Merdeka dari Kemiskinan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Home > Fokus > Merdeka dari Kemiskinan

Merdeka dari Kemiskinan

Senin, 16 Agustus 2021 | 09:45 WIB
Oleh : Primus Dorimulu / Asnie Ovier

Jakarta, Beritasatu.com - “Tidak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka,” demikian dikatakan Bung Karno dalam pidato di depan sidang Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, 1 Juni 1945.

Rumusan Bung Karno tentang Pancasila diterima secara aklamasi. Tanggal 1 Juni 1945 pun diperingatkan sebagai Hari Lahir Pancasila, karena untuk pertama kali, lima asas atau lima dasar negara ini disebut Pancasila. Ada perbedaan pada susunan sila, namun tidak pada substansinya. Soekarno tetap diakui sebagai penggali Pancasila.

Dengan gaya memikat, Bung Karno menjelaskan tentang kaitan erat antara merdeka, dasar negara, dan sebuah negara Indonesia yang merdeka. Pertama-tama, merdeka dimaknai secara politis, yakni political independence, merdeka dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 adalah pernyataan politis bahwa Indonesia sudah terbebas dari penjajahan dan mulai mengelola negerinya sendiri.

Bung Karno melukiskan kemerdekaan sebagai jembatan emas. Di seberang jembatan emas itu bangsa Indonesia dapat dengan leluasa menata dirinya dan membangun sebuah negara yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. “Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita dari kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan sosial!” kata Bung Karno.

Merdeka bagi Bung Karno bukan hanya untuk satu orang atau satu golongan. “Namanya saja Indonesia merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah begitu maksud kita? Sudah tentu tidak!” tegas Presiden pertama RI itu.

“Kita hendak mendirikan suatu negara untuk semua. Semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua,” kata Bung Karno.

Ibarat bangunan, agar Indonesia menjadi negara kuat, sehat, hebat, dan abadi dibutuhkan sebuah dasar atau fondasi. Dasar atau fondasi itulah yang disebut Bung Karno dalam bahasa Belanda “philosophische grondslag” atau dalam bahasa Jerman “weltanschauung”. Di dalam berbagai literatur, ada perbedaan antara “philosophische grondslag” (bahasa Belanda) dan “weltanschauung” (bahasa Jerman). “Philosophische grondslag” artinya dasar, asas, atau fondasi. Sedangkan, “weltanschauung” adalah ideologi atau way of life, pandangan hidup.

Dengan menggunakan dua kata itu, Soekarno hendak menyatakan, Pancasila adalah dasar negara sekaligus menjadi ideologi negara.

Pancasila versi Soekarno adalah:
1. Kebangsaan atau nasionalisme,
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan,
3. Musyawarah-mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial, dan
5. Ketuhanan Yang Mahaesa.

Saat menjelaskan sila ketiga dan keempat, Bung Karno menguraikan pentingnya peran para wakil rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama atau keadilan sosial. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi yang mendatangkan kesejahateran sosial atau keadilan bagi semua seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di bidang politik tidak cukup bila tidak ada keadilan di bidang ekonomi.

“Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, Saudara-saudara?” seru Bung Karno.

Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, kata Bung Karno, mengharapkan datang Ratu Adil untuk menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan sosial. Oleh karena itu, keadilan di bidang politik harus berjalan seiring dengan keadilan di bidang ekonomi. Para penyelenggara negara harus berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Komitmen kuat terhadap kesejahteraan bersama atau keadilan sosial ditunjukan oleh para founding fathers Indonesia. Komitmen bersama itu terkristalisasi dalam pernyataan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Pada paragraf kedua pembukaan UUD 1945 dinyatakan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Negara Indonesia merdeka bukan hanya negara yang bersatu dan berdaulat, melainkan juga adil dan makmur. Paragraf keempat pembukaan UUD 1945 menegaskan tugas pemerintah, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Secara lengkap, tugas pemerintah dituangkan dalam UUD 1945 yang disusun berdasarkan Pancasila.

Dalam Pancasila, kata “adil” disebutkan pada sila kedua dan kata “keadilan” pada sila kelima. Sila kedua berbunyi, “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sedangkan, sila kelima menyatakan, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sejak UUD 1945 asli hingga hasil amendemen keempat, aspek keadilan diberikan penekanan yang memadai. Pada Pasal 33 disebutkan:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar­besar kemakmuran rakyat,
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Apakah Pasal 33 UUD 1945 sudah dilaksanakan dengan benar?

