Era Baru Transportasi Urban Dimulai


Heru Andriyanto / Lenny Tristia Tambun / HA
Minggu, 24 Maret 2019 | 07:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Panjang jalurnya hanya 16 kilometer, belum sebanding dengan status Jakarta sebagai kota terpadat di Asia Tenggara. Namun, moda transportasi perkotaan mass rapid transit (MRT) yang diresmikan hari ini mengukir sejarah baru dalam transportasi di Indonesia dan disambut sangat antusias oleh warga Jakarta dan sekitarnya.

Selama puluhan tahun moda transportasi modern absen di Jakarta, yang semakin memperkuat citranya sebagai “kampung terbesar di dunia”, bukannya sebuah kota metropolitan.

Wajar kalau kehadiran MRT ini menumbuhkan bibit rasa bangga. Masyarakat juga tahu bahwa untuk membangun jalur yang relatif pendek ini harus digali subway atau jalur bawah tanah 6 km dengan mesin bor raksasa yang kecepatannya hanya 6 meter per hari, sebuah karya teknologi monumental yang baru pertama kali dilakukan di tengah kota Indonesia.

Hal itulah yang mendorong warga berbondong-bondong mengikuti uji coba selama dua pekan terakhir. Kuota penumpang 400.000 lebih selama uji coba pekan terakhir bahkan langsung ludes.

Padahal, skala MRT Jakarta ini hanya seujung kuku metro system di Seoul yang mencapai 1.200 km lebih dan setiap hari mengangkut sekitar 7 juta penumpang. Juga masih jauh dibandingkan Singapura yang memiliki 178 km kombinasi jalur MRT dan light rail transit (LRT) dengan daya angkut 2,5 juta penumpang per hari.

Satu rangkaian MRT Jakarta memiliki kapasitas 1.900 penumpang sekali angkut. Dengan jam operasi mulai pukul 05.00 WIB hingga sekitar tengah malam, jumlah maksimal penumpang per hari hanya sekitar 175.000 orang.

Namun, MRT Jakarta hanya satu bagian kecil dari grand strategy pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun sistem transportasi perkotaan. Momentum terus dijaga dan sampai saat ini masih pada jalurnya.

Pada 1 Agustus 2018, tanpa publikasi besar-besaran LRT pertama di Indonesia mulai beroperasi di Palembang dengan panjang jalur 23 km. Yang membanggakan, LRT itu bisa dikatakan sebagai produk anak bangsa. Strukturnya dibangun oleh BUMN, gerbong kereta dipasok oleh PT INKA, dan sistem pengoperasian dikendalikan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hanya mesinnya saja yang masih harus impor.

Setelah itu dilanjutkan dengan LRT di Jakarta Utara sepanjang 5,8 km yang saat ini tinggal menunggu sertifikasi Kementerian Perhubungan dan akan beroperasi bulan depan. Jaringan LRT lainnya yang menjangkau hingga Cibubur dan Bekasi Timur juga sedang dalam tahap konstruksi, sepanjang 44,5 km.

Saat meresmikan MRT Jakarta, Minggu (24/3/2019), Presiden Jokowi akan sekaligus mencanangkan dimulainya fase II yang menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia-Ancol sejauh 8,3 km. Setelah tersambung, maka lengkaplah koridor utara-selatan.

Rencana berikutnya adalah koridor barat-timur dari Kalideres hingga Ujung Menteng sejauh 27 km.

Total panjang jalur kombinasi MRT dan LRT Jabodetabek yang telah dan sedang dibangun mencapai 101 km.

Pada 19 Maret, Presiden Jokowi mengungkapkan rencana besarnya untuk membangun jaringan transportasi terpadu sejauh total 260 km di Jabodetabek, melibatkan pemerintah daerah masing-masing.

“Sudah kita sepakati dengan Pak Gubernur DKI, Pak Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan Tangerang Selatan. Kita akan membentuk entitas baru sehingga lebih fleksibel, pembangunannya tidak birokratis, bisa cepat," katanya waktu itu.

