atau BNI. Pihaknya juga harus menyerahkan jaminan berupa dokumen klaim yang belum dibayarkan BPJSK.

“Ini kami agunkan ke bank, kemudian bank membayarkan sejumlah tersebut sesuai yang ada dalam dokumen klaim kepada rumah sakit. Uangnya bisa langsung cair untuk rumah sakit,” ujar Syahrul.

Namun, pinjaman itu hanya berlaku untuk satu bulan saja. Apabila hingga bulan berikutnya, BPJSK belum juga mencairkan uang kepada bank tersebut, maka rumah sakit tidak bisa meminjam lagi dana ke bank tersebut. Uang dari bank juga tidak bisa sepenuhnya diambil oleh rumah sakit, karena harus disisakan 10 persen sebagai saldo di bank tersebut.

“Ya, jadi harus tunggu sebulan itu selesai. Kalau belum selesai, ya kami tidak bisa meminjam lagi. Hanya untuk cadangan per satu bulan,” katanya.

Meski pembayaran klaim sering tertunggak, pihaknya tetap berupaya maksimal untuk melayani pasien. “Kami harus ‘berdarah-darah’ menanggung segala biaya operasional. Terlebih bagi rumah sakit swasta non-grup seperti kami, perjuangan menjalankan kebijakan pemerintah melalui BPJS Kesehatan benar benar merupakan perjuangan yang luar biasa. Selama ini, kami juga dibantu owner untuk meng-cover ini semua,” paparnya.

Rumah Sakit Bhakti Yudha melayani 75-80 persen pasien BPJSK setiap hari. Dengan persentase sebesar itu, pihaknya berharap masyarakat sadar membayar premi setiap bulan dan tidak menunggak.

Pada kesempatan itu, Syahrul juga menyatakan premi yang dibayar peserta, khususnya kelas II, III, dan penerima bantuan iuran (PBI), tidak sebanding dengan pelayanan paripurna yang didapat peserta. “Preminya terlalu murah dan harus dinaikkan. Anggaran belanja kesehatan di APBN juga harus dinaikkan, jangan hanya sebesar lima persen. Ini masih sangat kurang. Apalagi saat ini semakin banyak penyakit degeneratif yang muncul dan diderita pasien, seperti kanker, jantung, stroke, dan sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit katastropik,” katanya.

Direktur Rumah Sakit Mulia Bogor, dokter Eva Erawati mengakui sejak bekerja sama dengan BPJSK, jumlah pasien yang datang terus meningkat. Namun, dia berharap di masa mendatang, pembayaran klaim kepada rumah sakit tidak lagi tertunggak.

Tak Tolak Pasien
Rumah Sakit Umi Bengkulu juga tidak pernah menolak pasien, meski BPJSK sering menunggak pembayaran klaim. Penegasan tersebut disampaikan Dirut RS Umi Bengkulu, Heny Widiastuty kepada SP, Senin (3/12).

“Setiap pasien peserta BPJSK yang datang berobat tetap dilayani dengan baik,” katanya.

Pihaknya telah menjalin kerja sama dengan BPJSK sejak tiga tahun lalu. Dari kerja sama tersebut, jumlah pasien yang datang setiap bulan, terus meningkat. Hampir 90 persen dari ratusan pasien yang setiap hari berobat adalah peserta BPJSK. Mereka tidak hanya datang dari Kota Bengkulu, juga dari sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu.

“Setiap bulan, klaim kami sekitar Rp 2,5 miliar sampai Rp 3 miliar,” katanya.

Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim selama tiga minggu hingga sebulan, pihaknya menggunakan dana cadangan untuk membeli obat-obatan, membayar gaji karyawan, dan keperluan lainya, sambil menunggu klaim ke BPJSK cair,” ujarnya.

Heny menambahkan hingga saat ini pihaknya belum pernah mengajukan pinjaman dana ke bank untuk mengatasi masalah biaya operasional rumah sakit. Hal ini terjadi karena RS Umi menggunakan dana cadangan untuk menutup biaya operasional sebelum klaim dicairkan BPJKS.

“Kebijakan ini diambil agar pelayanan pasien peserta BPJSK di RS Umi tetap berjalan lancar,” katanya.

 



Sumber: Suara Pembaruan

CLOSE