Pelaksanaan ayat (1) masih jauh dari cukup. Koperasi sebagai badan hukum yang dinilai sesuai dengan ayat ini masih terseok-seok. Koperasi di Indonesia masih menjadi badan hukum yang inferior. Hanya sedikit koperasi yang sukses menyejahterakan anggotanya. Tidak sedikit koperasi yang sekadar dijadikan kedok oleh perusahaan investasi bodong untuk mengeruk uang masyarakat.

Pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 jauh dari harapan. Banyak rakyat Indonesia tercerabut dari tanah warisan leluhurnya dan hidup miskin. Berjuta-juta hektare lahan di Sumatera dan Kalimantan berubah menjadi konsesi tambang dan perkebunan sawit. Pola inti-plasma belum cukup mengangkat kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 lebih parah lagi. Umumnya korporasi di Indonesia, terutama yang mengeksploitasi sumber daya alam, belum melaksanakan ketentuan environmental, social, and governance (ESG) dengan baik. Bumi yang kian panas dan perubahan iklim yang kian ekstrem merupakan dampak dari kerusakan lingkungan. Bumi dieksploitasi berlebihan dan emisi karbon terus meningkat. Pandemi Covid-19 yang masih ganas dengan sejumlah varian baru disinyalir sebagai reaksi bumi yang sakit akibat eksploitasi yang melampaui batas.

Pada pasal 34 UUD 1945 hasil amendemen keempat disebutkan:
(1) Fakir miskin dan anak-­anak terlantar dipelihara oleh negara,
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Fakta lapangan menunjukkan, pemerintah Indonesia belum sukses menjalankan amanat Pasal 34 UUD 1945. Banyak fakir miskin dan anak telantar yang tercecer di mana-mana, tidak dipelihara negara. Data Kementerian Sosial yang diambil dari dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per 15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia mencapai 67.368 orang.

Pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 hasil amendemen keempat disebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada ayat (3) dinyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Sebagai implementasi Pasal 34 ayat (2) dan (3) serta Pasal 28H ayat (1) dan (3) UUD 1945, pemerintah menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Meski banyak kekurangan, sejak beroperasi 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan terus menunjukkan perbaikan. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamostek adalah kelanjutan dari PT Jamsostek.

Pada Juni 2021, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 224,9 juta orang atau 82,7% dari total penduduk Indonesia. Peserta terbanyak adalah penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah. Jumlah mereka mencapai 133,1 juta orang, terdiri atas 96,3 juta peserta PBI yang dibayar APBN atau pemerintah pusat dan 36,7 juta peserta PBI yang dibayar APBD atau pemerintah daerah.

Para peserta yang sebelumnya dikelola oleh PT Jamsostek, mulai 1 Juli 2015 dialihkan ke BP Jamsostek. Pada akhir Desember 2020, peserta BP Jamsostek 51,75 juta orang, turun 4,9% dari posisi Desember 2018. Terbesar adalah peserta program jaminan hari tua (JHT) yang mencapai 36,4 juta orang, turun dari 37,2 juta orang pada akhir 2019.

Penduduk Miskin
Setelah 76 tahun merdeka, Indonesia mencatat sejumlah kemajuan signifikan. Yang paling kasat mata adalah pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, mulai dari infrastruktur transportasi -darat, laut, dan udara- hingga infrastruktur energi, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur pertanian, dan infrastruktur dasar. Listrik sudah menerangi hampir semua wilayah, seperti terlihat dari rasio elektrifikasi yang mencapai di atas 90%. Meski masih banyak blank spot, jaringan telekomunikasi kini menjangkau semua kabupaten/kota di Indonesia.

Di bidang pendidikan, Indonesia memiliki banyak sarjana dan penduduk dengan tingkat pendidikan SMA. Pada 2020, penduduk Indonesia yang buta aksara hanya 3,6%. Pada Februari 2021, pekerja Indonesia dengan pendidikan maksimal SD sebanyak 37,4%. Sekitar 18,8% penduduk yang bekerja berpendidikan SMA, 18,5% berpendidikan SMP, 12,3% pendidikan kejuruan, 10,2% pendidikan universitas, serta 1,7% diploma I, II, dan III. Jumlah angkatan kerja per Februari 2021 mencapai 139,8 juta orang.