MRT dan LRT menurut presiden juga membawa peradaban baru bagi masyarakat urban, mengajarkan kedisplinan untuk tepat waktu dan budaya mengantre. Lebih dari itu, sarana transportasi publik yang nyaman dan tepat waktu adalah cara terbaik membujuk para pemilik kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum.

Ambisi jaringan transportasi berbasis rel yang sangat modern dan terkomputerisasi ini akan menjadi kerja berat, lama, dan mahal. Seperti dibuktikan dalam pembangunan MRT fase I yang butuh waktu 5,5 tahun untuk jarak 16 km saja.

Selain itu juga rentan korupsi karena merupakan proyek berbiaya tinggi, dan butuh komitmen politik agar pelaksana proyek bisa bekerja dengan tenang dan tepat waktu.

(Joanito de Saojoao)

Tarif MRT
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menuturkan, DPRD segera menggelar rapat pimpinan gabungan untuk menentukan tarif MRT. Bestari memprediksi, tarif di kisaran Rp 10.000-Rp 15.000. DPRD juga tengah memikirkan bagaimana jika jarak tempuh tidak sampai tujuan akhir.

“Misalnya, penumpang hanya melintasi dua stasiun. Jadi dia tidak sampai akhir dan tidak usah bayar penuh. Ini sedang kami pikirkan apakah dia bisa hanya bayar Rp 5.000 atau bagaimana. Nanti akan kami bicarakan. Semoga dalam 2-3 hari ini dapat segera rampung karena kami juga mengundang warga untuk mendengarkan pendapatnya,” ungkapnya.

Menurut Bestari Barus, agar subsidi tarif tidak membebani APBD, maka diupayakan melalui dana dari saham di PT Delta Djakarta milik Pemprov DKI Jakarta.

Bestari Barus juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan utuk segera mungkin merampungkan perihal jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Jika ERP bisa dijalankan, maka uang dari ERP bisa dimanfaatkan untuk menyubsidi MRT.



Sumber: BeritaSatu.com

Menunggu 29 Tahun, Akhirnya Besok MRT Resmi Hadir di Jakarta


Lenny Tristia Tambun / JAS
Sabtu, 23 Maret 2019 | 14:03 WIB

Jakarta, Berisatu.com – Tak terasa, besok, Minggu (24/3/2019), transportasi modern dan canggih yang sudah digunakan kota-kota besar di negara maju akan hadir di Ibu Kota Negara Indonesia, DKI Jakarta. Mimpi seluruh warga Jakarta, dan juga Indonesia akan segera terwujud.

Meski harus menunggu 29 tahun, akhirnya transportasi publik berbasis rel yang bernamakan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Bersamaan dengan pencanangan MRT Fase I Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Kota.

Setelah peresmian itu, maka operasi komersial segera dijalankan pada Senin (25/3/2019). Warga bisa naik MRT Jakarta masih gratis mulai dari Senin hingga Minggu (31/3/2019) hanya dengan membeli Kartu Jelajah, kartu khusus yang digunakan sebagai tiket elektronik naik MRT Jakarta.

Impian memiliki MRT di Ibu Kota negara Indonesia sudah direncanakan sejak tahun 1990. Kemudian secara perlahan-lahan rencana tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Tetapi, bila kita menilik sejarah, sebenarnya ide awal pembangunan MRT ini sudah dicetuskan sejak tahun 1986 oleh Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ketika itu, Habibie sedang mendalami studi dan penelitian untuk membangun MRT.

Interior MRT.


Lalu, pada era kepemimpinan Gubernur DKI, Sutiyoso, dua studi Habibie tentang pembangunan MRT menjadi landasan untuk memulai perencanaan pembangunan transportasi massal tersebut. Pada 2004, Bang Yos, sapaan akrabnya, mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang pola transportasi makro. Yang di dalamnya ada pembangunan transportasi massal cepat dan terpadu.

Langkah selanjutnya, Bang Yos membentuk sub Komite MRT yang bertugas untuk membentuk perusahaan operator MRT. Lalu pada 18 Oktober 2006, di akhir jabatannya yang sudah berjalan selama 10 tahun, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation (JBIC) dilakukan.

Menurut versi Bang Yos, pembangunan MRT berada di atas atau layang. Bukan dibangun di bawah tanah seperti yang dilakukan Pemprov DKI saat ini.

Rencana itu diteruskan oleh Gubernur DKI selanjutnya, Fauzi Bowo. Langkah pertama yang dilakukan Fauzi Bowo adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang akan menjadi operator dan pelaksana pembangunan MRT Jakarta.

Pada 17 Juni 2008, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 dan Nomor 4 tahun 2008.

Pada tahun 2008, perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk studi kelayakan pembangunan MRT. Proyek itu dibiayai melalui pinjaman luar negeri Jepang, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan bentuk kerja sama government to governmet dalam bentuk Special Term for Economic Partnership (STEP) Loan. Dengan bunga pinjaman rendah di bawah satu persen. Pembayaran pinjaman dibagi dua, pemerintah pusat 51 persen dan Pemprov DKI 49 persen.

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Anies Baswedan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Direktur Utama MRT William Sabandar, meninjau uji coba MRT, 6 November 2018.

Langkah kedua yang dilakukan Foke, demikian panggilan akrabnya, adalah meresmikan pencanangan pembangunan proyek MRT Jakarta Fase I Koridor Utara-Selatan sepanjang 15,7 kilometer (km) dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 26 April 2012. Pada saat itu, ia menargetkan pembangunan fisik MRT akan dimulai pada tahun 2013 dan akan beroperasi pada 2016. Diperkirakan biaya yang dibutuhkan saat itu untuk megaproyek ini sebesar Rp 17 triliun.

Pada peresmian pencanangan itu, Bang Foke mengakui untuk menyiapkan proyek MRT membutuhkan waktu persiapan hingga 20 tahun. “Mengapa MRT di Jakarta begitu lama terwujud, dibutuhkan perencanaan yang matang. Tama Line di Tokyo butuh waktu 20 tahun untuk studi, begitu juga MRT Singapura butuh 10 tahun, New Delhi memakan waktu 15 tahun. Dan Jakarta sedikit agak lebih lama yaitu 20 tahun. Saya bernapas lega karena proyek MRT terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan,” terang Foke saat itu.

Namun prediksi Foke ini meleset, dalam waktu 11 tahun, PT MRT Jakarta bentukannya, mampu bekerja keras untuk mewujudkan mimpi warga Jakarta dan semua pihak. Dengan beberapa kali pergantian Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta, akhirnya kerja keras itu terbayar besok dengan diresmikan MRT Jakarta.

Setelah lengser, tampuk kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, diserahkan kepada Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan MRT Jakarta pun tetap mendapatkan prioritas dan menjadi program unggulan Pemprov DKI.

Terbukti pada 10 Oktober 2013, Jokowi meresmikan groundbreaking pengerjaan fisik tiga konstruksi bawah tanah MRT di Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Dengan rute masih sama seperti yang ditetapkan oleh Foke, yakni Lebak Bulus-Bundaran HI yang terbentang sepanjang 15,7 km dengan 13 stasiun bawah tanah dan layang.

Pengerjaan MRT masih diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) saat menjadi Gubernur DKI. Pada era BTP ini lah, pengerjaan konstruksi fisik MRT Fase I Koridor Utara-Selatan dimulai.

Yakni dengan diresmikan pengoperasian perdana mesin bor bawah tanah MRT Jakatrta di dekat Patung Pemuda, Senayan, pada 21 September 2015 oleh Presiden Jokowi. Saat peresmian BTP tidak bisa hadir dikarenakan sudah ada agenda kunjungan kerja sister city ke Kota Rotterdam, Belanda.

