Pandemi Mereda Kita Harus Tetap Waspada
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Home > Fokus > Pandemi Mereda Kita Harus Tetap Waspada

Bersama Melibas Covid-19

Senin, 3 Januari 2022 | 00:00 WIB
Oleh : Willy Masaharu, Yudo Dahono / Dwi Argo Santosa

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus berupaya menangani pandemi Covid- 19 yang mendera Tanah Air selama hampir 2 tahun terakhir.

Berbagai upaya dilakukan. Mulai dari pembatasan mobilitas masyarakat, memastikan perlindungan sosial, memastikan roda perekonomian terus berjalan, hingga vaksinasi guna mencapai herd immunity.

Tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Cara terbaik menghadapinya adalah mengubah cara pandang menuju keadaan normal baru. Hal itulah garis besar upaya pemerintah untuk membawa bangsa bergerak pulih dari pandemi, bersama melibas Covid-19.

Pemerintah mengajak bangsa Indonesia untuk bersiap hidup bersama Covid-19 dalam tempo lebih panjang. Dalam masa yang tidak pasti itu masyarakat diminta tetap berjaga-jaga, tidak abai pada protokol kesehatan, dan terus berlatih kesabaran. Pandemi mereda namun kita harus tetap waspada.

Pada titik ini menjadi tangguh bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dan kewajiban.

Ketangguhan untuk pulih menjadi semacam patriotisme baru yang dilahirkan di tengah gemuruh pagebluk.

Semangat ketangguhan itu diwujudkan pemerintahan Jokowi dalam aksi nyata, dalam mitigasi, serta adaptasi pada berbagai situasi krusial.

Mitigasi berbasis data, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang dilakukan pemerintah pada gilirannya memudahkan dalam memetakan persoalan, serta mempercepat keputusan bijak untuk menentukan kapan saat menekan pedal "rem dan gas" kebijakan. Karena penanganan pandemi Covid-19 memerlukan kecepatan, ketepatan, dan akurasi data.

Dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kunci utama memenangi pandemi adalah sinergitas dan konsolidasi di seluruh negeri. Solidaritas antarwarga menjadi roh yang menghidupkan segenap upaya penyelamatan.

Pada tahap ini Presiden Jokowi mengambil perannya menjadi pemegang komando tertinggi. Dari puncak garis komando, Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi memimpin pertempuran panjang melawan Covid-19.

Dimulai dari perintah evakuasi WNI di Wuhan di awal 2020 sampai persiapan menuju endemi di akhir 2021, Presiden menekankan pentingnya kepemimpinan lapangan, kebijakan strategis, konsolidasi kerja tim, serta urgensi turun lapangan.

Presiden sendiri turun langsung mengecek pergerakan vaksinasi, ketersediaan obat, ruang perawatan, oksigen, distribusi sembako, serta semua prioritas dalam satu komando.

Saat ini, pandemi tampak mulai terkendali tetapi bahaya belum tuntas.

Pemerintah tetap menutup semua celah kelengahan dan belajar pada serangan gelombang kedua varian Delta.

Disiplin protokol kesehatan serta vaksinasi merata pun dijadikan Jokowi sebagai solusi jitu menuju endemi.

Di sisi lain, karakter Covid-19 yang amat dinamis, selalu berubah dan bermutasi ditangkal dengan membatasi mobililtas masyarakat. Dengan menunjuk masyarakat di basis RT dan RW sebagai ujung tombak, laju penularan berhasil ditekan serta fungsi pelacakan, pemeriksaan, isolasi, dan terelaborasi secara substantif.

Vaksin dan Obat
Tak bisa disangkal pemerintah sukses mengamankan pasokan vaksin bagi masyarakat. Perburuan vaksin dari luar negeri dilakukan bersama inisiatif produksi di dalam negeri, salah satunya vaksin Merah Putih.

Dalam memperoleh vaksin dari luar negeri, diplomasi digelar Indonesia lewat jalur bilateral dan multilateral. Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses ini seluruh bangsa sebab melawan Covid-19 mustahil tanpa keadilan akses vaksin.

Berdasarkan catatan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), hingga 4 Oktober 2021 total vaksin yang berhasil diamankan pemerintah berjumlah 280.527.920 dosis.