Banyak kemajuan di berbagai sektor, tetapi sejumlah ketertinggalan patut menjadi perhatian. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan masalah krusial yang harus diberikan perhatian besar. Jumlah penduduk Indonesia yang miskin absolut pada 1970 mencapai 70 juta orang atau 65% dari jumlah penduduk. Dengan pembangunan yang terstruktur, penduduk miskin absolut Indonesia turun menjadi 54,2 juta orang atau 40% dari total penduduk pada 1976. Pada 2005, penduduk miskin absolut turun lagi menjadi 35 juta orang atau 15% dari total penduduk.

Bagaimana tahun ini, pada HUT ke-76 Kemerdekaan RI? Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin absolut pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang atau 10,14% dari total penduduk. Sedangkan, mereka yang hampir miskin sekitar 105,6 juta orang. Angka itu terkonfirmasi oleh data PBI BPJS Kesehatan per Juni 2021 mencapai 133,1 juta orang atau 49% dari penduduk Indonensia. Pandemi Covid-19 ikut mendongkrak jumlah penduduk miskin.

Jika garis kemiskinan dinaikkan, jumlah penduduk miskin absolut akan lebih besar lagi. Pada survei penduduk miskin Maret 2021, yang dijadikan garis kemiskinan adalah pengeluaran per orang dalam sebulan sebesar Rp 472.525. Dari jumlah itu, porsi pengeluaran untuk makanan mencapai 74%. Ukuran kemiskinan masih didominasi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum, bukan kebutuhan hidup minimum.

Jumlah penduduk miskin absolut terbesar masih ada di perdesaan, yakni sekitar 13,1% dari total penduduk. Sedangkan, penduduk miskin absolut yang tinggal di perkotaan sebesar 7,9% dari total penduduk. Banyak kementerian dan lembaga yang mengurus perdesaan, tetapi penduduk desa masih tetap miskin.

Ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan (UKM). Ada Kementerian Pertanian. Ada Kementerian Perdagangan. Ada Kementerian Agraria. Ada Kekementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan, ada Kementerian Perindustrian. Tetapi, rakyat desa tetap miskin. Angka urbanisasi masih tetap tinggi.

Angka kemiskinan berkait erat dengan lapangan pekerjaan dan lahan garapan. Kemiskinan tidak terelakkan jika petani tidak punya lahan garapan dan para pencari kerja tidak memperoleh pekerjaan. Penduduk miskin akan tetap besar jika angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran tinggi. Kemiskinan sulit ditekan jika penduduk usia produktif tidak memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi.

Terdapat 139,8 juta angkatan kerja Indonesia pada Februari 2021. Dari jumlah itu, sekitar 8,8 juta atau 6,3% adalah pengangguran terbuka. Sedangkan, penduduk yang bekerja 131 juta orang. Dari jumlah itu, 78 juta atau 59,6% berada di sektor informal. Pandemi Covid-19 menyebabkan sekitar 19 juta orang mengalami penurunan pendapatan akibat pemotongan gaji bagi sektor formal dan kehilangan kesempatan membuka usaha bagi pekerja sektor informal.

Penduduk miskin umumnya bekerja di sektor pertanian. Data BPS per Maret 2021 menunjukkan, penduduk miskin absolut yang berada di perdesaan mencapai 15,4 juta jiwa, sedang di perkotaan 12,2 juta jiwa. Kemiskinan di perdesaan terkait dengan penguasaan lahan. Sebagian besar warga perdesaan tidak memiliki lahan garapan yang cukup. Petani di Jawa umumnya buruh tani. Sedang yang memliki lahan sendiri, kepemilikan mereka umumnya di bawah 0,3 ha. Mau ditanam apa dengan lahan di bawah 3.000 meter untuk bisa menghidupi keluarga?

Dalam persentase, penduduk miskin terbanyak ada di Papua dan Nusa Tenggara. Tetapi, dalam angka nominal, penduduk miskin terbanyak ada di Jawa (14,7 juta), Sumatera (6 juta), dan Bali dan Nusa Tenggara (2,1 juta). Sebagian besar penduduk miskin di tiga wiayah ini berada di perdesaan yang tentu saja pekerjaannya adalah petani.

Dalam pada itu, kita melihat betapa perusahaan swasta memiliki ribuan hingga jutaan hektare lahan sawit di Sumatera dan Kalimantan. Pada akhir 2019, perkebunan sawit di Indonesia mencapai 14,3 juta ha. Seluas 8,5 juta ha dikuasai perekebunan besar dan hanya 5,8 juta ha milik rakyat. Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia dengan produksi sekitar 40,56 juta ton pada 2018.

Wacana reformasi agraria belum dilaksanakan dengan baik. Masih jauh lebih banyak petani yang tidak memiliki lahan yang cukup, terutama di Jawa. Pemerinah harus memastikan bahwa setiap keluarga petani memiliki lahan, minimal 2 ha. Petani Jawa yang tidak memiliki lahan perlu ditransmigrasikan ke wilayah yang jarang penduduk, misalnya Papua.

Kesenjangan Ekonomi
Meski hampir 50% penduduk adalah warga miskin. Indonesia memiliki banyak orang kaya, yang masuk kategori high networth individual (HNWI) maupun yang ultra HNWI (UHNWI). Merujuk MGM Research 2019, pada 2018 terdapat 756 orang Indonesia memiliki kekayaan di atas US$ 30 juta (setara Rp 426 miliar dengan kurs Rp 14.200 per dolar AS) atau termasuk golongan UHNWI. Sebanyak 401 UHWNI bermukim di Jakarta.

Knight Frank Wealth Report 2019 melaporkan, pada 2015, HNWI di Indonesia sebanyak 14.730 orang. Mereka memiliki kekayaan di atas US$ 1 juta atau setara Rp 14,5 miliar. Pada 2020, jumlah HNWI Indonesia bertambah menjadi sekitar 21.430 orang. Meski dalam situasi pandemi Covid-19, kekayaan mereka terus bertumbuh. Diperkirakan, pada 2025, HNWI Indonesia meningkat 110 % menjadi 45.063. Sedangkan, jumlah orang superkaya atau UHNWI Indonesia naik dari 516 orang pada 2015 menjadi 673 orang pada 2020. Pada 2025, jumlah UHNWI akan mencapai 1.125 orang.

Produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada Desember 2020 sebesar Rp 56,9 juta atau US$ 3.912 dan dengan level itu Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah-bawah (middle lower income country). Sempat menembus US$ 4.000 per kapita pada 2018-2019, PDB per kapita Indonesia kembali berada di bawah level US$ 4.000 akibat kontraksi ekonomi selama 2020 hingga kuartal pertama 2021. Dengan PDB per kapita di atas US$ 4.000, Indonesia sempat dimasukkan ke kelompok negara berpendapatan menengah-atas (middle up income country).

Selain masuk negara berpenghasilan menengah-bawah, distribusi pendapatan di Indonesia tidak merata. Kesenjangan ekonomi cukup tinggi, seperti terlihat pada rasio gini yang mencapai 0,399 pada September 2020. Sedangkan, pada Maret 2021, rasio gini Indonesia meningkat ke 0,401. Pandemi membuat orang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Tidak salah jika ada pihak yang menilai kesenjangan ekonomi terus meningkat. Pada 1976, rasio gini Indonesa 0,340. Ada kecenderungan tingkat kesenjangan ekonomi semakin lebar dan ini mengancam kesatuan bangsa Indonesia. Pengeluaran 20% penduduk teratas terus membesar, sedangkan pengeluaran 40% masyarakat paling bawah cenderung stagnan.

Ini merupakan tantangan besar pemerintah Indonesia. Para founding fathers menegaskan, kemerdekaan Indonesia tidak untuk segelintir orang, melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Kesejahteraan sosial harus dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pada 2045, saat merayakan kemerdekaan ke-100, Indonesia diharapkan memiliki generasi emas. Generasi emas adalah generasi yang didominasi penduduk usia produktif, generasi yang sehat, cerdas, mampu berkomunikasi dan berkolabrasi, inovatif, dan berkeadaban.

Pada 2045, diharapkan tidak ada lagi penduduk miskin, minimal jumlah penduduk miskin mendekati nol. Kesenjangan ekonomi tidak lagi mencolok. PDB per kapita sudah di atas US$ 15.000. Namun, untuk mencapai level ini dibutuhkan berbagai upaya sistematis.

Indonesia kini sudah mulai menikmati bonus demografi. Pada 2021, jumlah penduduk Indonesia sekitar 273 juta dan 186 juta atau 70,72% di antaranya adalah penduduk usia produktif, yakni mereka yang berusia 15-64 tahun. Besarnya penduduk usia produktif itulah yang disebut bonus demografi dan dominasi usia produktif akan terus membesar dan mencapai puncaknya pada 2045. Pada tahun itu, mereka yang kini berusia 1-39 tahun akan berusia 26-65 tahun. Penduduk usia produktif diperkirakan sekitar 223 juta jiwa atau 70% dari total populasi Indonesia yang saat itu mencapai 319 juta.

Usia produktif Indonesia didominasi oleh generasi milenial, berusia 24-39 tahun, yang pada akhir 2020 berjumlah 68,4 juta jiwa atau 25,8%. Di bawahnya adalah Gen Z, berusia 8-23 tahun, yang jumlahnya mencapai 58,7 juta jiwa, dan di bawah Gen Z ada Post Gen Z yang berjumlah 29,2 juta jiwa atau 10,9%. Gen Z akan berusia 32-47 pada 2045. Kita berharap agar mereka semua -baik yang generasi milenial, Generasi Z, maupun Post Generarasi Z- akan menjadi generasi emas, generasi yang hidup sejahtera, adil, dan makmur.

Solusi
Untuk menekan jumlah penduduk miskin dan mempersempit kesenjangan ekonomi, pertama, pembangunan ekonomi yang dijalankan harus inklusif, bukan eksklusif. Perhatian pemerintah tidak hanya kepada perusahaan besar atau korporasi, melainkan terutama kepada usaha mikro (termasuk ultra-mikro), kecil, dan menengah (UMKM) yang saat ini jumlahnya mencapai 66 juta pelaku dan di antaranya 61 juta usaha mikro dan ultra-mikro. UMKM tersebar di berbagai sektor, terutama pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil.

Saat ini baru 10% UMKM yang menggunakan e-commerce. Dengan pendampingan yang pas, usaha mikro didorong naik ke kelas usaha kecil, usaha kecil naik ke kelas usaha menengah, dan pada akhirnya yang menengah menjadi perusahaan skala besar atau korporasi.

Ekonomi Indonesia tidak boleh diserahkan kepada pelaku usaha besar saja. Sistem ekonomi yang mengharapkan “penetesan dari atas”, dari pelaku usaha besar kepada yang kecil, mikro dan ultra mikro, sudah terbukti gagal. Kita menaruh harapan besar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selama pemerintahannya memberkan perhatian besar terhadap UMKM.

Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Negara sudah mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi, kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan. Angka pengangguran terbuka 8,8 juta orang pada Februari 2021 didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yakni 11,45%. Peringkat kedua adalah tamatan SMA, 8,55%. Tamatan universitas juga berkontribusi 6,97% terhadap pangangguran terbuka. Angka pengangguran terendah justru yang berpendidikan SD ke bawah, yakni 3,13%.

Pekerja Indonesia selama ini didominasi oleh tenaga kerja tidak terampil. Pada Februari 2021, sekitar 59,62% penduduk Indonesia bekerja di sektor informal. Mereka umumnya pekerja tidak terampil dan berpendidikan rendah. Sekitar 37,4% pekerja Indonesia maksimal berpendidikan SD dan 18,54% berpendidikan SMP.

Memasuki era digital, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih besar kepada sektor pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan vokasional guna mempersiapkan tenaga kerja yang siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Sistem pendidikan yang dikembangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim diharapkan mampu mempersiapkan generasi muda menjadi generasi emas.

Pada era digital dan kecerdasan buatan, pendidikan tidak cukup hanya memberikan kompetensi di disiplin ilmu tertentu sesuai minat siswa. Seperti dikatakan Yuval Niah Harari dalam bukunya “21 Lessons for 21 Century”, sekolah harus beralih ke pendidikan yang memberikan soft skill, yakni kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kecerdasan untuk berkolaborasi, dan kreativitas.

Ketiga, memberikan kemudahan terhadap lahirnya perusahaan baru guna memperbesar jumlah pekerja di sektor formal. Sistem penggajian dan kesejahteraan di sektor formal jauh lebih bagus dibandingkan sektor informal. Pada Februari 2021, pekerja di sektor informal masih 78 juta orang atau 59,6% dari total penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada Februari 2021 mencapai 131 juta orang, sedangkan pengangguran terbuka 8,8 juta orang atau 6,3% dari angkatan kerja yang berjumlah 139,8 juta orang.