Pada peresmian itu, Jokowi memberi nama mesin bor tersebut dengan nama tokoh pewayangan yang bisa menembus bumi, Antareja. Mesin berdiameter 6,7 meter dengan berat 323 ton akan membuat terowongan bawah tanah untuk jalur MRT dari Patung Pemuda hingga Setiabudi.

Pembangunan megaproyek transportasi massal ini juga diteruskan oleh Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat. Pada masanya, Djarot berhasil mengantongi persetujuan DPRD DKI terkait pendanaan MRT Fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan) pada Agustus 2017. Persetujuan DPRD DKI ini merupakan salah satu syarat agar PT MRT Jakarta dapat mengajukan pinjaman proyek MRT Fase II ke JICA.

Sayangnya, dalam pemerintahan Jokowi, BTP dan Djarot, masih menyisakan satu masalah pelik yang menjadi kendala bagi penyelesaian megaproyek ini. Yaitu, pembebasan lahan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Warga menolak lahan dibebaskan untuk pembangunan MRT. Hal ini membuat target rampungnya MRT Jakarta mundur menjadi tahun 2019 dari awalnya 2018.

Permasalahan pembebasan lahan Fatmawati yang pelik itu, akhirnya diselesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Oktober 2017. Sehingga, pembangunan konstruksi fisik MRT Jakarta dapat berjalan mulus sesuai dengan jadwal yang ada. Dan ditargetkan antara 24-31 Maret, MRT Jakarta akan dioperasikan secara komersial.

Tidak hanya itu, dilakukan penandatanganan dana hibah untuk pembangunan MRT Fase II diberikan langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.

Petugas melintas saat uji coba publik pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI di Jakarta, Selasa 12 Maret 2019.

Dana akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan MRT Koridor Utara-Selatan Fase II (Bundaran Hotel Indonesia-Kota Tua), pemerintah pusat memberikan dana hibah sebesar 70,21 miliar yen atau setara dengan Rp 9 trilliun. Dana hibah ini merupakan pinjaman yang diberikan pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (Badan Kerja Sama Internasional Jepang).

Anies mengatakan pemberian dana hibah sebesar 70,21 miliar yen tidak hanya digunakan untuk pembangunan MRT Fase II saja melainkan sekaligus digunakan untuk penuntasan pembangunan MRT Fase I.

Menurutnya, penandatanganan pemberian dana hibah merupakan tonggak penting untuk pelaksanaan pembangunan MRT Fase II. Dengan begitu, diharapkan PT MRT Jakarta akan bisa langsung bekerja untuk memanfaatkan dana itu dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Ia merincikan dana hibah yang diberikan pemerintah pusat sebesar 70,21 miliar Yen. Dengan komposisi, 59,108 miliar Yen untuk pekerjaan sipil dan 6,311 miliar Yen untuk jasa konsultasi, serta 4,6 milliar Yen untuk dana tak terduga.

Tetapi di saat MRT Fase I Koridor Utara-Selatan belum beroperasi, Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla meminta Pemprov DKI Jakarta dapat membangun jalur MRT Jakarta sepanjang 200 km.

Penumpang antre untuk uji coba publik Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Jumat (22/3/2019).

“Kita apresiasi bahwa ini bisa dibangun sekarang. Namun jangan lupa ini baru 16 kilometer. Kita butuh minimum 200 kilometer, baru semua warga Jakarta dapat terjamin sistem transportasinya,” kata Jusuf Kalla seusai menjajal naik kereta MRT Jakarta dari Bundaran HI ke Lebak Bulus, 20 Februari 2019.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI, Anies Baswedan menyatakan siap membangun transportasi publik berbasis rel Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sepanjang 200 kilometer hingga tahun 2029.

“Tadi secara umum disepakati, bahwa kita harus membangun 10 tahun kedepan itu secara masif. Yang kita bicarakan bulan lalu, bahwa MRT, LRT kemudian BRT itu jangkauannya harus maksimum. MRT diperkirakan sekitar 200 kilometer sampai dengan tahun 2029,” kata Anies di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (20/2).

Karena itu, Pemprov DKI terus berupaya keras agar pembangunan MRT Koridor Utara-Selatan, baik fase I maupun fase II dapat segera terealisasi secepatnya. Dengan diawali mulai dioperasikannya MRT Fase I pada pekan terakhir bulan Maret 2019. Sehingga rencana pembangunan MRT Koridor Timur-Barat dengan rute Balaraja-Cikarang dapat segera direalisasikan pada tahun 2020.

“Kita akan lakukan pembangunan MRT secara simultan hingga tuntas,” ujar Anies.

Dan Anies pun telah mengajukan proposal proyek pembangunan infrastruktur transportasi publik senilai Rp 571 triliun kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk membangun lanjutan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sepanjang 231 kilometer, Light Rail Transit (LRT) Jakarta 120 kilometer, dan kereta rel listrik (KRL) akan dinaikkan dengan rute sepanjang 27 kilometer.

Warga Jakarta, patut mengucapkan terima kasih tidak hanya kepada PT MRT Jakarta yang telah bekerja keras membangun MRT. Namun, warga Ibu Kota juga patut mengucapkan terima kasih atas upaya dan kerja keras enam Gubernur DKI Jakarta, yang telah memprioritaskan pembangunan MRT Jakarta hingga diresmikan besok. Juga DPRD DKI, yang turut mendukung setiap perencanaan finansial pembangunan MRT Jakarta Fase I yang memakan biaya hampir Rp 16 triliun.



Sumber: BeritaSatu.com

Publik Antusias Naik MRT, tetapi Kurang Tertib


Lenny Tristia Tambun / AB
Sabtu, 23 Maret 2019 | 13:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Uji coba publik moda raya terpadu (MRT) Jakarta yang berlangsung selama dua pekan ini disambut antusias tidak hanya oleh warga Jakarta, juga warga di luar Jakarta. Alhasil, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta harus menambah kuota jumlah penumpang untuk kegiatan uji coba publik ini hampir dua kali lipat dari semula 285.600 orang pada pekan pertama menjadi 407.040 pada pekan kedua.

Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan karena kuota penumpang yang disediakan untuk uji coba publik sedikit, karena pada pekan pertama tiket telah terjual habis.

“Ya kami tambahkan kuota menjadi 407.040 orang. Ternyata itu juga langsung habis, ludes. Ini terlihat, sangat antusiasi naik MRT Jakarta, karena memang transportasi publik ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” kata William Sabandar di Jakarta Sabtu (24/3/2019).

Perincian tiket yang terjual dalam web www.ayomrtj.com, pada pekan pertama, jumlah penumpang yang diperbolehkan naik MRT dengan memesan tiket elektronik di web tersebut, bervariasi. Pada hari pertama ada 4.000 penumpang, meningkat di hari kedua menjadi 8.000 orang, lalu di hari ketiga menjadi 12.000 orang.

Pada hari keempat menjadi 16.000, selanjutnya 31.520 orang di hari kelima, dan 35.520 di hari keenam.

Lalu, pada pekan kedua, kuota penumpang dinaikkan menjadi rata-rata setiap hari 50.000 penumpang per hari. 

Namun, melihat animo masyarakat yang masih tinggi ingin menggunakan MRT, terutama ingin mencoba naik MRT pulang dan pergi ke kantor, atau ingin menikmati makan siang di tempat lain dengan menggunakan MRT, PT MRT Jakarta membebaskan masyarakat naik MRT hanya dengan menunjukkan KTP atau identitas karyawan.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com pada uji coba publik MRT, Jumat (22/3/2019), terlihat antrean penumpang cukup panjang di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mereka adalah calon penumpang yang tidak kebagian tiket elektronik dari web MRT Jakarta. Mereka rela antre supaya dapat mencicipi moda transportasi yang sudah beroperasi di Jepang, Singapura dan Malaysia ini.

Begitu juga di Stasiun Setiabudi, terdapat penumpukan penumpang yang ingin naik MRT. Dengan menunjukkan KTP, baik DKI maupun non-DKI, calon penumpang mengisi formulir, lalu mendapatkan stiker bulat kecil bertuliskan uji coba MRT. Setelah itu, mereka bisa masuk ke dalam stasiun.

Warga yang sudah memiliki tiket, tidak perlu antre lagi untuk mendapatkan stiker tersebut. Mereka tinggal menunjukkan fisik tiket dan petugas memindai kode batang pada tiket tersebut.

Tidak hanya itu, apabila sebelumnya calon penumpang harus masuk di stasiun MRT sesuai yang tertera di tiket, pada tiga hari terakhir uji coba publik, mereka bisa masuk di stasiun MRT mana saja. Ada 13 stasiun MRT pada koridor Lebak Bulus-Bundaran HI.

Menurut petugas di beberapa stasiun MRT, kondisi ini sudah berlangsung sejak hari Kamis (21/3/2019). Masyarakat bisa bebas untuk menjajal MRT Jakarta. 

Tidak hanya jumlah kuota yang ditingkatkan, waktu operasional MRT juga bertambah dari sebelumnya pukul 08.00-16.00 WIB menjadi pukul 07.00-17.00 WIB.

William Sabandar mengatakan jam operasional ini ditingkatkan untuk menyesuaikan jam masuk dan pulang kantor, sehingga para pekerja yang kantornya di sepanjang jalur MRT dapat menggunakan moda tersebut sebagai alternatif transportasi publik. 

Namun sayang, penambahan kuota jumlah penumpang tidak diiringi dengan kesigapan petugas. Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, pada pekan pertama, para petugas di stasiun masih bisa melayani penumpang yang sekadar bertanya, atau meminta arahan, karena penumpang tidak banyak. Namun, pada pekan kedua, ketika jumlah penumpang makin banyak, para petugas tampak kewalahan menangani penumpang yang meminta informasi atau sekadar mengingatkan penumpang untuk taat aturan yang ada.

Misalnya, petugas tak lagi mengingatkan penumpang agar tidak menempel pada platform yang akan terbuka dan tertutup otomatis saat kereta datang dan berangkat. Petugas juga tidak mengingatkan penumpang agar mengantre di garis kuning dan tidak berdiri di tengah atau di atas tanda segitiga hijau yang berada di tengah garis kuning.

Akibatnya, masih banyak warga yang tidak mau mengantre di garis kuning. Mereka justru berdiri di tengah, padahal bagian itu untuk penumpang yang turun. Masih banyak warga yang buru-buru ingin masuk kereta, agar mendapatkan tempat duduk, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi penumpang yang ingin turun. Penumpang yang ingin turun pun harus menegur penumpang tersebut.

Ketidaktertiban warga juga terlihat di dalam kereta. Saat Beritasatu.com naik MRT, masih terlihat sampah bekas stiker uji coba publik terbuang di lantai kereta. Bahkan, ada bungkus permen yang dibuang begitu saja di dalam kereta.

Tidak adanya petugas di dalam kereta juga membuat penumpang yang lanjut usia (lansia), anak kecil, dan ibu hamil, tidak bisa duduk di bangku prioritas. Pemandangan tersebut berbeda dengan commuter line. Di kereta rel listrik (KRL) tersebut, ada petugas yang akan meminta penumpang untuk berdiri dan memberikan tempat duduk kepada lansia, ibu hamil atau ibu yang membawa anak-anak. Di MRT, tidak ada petugas seperti itu.

Saksikan videonya di sini:



Sumber: BeritaSatu.com

Diserbu Warga Saat Naik MRT, Jokowi Layani dengan Senyum


Primus Dorimulu / HA
Kamis, 21 Maret 2019 | 21:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak Halte Trans-Jakarta, Sarinah, Jl Thamrin, hingga pemberhentian terakhir di Halte MRT di Senayan, Jl Sudirman, Presiden Jokowi tak henti-hentinya didesak massa untuk berfoto, selfie, dan vlog. Didampingi Nyonya Iriana Widodo, Kamis (21/3/2019) sore, Jokowi mencoba mass rapit transit (MRT) dari Bundaran HI-Lebak Bulus dan kembali ke arah Monas dengan pemberhentian terakhir di Halte MRT Senayan.

"Kita memulai budaya baru," kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan Beritasatu.com saat menjajal MRT bersama para pemimpin redaksi, artis Ibu kota, dan masyarakat, Kamis (21/3/2019). Dengan kehadiran MRT, masyarakat belajar disiplin dan memulai budaya modern serta peradaban baru. Lebih dari itu, MRT memberikan kepercayaan diri kepada bangsa bahwa Indonesia mampu membangun moda transportasi modern.

Hari Minggu (24/3/2019), Presiden Jokowi akan meresmikan MRT fase pertama, Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 16 km yang menelan biaya Rp 16 triliun. Pada waktu yang sama, Presiden langsung melakukan ground breaking MRT fase kedua, 8,6 km, dari HI-Kota, arah Ancol yang menelan biaya Rp 22,5 triliun. "Ya, sekalian dengan ground breaking pembangunan MRT fase kedua yang dipusatkan di Monas," papar Jokowi.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana berfoto bersama warga di Jakarta, 21 Maret 2019. (Primus Dorimulu)

Jokowi menjelaskan, pembangunan MRT jalur barat-timur sepanjang 87 km yang menelan biaya Rp 117 triliun akan segera dimulai tahun ini juga agar pada tahun 2025, MRT itu sudah bisa beroperasi. Dengan demikian, Jakarta akan memiliki MRT sepanjang 111 km pada enam tahun ke depan.

Dalam 10 tahun yang akan datang, demikian Jokowi, Jakarta akan memiliki sistem transportasi terintegrasi, yakni sebuah sistem yang menggabungkan MRT, light rail transit (LRT), dan bus rapid transit (BRT) atau bus Trans-Jakarta. Total jalur jalan yang akan dibangun sekitar 270 km dan menelan biaya sekitar Rp 750 triliun lebih.

"Kita tak boleh melihat secara sempit, yakni hanya untung-rugi investasi dan biaya MRT dan LRT yang mahal. Kita harus melihat dengan perspektif yang lebih luas," kata Jokowi dalam dialog yang dihadiri Beritasatu.com.

Dalam setahun, demikian Jokowi, biaya kemacetan diperkirakan Rp 65 triliun. Banyak BBM yang habis terbuang di jalan dan komponen mobil dan motor yang hancur karena kemacetan. Selain itu, dampak polusi bagi kesehatan juga sangat besar. Tidak semua dampak buruk, termasuk stress, bisa dikuantifikasi dengan uang.

Menyapa Warga
Sepanjang perjalanan, baik di halte, bus Trans-Jakarta maupun di MRT, Jokowi dan Iriana diserbu masyarakat. Mereka meminta foto bersama dan selfie. Bukan saja orang dewasa, anak-anak juga antusias menyambut Jokowi.

Meski para pengawal Presiden berusaha menghalangi, sebagian warga berhasil menjangkau idola mereka. Dengan sabar, Jokowi dan Iriani melayani foto selfie. Beberapa kali, Jokowi dan Iriani secara bergantian memegang kamera para fans untuk selfie dan mengambil video.

Ikut dalam rombongan Presiden dan Nyonya Iriana adalah para pemimpin redaksi media massa dan artis Ibukota. Anwar Fuady, artis kawakan, tak ketinggalan meminta foto bersama Jokowi dan Iriana.



Sumber: BeritaSatu.com