Jumlah itu meliputi 219.676.280 dosis vaksin Sinovac, 28.190.720 dosis vaksin Astrazeneca, 8.450.000 dosis vaksin Sinopharm, 8.000.160 dosis vaksin Moderna, dan 15.710.760 vaksin Pfizer.

Sebagaimana ditekankan Jokowi bahwa vaksinasi adalah kunci mengatasi pandemi. Namun, bangsa Indonesia tidak boleh bergantung pada luar negeri. Produksi global terbatas dan jadi rebutan seantero dunia.

Produksi vaksin nasional Merah Putih perlu disegerakan. Kolaborasi riset Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia telah membuahkan banyak kemajuan.


Presiden mengecek ketersediaan obat di Apotek Vila Duta, Bogor. (Beritasatu.com)

Pengembangan vaksin yang berasal dari varian Covid-19 di Indonesia berhasil melewati uji praklinis.

Produksi massal vaksin buatan Indonesia dijadwalkan di pertengahan tahun 2022. Vaksin karya anak bangsa ini sekaligus menjadi persiapan mengantisipasi wabah lain pada masa depan.

Adapun kegiatan vaksinasi terus digencarkan pemerintah di mana-mana, mulai dari vaksinasi massal hingga jemput bola" dari pintu ke pintu, serta spesifik terhadap pelajar dan kelompok rentan.


13 Januari 2021 dimulainya program vaksinasi. (Beritasatu.com)

Keseriusan program vaksinasi ini ditunjukkan melalui peninjauan langsung Presiden ke berbagai daerah.

Di sisi lain, pandemi juga telah mendorong Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri obat dan alat kesehatan.

Instruksi Presiden 6/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan pun menjadi pegangan. Indonesia berhasil mengurangi ketergantung impor bahan baku obat.


Jokowi meninjau vaksinasi Covid-19 "door to door". (BPMI Setpres)

Pada masa pandemi, Indonesia tercatat mampu memproduksi 358 jenis alat kesehatan pandemi, antara lain oksimeter, nebulizer, elektrokardiogram, ventilator, high flow nasal cannula (HFNC), reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), rapid test antigen, dan rapid test antibody.

Bersamaan dengan itu, saat varian Delta menyerang dan membuat rumah sakit penuh, memicu kelangkaan obat dan oksigen, serta memicu kenaikan harga, pemerintah bergerak cepat mencari solusi.

Para penimbun dilarang meraih untung berlebihan, harga eceran tertinggi (HET) obat ditetapkan, serta aturan-aturan dilempangkan.

Sementara itu, demi memastikan ketersediaan stok oksigen, pemerintah membuka keran impor konsentrator dan menerima bantuan dari negara sahabat. Di dalam negeri, konversi oksigen industri ke oksigen medis diterapkan.

Pendidikan dan Bansos
Seiring dengan upaya keras menangani pandemi Covid-19, Pemerintah juga berpikir keras menyelamatkan pendidikan anak bangsa.

Belum lama ini pemerintah memutuskan untuk membuka pembelajaran tatap muka (PTM) setelah setahun menerapkan sekolah daring.

Pelaksanaan PTM pun terbatas dengan persyaratan ketat. Isi ruang kelas maksimal 50%, dengan syarat siswa sudah divaksin dan harus ada izin orang tua. Pembatasan ini untuk mencegah sekolah menjadi klaster baru Covid-19.

Pemerintah memutuskan menggelar PTM untuk menekan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) anak-anak. Risiko ini sudah diprediksi sejak penutupan sekolah di seluruh dunia menyusul badai pandemi.

Siswa di wilayah perdesaan yang sulit mengakses internet serta minim infrastruktur lebih rentan terpapar learning loss. Kolaborasi optimal sekolah, orang tua, dan siswa diyakini akan menyelamatkan masa depan satu generasi.

Selain urusan pendidikan, pemerintah juga terus menggencarkan penyaluran bantuan sosial atau bansos.

Pada saat pembatasan mobilitas telah memukul ekonomi masyarakat, maka pemerintah mengucurkan lebih banyak bantuan sosial.

Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Prakerja terus ditingkatkan.

Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga dimaksimalkan bagi tenaga pendidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.

Selain itu, klaster perlindungan sosial (perlinsos) dirancang untuk menjaga masyarakat dapat terus memenuhi kebutuhan dasar di tengah pandemi.