Cara terbaik untuk memangkas jumlah penduduk miskin adalah lapangan pekerjaan. Setiap manusia usia produktif harus bekerja agar mempunyai penghasilan. Oleh karena itu, selain mendorong lahirnya perusahaan baru, pemerintah wajib menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang sedang beroperasi. Penduduk usia produktif pada akhir 2020 sudah mencapai 192 juta jiwa atau 70,7%.

Keempat, memacu laju pertumbuhan ekonomi hingga di atas 7% setahun setelah pandemi. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa tercipta jika Indonesia melakukan transformasi struktural. Struktur ekonomi Indonesia yang selama ini tidak seimbang (imbalance) ditata kembali agar seimbang.

Impor yang lebih besar dari ekspor perlu ditata kembali agar ekspor lebih besar daripada impor. Meski sumber daya alam masih cukup kaya, hilirisasi dan industrialisasi harus dipercepat. Ekspor produk primer perlu beralih ke ekspor produk olahan hasil produksi industri dalam negeri agar nilai tambah lebih besar.

Untuk menjaga neraca perdagangan agar tetap positif, Indonesia harus berusaha menemukan cadangan migas dan mengembangkam energi terbarukan (renewable energy) guna menekan impor sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Dalam beberapa tahun terakhir, defisit neraca migas terus membesar. Tren ini harus dihentikan.

Industri dalam negeri harus dibangun, mulai dari industri pengolahan produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, hingga produk migas dan pertambangan. Hilirisasi harus benar-benar dilaksanakan. Sektor industri perlu ditopang oleh industri dasar yang kuat dan industri barang modal yang kokoh.

Sebagaimana tren dunia, Indonesia sudah memasuki industri 4.0 yang ditandai oleh penggunaan internet, digitalisasi, dan kecerdasan buatan. Meski demikian, Indonesia harus tetap memiliki industri dasar, industri barang modal, industi makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri petrokimia, industri elektronik, industri otomotif, dan berbagai jenis industri manufaktur yang kuat.

Pemerintahan Presiden Jokowi sudah meluncurkan sebuah cetak biru industri nasional yang disebut “Making Indonesia 4.0”. Ada tujuh sektor industri yang hendak dikembangkan dalam “Making Indonesia 4.0”, yakni industri makanan dan minuman, industri TPT, industri elektronik, industri otomotif, industri petrokimia, industri farmasi, dan industri alat kesehatan.

Indonesia juga mengalami ketidaksembangan di bidang jasa. Salah satu solusi penting adalah meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan Nusantara (wisnus). Jumlah wisman hanya pernah sampai 16,1 juta pada 2019 perlu ditingkatkan setelah pandemi. Pendapatan penting lainnya di sektor jasa adalah dana remitansi yang dikirim pekerja migran Indonesia (PMI). PMI tidak boleh lagi sekadar pembantu rumah tangga, melainkan sopir, perawat, dokter, akuntan, dan berbagai profesi dengan keahlian tinggi.

Ketidakseimbangan spasial perlu segera dikurangi. Pembangunan yang selama ini menumpuk di Jawa harus mulai diperluas ke luar Jawa. Indonesia memiliki Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Ke depan, pembangunan harus diperluas ke luar Jawa. Data BPS menunjukkan, pada Desember 2020 kontribusi Jawa terhadap PDB mencapai 58,7% dan jika ditambah Sumatera, sekitar 80,1%. Pangsa pulau besar, seperti Kalimantan dan Papua, terhadap PDB sangat kecil, yakni masing-masing 7,9% dan 2,3%.

Struktur ekonomi yang tidak seimbang juga terjadi di sektor pertanian dan industri. Pertanian masih memikul beban besar untuk menyerap tenaga kerja. Pada Februari 2021, sekitar 29,6% pekerja Indonesia masih menggantungkan hidup di sektor pertanian dengan nilai tambah kecil. Namun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB hanya 13,7%. Sektor industri memberikan kontribusi 19,9% terhadap PDB, tetapi hanya menyerap 13,6% tenaga kerja. Kontribusi sektor industri terhadap PDB sempat mencapai 27% saat Indonesia mengalami booming komoditas pada 2009 hingga 2012.

Dengan bonus demografi yang sedang dinikmati, kontribusi industri terhadap PDB harus berkisar 25%-35% terhadap PDB. Setelah Indonesia mencapai PDB per kapita US$ 12.000, masuk negara maju, kontribusi industri akan menurun. Siklus seperti itu dialami negara maju. Penurunan kontribusi industri terhadap PDB yang terlalu cepat merupakan gejala deindustrialisasi dini.

Semua negara yang kini maju awalnya juga terbelakang. Namun, pemerintah melakukan transformasi struktural. Jika Indonesia mau naik kelas menjadi negara maju, transformasi struktural merupakan keniscayaan. Pemerintah harus memiliki blueprint tentang transformasi ekonomi, lengkap dengan peta jalannya.

Kelima, akselerasi pembangunan ekonomi di Indonesia sulit dilakukan selama ada keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara), infrastruktur pertanian, infrastruktur dasar, infrastruktur energi, maupun infrastruktur telekomunikasi. Kita mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang dengan bijak terus mengalokasi dana dari APBN untuk membangun infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, infrastruktur pertanian, dan infrastruktur dasar.

Pembangunan infrastruktur merupakan keharusan. Selain mempercepat pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur akan mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa akan datang. Untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia, pembangunan infrastruktur adalah bagian dari upaya pemerataan pendapatan.

Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas wilayah 7,8 juta kilometer persegi, terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi laut dan 2,01 juta kilometer persegi daratan. Terbentang sepanjang garis kathulistiwa, daratan Indonesia kaya akan berbagai jenis tanaman. Indonesia tidak saja menjadi ekspor terbesar CPO, melainkan juga berbagai jenis tanaman tropis. Sedangkan, laut Indonesia memiliki aneka biota laut. Di perut bumi Indonesia masih tersimpan berbagai jenis mineral.

Keenam, korupsi perlu diberantas hingga ke akar-akarnya. Korupsi menyebabkan pembangunan tidak berjalan semestinya, menghambat laju pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan kesenjangan sosial. Gerakan antikorupsi harus dimulai dari keluarga dan kelompok terkecil. Perlu pendidikan karakter sejak dari rumah orangtua dan sekolah dasar.

Setiap kementerian dan lembaga perlu meningkatkan peran inspektorat. Pemberantasan korupsi harus berjalan bersama dengan upaya pencegahan. Para koruptor perlu dimiskinkan dan diberikan sanksi sosial yang keras. Jauh lebih baik mencegah hilangnya uang negara dibandingkan upaya hukum untuk mengembalikan uang negara.

Ketujuh, perlu reformasi birokrasi dan menerapkan meritokrasi di setiap sektor dan level. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme "hiring" dan" firing" yang jelas. Jangan seperti selama ini, ASN sulit dipecat meski melalaikan tugas.

Kedelapan, melakukan reformasi hukum. Produk hukum yang tumpang tindih diperbaiki. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup membesarkan hati. Reformasi hukum harus berjalan seiring dengan perbaikan penegakan hukum. Perlu ada reformasi di tubuh Polri, Kejaksaan, dan pengadilan untuk membasmi mafia peradilan.

Setiap produk hukum, mulai dari UU hingga peraturan daerah, yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD harus dibatalkan. Nilai-nilai Pancasila dan semangat konstitusi harus ada di setiap produk hukum.

Kesembilan, langkah konkret menjalankan amanat Pasal 34 UUD 1945. Kehadiran BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek saja tidak mencukupi. Perlu ada rumah penampung buat anak yatim piatu yang telantar dan miskin. Rumah yatim piatu itu ada di setiap kabupaten dan kota. Pastikan bahwa para fakir miskin dan anak­anak terlantar dipelihara oleh negara.

Radikalisme tidak mendapatkan lahan subur jika tidak ada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selama ini, anak-anak miskin menjadi sasaran doktrin radikalisme, sehingga mereka menjadi buas dan nekat mencelakakan sesama.

Pada HUT ke-76 Kemerdekaan RI ini, pernyataan founding fathers agar tidak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka perlu menjadi renungan dan direalisasikan dalam program aksi. Kemerdekaan hanya jembatan meski itu jembatan emas. Di seberang jembatan itu, yakni di dalam Indonesia merdeka, kehidupan masyarakat ditata guna mencapai kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan segelintir orang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN
Share to WhatsApp


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak


B1 Livestream

TERKINI
Liga 1: PSIS Sudah Kantongi Taktik Lawan Arema FC

Liga 1: PSIS Sudah Kantongi Taktik Lawan Arema FC

BOLA | 5 jam yang lalu









BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings