Parkir Liar yang Raup Miliaran Rupiah Tetap Marak


Heriyanto Soba / HS Senin, 17 Desember 2018 | 09:00 WIB

Jakarta – Senin (10/12) lalu, sebuah kasus meletup dari area parkir liar depan pertokoan Arundina, Ciracas, Jakarta Timur. Kejadian yang bermula dari salah pengertian dan keangkuhan para juru parkir liar yang berseteru dengan anggota TNI itu lalu berujung pada perusakan dan pembakaran kantor Kepolisan Sektor (Polsek) Ciracas, Jakarta Timur.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis mengatakan massa yang merusak dan membakar Polsek Ciracas diduga tidak puas dengan penanganan kasus oleh polisi. Massa yang mungkin kurang puas atas penanganan kasus yang terjadi sehari sebelumnya. Tidak hanya membakar Polsek Ciracas, ketidakpuasan juga menyebabkan perusakan beberapa kendaraan. Kini, semua tersangka yang merupakan para juru parkir (jukir) sudah ditahan polisi dan proses penyidikan pun terus berlanjut.

Soal parkir dan tindakan jukir menjadi pemicu kasus ini. Penganiayaan anggota TNI di area parkir Arundina menjadi cerminan dari pengelolaan parkir di Jakarta yang belum semuanya ditata dengan baik. Area parkir Arundina dikelola kelompok jukir setempat, tanpa pengelolaan Unit Pengelolaan Perparkiran Jakarta alias masih liar. Wartawan Beritasatu.com yang pernah memanfaatkan area parkir Arundina menyebutkan para jukir di kawasan itu seperti preman. “Tukang parkirnya galak-galak dan sepertinya tidak disentuh oleh aparat keamanan mana pun,” jelasnya.

Informasi yang sudah lumrah menyebutkan para jukir Arundina sering sewenang-wenang kepada pengguna area parkir. Pengelolaan parkir liar tersebut sudah berlangsung cukup lama oleh para jukir setempat.

Baca Juga: Parkir Jadi Solusi Kemacetan dan Tingkatkan PAD 

Sejak meletupnya kasus tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pun menggencarkan penertiban parkir liar. Akhir pekan lalu, 50 mobil derek dioperasikan di lima wilayah untuk mendukung operasi tersebut. Pelaksana Tugas Kepala Dishub DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan pihaknya terus menertibkan parkir-parkir liar di berbagai wilayah Ibu Kota.

Sigit juga meminta masyarakat menggunakan jasa parkir legal yang dikelola penyedia jasa swasta maupun Unit Pengelolaan Perparkiran DKI Jakarta. Hal ini agar warga terhindar dari pemungutan parkir ilegal yang tidak masuk sebagai pendapatan atau retribusi daerah. Saat ini tercatat 400 lokasi parkir resmi yang dikelola Pemprov DKI. Penetapan lokasi tersebut mengacu pada Pergub 188/2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola oleh Pempov DKI

Pengelolaan parkir di Jakarta, khususnya di badan jalan, termasuk di depan pertokoan Arundina termasuk kawasan parkir liar. Masalah parkir liar di Jakarta adalah masalah laten dalam manajemen parkir Jakarta. Tahun 2007-2008, Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) melakukan studi tentang pengelolaan parkir di Jakarta (Politik Parkir Jakarta, 2008). Saat itu sudah ada sekitar 16.000 satuan ruas parkir (SRP) resmi di badan jalan Jakarta. Jumlah 16.000 SRP itu belum termasuk SRP parkir liar yang jumlahnya mencapai 20.000 titik.

Adanya SRP resmi di Jakarta awalnya berasal dari pengelolaan parkir liar lalu disahkan mendapat rambu tempat parkir dan petugas yang liar mendapat seragam sebagai jukir resmi. Tapi pada perjalanan tetap masih banyak pembicaraan keberadaan parkir liar di badan jalan sebagai tambahan pendapatan petugas kantor pengelola perparkiran Pemprov Jakarta dan lainnya. “Jika satu SRP efektif sehari digunakan selama 10 jam dan biaya rata-rata Rp 5.000 maka pendapatan parkir liar bisa mencapai Rp 1 miliar per hari,” kata Azas Tigor Nainggolan selaku analis kebijakan transportasi dari FAKTA.

Baca : Dinilai Rendah, DKI Akan Naikkan Pajak Parkir Jadi 30 Persen

Dikatakan, angka di atas baru sebatas hitungan minimal dari jumlah SRP liar yang lebih banyak serta kemungkinan jam pemakaian lebih tinggi. Dengan pendapatan minimal Rp 1 miliar itulah membuat parkir liar menarik banyak pihak untuk mendapatkan bagian dari keberadaan parkir liar tersebut. Kemana saja aliran uang sekitar Rp 1 miliar per hari tersebut? Jika Rp 1 miliar itu dihitung sejak 10 tahun lalu, berapa penambahan jumlah yang diperoleh saat ini?