Di tengah situasi sulit, pemerintah juga menjamin rakyat mampu mendapatkan pangan serta kebutuhan pokok dengan harga wajar.

Strateginya dengan menjaga kecukupan stok dan mengamankan rantai pasok.

Kebijakan impor dilakukan jika terpaksa. Produktivitas pangan dalam negeri pun terus ditingkatkan mulai dari menyiapkan infrastruktur, subsidi sarana produksi pertanian, subsidi pangan bagi para terdampak pandemi, serta bantuan alat dan mesin pertanian.

Upaya-upaya tersebut tidak boleh terhenti. Semua pihak harus ikut serta berkontribusi memberikan sumbangsihnya bagi bangsa dalam mengatasi pandemi, sekalipun hanya dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.

Omicron Tiba di Tanah Air
Mutasi pada virus sangat umum. Kenapa orang begitu khawatir tentang si pendatang baru ini, si Omicron? Mengapa pemerintah di seluruh dunia menyalakan mode panik?

Varian baru dari mutasi virus Corona yang oleh para ilmuwan diberi nama varian Omicron atau B.1.1.529 ini disebut sebagai jenis mutasi paling menular dari pendahulunya.


Kasatgas Covid-19 Letjen TNI Suharyanto (kanan) bersama Menhub Budi Karya Sumadi meninjau Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, yang menjadi pintu masuk kedatangan penerbangan internasional. (Istimewa)

Omicron ditemukan di negara Botswana, yang merupakan salah satu negara di benua Afrika.

Namun para ilmuwan dari Afrika Selatan terlebih sudah melaporkan virus ini ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terlebih dahulu pada 24 November lalu.

Sejak itu, varian ini diidentifikasi di banyak negara besar. Artinya varian ini sudah menyebar ke banyak negara. Termasuk Australia, Italia, Jerman, Belanda, Inggris, Israel, Belgia, Republik Ceko, dan Hong Kong,

Pada 26 November 2021, WHO melabeli varian ini sebagai varian of concern (VoC) atau varian yang diwaspadai. Varian yang masuk kategori ini antara lain Alpha, Beta, Delta, Gamma, Omicron. Kategori yang lain adalah variant of interest (VoI) atau varian yang diamati. Dua varian yang dilabeli sebagai VoI menurut WHO varian Lambda dan Mu yang ditemukan di Kolombia.

Dari kelima varian dalam kategori VoC, Delta disebut sebagai varian yang paling berbahaya. Ditemukan di India pada Oktober 2020, varian Delta menjadi penyebab klaster paling mematikan yang terjadi di India.

Pada Kamis (16/12/2021) pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan temuan kasus pertama  Omicron di Indonesia.

Pernyataan itu menandakan varian virus yang kecepatan penularannya lebih cepat dari varian Delta ini sudah masuk ke Indonesia.

Kebijakan pengendalian yang dikeluarkan pemerintah terkait pandemi Covid-19 menitikberatkan upaya mencegah penularan di tengah-tengah masyarakat.

Pada prinsipnya, secara sederhana kebijakan pemerintah dalam mencegah peluang penularan menjadi tiga bagian.

Pertama, meminimalkan peluang penularan di hulu atau di sekitar tempat tinggal masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru maupun Surat Edaran (SE) Satgas dibentuk Pusat Komando (Posko) Covid-19 Desa/Kelurahan.

Posko ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menentukan skenario pengendalian yang tepat sampai ke tingkat RT maupun RW.

Satgas beserta Posko di tingkat Desa/Kelurahan memiliki 4 fungsi pengendalian Covid-19.

Keempatnya yaitu melakukan upaya pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintahan maupun militer.

Kedua, selama dalam perjalanan ke tempat tujuan beraktivitas. Tidak bisa pungkiri bahwa selama melakukan mobilisasi dengan berbagai pilihan moda transportasi, peluang penularan tetap ada.

Sampai saat ini persyaratan kepemilikan surat tanda negatif Covid-19, kartu vaksinasi, masih diberlakukan untuk perjalanan dalam negeri.

Sedangkan protokol yang harus dijalani oleh pelaku perjalanan internasional yang hendak masuk ke wilayah Indonesia ialah skrining kesehatan, penunjukan dokumen wajib seperti surat tanda negatif Covid-19 dan kartu vaksinasi, karatina, tes ulang RT PCR sebanyak dua kali, dan vaksinasi bagi mereka yang belum tervaksin.

Ketiga, mencakup aspek aktivitas selama di luar rumah. Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sedemikian rupa dirancang pemerintah dan mencakup lintas sektor.

Bahkan dibedakan rincian aturan pengetat-longgarannya sesuai kondisi kasus yang ada di setiap kab/kota. Dan disesuaikan hasil levelling yang di update per minggunya untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali serta per dua minggu untuk wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sudah Diprediksi
Sejumlah pakar dan epidemiolog memprediksi sudah ada transmisi lokal atau penyebaran antarwarga kasus Covid-19 berjenis B.1.1.529 atau varian Omricon di Indonesia.

Dugaan ini muncul sehubungan pasien pertama yang terdeteksi varian Omicron adalah petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dan belum diketahui siapa penular awalnya.

"Maka artinya sudah ada penularan di dalam negeri," ujar mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama lewat keterangannya pada Minggu 19 Desember 2021.

Kasus Omicron pertama awalnya diketahui dari pengambilan sampel rutin karyawan Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran.

Hasil PCR yang dilakukan pada 8 Desember 2021 menunjukkan tiga petugas kebersihan Wisma Atlet Kemayoran terkonfirmasi positif Covid-19. Pada 10 Desember, sampel tiga petugas kebersihan Wisma Atlet itu lantas dikirimkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) untuk dilakukan whole genome sequencing (WGS).

Pada 15 Desember, hasil WGS keluar. Dari pemeriksaan sampel tersebut, ditemukan satu dari tiga petugas kebersihan Wisma Atlet terkonfirmasi varian Omicron, dua lainnya tidak terjangkit varian baru Covid-19 itu.

"Besar kemungkinan varian ini sudah ada yang menyebar di dalam, karena kan ini kasusnya sudah lama," ujar Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman.

Jumat lalu, dua kasus baru selanjutnya diumumkan. Dua pasien baru pulang dari Amerika Selatan dan Inggris. Mereka terkonfirmasi Omicron setelah menjalani karantina wajib 10 hari seusai kembali dari luar negeri.

Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah mengantisipasi meluasnya varian baru, di antaranya dengan menutup sementara pelaku perjalanan dari negara dengan transmisi Omicron dan negara sekitarnya. Namun, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) tetap diperbolehkan masuk dengan syarat ketat yaitu 14 x 24 jam untuk WNI dari negara dengan transmisi Omicron. Sedangkan untuk WNI dari negara lainnya wajib karantina 10 x 24 jam.

Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan, pengetatan pintu masuk dari luar negeri saja tidak efektif. Sebab, varian Omicron dinilai telah menyebar. "Menutup pintu itu enggak terlalu efektif ya, karena ini kan besar kemungkinan sudah masuk di dalam. Jadi yang harus dilakukan utamanya adalah pengetatan pembatasan mobilitas di dalam negeri," ujar Dicky.

Pelaku perjalanan, ujar Dicky, harus dipastikan yang yang sudah memiliki status vaksinasi penuh, tidak bergejala, dan tidak juga dalam kasus kontak erat dengan pasien Covid-19. Selain itu, deteksi dini juga dinilai sangat penting dengan peningkatan surveilans, serta peningkatan testing dan tracing.Infografis Covid-19

Selanjutnya, upaya proteksi dengan peningkatan vaksinasi serta membangun literasi dengan komunikasi risiko yang baik kepada masyarakat. "Kalau tidak ada intervensi yang memadai, tentu ada potensi terjadi lonjakan kasus seperti di Inggris dan Amerika," ujarnya.

Kebijakan PPKM
Sebelumnya, pemerintah telah menelurkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM semakin hari semakin akrab di telinga masyarakat Indonesia. Selain PPKM di era pandemi Covid-19 ini muncul istilah lockdown yang juga dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tapi lockdown tidak ada di Indonesia. Lockdown hanya diberlakukan di luar negeri oleh pemerintah setempat.

Ada pun PPKM yang diberlakukan di Indonesia untuk hadapi pandemi Covid-19, pada Minggu (9/8/2021) oleh Luhut Binsar Pandjaitan PPKM diperpanjang dan menjadi PPKM Level 4, 3, 2, untuk Jawa Bali.

Menko Kemaritiman dan Investasi yang diberikan tanggung jawab oleh Jokowi mengawasi PPKM Terbaru ini, untuk wilayah Jawa Bali.

Sedangkan untuk PPKM wilayah luar Jawa Bali penanggung jawabnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga semalam mengumumkan perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021.
Sejarah PPKM di Indonesia

Mengenai PPKM, berikut ini jejak sejarah PPKM di Indonesia yang menjadi salah satu upaya pemerintah menghadapi pandemi Covid-19.

1. PPKM Mikro
Dalam aturan PPKM Mikro aktivitas perkantoran diwajibkan menerapkan 75% WFH tanpa klarifikasi tempat kerja berada di wilayah zona merah atau tidak.

Untuk sektor esensial diperbolehkan beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehagan yang ketat dan pengaturan jam operasional.

Untuk pusat perbelanjaan, pada PPKM Mikro pusat perbelanjaan diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 dengan pembatasan pengunjung maksimal 25%. Lalu untuk pemberlakuan aturan di restoran , kafe, rumah makan, pedangang kaki lima, lapak jalanan melayani dine in dengan kapasitas pengunjung 25%.

Selanjutnya, PPKM Mikro melarang resepsi pernikahan menyediakan makan ditempat, namun memperbolehkan tamu undang maksimal 25 persen dari kapasitas.

Kebijakan PPKM Mikro yang dipertebal ini ikut melibatkan pengurus lingkungan, kepala desa, lurah, bintara pembina desa, serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pengetatan dilakukan hingga unit terkecil yakni RT/RW. Misalnya, di tingkat rukun tetangga akan dilakukan penyekatan jika ada lebih dari lima rumah yang penghuninya terkena Covid-19.

2. PPKM Darurat
Diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama PPKM darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan.

Dalam konferensi pers daring yang digelar Kamis 1 Juli 2021, Luhut menjelaskan sejumlah aturan PPKM Darurat. Berikut rinciannya:
- Perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib 100% menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.
- Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring.
- Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50% dengan protokol kesehatan ketat.
Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.
- Pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100% dengan protokol kesehatan ketat. Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (seperti listrik dan air), hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
- Kegiatan pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan ditutup sementara.
Selanjutnya, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan hanya boleh buka hingga pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50%.
Apotek dan toko obat diizinkan buka 24 jam.
- Untuk pelaksanaan konstruksi dapat beroperasi 100%. Tempat ibadah dan tempat umum yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.
- Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang saja dan tidak menerapkan makan di resepsi (bawa pulang).
Perjalanan domestik jarak jauh dengan pesawat harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis 1 dan hasil tes PCR (H-2). Sementara untuk kereta api dan bis syaratnya kartu vaksin minimal dosis 1 dan hasil tes antigen (H-1).

3. PPKM Level 4
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3 dari tanggal 26 Juli – 2 Agustus 2021.

Pengumuman melalui konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual pada Hari Minggu 25 Juli 2021.
- Pasar yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat, “Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok dapat buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai pukul 15.00,” ungkap Menko Luhut pada dalam konfrensi pers.
- Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.
- Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.
- Untuk transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

4. PPKM Level 4 Baru
Perpanjangan PPKM Level 4 3 - 9 Agustus 2021
Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat.
Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat.
Pedagang diizinkan buka sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.
Restoran, rumah makan, warung, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka.
Warung makan, pedagang kaki lima dan lapak jajanan bisa beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 waktu setempat. Waktu maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung dibatasi 20 menit.
Restoran, rumah makan atau kafe di lokasi tertutup atau di dalam pusat perbelanjaan tidak diperbolehkan menerima pengunjung yang makan di tempat. Hanya boleh delivery/take away.
Untuk pusat perbelanjaan, mal, atau pusat perdagangan ditutup sementara.
Ada pengecualian bagi pegawai toko yang melayani penjualan online, maksimal 3 orang di tiap gerai. Selanjutnya Kegiatan konstruksi untuk indrastruktur publik beroperasi 100 persen.

Tempat ibadah tidak mengadakan peribadatan berjemaah dan mengoptimalkan ibadah di rumah. Serta fasilitas umum (area publik, taman, tempat wisata dan area publik lainnya) ditutup sementara.

Begitu juga kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian.
Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50%.

Dan pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4. Untuk Perjalanan domestik dan transportasi jarak jauh wajib menunjukkan kartu vaksinasi dan hasil tes negatif Covid-19.

5. PPKM Terbaru diumumkan 9 Agustus 2021 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan
* PPKM Level 4, 3, 2 Jawa Bali

PPKM terbaru sekarang ini, berlaku dari 10 - 16 Agustus 2021, khusus Jawa Bali ada 2 roadmap yang memiliki penyesuaian dan diuji cobakan, yaitu sektor;

1. Pusat perbelanjaan mal, dan industri esensial berbasis ekspor atau penunjangnya, Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan secara gradual untuk mal pusat perbelanjaan di wilayah PPKM Level 4, dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan ketat.
Uji coba pembukaan kembali mal pusat perbelanjaan akan dilakukan di kota DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan.

Hanya mereka yang sudah divaksin yang dapat masuk ke mal, dan menunjukan bukti dengan aplikasi PeduliLindungi.
Anak usia di bawah 12 dan di atas 70 tahun dilarang masuk mal pusat perbelanjaan.

2. Untuk industri esensial berbasis ekspor, minggu ini diupayakan selesai penyusunan protokol kesehatannya.
Supaya minggu depan bisa diterapkan di kota PPKM Level 4 dengan 100% staf yang dibagi dalam minimal 2 shift.
3. Tempat ibadah mulai 10 Agustus 2021 di wilayah PPKM Level 4 bisa kembali berjalan dengan kapasitas maksimum 25%, atau maksimal 20 orang.

* PPKM Luar Jawa Bali
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021.
Khusus di luar Jawa Bali PPKM diperpanjang, diberlakukan 10 sampai 23 Agustus 2021
* Terdapat 45 kabupaten/kota di 18 provinsi yang masuk dalam risiko tertinggi dan harus dilakukan kebijakan PPKM Level 4.
* Daerah yang termasuk dalam PPKM Level 3;
- Kegiatan belajar mengajar boleh dilakukan tatap muka. Maksimal 50 persen kapasitas dengan prokes ketat.
- Industri orientasi ekspor dan penunjanya beroperasi 100%, prokes ketat, jika ditemukan klaster tutup 5 hari.
- Restoran, pengunjung boleh makan ditempat. Kapasitas 50%. Prokes ketat.
- Mal dan tempat perbelanjaan boleh beroperasi sampai pukul 20.00. Kapasitas 50%, prokes ketat.
- Tempat ibadah boleh melakukan kegiatan. Maksimal 50% atau 50 orang. Prokes ketat.
* Daerah yang termasuk dalam PPKM Level 4;
- Industri orientasi ekspor dan penunjangnya beroperasi 100%, prokes ketat, jika ditemukan klaster tutup 5 hari.
- Tempat ibadah boleh melakukan kegiatan. Maksimal 25% atau 30 orang. Prokes ketat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Masa Karantina Menjadi 10 dan 7 Hari, Ini Aturan Barunya

Kamis, 6 Januari 2022 | 07:55 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / Jaja Suteja

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memutuskan penyesuaian masa karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Ini tertuang dalam Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina dan Kewajiban PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

Keputusan ini mengganti Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Warga negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) wajib melakukan karantina dengan jangka waktu dari aturan lama 14 hari menjadi 10 hari sesuai aturan baru dari negara atau wilayah asal kedatangan dengan kriteria sebagai berikut:

- Telah mengonfirmasi transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.529 atau Omicron
- Secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru Omicron
- Jumlah kasus konfirmasi Omicron lebih dari 10.000 kasus

Sedangkan lama karantina dengan jangka waktu 10 hari diubah menjadi 7 hari dari negara atau wilayah asal kedatangan selain dari negara yang memenuhi kriteria.

"Pelaku Perjalanan Luar Negeri melakukan karantina di tempat akomodasi karantina terpusat sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua yang pelayanannya mencakup penginapanan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR," demikian bunyi keputusan tersebut.

Pihak Satgas juga sudah menetapkan lokasi karantina untuk masing-masing area pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri sebagai berikut:

1. DKI Jakarta: Wisma Atlet Pademangan, Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Rumah Susun (Rusun) Nagrak Cilincing, dan Rusun Pasar Rumput Manggarai

2. Surabaya, Jawa Timur: Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kementerian Agama Surabaya, Hotel Vini Vidi Vici, Hotel Grand Park Surabaya, Hotel Sahid, Hotel 88 Embong Malang, Hotel BeSS Mansion, Hotel Zest Jemursari, Hotel Bisanta Bidakara, Hotel Fave Hotel Rungkut, Hotel Life Style Hotel, Hotel Delta Sinar Mayang Sidoarjo, Hotel Zoom Jemursari, Hotel 88 Kedungsari, Hotel 88 Embong Kenongo, Hotel Pop Stasiun Kota, Hotel Pop Gubeng, dan Hotel Cleo Jemursari

3. Manado, Sulawesi Utara: Asrama Haji Tuminting dan Badiklat Maumbi

4. Batam, Kepulauan Riau: Rusun BP Batam, Rusun Pemerintah Kota Batam, Rusun Putra Jaya, Asrama Haji, dan Selter Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI)

5. Tanjung Pinang, Kepri: Rumah Perlindungan Trauma Center (RTPC) Tanjung Pinang dan Selter Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

6. Nunukan, Kalimantan Utara: Rusunawa Pemerintah Daerah Nunukan

7. Entikong, Kalimantan Barat: Gedung Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong, Unit Latihan Kerja Indonesia (ULKI), dan Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Entikong

8. Aruk, Kalimantan Barat: Gedung Diklat Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Asrama Haji Kota Sambas, Wisma PLBN Aruk, dan Asrama Brimob;

9. Motaain, Nusa Tenggara Timur (NTT): Rusun Yonif RK 744/SYB; atau

10. Tempat akomodasi karantina lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19.

Tempat karantina terpusat bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri sebagai berikut:

- Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia;

- Pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah menamatkan pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri;

- Pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri; dan

- Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional.

Keputusan ini mulai berlaku pada 4 Januari hingga 31 Desember 2022 yang telah ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Suharyanto, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

 



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Cegah Penularan Omicron, Wapres: Tak Ada Dispensasi Karantina

Kamis, 6 Januari 2022 | 10:33 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / Bernadus Wijayaka

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan dispensasi apa pun dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

Pemerintah saat ini terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran Covid-19 varian Omicron, di antaranya melakukan karantina seluruh pelaku perjalanan internasional tanpa terkecuali.

“Tidak boleh ada lagi dispensasi. Apalagi ada indikasi-indikasi terpapar, masuk itu ke karantina,” kata Wapres seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Kamis (6/1/2022).

Ia mengatakan, saat ini sudah ada indikasi transmisi lokal. Untuk itu, langkah antisipasi meningkatnya penyebaran harus terus dilakukan, khususnya di daerah.

“Karena sudah mulai ada transmisi lokal, maka kita, khususnya daerah-daerah sudah harus mulai mengantisipasi terjadinya penularan itu,” tegasnya.

Pemerintah pusat, lanjut Wapres, saat ini terus mengantisipasi meluasnya penyebaran Omicron dengan tetap menggencarkan pelaksanaan protokol kesehatan dan program vaksinasi.
“Kita sudah akan memulai untuk pertengahan Januari 2022 memberikan suntikan booster, untuk vaksinasi tahap ketiga,” kata Wapres.

Selain itu, peningkatan level pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di beberapa daerah melalui instruksi menteri dalam negeri (inmendagri) dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga menjadi bagian dari upaya mencegah lonjakan kasus Omicron. Hal ini agar seluruh masyarakat tetap aman, khususnya anak-anak yang sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung.

“Saya kira di dalam negeri kita seperti itu, melalui upaya-upaya dan juga PeduliLindungi, sehingga mereka yang masuk di sekolah itu memang sudah steril,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN
Share to WhatsApp


TAG POPULER

# Kakek Dihakimi Massa


# Alinea


# Omicron


# Covid-19


# Arsenal


B1 Livestream

TERKINI
Polisi: Pembakaran Rumah Terkait PSU Yalimo

Polisi: Pembakaran Rumah Terkait PSU Yalimo

NASIONAL | 4 jam yang lalu









BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings