Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur


Herman / Lona Olavia / DAS Minggu, 17 Februari 2019 | 17:25 WIB

Jakarta,Beritasatu.com – Langkah pemerintahan Jokowi membangun berbagai jenis infrastruktur sudah on the right track atau tepat arah. Pembangunan infrastruktur yang selama ini mengemuka dan menjadi lebih sering menjadi bahan pembicaraan adalah jalan tol. Padahal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga fokus pada infrastruktur lain seperti telekomunikasi, energi, pertanian, hingga infrastruktur dasar.

Setelah puluhan tahun merdeka, infrastruktur di Indonesia bukan hanya jauh tertinggal melainkan juga tak mampu menarik investasi dalam jumlah signifikan dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Akibat minimnya infrastruktur transportasi, biaya logistik menjadi mahal. Hasil pertanian rakyat tidak bisa mendapatkan harga yang baik. Sentra ekonomi tidak tumbuh merata.

Jokowi-JK sadar akan hal itu dan melanjutkan pekerjaan infrastruktur yang mangkrak. Bukan hanya Trans Jawa yang dibangun, melainkan juga Trans Sumatera. Pembangunan proyek Trans Papua yang sudah dimulai sejak era Presiden BJ Habibie baru masif dikerjakan pada 2015 di era Jokowi. Sepanjang 2015-2019, pemerintahan Jokowi menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 km. Dengan demikian, jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus tahun ini.

Ruas tol Trans Jawa dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur, membentang sepanjang 1.150 km. Dari panjang tersebut, 933 km telah tersambung dari Merak hingga Grati-Pasuruan. Tentu saja tol ini bukan semata pekerjaan Jokowi-JK. Ruas-ruas sebelumnya dibangun pada kurun 1978-2004 sepanjang 242 km serta 2005-2014 sepanjang 75 km.

Dengan tersambungnya ruas tol Trans Jawa dari Merak hingga Grati-Pasuruan pada Desember 2018 lalu maka dari tahun 2015 hingga 2018 pemerintah telah menyelesaikan secara keseluruhan pembangunan 616 km jalan tol.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal menilai kebijakan membangun infrastruktur di era Jokowi sudah pada arah yang benar. Namun, yang juga penting untuk dilihat adalah daya ungkit dari pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan industri.

"Kalau dari sisi arah kebijakan, ini sudah benar. Tinggal masalah prioritas dan evaluasi atas infrastruktur itu sendiri. Meskipun perlu, jangan kemudian lebih banyak membangun jalan tol. Dari temuan empiris, kita melihat jalan tol itu memiliki karakter yang regresif, hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas. Artinya harus ada diversifikasi, di mana kemudian infrastruktur tersebut dapat membangun connectivity yang ramah secara lingkungan dan bisa untuk semua. Misalnya pembangunan rel kereta api yang ramah lingkungan dan tidak bias pendapatan," tambah Fithra.

Transportasi
Terkait infrastruktur transportasi, pemerintah cukup agresif membangun bukan hanya jalan tol dan jalan biasa melainkan juga jalur kereta, jembatan, pelabuhan, maupun bandara.

Transportasi berbasis rel antara lain Sedangkan jalur kereta api, termasuk jalur ganda dan reaktivasi 754,59 km, peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api 413,6 km, light rail transit (LRT) di Sumatera Selatan dan Jakarta, Jabodebek (selesai tahun 2019), dan mass rapid transit (MRT) selesai tahun 2019

Di bidang transportasi udara, pemerintah membangun 10 bandara baru antara lain Bandara Kertajati Jawa Barat, Bandara Ahmad Yani Jawa Tengah, dan Bandara Anambas Kepulauan Riau. Selain itu , merevitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi, dan wilayah perbatasan, serta membuka angkutan udara perintis kargo.

Di bidang transportasi laut membangun 12 pelabuhan, salah satunya Makassar New Port di Sulawesi Selatan, dan delapan lagi diperkirakan selesai pada 2019, serta 10 pelabuhan penyeberangan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menganjurkan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan pelabuhan, penambahan armada kapal tol laut, dan terminal peti kemas harusnya lebih diprioritaskan dibanding jalan tol.

Dalam konteks negara maritim moda transportasi yang paling efisien adalah laut. Jalan tol cukup mahal terutama pembebasan lahan. Risiko kebijakan menggenjot pembangunan tol adalah bila tidak ada angkutan barang yang melintas karena tarif tol mahal maka penurunan biaya logistik menjadi sulit tercapai.

Saat ini biaya logistik mencapai 24% dari PDB, salah satu yang membuat daya saing rendah. “Tol yang diisi oleh angkutan penumpang daya dorong keekonominya relatif kecil dibanding tol yang diisi angkutan logistik. Pemerintah ke depan harus fokus pada infrastruktur maritim atau laut. Pelabuhan laut dalam penting dibangun khususnya di luar Jawa. Catatan soal pembiayaan lebih banyak melibatkan swasta di proyek komersial. Share swasta saat ini relatif kecil. Berikan insentif fiskal untuk pemanis swasta yang masuk ke infrastruktur. Terakhir pemerintah bisa membantu proses percepatan pembebasan lahan sehingga biaya bagi swasta tidak membengkak," katanya, Jumat (15/2).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia belum memprioritaskan infrastruktur konektivitas laut. Hal ini terlihat dari data lima proyek terbesar di mana energi dengan 11 proyek senilai US$ 89,9 miliar, listrik dengan 1 program (US$ 76,7 miliar), jalan dengan 69 proyek (US$ 49,7 miliar), kereta api dengan 16 proyek (US$ 29,2 miliar), dan Special Economic Zones (SEZ) senilai US$ 31 miliar.

Telekomunikasi
Pembangunan infrastruktur konektivitas mencakup juga bidang telekomunikasi. Empat tahun memerintah, Jokowi-JK beserta jajarannya mengklaim telah melakukan percepatan pengembangan jaringan termasuk percepatan adopsi teknologi 4G sejak 2015.

Sampai saat ini penyebaran jaringan 4G berkembang signifikan hingga mencapai 73% seluruh kawasan Indonesia. Hampir semua kota atau 97% sudah tercakup jaringan ini.

Menurut Menkominfo Rudiantara, percepatan pengembangan jaringan bukan semata untuk mengatasi kendala ketersambungan telekomunikasi melainkan turut mendorong percepatan ekonomi digital di seluruh kawasan.

Jangkauan menyeluruh menjadi target pemerintah sehingga tidak ada wilayah yang dianaktirikan. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti) sudah membangun base tranceiver station (BTS) di 855 lokasi di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar.

Tahun ini pemerintah menargetkan semua wilayah 3T dapat menikmati kecepatan internet broadband melalui proyek Palapa Ring. Wilayah-wilayah yang tidak terjangkau BTS maupun jaringan fix broadband, atau tidak dimasuki oleh operator telekomunikasi, maka Bakti mengupayakan dengan memberikan akses melalui satelit. Saat ini sudah sekitar 2.787 lokasi yang dijangkau satelit.

Proyek Palapa Ring mencakup Paket Barat, Tengah, dan Timur. Ketiga paket proyek ini ditargetkan akan mulai beroperasi dan komersialisasi pada pertengahan 2019 ini. Hingga Januari 2019, Paket Barat dan Tengah sudah 100% selesai dan bahkan beroperasi. Tinggal Paket Timur yang belum rampung. Akhir tahun lalu pengerjaan sudah mencapai 90%.

Proyek Palapa Ring Tengah meliputi jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer melintasi 17 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Energi
Pembangunan berbagai infrastruktur minyak dan gas (migas) bertujuan mewujudkan kedaulatan energi dalam program Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK. Berdasarkan paparan 4 tahun kinerja Jokowi, disebutkan bahwa infrastruktur migas antara lain penyediaan energi listrik untuk program listrik 35 GW, pembangunan transmisi dan distribusi gas, pembangunan jaringan gas rumah tangga, pembangunan storage unit, pembangunan kilang minyak, dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (BBG).

Untuk pertama kalinya anggaran ESDM menggunakan 56% di antaranya untuk belanja infrastruktur rakyat. Alhasil, pembangunan jaringan gas perkotaan dan saluran ke rumah terus melonjak dari 200.000 pada 2014 menjadi 462.930 sambungan jaringan gas rumah tangga pada 2018.

Kementerian ESDM juga menggencarkan program pra elektrifikasi di kawasan 3T. Tercatat Rp1,5 triliun APBN 2018 dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Angaran itu antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dan pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM).

Menyebut daerah 3T antara lain PLTM di daerah Oksibil dan Ilaga, Papua, penerangan jalan umum di 17.640 titik yakni Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Pertanian dan Air Baku
Pembangunan infrastruktur juga ditujuan untuk ketahanan pangan. Dalam hal ini sentuhannya lebih banyak ke bidang pertanian dan kebutuhan dasar yakni air bersih.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus meningkatkan jumlah tampungan air melalui pembangunan embung di seluruh Indonesia.

Pada 2018, jumlah embung yang dibangun Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 103. Dengan tambahan tersebut maka sejak 2015 hingga 2018 telah terbangun sebanyak 949 unit embung.

Dimensi embung bervariasi dengan kapasitas tampung antara 1.000-500.000 m3 dan kedalaman di bawah 15 meter. Embung dibangun untuk masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Selain untuk irigasi keberadaan embung juga untuk konservasi air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku.

Dalam empat tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK terdapat 43 bendungan yang telah dibangun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hingga 2019, ditargetkan akan terbangun 65 bendungan di seluruh Indonesia dengan kapasitas tampung sebesar 2,11 miliar meter kubik.

Kementerian ini juga merekonstruksi beberapa waduk menjadi bendung Daerah Irigasi (DI). Segala upaya itu dimaksudkan demi menjaga penyaluran air ke area persawahan yang jadi sumber ketahanan pangan nasional.

Ekonom Universitas Surakarta, Agus Trihatmoko menuturkan, infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi yang telah digenjot pada era pemerintahan Jokowi dinilainya sudah tepat, karena infrastruktur tersebut akan menggerakkan peningkatan ekonomi pertanian yang dimaksudkan untuk kehidupan ekonomi kelas menengah bawah.

Namun ia menilai pembangunan jalan tol dan bandara-bandara atau lainnya terkesan dipaksakan, mengingat bahwa sumber dananya berasal dari utang luar negeri. Menurutnya, pola pembangunan infrastruktur khususnya untuk jalan tol dengan pendanaan utang sangat membebani ekonomi nasional atau APBN ke depan. Peran pihak korporasi swasta selama ini pun dinilai tidak adil, karena mengabaikan kepemilikan publik, serta BUMN dan BUMD. "Swasta lebih dominan dan imbasnya mereka membutuhkan akselerasi return on investment (ROI) dengan cara menetapkan tarif yang relatif mahal. Suka atau tidak suka pihak pemerintah terdikte untuk menyetujui tarif pintu tol yang semakin mahal," katanya.

Sementara, infrastruktur waduk dan irigasi akan memiliki dapat positif dan langsung terhadap penyerapan tenaga kerja setempat. Sedangkan jalan tol masih sulit untuk menyerap tenaga kerja dalam waktu menengah karena industri belum tergerak berinvestasi pada titik-titik daerah baru. Jika pun itu ada, kebanyakan adalah pemindahan lokasi perusahaan untuk mencari biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Kemudahan konektivitas antardaerah dari infrastruktur sekarang akan memiliki dampak pada sirkulasi komoditas antar daerah dari satu ke yang lain, selagi daerah tersebut telah siap menghasilkan produk unggulan mereka.

Soal dampak, Fithra menilai kebijakan pembangunan infrastruktur memang tidak bisa langsung terlihat signifikan terutama dalam mendorong perekonomian. "Secara lokal, proyek-proyek infrastruktur memang sudah kelihatan dampaknya. Tetapi dalam konteks nasional, saat ini belum begitu kelihatan. Tetapi memang butuh waktu, tidak bisa instan," kata Fithra Faisal, Jumat (15/2).

Menyinggung pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui utang, menurut Fithra hal itu masih dalam batas yang wajar, apalagi utang tersebut digunakan untuk hal-hal produktif.
"Harus dilihat dulu, kita berutang untuk apa. Masalahnya kan di sektor industri, ada current account defisit di mana salah satunya karena kinerja ekspor yang buruk. Kenapa buruk? Karena kinerja industri. Kenapa industri buruk? Karena masalah infrastruktur. Makanya kemudian pembangunan infrastruktur dianggap perlu. Kalau memang harus berutang karena tidak ada uangnya, saya rasa ini wajar karena tujuannya kan untuk meningkatkan produktivitas. Yang penting, utangnya berada dalam batas normal dan bisa dikembalikan," paparnya.

Merujuk laporan World Bank, Fithra mengatakan, BUMN memang terlalu terbebani dalam pembangunan infrastruktur ini, sehingga ke depannya ia berharap harus lebih banyak melibatkan pihak swasta.

"Keterlibatan BUMN ini memang tidak bisa dihindarkan juga, karena kan dalam beberapa kasus kita butuh membangun infrastruktur yang mana swasta tidak mau masuk. Ke depan, harus lebih banyak lagi mengundang swasta, banyak melakukan alternatif pembiayaan yang selama ini masih terbatas," katanya.

Bagaimana pun juga memacu pembangunan infrastruktur adalah langkah tepat, salah satunya, karena memang Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga. Menurut pemeringkatan Logistic Performance Index (LPI), Indonesia pada 2018 berada di ranking 46, sementara Malaysia 41, Vietnam 39, dan Thailand 32.

Sementara itu menurut ekonom dari CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susanto, diskusi tentang perlu tidaknya pembangunan infrastruktur tidak bisa dihadapkan dengan masalah pembiayaan infrastruktur melalui utang. Sebab keduanya merupakan hal yang berbeda untuk dikaitkan.

"Selama ini kan kelirunya itu disebut tidak perlu infrastruktur karena utang, atau sebaliknya. Menurut saya keliru karena ini dua hal yang berbeda. Kalau mau diperdebatkan, harus jadi diskusi tersendiri," katanya.

Namun, ia sepakat bahwa pembangunan infrastruktur memang diperlukan, meskipun ada satu dua kasus yang perlu dievaluasi. Sebab infrastruktur itu memiliki banyak ragam, mulai dari jalan, bendungan, bandara, dan banyak jenis lainnya.

"Infrastruktur ini diperlukan, tetapi memang evaluasi case by case diperlukan untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur sesuai keperluan dan dilakukan dengan cara terbaik, mulai dari proses hingga biaya. Misalnya seberapa besar keperluan infrastruktur tersebut untuk kasus tertentu. Contohnya saja LRT di Palembang, jadi pembangunannya tidak benar-benar didasarkan pada keperluan yang detail. Namun di tempat lain, misalnya di Yogyakarta, pembangunan bandara sudah sangat mendesak. Jadi kalau ingin memperdebatkan pembangunan infrastruktur, tidak bisa dilihat secara umum, harus kasus per kasus," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan

Infrastruktur Kekuatan Jokowi di Debat Pilpres Kedua


Yustinus Paat / Robert Wardy / DAS Minggu, 17 Februari 2019 | 17:34 WIB

Jakarta,Beritasatu.com - Pembangunan infrastruktur adalah isu yang selama ini paling banyak dan paling sering menjadi bahan perdebatan antarkedua kubu kandidat presiden. Isu ini menjadi kekuatan kampanye petahana karena kenerjanya selama memerintah, namun sekaligus menjadi sasaran tembak bagi penantang pada Pilpres 2019.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengemukakan, debat kedua pada Minggu (17/1/2019) dengan tema pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam, akan terjadi saling serang.

Kubu penantang yaitu Prabowo Subianto akan menyerang berbagai kebijakan petahana yang selama ini dianggap tidak realistis. Sementara petahana yaitu Jokowi akan menjelaskan apa yang telah dikerjakan siap menyerang balik penantang jika data yang disampaikan tidak tepat. “Keduanya pasti akan ubah strategi yang beda dengan debat pertama,” kata Arya di Jakarta.

Ia menjelaskan penantang akan mempertanyakan efek infrastruktur yang tidak menyentuh sektor riil. Efek yang tidak dihasilkan saat ini -karena infrastruktur lebih ke efek jangka panjang- akan digunakan penantang untuk mendelegitimasi klaim keberhasilan infrastruktur dari petahana.

Sementara petahana akan mencoba menjelaskan berbagai keberhasilan dan target yang akan dibangun ke depan jika terpilih lagi. “Bagi petahana, komunikasi tidak lagi normatif. Tidak berbicara ‘akan’ lagi, tetapi apa yang sudah dikerjakan. Jika tidak bisa menjelaskan secara baik, akan berdampak pada elektabilitas petahana,” jelas Arya.

Meski debat akan seru, Arya mengemukakan efek terhadap eloktoral dari pelaksanaan debat sangat kecil. Hal itu terlihat dari hasil debat pertama yang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan elektoral dari kedua calon.

“Swing voters (yang belum menentukan pilihan, Red) memang masih menunggu. Tapi kecil efeknya. Maka kedua calon harus ubah strategi di debat kedua. Terutama bagi petahana, pasti akan ubah strategi dari sebelumnya yang sempat cenderung menyerang. Petahana mungkin akan bertahan dengan menyampaikan beberapa prestasi yang selama ini mendapat apresiasi publik,” tutup Arya.

Peneliti Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), Sirajuddin Abbas menilai, isu infrastruktur bakal menjadi salah kekuatan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat pilpres kedua. Menurut Abbas, capaian pembangunan infrastruktur Jokowi sangan menonjol secara nasional.

“Jokowi masih mempunyai prospek positif dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur. Capaian pembangunan infrastruktur nasional sangat menonjol dibandingkan pemerintah sebelum-sebelumnya,” ujar Abbas.

Dalam waktu singkat Jokowi bisa membangun infrastruktur begitu banyak. Bukan hanya jalan tol seperti yang selama ini mengemuka melainkan juga transportasi berbasis rel, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur juga menyentuh bidang telekomunikasi, energi, dan pertanian. Dari sisi persebaran, infrastruktur dibangun tidak terkonsentrasi di Jawa.

“Dalam tiga tahun terakhir, survei kami selalu menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas dengan pembangunan sektor infrastruktur di era Jokowi dibandingkan sektor-sektor lainnya,” katanya.

Jokowi, kata Abbas, tinggal menarasikan dengan baik keberhasilan di sektor infrastruktur ini dalam debat Pilpres kedua. Narasi yang baik terhadap keberhasilan yang ada bisa menambah keuntungan elektoral bagi Jokowi khususnya terhadap masyarakat pemilih yang mendapat informasi tidak benar.

“Selama ini banyak kritik terhadap pembangunan infrastruktur ini tidak berdasar. Misalnya, soal utang yang membengkak karena pembangunan infrastruktur. Ya, memang mau tidak mau kan kita berutang agar bisa membangun infrastruktur dan itu pilihan. Yang penting, kita lihat rasio utang terhadap gross domestic product atau GDP kita, ternyata masih kecil, sekitar 30 persen dan itu masih sangat aman,” jelas dia.

Pada 2018, PDB Indonesia mencapai Rp 14.735,85 triliun. Sementara pada 2017 hanya Rp 13.588,8 triliun. Total utang pemerintah pusat selama 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka itu meningkat 10,59% jika dibandingkan dengan periode yang sama atau sepanjang 2017 yang sebesar Rp 3.995,2 triliun.

Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan Januari 2019, total utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 805,62 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.612,69 triliun. Dengan produk domestik bruto (PDB) selama tahun lalu sebesar Rp 14.735,85 triliun, maka rasio utang pemerintah sebesar 29,98 persen terhadap PDB.

Jokowi, kata Abbas, juga harus menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan infrastruktur adalah jangka menengah dan panjang. Jika ada jalan tol atau bandara masih sepi saat ini jangan dimaknai bahwa pembangunannya tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat.

“Jakowi harus memberikan penjelasan-penjelasan yang mencerahkan dalam waktu yang singkat tersebut. Karena, celah-celah tersebut bisa menjadi sasaran tembak dari Prabowo, yang bisa mempengaruhi pilihan masyarakat,” katanya.

Menurut Abbas, Prabowo juga harus memberikan kritik terukur. “Jangan sampai blunder. Juga harus menyampaikan kebijakan inovatif dan kreatif dari apa yang telah dilakukan Jokowi. Jika tidak, Jokowi akan dengan mudah menguasai panggung debat,” pungkas dia.

Klarifikasi
Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, debat pilpres kedua menjadi momentum yang tepat bagi jokowi untuk menjelaskan makna besar di balik pembangunan infrastruktur selama ini. Harus diakui, infrastruktur menjadi legacy dari pemerintahan Jokowi.

“Debat ini merupakan momentum yang baik meskipun waktunya singkat bagi Jokowi untuk memberikan penjelasan tentang makna besar di balik pembangunan infrastruktur, misalnya dengan pembangunan infrastruktur, Indonesia menjadi negara yang kuat, mengalahkan negara lainnya atau infrastruktur menjadi sarana menciptakan pemerataan pembangunan demi keadilan sosial,” ujar Yunarto.

Jokowi tidak perlu terlalu masuk ke dalam hal teknis pembangunan infrastruktur. Pasalnya, waktu debat sangat singkat dan penjelasan teknis bisa dilakukan oleh menteri terkait atau tim sukses. Jokowi hanya perlu memberikan narasi besar apa yang mau dicapai dari pembangunan infrastruktur dan mengklarifikasi informasi-informasi yang tidak benar selama ini.

“Jokowi sebenarnya harus menang mudah di debat kedua ini. Karena tema-temanya merupakan legacy bagi pemerintahan Jokowi karena Jokowi melakukan sesuatu yang baru, misalnya pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, penguasaan 50 persen lebih saham PT Freeport, pembubaran petral dan kebijakan Jokowi lainnya,” ungkap dia.

Apalagi, kata Yunarto, dalam dua bulan terakhir, Jokowi tampak agresif untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini. Agresivitas Jokowi tersebut, menurut Yunarto bisa mempengaruhi psikologis pemilih.

“Kritik terhadap pembangunan infrastruktur juga sebenarnya tidak kuat. Misalnya, soal utang, padahal rasio utang kita terhadap GDP masih aman, sekitar 30 persen atau kritik terhadap hasil pembangunan infrastruktur yang belum maksimal sekarang, kan infrastruktur ini program jangka menengah dan panjang serta harus diakui bisa saja satu atau dua yang tidak berhasil secara maksimal, tetapi secara umum berhasil,” pungkas dia.



Sumber: Suara Pembaruan

Pembangunan Infrastruktur Jokowi Sia-sia?


Markus Junianto Sihaloho / FMB Sabtu, 16 Februari 2019 | 12:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Debat capres kedua pada Minggu (10/2) mengusung tema: energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Infrastruktur adalah isu yang selama ini paling banyak dan paling sering menjadi pembicaraan, terutama di dalam debat di media massa maupun media sosial, dibanding isu lainnya. Banyak yang menuding bahwa infrastruktur belum menghasilkan efek maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Juru Bicara TKN bidang ekonomi, M. Misbakhun, menyatakan harus dipahami bahwa pembangunan infrastruktur itu bersifat jangka panjang dan tidak serta merta langsung memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dijelaskannya, pendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah investasi dan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi menghasilkan kualitas pertumbuhan yang bagus. Wujudnya adalah berkembangnya kawasan industri baru, kawasan perumahan, dan atau gabungan keduanya.

"Di mana-mana, dari pembangunan infrastruktur menuju tumbuhnya kawasan tersebut, ada time delay yang membuat pertumbuhan ekonomi itu tak serta-merta," kata Misbakhun, Jumat (15/2).

Yang harus diingat, pembangunan infrastruktur oleh Jokowi adalah upaya untuk mengatasi stagnasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini.

Melihat sejarah, pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru bisa mencapai 6 sampai 7 persen, dimulai dari pembangunan jalan yang dahulu begitu sedikit. Setelah masif dibangun, energi dipenuhi, irigasi dibangun, tumbuhlah industri berbasis agrikultur.

Nah, ketika menuju era industrialisasi, yang dialami adalah kelangkaan infrastruktur jalan dan pelabuhan yang overcapacity. Konektivitas antar kota di pulau Jawa mengalami hambatan, di mana terjadi macet khususnya saat mudik Lebaran atau liburan yang bersifat agak panjang.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus stagnan karena tidak pernah ada perbaikan infrastruktur. Pada saat yang sama pemerintah Indonesia harus keluar dari jebakan middle income trap yaitu jebakan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah supaya masuk ke negara berpenghasilan menengah tinggi. Maka infrastruktur lah yang bisa mengatasi itu," bebernya.

Soal matinya UMKM di sepanjang jalan tol, Misbakhun mengatakan Pemerintah Jokowi sedang menyiapkan strategi untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru. Termasuk cara bagaimana UMKM yang selama ini berjualan di jalur normal bisa masuk berjualan di jalur tol yang baru. Memang masalah ini mengharuskan adanya kerja sama dengan pemerintah daerah.

"Jadi pemda-pemda yang berada di sepanjang jalan yang dilintasi jalur tol Trans Jawa memastikan bisa mendapatkan akses untuk pemasaran," katanya.

Misbakhun mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur itu bukan hanya jalan tol, tetapi juga pembangunan infrastruktur di pedesaan. Ada jalan desa, bendungan desa, embung desa, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Semua adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perekonomian. Infrastruktur besar seperti tol disambung dengan jalan desa, sehingga memberi kontribusi kepada UMKM.

"Yakni bagaimana mereka bisa mengangkut hasil produksi mereka dari desa menuju kota kecamatan, lalu dibawa ke kabupaten, lalu ke kota besar lainnya di Indonesia. Jadi jangan berpikir UMKM itu hanya di pinggir jalan biasa. Jangan berpikiran pembangunan infrastruktur itu hanya pembangunan tol semata. Banyak jenisnya termasuk infrastruktur jalan pedesaan," beber Misbakhun.

Soal pembangunan yang dianggap masih Jawasentris, Misbakhun mengatakan hal itu adalah keniscayaan sebab kontribusi Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) memang masih melebihi 50 persen. Segala sesuatu yang dibutuhkan investasi memang ada di Pulau Jawa. Dari jalan bagus, pelabuhan bagus, hingga tenaga kerja yang tersedia. Jumlah penduduknya juga lebih besar dibanding pulau lain.

Misbakhun mengatakan pemerintahan Jokowi terus membangun pusat-pusat industri baru di luar Jawa. Tol dan pelabuhan baru terus dibangun di berbagai wilayah di Indonesia.

"Ini memang butuh waktu, artinya tidak hanya satu periode kekuasaan bisa selesai semua permasalahan. Karena apa? Karena keunggulan Jawa dalam hal kontribusi PDB itu sudah berjalan puluhan tahun. Bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Inilah yang harus dipahami. Ini bukan permasalahan rezim tetapi permasalahan bangsa, di mana Pak Jokowi berusaha mengatasi tersebut di periode pemerintahannya selama ini," ungkap Misbakhun.

Satu hal yang menurutnya memang masih perlu digenjot adalah soal konektivitas laut, yang angka investasinya masih di bawah konektivitas darat. Pelni, misalnya, harusnya dilengkapi dengan armada baru yang lebih besar dan banyak sehingga biaya transportasi lebih murah.

Hanya, kembali kata Misbakhun, Pemerintahan Jokowi sudah banyak membangun pelabuhan baru. Hanya biayanya tak semahal membangun jalan tol baru. Tentunya karena pelabuhannya kecil, maka biayanya tidak sebesar infrastruktur darat.

"Tetapi pelabuhan kecil itu punya arti yang sangat besar bagi daerah yang bersangkutan. Mereka bisa mendapatkan akses sandar yang memadai sehingga perdagangan intersuler terbentuk. Jadi walau kapalnya kecil, tetapi memberikan manfaat yang besar di wilayah pelosok dan remote area," ujarnya.

Soal klaim pihak Prabowo-Sandi membangun infrastruktur tanpa utang, Misbakhun mengatakan tak ada satupun negara di dunia ini yang membiayai pembangunan infrastrukturnya tidak dengan utang. Ini adalah sebuah keniscayaan pembangunan ekonomi.

Kalau mau tak berutang, kata Misbakhun, maka pilihannya adalah menaikkan tarif pajak yang tinggi dan itu bukan pilihan yang baik untuk negara seperti Indonesia, di mana swasta harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan individu harus banyak melakukan konsumsi. Jalan satu-satunya bagi pemerintah adalah tarif pajak tetap moderat, tetapi pembangunan tetap masif yang sebagian dibiayai utang.

"Harus diingat bahwa utang pemerintah adalah utang yang bisa dikelola dengan baik. Pembangunan itu pada ujungnya berdampak positif ke masyarakat, dan pemerintah bisa mendapat pajak yang baik dari rakyat untuk membayar utang itu kembali," ujar Misbakhun.

"Sampai saat ini pemerintah sangat berhati-hati mengelola risiko fiskalnya. Jadi kredibilitas pemerintah dalam mengelola utang itu dijalankan dengan baik sehingga rakyat Indonesia tak perlu khawatir dengan cara Pemerintahan Jokowi bisa melakukan pembangunan dengan sebagiannya memang dibiayai utang."



Sumber: BeritaSatu.com

TKN: Kerja Nyata Bidang Infrastruktur Jokowi Satukan Indonesia


Yudo Dahono / YUD Jumat, 15 Februari 2019 | 17:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan, sebagai petahana, Jokowi tidak lagi berjanji tetapi sudah memberikan bukti dengan capaian-capaian yang dirasakan bermanfaat oleh rakyat.

"Perubahan itu, bisa dilihat dengan mudah antara sebelum dan sesudahnya. Perubahan yang paling nyata adalah di bidang infrastruktur. Selama menjabat, Jokowi meletakkan paradigma pembangunan Indonesia Sentris. Bisa dikatakan, infrastruktur Jokowi menyatukan Indonesia," kata Ace melalui keterangan tertulis kepada Beritasatu.com, Jumat (15/2/2019).

Pembangunan infrastruktur bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh pelosok Indonesia, di perbatasan, di kawasan pinggiran, di pulau terdepan, maupun di kawasan terisolir.

"Infrastruktur bukan hanya memperlancar konektivitas, menurunkan biaya logistik, tapi juga mempersatukan Indonesia," ulas Ace.

"Baru di era Pak Jokowi, rakyat di perbatasan bangga menjadi warga negara Indonesia karena kawasan perbatasan ditempatkan sebagai beranda terdepan Indonesia," imbuh Ace.

Ace membeberkan, pembangunan semasa pemerintahan Jokowi ada 3.432 km jalan, 947 km tol, 10 bandara baru, 19 pelabuhan, Palapa Ring yang menjangkau 457 kabupaten, 17 bendungan, ribuan embung dan saluran irigasi, listrik yangg rasio elektrifikasi mencapai 98,3 %.

Bukan hanya sekadar itu, tapi Jokowi juga membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan rakyat, seperti penyediaan air bersih (SPAM), pembangunan jalan desa, MCK (Mandi Cuci Kakus) dan juga infrastruktur dasar yang lain. "Pak Jokowi juga membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan rakyat," terangnya.

Politikus Golkar itu mengungkapkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok jelas membuka banyak lapangan pekerjaaan. Terlebih, infrastruktur yang dibangun bukan hanya berskala besar, tapi juga pembangunan berskala kecil menggunakan dana desa yang disalurkan melalui sistem padat karya tunai.

Ace melanjutkan, Jokowi akan meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur. Ace juga menyebut Jokowi tak hanya akan mengandalkan ABPN dalam melanjutkan pembangunan.

"Pak Jokowi akan meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur. Caranya? Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan ekonomi kawasan,dengan sentra-sentra ekonomi, dengan kawasan perdesaan, dan pengembangan ekonomi digital serta memperbesar manfaat infrastruktur bagi UMKM," urainya.

Selain itu, dalam upaya melanjutkan pembangunan infrastruktur agar lebih merata Jokowi tidak hanya akan bertumpu pada APBN, “Pak Jokowi tidak hanya mengandalkan dana APBN tapi juga mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan swasta, BUMN, dan BUMD," ungkap Ace.



Sumber: BeritaSatu.com

Debat Pilpres 2019

Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun


Anselmus Bata / AB Minggu, 17 Februari 2019 | 10:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang pelaksanaan debat kedua dalam Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) malam, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) melalui akun Facebook menyajikan grafis belanja infrastruktur selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dalam grafis yang diunggah, Sabtu (16/2/2019) malam, Seknas Fitra menyebutkan rata-rata belanja infrastruktur selama hampir lima tahun masa pemerintahan Jokowi mencapai 17 persen dari total belanja APBN.

Pada masa awal pemerintahan Jokowi tahun 2015, data yang dikutip Seknas Fitra dari Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menunjukkan total belanja infrastruktur mencapai Rp 256,1 triliun atau 14 persen dari total belanja APBN 2015. Jumlah tersebut meningkat 63 persen dibanding belanja infrastruktur pada akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 yang hanya Rp 157 triliun atau 9 persen dari total belanja APBN 2014.

Pada tahun kedua, belanja infrastruktur dinaikkan 5 persen menjadi Rp 269,1 triliun atau 14 persen dari total belanja APBN 2016. Dua tahun berikutnya, persentase belanja infrastruktur dibanding total belanja APBN 2017 dan 2018 dinaikkan masing-masing 19 persen, sehingga menjadi Rp 379,7 triliun (2017) dan Rp 410,4 triliun. Demikian juga pada 2019, belanja infrastruktur mencapai 17 persen dari total belanja APBN 2019 menjadi Rp 415 triliun.

Grafis yang disajikan Seknas Fitra juga menunjukkan selama hampir lima tahun, setidaknya dua kali Jokowi secara signifikan menaikkan anggaran infrastruktur, yakni sebesar 63 persen pada 2015 dan 41 persen pada 2017. Belanja infrastruktur hanya naik 5 persen dari 2015 ke 2016, lalu 8 persen dari 2017 ke 2018 dan hanya 1 persen dari APBN 2018 ke APBN 2019.

Data Kementerian Keuangan juga menunjukkan peningkatan anggaran infrastruktur selama hampir lima tahun masa pemerintahan Jokowi. Pada 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp 256,1 triliun atau naik 65,5 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya. Pada 2016, anggaran infrastruktur meningkat 5,1 persen menjadi Rp Rp 269,1 triliun, lalu melonjak 44,3 persen pada 2017 menjadi Rp 388,3 triliun.

Selanjutnya, pada 2018, anggaran infrastruktur dinaikkan 5,8 persen menjadi Rp 410,7 triliun dan pada 2019 menjadi Rp 415 triliun atau naik 2,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com