Sumber: Suara Pembaruan

Parkir Jadi Solusi Kemacetan dan Tingkatkan PAD


Heriyanto Soba / HS Senin, 17 Desember 2018 | 09:00 WIB

Jakarta – Dana parkir liar dari kajian FAKTA pada 10 tahun lalu itu ternyata dinikmati banyak pihak. Mulai dari preman, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan (ormas), petugas Unit Pengelolaan Perparkiran (UPP) Jakarta, serta sejumlah oknum dn pribadi lainnya. Keterlibatan banyak pihak yang mengelola dan melindungi praktek parkir liar membuat para jukir berulah atau bertindak berani memaksa atau memeras para pengguna parkir liar. Para pengguna parkir liar tidak segan-segan meminta secara paksa pembayaran di atas Rp 5.000 untuk sepeda motor dan Rp 10.000 untuk mobil. Keberanian memaksa bahkan memeras jukir ini karena mereka memiliki pelindung atau "beking" dalam menguasai area parkir setempat.

Sebenarnya praktik pemerasan jukir sangat terbuka dan dilaporkan masyarakat tetapi tetap saja parkir liar beroperasi. Pengelolaan parkir liar ini juga memang dipelihara secara khusus oleh petugas UPP Jakarta. “Jika tidak percaya masih maraknya praktek parkir liar di Jakarta bisa ditanyakan pada para jukir liar di badan jalan, kemana atau kepada siapa sebagian pendapatannya dibagikan,” tanya pemerhati transportasi dari FAKTA , Azas Tigor Nainggolan.

Baca Juga: Parkir Liar yang Raup Miliaran Rupiah Tetap Marak 

Menurut Azas, keberanian para jukir Arundina juga mewakili kondisi kekerasan pengelolaan parkir liar dan perlindungan banyak pihak di belakang mereka. Para jukir berkeyakinan bahwa mereka cukup kuat dan punya banyak beking maka berani mengeroyok atau menganiaya anggota TNI pun berani. Keberanian itu didasari pengalaman jukir yang sudah berbagi rezeki kepada banyak pihak.

Kekerasan dalam pengelolaan parkir liar sudah sering terjadi di Jakarta. Tidak sedikit bentrokan antarkampung, antarormas juga antaraparat keamanan terjadi di Jakarta. Pemprov Jakarta harus secara sistemik membenahi parkir liar di Jakarta. Penghapusan parkir liar bisa dilakukan dengan melarang total parkir di badan jalan. Bisa juga Pemprov Jakarta membina jukir liar dan direkrut menjadi pengawas pengelolaan perparkiran secara legal dan elektronik.

Seperti diketahui, Pemprov Jakarta berencana menaikan tarif parkir di Jakarta mulai Januari 2019. Penyesuaian tarif parkir itu akan dilakukan bertahap di sejumlah lokasi parkir. Besaran tarifnya masih dalam kajian. Mengelola parkir dalam manajemen transportasi adalah membantu memecahkan masalah transportasi di Jakarta dan yang terberat adalah kemacetan. Kemacetan bisa terurai karena pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan umum.

Baca : Ini Pemicu Kasus Pengeroyokan Anggota TNI

Menurut Azas, salah satu cara mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi bisa dilakukan dengan manajemen parkir mahal dan sulit. Seiring dengan itu, perlu juga mengurangi ruang parkir semaksimal mungkin di tengah kota. Manajemen parkir sejenis sudah diterapkan di banyak kota lain di dunia. Ada yang diatur dengan sistem zona, yakni makin ke tengah kota maka tarifnya semakin mahal.
“Jika rencana kenaikan tarif parkir dan pajak parkir maka langkah ini sangat membantu kebijakan pengendalian Ganjil Genap atau Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengurai kemacetan Jakarta,” paparnya.

Pendapatan dari manajemen parkir mahal ini akan menghasilkan dana besar dan menggiurkan. Pemprov Jakarta harus bisa menjaga agar tidak ada kebocoran pendapatan dan perlu dikelola dengan baik. Bisa juga, pendapatan dari parkir digunakan lagi untuk meningkatkan pelayanan transportasi.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan kenaikan tarif pajak parkir kendaraan berpotensi menaikkan pendapatan pajak sekaligus pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprov DKI hingga Rp 25 miliar per bulan. Pendapatan Pemprov DKI dari pajak parkir berkisar Rp 49-50 miliar per bulan. Sedangkan tiap tahun, perolehan pendapatan dari sektor pajak parkir bisa mencapai Rp 600 miliar. Untuk tahun ini, hingga 8 Desember, realisasi pajak parkir telah mencapai Rp 469,35 miliar atau sebesar 85,34 persen.

"Saat ini pajak parkir sekitar Rp 50 miliar per bulan, dengan (tarif parkir) naik 10 persen (saja) penambahannya bisa Rp 25 miliar per bulan," kata Faisal seperti ditulis beberapa media baru-baru ini.

Rencana kenaikan tarif pajak tersebut bakal diterapkan mulai tahun 2019. Namun, penerapannya mesti menunggu selesainya revisi Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak parkir yang saat ini masih dibahas di DPRD DKI.



Sumber: Suara Pembaruan

DKI Berencana Naikkan Pajak Parkir Tahun Depan


Lenny Tristia Tambun / FMB Kamis, 20 Desember 2018 | 10:33 WIB

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) sedang mengkaji kenaikan tarif parkir di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Direncanakan kenaikan tarif parkir akan diberlakukan mulai tahun depan.

Karena itu, Pemprov DKI pada tahun ini mengusulkan kembali revisi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.

Dalam Pasal 7 ketentuan tersebut tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 persen. Besaran ini masih di bawah pajak parkir yang ditetapkan kota penyangga Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok yang sudah 25 persen.

Dalam draf revisi Perda Nomor 16 Tahun 2010, Pemprov DKI mengusulkan kenaikan pajak parkir sebesar 30 persen. Kenaikan pajak parkir logikanya akan diikuti kenaikan tarif parkir. Saat ini kisaran tarif mobil adalah Rp 3.000-Rp 12.000 per jam dan motor Rp 2.000-Rp 6.000 per jam.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan usulan tersebut masih dikaji jajarannya di unit pengelola parkir. Kajian yang sama juga dilakukan untuk pengelolaan parkir di lingkungan Pemprov DKI.

Sigit juga memastikan, meski telah masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019, perubahan Perda tersebut masih perlu pembahasan dengan tenggat waktu yang tak dapat dipastikan.

“Pembahasan revisi perda parkir ini membutuhkan waktu yang lama tetapi sudah masuk dalam pembahasan perda tahun 2019,” kata Sigit, Rabu (19/12).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan kenaikan tarif parkir di Jakarta dilakukan untuk mengurai kemacetan dengan mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Apalagi, tahun depan Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) dan kereta ringan cepat (Light Rail Transit-LRT) sudah akan beroperasi. Serta sistem jalan berbayar elektronik (ERP) akan mulai dilaksanakan di ruas jalan tersebut.

"Harapannya akan lebih banyak yang masuk ke area itu dengan kendaraan umum atau pejalan kaki," kata Anies.

Sedangkan, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Santoso merasa pesimistis rencana menaikan tarif parkir di Jakarta akan berhasil mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum.

Karena, saat ini masyarakat kelas menengah sedang tumbuh. Menggunakan kendaraan pribadi dalam strata sosial ini merupakan gengsi tersendiri.

"Jadi tarif berapa pun tidak akan berpengaruh dan tetap akan digunakan kok kendaraannya, karena ini kan prestise tersendiri," kata Santoso.

Dengan demikian, agar tepat sasaran, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI itu menyarankan agar revisi Perda Nomor 16 tahun 2010 fokus pada kenaikan pajak parkir yang dibebankan pengelola parkir swasta.

“Dalam draf revisi Perda tersebut telah diusulkan kenaikan pajak parkir sebesar 30 persen. Bapemperda akan menyetujui hal itu. Tetapi tidak berikut kenaikan tarif parkir. Jadi DPRD akan mengawasi agar tidak ada kenaikan tarif parkir, kalau pajaknya silakan," terangnya.

Namun rencana kenaikan pajak parkir tidak diiringi kenaikan tarif parkir dinilai tidak logis oleh Sekretaris Jenderal Indonesia Parking Association, Wahyu Ramadhan. Bila hal itu ditetapkan, maka akan membunuh banyak pengelola parkir yang selama ini telah terbebani kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang rutin mengalami kenaikan tiap tahunnya.

"Kita bisa babak belur. Karena idealnya kenaikan pajak parkir diimbangi dengan kenaikan tarif parkir," kata Wahyu.

Wahyu mengingatkan menaikan tarif parkir akan berpotensi membuat lahan parkir liar menjamur. Seperti di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tepat di belakang Grand Indonesia dan Plaza Indonesia.

"Itu adalah imbas dari mahalnya parkir di Grand dan Plaza Indonesia. Nah itu tidak ditindak. Yang kami khawatirkan adalah tarif dinaikan ketika pengawasan lemah maka akan timbul kasus Kebon Kacang lain," paparnya.



Sumber: BeritaSatu.com