Perang Total Lawan Corona


Primus Dorimulu / AB
Jumat, 3 April 2020 | 09:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ini bukan virus biasa. Wabah bernama resmi coronavirus disease 2019 (Covid-19) ini sangat mematikan. Penyebarannya begitu cepat karena bisa ditularkan lewat berbagai media, makhluk hidup maupun benda mati. Sekitar 70% warga Indonesia bisa tertular corona dan 1,5 juta lebih penduduk bakal meninggal dunia apabila tidak ada langkah disiplin memutus rantai penyebaran, tidak ada alat pelindung diri yang cukup, dan pelayanan medis yang tidak memadai.

Saat memegang gagang pintu yang beberapa menit sebelumnya dipegang oleh seseorang yang positif Covid-19, Anda berpotensi ketularan wabah itu. Jika tanpa sadar, Anda mengusap hidung atau wilayah sekitar mulut, dan mata yang gatal, virus ganas itu pun masuk ke rongga pernapasan Anda.

Karena itu, mencuci tangan dengan sabun sehabis memegang sesuatu benda adalah disiplin yang wajib dijalankan oleh setiap orang. Jika tidak ada sabun, handsanitizer wajib dipakai. Anda perlu selalu membawa cairan itu ke mana pun pergi.

Cara lain yang efektif adalah menggunakan masker saat berada di ruang publik atau berhadapan dengan orang yang tidak Anda kenal. Penularan Covid-19 di Jepang minimal dan segera bisa dihentikan karena kebiasaan warga Negeri Matahari Terbit itu memakai masker. Kalaupun ada bagian sekitar hidung, mata, dan mulut yang gatal, pemakai bisa mengusap dari luar masker. Penggunaan masker menghindari Anda dari droplet atau percikan liur lawan bicara yang positif corona.


Menilik penularannya yang sangat cepat, angka kematian yang begitu tinggi, dan daya rusak yang amat besar terhadap perekonomian, berbagai negara kini menabuh genderang perang terhadap corona. Indonesia pun berada dalam situasi perang melawan corona. Sebagaimana perang, setiap orang harus tunduk pada komando pemimpin, fokus pada satu tujuan, dan bertempur bersama untuk mengalahkan corona.

Pemerintah harus lebih agresif memimpin semua kekuatan di Indonesia untuk pertama, memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara. Kedua, meningkatkan kapasitas medis agar setiap warga terpapar, terutama pasien yang sudah sangat serius, bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit dan pelayanan medis yang baik. Ketiga, mencegah penurunan daya beli masyarakat.

Setiap warga negara, siapa pun dia, perlu menyadari bahwa kita berada dalam satu gerbong. Apabila ada masalah dengan gerbong, semua orang terkena dampaknya. Jika gerbong hancur, kita semua sebagai bangsa akan akan hancur. Oleh karena itu, setiap orang, sesuai keahlian dan kemampuan, wajib berkontribusi untuk mengalahkan corona.

Untuk memutus rantai corona, pemerintah tidak memberlakukan karantina wilayah. Presiden Jokowi memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditopang oleh kebijakan darurat sipil. PSBB akan diterapkan dengan sangat ketat. Jika situasi memburuk, pemerintah menggunakan kebijakan darurat sipil.

PSBB dan Darurat Sipil
Presiden Jokowi, Senin (30/3/2020), menyatakan pemerintah memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) disertai kebijakan darurat sipil. Sehari kemudian, Selasa (31/3/2020), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Presiden Joko Widodo.

Pada hari yang sama, juga diterbitkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Ditegaskan bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Covid-19 di Indonesia wajib ditanggulangi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, juga pada hari yang sama diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk boleh meningkatkan belanja negara meski defisit membesar hingga menembus 3% dari PDB. Kewenangan ini hanya boleh pada masa penanganan Covid-19 dan periode pemulihan, yakni hingga 2022.

Untuk memerangi corona dan dampaknya yang besar terhadap perekonomian, pemerintah boleh menggunakan sisa anggaran lebih (SAL), dana abadi, dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara, dan dana yang dikelola badan layanan umum, serta dana yang berasal dari penyertaan modal negara di BUMN. Pemerintah juga boleh menerbitkan recovery bond yang akan dibeli korporasi swasta dan BUMN, individu, dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai lender of the last resort.

Dengan diterbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Codid-19, karantina wilayah tinggal wacana. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pusat.

Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 guna mencegah penularan. Pemda yang hendak menerapkan PSBB harus mendapatkan persetujuan dari menteri kesehatan (menkes). Hingga artikel ini dibuat, Kamis (2/4/2020), belum ada satu pun wilayah yang disetujui menkes untuk menerapkan PSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sudah mengajukan penerapan PSBB kepada menkes, tetapi persetujuan belum diterimanya.

Pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan pembatasan sosial berskala besar artinya pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi penyakit tertentu. Covid-19 sudah menyebar ke 32 provinsi di Indonesia. Tinggal NTT dan Gorontalo yang belum terdeteksi.

Karantina wilayah belum menjadi pilihan karena berkonsekuensi besar. Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Pasal 55 ayat 1).

Meski bukan karantina wilayah, PSBB yang dijalankan dengan ketat diyakini mampu membuahkan hasil. Apalagi, dalam pelaksanaannya birokrasi ditopang sepenuhnya oleh Polri dan TNI. Gubernur, bupati, dan wali kota adalah kepala gugus tugas di wilayah masing-masing. Sebagaimana organisasi birokrasi yang terentang dari presiden hingga RT/RW, organisasi TNI dan Polri juga sampai ke desa dan kelurahan.

Apabila keadaan berkembang menjadi abnormal, demikian Presiden Jokowi, pemerintah bisa menggunakan kebijakan darurat sipil. Pergerakan manusia akan dibatasi. Pengawasan terhadap warga untuk tidak berkumpul akan lebih ketat karena dibantu Polri dan TNI.

Dasar hukum kebijakan darurat sipil adalah Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang berwenang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang.

Virus corona yang sudah menjadi pandemi dinilai sebagai keadaan yang membahayakan kehidupan negara, sehingga keadaan darurat sipil sudah harus disiapkan.

"Kapan kebijakan darurat sipil diterapkan, kita lihat perkembangan. Pemerintah harus berjaga-jaga menghadapi kondisi terburuk," kata Presiden Jokowi, Rabu (1/4/2020).

Menindaklanjuti Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda, mendagri menerbitkan surat edaran pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah. Para gubernur dan bupati menjadi kepala gugus tugas. Kekuatan Polri dan TNI di provinsi, kabupaten, dan kota sepenuhnya mendukung kepala gugus tugas.

Dalam Perppu tentang Keadaan Bahaya disebutkan penguasa darurat sipil berhak membatasi atau melarang siapa pun memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman, atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu tertentu. Pengawas darurat sipil berhak membatasi pergerakan orang di luar rumah dan memeriksa badan serta pakaian seseorang yang dicurigiai.

Sebagian PSBB dan kebijakan darurat sipil sudah dijalankan, yakni bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Sekolah diliburkan. Rumah ibadah tidak boleh dipakai untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan PP baru tentang pembatasan sosial berskala besar dan kebijakan darurat sipil, pembatasan pergerakan manusia akan lebih ketat lagi.

Berkembang Eksponensial
Ketika artikel ini ditulis, Kamis (2/4/2020), pukul 21.00 WIB atau 14.42 GMT, Covid-19 sudah menjalar ke-203 negara. Warga dunia yang terdeteksi virus mencapai 963.339, yang meninggal 49.199 atau 5,1%, dan yang sembuh 185.067 atau 21%.

Corona benar-benar merobek reputasi AS, negeri adidaya yang memiliki kecanggihan teknologi. Total kasus Covid-19 di negeri adidaya itu sudah mencapai 216.722, menempati peringkat pertama negara dengan jumlah pasien Covid-19 terbesar di dunia, mengalahkan Italia, Spanyol, dan Tiongkok. Jumlah warga terinfeksi corona di Italia 110.574, Spanyol 110.238, melebihi Tiongkok, 81.589.

Kasus baru di Tiongkok terus menurun, sementara kasus baru corona di AS masih terus meningkat setiap hari. Demikian pula dengan kasus baru di Italia, Spanyol, Jerman, dan Iran. Sehari terakhir, kasus positif corona di Spanyol bertambah 6.120.

Jumlah korban meninggal terbanyak adalah Italia, 13.155 atau 11,9% dari total yang terinfeksi, melebihi Spanyol 10.003 atau 9%, AS 5.140 atau 2,4%, dan Prancis 4.032 atau 7%. Jumlah yang meninggal karena Covid-19 di Tiongkok sebesar 3.318 atau 4% dari total kasus. Secara persentase, angka kematian di Jerman 962 atau 1,2% dari yang positif corona.

AS, Eropa, dan sebagian Asia, menjadi episentrum baru Covid-19. Indonesia menjadi perhatian dunia karena data penyebaran corona dinilai kurang transparan. Indonesia juga dinilai negara berisiko tinggi karena rendahnya kapasitas medis. Angka warga positif corona dan yang meninggal karena Covid-19 diperkirakan sudah berlipat-lipat karena tak ada tes yang masif dan data yang lengkap.

Hingga Kamis (2/4/2020), pukul 12.00 WIB, penduduk Indonesia yang positif Covid-19 sudah mencapai 1.790 orang. Angka ini menjulang tinggi hanya dalam waktu sebulan. Pada 2 Maret 2020 warga Indonesia yang positif corona baru dua kasus.

Dalam kondisi kesadaran dan penanganan yang buruk, jumlah penderita Covid-19 yang meninggal sudah mencapai 170 atau 9,5% dari yang positif Covid-19. Sedang yang sembuh hanya 6,3%. Banyak penderita corona yang tidak sempat mendapatkan perawatan medis.

Episentrum Covid-19 di Indonesia adalah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Warga DKI yang positif corona hingga Kamis (2/4/2020) mencapai 897 atau 50,1% dari angka nasional. Ditambah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, total warga yang positif Covid-19 mencapai 65% dari total warga Indonesia yang terkena Covid-19.

Sebuah studi menunjukkan, warga Indonesia yang terpapar corona saat ini sesungguhnya, sudah menembus 200.000. Banyak warga positif corona yang belum terdeteksi karena tak pernah dites. Ibarat gunung es, yang terdeteksi baru kalangan elite yang menyadari pentingnya kesehatan dan memiliki akses kesehatan. Jika ada tes menyeluruh dan serentak, angka warga terpapar corona akan mencengangkan.

Sumber itu memperkirakan, jika Indonesia tidak disiplin memerangi Covid-19 dan memutuskan mata rantai penularan, warga positif corona bisa sekitar 70% penduduk dan yang meninggal bisa menembus 1,5 juta. Jika warga terpapar corona sebesar ini, kapasitas medis Indonesia tidak akan mampu memberikan pertolongan dan pengobatan yang memadai.

Tunda Mudik
Ada tiga isu penting yang harus diselesaikan simultan dalam menghadapi Covid-19. Ketiga isu yang saling berkaitan itu adalah upaya habis-habisan memutuskan rantai penularan Covid-19, meningkatkan kapasitas medis, dan langkah cepat mencegah penurunan daya beli rakyat.

Memutuskan mata rantai penuluran Covid-19 adalah harga mati. Oleh karena itu, imbauan pemerintah agar menunda mudik perlu diperhatikan. Mereka yang sudah telanjur mudik, wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Selama rentang waktu itu, mereka tidak boleh berkontak fisik dengan siapa pun, termasuk keluarga.

Upaya memutus rantai penyebaran corona membutuhkan kolaborasi semua elemen bangsa. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo meminta warga DKI dan Bodetabek untuk menunda mudik hingga wabah corona reda.

Doni Monardo.

Mereka yang positif Covid-19 belum semua terdeteksi. Seperti gunung es, jauh lebih banyak warga terinfeksi corona yang masih belum terdata. Sebagian ada yang flu, batuk, dan demam. Ada yang hanya flu ringan. Namun, ada yang tidak menunjukkan gajala sakit. Mereka tidak batuk, pilek, dan demam. Mereka yang sakit ringan dan tak merasakan gejala sakit inilah yang justru sangat berbahaya. Merasa diri sehat, karena belum terdeteksi, mereka bisa ke mana-mana dengan membawa virus corona. Pergerakan mereka mempercepat penularan.

Oleh karena itu, semua orang yang pernah berkontak fisik dengan orang yang terpapar Covid-19 atau datang dari wilayah yang dilanda virus corona, seperti Jabodetabek wajib mengisolasi diri dan menjalani tes.

Sekitar 15 juta orang dari Jabodetabek akan mudik untuk Lebaran. Sebagian malah sudah kembali ke kampung. Karena mudik kali ini tak semata-mata karena alasan Idulfitri dan menyekar. Banyak warga Jabodetabek yang kehilangan pekerjaan akibat penerapan ketentuan physical distancing. Jika PSBB diterapkan, angka pengangguran akan lebih besar lagi.

Penutupan mal, restoran, kafe, dan tempat hiburan melahirkan pengangguran, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Begitu pula dengan rontoknya bisnis penerbangan, transportasi, perhotelan, dan pariwisata.

Bekerja dan belajar dari rumah ikut memukul sektor informal. Sopir angkutan umum dan tukang ojek kehilangan pekerjaan. Sebagian karyawan sektor formal pun sudah mengalami penundaan gaji.

Para pekerja yang kini menganggur tak mampu membayar rumah penginapan, bahkan makanan sehari-hari. Mereka inilah yang berusaha keras untuk mudik karena di kampung halaman, mereka bisa mendapatkan rumah tumpangan. Kebutuhan hidup sehari-hari pun bisa terpenuhi.

Itu sebabnya, Presiden Jokowi berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pemerintah akhirnya memutuskan tidak melarang penduduk untuk mudik, karena larangan tidak mudik terlalu berisiko.

Dalam paket stimulus ketiga yang digulirkan pemerintah untuk menangani Covid-19, ada dana social safety net Rp 110 triliun. Namun, dana ini bukan untuk membiayai hidup mereka di Jadebotabek dan kota-kota besar lainnya jika memang mudik dilarang.

Ini adalah problema yang rumit. Membiarkan warga kota besar mudik, sama saja dengan membiarkan mereka menjadi penyebar Covid-19, tetapi untuk melarang mudik, pemerintah harus menyediakan dana kompensasi agar mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tes Corona
"Tes, tes, dan tes," ujar Dirjen Organisasi Kesehatan Internasional (World Healh Organization/WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di berbagai kesempatan. Selain physical distancing dan pemakaian alat pelindung diri (APD), pemetaan masyarakat lewat tes Covid-19 sangat penting.

Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tanpa tes, tidak seorang pun tahu persis peta penyebaran Covid-19. Ibarat gunung es, yang terlihat di puncak hanya sebagian kecil. Angka 1.790 orang penduduk Indonesia yang terpapar corona per 2 April 2020 hanya puncak gunung es.

Sejumlah sumber menyatakan, sejak sebelum Maret 2020, sudah ada banyak warga Indonesia yang terkena virus corona dan meninggal karena Covid-19. Tes corona merupakan solusi penting.

Sekitar 150.000 rapid test yang diimpor dari Tiongkok sedang digunakan. Namun, karena jumlah terbatas, yang mengikuti rapid test hanya mereka dengan kriteria tertentu. Disebut rapid test karena hasilnya bisa diketahui setelah 10-15 menit. Rapid test ditujukan kepada mereka yang sedang flu dan pilek. Mereka ini tergolong orang dalam pemantauan (ODP). Tanpa simtom, tes cepat tidak bisa memberikan hasil apa pun.

Selain itu, yang diprioritaskan ikut rapid test adalah mereka yang baru kembali dari wilayah episentrum Covid-19. Mereka ini disebut orang tanpa gejala (OTG). Prioritas lebih tinggi adalah warga yang masuk kelompok pasien dalam pengawasan (PDP).

Rapid test sekadar upaya awal untuk mendeteksi antibodi dan antigen yang diproduksi seseorang untuk melawan Covid-19. Antibodi menunjukkan bahwa seorang terpapar virus corona. Pembentukan antibodi untuk melawan virus memerlukan waktu beberapa pekan.

Seseorang yang negatif, belum tentu tak ada Covid-19 di tubuhnya. Sementara yang positif juga belum tentu terkena virus corona karena antibodi bisa saja terbentuk untuk melawan virus lain.

Pada 31 Maret 2020, 18.077 orang di DKI sudah mengikuti rapid test. Dari jumlah itu, sebnyak 299 positif corona, sedangkan
17.778 negatif. Rapid test sudah mulai dilakukan di Jawa Barat dan sejumlah provinsi dengan paparan Covid-19 cukup besar.

Tes dengan presisi tinggi untuk mendeteksi Covid-19 yang direkomendasi WHO adalah swab test, yakni pengambilan dahak atau lendir di pangkal hidung untuk diteliti di laboratorium yang memiliki real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). Lewat swab test, sebuah alat dimasukkan lewat hidung seorang untuk mengambil lendir.

Swab test dengan penelitian di laboratorium yang memiliki PCR adalah golden test karena presisinya. Namun, tidak semua rumah sakit memiliki alat ini. Selain itu, Indonesia hanya memiliki 13 laboratorium, di antaranya tiga yang dimiliki swasta.

Kapasitas Medis
Kegagalan menghentikan penyebaran Covid-19 berdampak langsung pada kapasitas medis di Indonesia yang selama ini sudah bermasalah. Dengan jumlah pasien saat ini saja, rumah sakit, dokter, dan perawat, tidak memadai.

Sebelum kasus Covid-19 meledak, jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia baru 1,04 per 1.000 penduduk. Tiongkok dengan 1,4 miliar memiliki 4,3 tempat tidur per 1.000 penduduk.

Jumlah dokter dan perawat juga di bawah standar. Setiap 1.000 penduduk Indonesia hanya punya 0,3 dokter dan 1,2 perawat. Tiongkok memiliki 2 dokter dan 2,7 perawat per 1.000 penduduk.

Kondisi diperparah oleh APD yang tidak mencukupi. Dokter dan perawat yang terbatas harus bekerja dengan APD yang minim. Banyak rumah sakit yang terpaksa membolehkan perawatnya menggunakan masker yang sama di hari berikut selama tidak bertukar dengan milik orang lain.

Hingga Kamis (2/4/2020), sudah 14 dokter yang meninggal dunia saat menangani pasien Covid-19. Dari jumlah itu, 10 orang adalah dokter spesialis yang bekerja di instalasi gawat darurat (IGD) dan intensive care unit (ICU). Sedang jumlah perawat yang meninggal juga sudah belasan.

Dalam situasi perang melawan corona, pemerintah perlu lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk memperkuat kapasitas medis. Sejumlah praktisi medis menyarankan tujuh kebijakan yang perlu diambil pemerintah guna memperkuat kapasitas medis.

Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa tunggakan pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan harus secepatnya diselesaikan. Tanpa solusi itu, ledakan pasien Covid-19 akan sulit dilayani.

Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa pasien Covid-19 boleh menggunakan kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan rumah sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan harus dibayar. Kepastian ini penting agar rumah sakit bisa tetap hidup untuk melayani pasien dengan standar yang baik.

Ketiga, Kementerian Kesehatan (Kemkes), gubernur, bupati, dan wali kota sebagai regulator harus ikhlas mencabut berbagai regulasi yang menghambat pembangunan rumah sakit baru. Untuk memerangi corona, swasta yang berniat membangun rumah sakit perlu didukung.

Keempat, Kemkes hendaknya tidak kaku dan terlalu birokratis dalam memberikan surat izin praktik (SIP) dokter. Dokter yang memiliki izin praktik di satu rumah sakit boleh melakukan praktik di rumah sakit lain selama enam bulan untuk menangani pasien Covid-19.

Kelima, pemerintah harus memastikan bahwa APD cukup tersedia bagi para dokter dan paramedis. Kementerian yang membidangi industri, perdagangan, dan keuangan perlu memberikan sanksi tegas kepada pelaku bisnis yang selama ini tetap mengekspor APD.

Keenam, dalam memerangi Covid-19, pemerintah perlu melibatkan semua rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta. Semua rumah sakit diberikan kemudahan untuk melayani masyarakat, mulai dari tes corona hingga perawatan.

Ketujuh, Kemkes perlu memberikan kemudahan bagi mahasiwa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan menjadi relawan. Jumlah mereka di seluruh Indonesia cukup signifikan. Mereka perlu diberikan fasilitas memadai untuk bekerja sebagai relawan dengan standar medis yang tinggi.

Tidak ada satu pun negara di dunia yang siap menghadapi pandemi Covid-19. Tiongkok membangun rumah sakit khusus bagi pasien corona. Di berbagai negara, pemerintah pontang-panting membangun rumah sakit yang khusus bagi pasien corona.

Dengan tingkat penularan yang tinggi, berbagai negara menyedikan rumah sakit khusus bagi penderita corona. Tidak bercampur dengan pasien lain. RS Persahabatan, RSPAD Gatot Soebroto, dan RSPI Sulianti Saroso tidak mencukupi. 

Negara adidaya seperti AS pun tampak kesulitan menangani lonjakan pasien corona. Presiden Donald Trump tengah menyulap sejumlah bangunan publik untuk menangani pasien corona. Pemerintah Indonesia saat ini pun sedang membangun rumah sakit khusus pasien corona di Pulau Galang.

Kesadaran akan bahaya virus corona dan pentingnya berbagai cara untuk memutus rantai penyebaran corona adalah sesuatu yang sangat penting. Hanya dengan kesadaran ini pasien serius dan kritis bisa diminimalkan.

Pasien serius dan kritis Covid-19 ini harus dirawat di rumah sakit khusus. Pasien kritis biasanya di ICU, sedangkan yang masuk kategori serius di high care unit (HCU). Jumlah pasien kritis sekitar 2,4% dari total yang terpapar. Mereka umumnya pasien berusia di atas 60 tahun dan menderita komplikasi. Peringkat kedua adalah pasien serius. Jumlah mereka sekitar 13,9% dari pasien Covid-19.

Banyak pasien kritis di Indonesia yang sulit tertolong karena keterbatasan peralatan, di antaranya ventilator untuk membantu pernapasan. Dokter spesialis pernapasan diprioritaskan untuk pasien ICU.

Idealnya, pasien Covid-19 kategori ringan juga dirawat di rumah sakit. Namun, pada saat rumah sakit penuh, pasien kelompok ini diharapkan melakukan perawatan mandiri.

Kita menghargai upaya pemerintah mengubah Wisma Atlet di Kemayoran menjadi rumah sakit Covid-19. Demikian juga sejumlah rumah sakit swasta, seperti Siloam yang mengkhususkan dua rumah sakitnya, yakni RS Kelapa Dua dan RS Mampang, sebagai rumah sakit yang melayani pasien Covid-19.

Saat ini, Covid-19 baru menyerang warga menengah atas. Jumlah terpapar akan meledak jika virus corona sudah mulai masuk ke warga menengah-bawah.

Menghancurkan Ekonomi
Tidak seperti krisis ekonomi 1998 yang memukul korporasi besar dan sektor keuangan, Covid-19 meluluhlantakkan semua sektor ekonomi dan pelaku bisnis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada krisis ekonomi 1998, sektor informal tidak terganggu, bahkan menjadi katup pengaman.

Demikian pula dengan krisis finansial 2009. Yang terguncang hanya sektor keuangan akibat krisis subprime mortgage di AS. Sektor riil tetap berjalan dan UMKM bertumbuh dengan baik.

Covid-19 memicu krisis multidimensi. Banyak negara yang akan didera pertumbuhan ekonomi minus. Krisis kali ini sangat rumit karena yang masalah bukan hanya ekonomi, tetapi kesehatan atau nyawa manusia. Ambruknya ekonomi adalah dampak dari ancaman virus corona terhadap manusia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan para pejabat yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memberikan dua skenario. Jika Covid-19 bisa cepat diatasi, maka yang terjadi adalah skenario berat. Apabila rantai penularan corona gagal dihentikan, maka yang terjadi adalah skenario sangat berat.

Pada skenario sangat berat, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus 0,4%. Sedangkan jika skenario berat yang terjadi, pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3%, turun dari asumsi APBN 2020 sebesar 5,3%.

Penurunan paling tajam adalah belanja rumah tangan, ekspor, dan investasi yang minus. Harapan terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah.

Untuk mendukung penanganan Covid-19 dan mencegah penurunan daya beli rakyat akibat corona, pemerintah meluncurkan stimulus sebesar Rp 405,1 triliun, di antaranya Rp 75 triliun untuk menghadapi Covid-19, Rp 110 triliun untuk social safety net (jaring pengaman sosial), dan Rp 150 triliun untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Rupiah melemah hingga menembus 16.000 per dolar AS. Sedang indeks harga saham gabungan (IHSG) terhempas hingga 28% selama Januari hingga 2 April 2020. Penjualan bersih asing mencapai Rp 10,7 triliun. Tak seorang pun tahu kapan penurunan harga saham mencapai bottom price.

Kapan Corona Pergi?
Virus corona sudah mulai menyebar di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, sejak Desember 2019. Bahaya virus ini baru menjadi perhatian dunia ketika Li Wenliang, dokter di sebuah RS Wuhan, menyampaikan bahaya virus aneh ini di WeChat rekan seangkatan di Fakultas Kedokteran pada 30 Desember 2019.

Korban meninggal mulai berjatuhan di Wuhan dan sekitarnya sejak 22 Januari 2020. Pada 7 Februari 2020, dokter yang pernah dituduh sebagai penyebar hoax oleh polisi setempat itu mengembuskan napas terakhir dalam usia 34 tahun. Ia ternyata meninggal karena corona yang ditularkan pasiennya.

Indonesia baru terkesiap ketika WHO pada 11 Maret 2020 menyatakan bahwa Covid-19 sudah menjadi pandemi. Pandemi artinya virus yang berkembang sangat cepat dan serempak ke seluruh wilayah dunia. Pandemi diumumkan dengan asumsi 70% penghuni bumi yang mencapai 7,8 miliar ini akan terkena virus.

Kapan Covid-19 berakhir? Virus corona baru 100% lenyap dari Indonesia jika tubuh setiap warga sudah memiliki imunitas. Imunitas itulah yang saat ini masih sangat terbatas pada sejumlah orang. Berapa jumlah mereka tidak diketahui karena belum ada tes massal.

Menurut simulasi ahli matematika dari Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia (UI), puncak pandemi corona di Indonesia adalah 16 April dan mereda akhir Mei hingga awal Juni 2020. Namun, skenario ini bisa terjadi jika PSBB diterapkan dengan sangat ketat. Semua orang menjaga jarak. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Namun, jika tidak ada kebijakan signifikan dan tegas, pencegahan dilakukan seadanya, puncak pandemi corona terjadi 4 Juni dan mereda di akhir Agustus hingga awal September 2020.

Pada skenario ketiga, puncak Covid-19 terjadi pada 2 Mei 2020 dan mereda akhir Juni hingga awal Juli 2020. Ini skenario yang paling mungkin terjadi. Karena meski kebijakan PSBB sudah ditetapkan, implementasi tidak merata. Masih ada banyak orang yang tidak disiplin.

Sesungguhnya, apa pun statusnya, kunci sukses dari upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 adalah disiplin masyarakat.

"Kuncinya cuma disiplin, disiplin, dan disiplin mengikuti komando pemimpin," tegas Letjen TNI Doni Monardo, kepala BNPB yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kepada Beritasatu.com.

Tanpa disiplin, lockdown atau karantina wilayah pun tidak akan efektif. Dengan kedisiplinan yang tinggi warga Jepang menjaga physical distancing dan mengenakan masker ke mana-mana. Aktivitas bisnis tetap berjalan. Tidak ada orang yang kehilangan pekerjaan.



Sumber: BeritaSatu.com

Lawan Corona, Patuhi Komando Kepala Negara


Primus Dorimulu / AB
Senin, 23 Maret 2020 | 07:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mematuhi perintah kepala negara adalah kunci sukses menghentikan penyebaran Covid-19 atau virus corona yang sudah menjadi pandemi mematikan. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara sudah memberikan arahan dan perintah yang jelas untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah guna menjaga social distancing. Arahan ini harus dipatuhi agar virus corona tidak menyebar dan menimbulkan korban jiwa yang lebih besar.

"Rakyat Indonesia, seluruhnya, harus satu komando, satu tujuan, satu sikap, dan taat pada politik negara," tegas Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo kepada SP, Minggu (22/3/2020).

Dia menandaskan berulang kali pentingnya membangun disiplin untuk bisa melawan virus corona yang kian merebak dengan menjaga jarak dan kebersihan diri.

Pendapat senada dikemukakan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia mengimbau agar seluruh jajaran pemerintah, penyelenggara negara, dan masyarakat mematuhi perintah presiden seratus persen.

Pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan rapid test (tes cepat) untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mendapatkan data yang lebih luas tentang penyebaran corona serta telah mempersiapkan 32 rumah sakit pemda di Jakarta.

"Minggu ini diharapkan 200 tempat tidur yang melayani ICU sudah siap guna menangani pasien yang berat dan menderita penyakit komplikasi serta lebih dari 1.000 kasus Covid-19 ringan," kata Anies, Jumat (20/3) saat meninjau Rumah Sakit Siloam Res 9.

Satu Komando
Mengutip spirit tempur TNI, Doni mengatakan Indonesia harus menang melawan corona. Selama masyarakat bisa mengetahui kekuatan musuh dan dirinya, Indonesia pasti bisa mengalahkan corona.

"Seribu kali perang, seribu kali menang asalkan kita tahu kekuatan musuh dan kekuatan kita. Satu komando. Satu tekad. Satu sikap. Satu tujuan," tegas mantan pangdam Pattimura dan Siliwangi itu.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, demikian Doni, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk pertama, menjaga roda perkonomian, khususnya ekonomi rakyat agar tetap berjalan. Sesuai penegasan Presiden Jokowi, Indonesia tidak melakukan lockdown. Tidak ada wilayah dan kota yang diisolasi, melainkan hanya membatasi pergerakan manusia. Karena itu, isu lockdown tak perlu dikembangkan karena bukan kebijakan yang diambil pemerintah.

Kedua, memperketat disiplin dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan guna mencegah penularan Covid-19. Disiplin masyarakat harus dibangun dari unit paling kecil, yakni keluarga, RT, dan RW. Semuanya harus sadar bahaya virus corona dan disiplin dalam mencegah penularannya.

Ketiga, secara massal akan dilakukan rapid test (tes cepat) untuk mendeteksi penularan Covid-19. Namun, secara khusus, rapid test diutamakan bagi penduduk di area rawan corona. Tes cepat juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan data secara nasional. Dengan rapid test, mereka yang teridentifikasi positif corona bisa secepatnya dirawat di rumah sakit yang sudah ditentukan, sedangkan mereka yang negatif diingatkan untuk lebih berhati-hati.

Keempat, meluaskan dan meningkatkan kesiapan dan kapasitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan. Secara khusus, kesiapan dan kapasitas rumah sakit pemerintah, BUMN, swasta termasuk kapasitas ICU dan IGD, dan rumah sakit yang didedikasikan khusus.

Kelima, memastikan bahwa segala kebutuhan medis dan peralatan, termasuk alat pelindung diri (APD), tersedia dalam jumlah memadai bagi rumah sakit dan di semua barisan terdepan.

Keenam, meningkatkan koordinasi yang erat di antara instansi, lembaga, dan semua elemen masyarakat.

Doni menyayangkan masih ada sebagian warga Indonesia yang tidak mengindahkan perintah kepala negara agar setiap WNI menerapkan social distancing yang benar dengan menjaga jarak setiap kali berinteraksi dengan sesama, serta bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Perintah Presiden Jokowi, kata Doni, sudah sangat jelas, yakni setiap warga menghindari pertemuan dalam jumlah besar. Tidak mengadakan dan menghadiri pertemuan apa pun yang melibatkan banyak orang.

"Ini adalah politik negara. Setiap warga negara harus patuh pada politik negara dan berada dalam satu komando, yakni komando presiden," ujar kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.

Sesuai arahan presiden, kata mantan komandan Kopassus itu, seluruh rakyat Indonesia diwajibkan untuk menerapkan social distancing, yakni menjaga jarak dalam setiap interaksi. Semua kegiatan yang bisa dilaksanakan dari rumah, harus dikerjakan dari rumah.

Penyebaran Covid-19 bisa dihentikan jika setiap warga negara disiplin. Selain menjaga jarak, penyebaran virus corona bisa dihentikan dengan disiplin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan disinfektan, setiap selesai melakukan kegiatan. Warga yang sedang flu dan batuk, wajib menggunakan masker dan tidak beraktivitas di luar rumah, melainkan memeriksakan diri ke rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah.

Disiplin
Setiap warga diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran akan bahaya virus corona. Pertemuan dibatasi karena mereka yang positif corona tak mesti sudah terkapar dan dalam perawatan di rumah sakit. Banyak orang yang sudah positif corona, tetapi belum terdeteksi dan mereka tetap beraktivitas.

“Mereka inilah carrier, yakni orang berpotensi menularkan virus corona kepada orang lain," papar Doni.

Oleh karena itu, social distancing sangat penting. Di setiap pertemuan dan kerumunan, bisa saja ada mereka yang sudah terpapar corona.

Di rumah, setiap anggota rumah perlu memahami bahwa potensi penularan juga tinggi. Mencuci tangan dan penggunaan disinfektan harus selalu dilakukan, apalagi apabila ada anggota keluarga yang baru kembali dari bepergian.

Anggota rumah tangga yang sudah berusia di atas 50 tahun perlu dipisahkan dari yang berusia lebih muda. Demikian pula dengan anggota rumah tangga yang mengidap penyakit paru-paru, kanker, diabetes, dan jantung. "Kelompok ini tidak memiliki imunitas sebaik yang muda dan yang tidak memiliki penyakit berat," ungkap Doni.

Berita ini juga dimuat di Suara Pembaruan edisi Senin, 23 Maret 2020.



Sumber: BeritaSatu.com

Wabah Corona, Jokowi: Saya Akan Gerakkan Seluruh Kekuatan Pemerintah dan Negara


Lenny Tristia Tambun / CAH
Jumat, 20 Maret 2020 | 16:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus melakukan percepatan penanganan virus corona atau Covid-19 agar sebarannya tidak semakin meluas dan memperkecil jumlah korban meninggal dunia. Presiden Jokowi menegaskan segenap upaya akan dikerahkannya untuk mengatasi wabah corona ini.

"Saya akan menggerakan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara serta bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan maupun sosial ekonomi yang mengikutinya," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers melalui live streaming di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Namun semua upaya yang dilakukan pemerintah dengan sekuat tenaga untuk mengurangi dampak dari pandemi global corona ini, akan menjadi sia-sia jika masyarakat tidak turut terlibat aktif di dalamnya.

Dengan melakukan social distancing atau pembatasan sosial, gerakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan selalu mencuci tangan dan abai dalam menjaga kesehatannya.

Baca JugaHadapi Pandemi Corona, Jokowi Minta Realokasi Anggaran

Karena itu, Jokowi mengimbau masyarakat Indonesia, jangan ragu untuk menegur seseorang yang tidak melakukan social distancing, mencuci tangannya bersih dan abai terhadap kesehatannya. Karena semua itu dilakukan untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia.

"Jangan ragu untuk menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan dan abai dalam menjaga kesehatannya," imbau Jokowi.

Bagi warga yang sudah terbukti positif terinfeksi Covid-19 atau kemungkinan terinfeksi, Jokowi mengimbau segera mengisolasi dirinya sendiri dan menjaga kesehatan selama isolasi.

Baca Juga700.000 Orang Indonesia Berisiko Tertular Corona

Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona semakin meluas di Indonesia. Apalagi saat ini, pandemi global corona sudah melanda lebih dari 180 negara di dunia.

"Dari hari ke hati kita telah melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani penyebaran Covid-19 ini, yang telah melanda lebih dari 180 negara di dunia," terang Jokowi.

Kemudian mantan Gubermur DKI Jakarta ini meminta kepada daerah dan lingkungan yang belum terinfeksi Covid-19 segera menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Agar dapat mengurangi risiko penularan virus corona.

"Dan kepada daerah dan lingkungan yang telah ada terinfeksi, agar membantu saudara-saudara kita terinfeksi agar bisa mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai," papar Jokowi.

 



Sumber: BeritaSatu.com

1 Juta Orang Berisiko Tertular Corona, Kapasitas Medis Tak Cukup


Carlos KY Paath / Usmin / Herman / Primus Dorimulu / AB
Kamis, 26 Maret 2020 | 10:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kapasitas medis untuk menangani pasien yang tertular virus corona tidak mencukupi. Jika warga positif corona menembus 100.000 orang, Indonesia akan kewalahan. Oleh karena itu, pemerintah harus all out menghentikan penyebaran Covid-19 lewat pembatasan pergerakan manusia tanpa kompromi dan segera menggulirkan regulasi yang memudahkan berbagai pihak, termasuk swasta dan perguruan tinggi, untuk ikut ambil bagian memperkuat kapasitas medis.

Kapasitas medis mencakup rumah sakit, tempat tidur, peralatan medis, dokter, perawat, dan alat pelindung diri (APD) yang digunakan tenaga medis. Dengan jumlah pasien yang masih minim saja, kapasitas medis tidak mencukupi, apalagi jumlah warga terpapar berpotensi mencapai ratusan ribu, bahkan bisa menembus 1 juta, sesuai dokumen yang diterima SP dari sebuah lembaga internasional yang kredibel, Rabu (25/3/2020).

Saat ini, rakyat Indonesia yang terdeteksi baru kelompok menengah-atas. Jika upaya pembatasan tidak berhasil, masyarakat menengah-bawah yang terkena virus akan sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan arahan dan kebijakan yang lebih tegas dan jelas guna menghentikan penularan Covid-19, menambah kapasitas medis, dan mencegah penurunan daya beli rakyat. Pilihan pemerintah untuk menerapkan physical distancing harus dilakukan dengan superketat, mulai dari tingkat RT dan RW se-Indonesia.

Kapasitas Medis
Untuk memperkuat kapasitas medis, pemerintah perlu memperhatikan lima syarat berikut. Pertama, memastikan bahwa tunggakan pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan harus secepatnya diselesaikan.

Kedua, ke depan, pemerintah harus memastikan bahwa pasien Covid-19 boleh menggunakan kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan rumah sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan harus dibayar.

Ketiga, Kementerian Kesehatan (Kemkes), gubernur, bupati, dan wali kota sebagai regulator harus ikhlas mencabut berbagai regulasi yang menghambat pembangunan rumah sakit baru.

Keempat, Kemkes hendaknya tidak kaku dan terlalu birokratis dalam memberikan surat izin praktik (SIP) dokter. Dokter yang memiliki izin praktik di satu rumah sakit boleh melakukan praktik di rumah sakit lain selama enam bulan untuk menangani pasien Covid-19.

Kelima, pemerintah harus memastikan bahwa alat pelindung diri (APD) cukup tersedia bagi para dokter dan paramedis.

Mulai dari RT/RW
Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang memiliki organisasi pemerintahan paling lengkap, dari pusat hingga RT/RW. Para gubernur harus mampu memastikan bahwa bupati dan wali kota se-Indonesia harus bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menerapkan physical distancing secara ketat.

Di setiap RT dan RW, pemerintah bisa menerapkan isolasi ketat guna mencegah penularan Covid-19. Setiap ketua RT dan RW menjaga wilayahnya dengan mencegah orang luar masuk dan mengawasi agar warganya bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

“Kita tidak menerapkan lockdown, tetapi pembatasan bergerak orang bisa diterapkan dengan ketat di setiap RT dan RW,” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi, Senin (23/3) malam di kantor BNPB, Jakarta.

Doni Monardo.

Dia mengakui, organisasi pemerintahan Indonesia termasuk yang paling lengkap di dunia. Selain organisasi pemerintahan, Indonesia memiliki Polri dan TNI yang memiliki organisasi lengkap hingga ke daerah. Semua kekuatan ini perlu dioptimalkan untuk menghentikan penyebaran CoVid-19.

Doni menyatakan, pihaknya akan berusaha mendorong agar organisasi pemerintahan yang lengkap ini bisa diefektifkan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Tidak ada waktu lagi buat kita untuk diskusi. Kini saatnya kita menjalankan perintah kepala negara untuk menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, membatasi interaksi dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah," papar mantan pangdam Siliwangi dan Pattimura itu.

Satu Gerbong
Penyebaran Covid-19, kata Doni, sudah sangat serius dan hendaknya mendorong seluruh rakyat untuk menggalang dan memperkuat kebersamaan. "Suka atau tidak, kita sekarang berada dalam satu gerbong. Satu kena, semua kena. Oleh karena itu, semua harus memiliki semangat kebersamaan, menyadari bahwa kita satu gerbong dan membutuhkan kerja bersama," ujar kepala BNPB ini.

Doni mengakui tantangan pertama yang dihadapinya adalah virus corona yang menyebar sangat cepat. Meski yang terdeteksi positif corona saat ini 790 dan yang meninggal 58, fakta yang sebenarnya adalah fenomena gunung es.

Kedua, internal birokrasi dari pusat hingga daerah yang belum dalam satu barisan dengan kepala negara. Meski arahan Presiden Joko Widodo sudah jelas, masih ada kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota, yang belum menunjukkan dukungan penuh. Pengadaan APD masih minim. Berbagai kegiatan yang tidak mengindahkan perintah physical distancing masih terjadi.

Ketiga, pemberitaan hoax. Ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan berita bohong yang membuat rakyat panik dan tidak mengetahui fakta sesungguhnya.

“Saya hanya pesan satu. Ini perang. Perang melawan virus mematikan yang sudah pandemik. Dan kita berada dalam satu gerbong. Kita harus ikuti apa kata pemimpin. Kita harus patuh dan disiplin," tegas Doni.

Ia meminta pers untuk menggunakan narasi tunggal, yakni pentingnya pelaksanaan “politik negara”. Tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu melawan virus corona atau bencana apa pun tanpa mematuhi politik negara.

Negara tengah berada dalam bahaya. Para kepala daerah, kata Doni, tak boleh keluar dari kebijakan pusat. “Ini ancaman nirmiliter yang tengah dihadapi negara kita. Kita harus bersatu,” tegasnya.

Lebih Tegas
Pemerintah pun diimbau berbagai kalangan untuk lebih berani dan tegas. Jika fase pertama gagal, maka Indonesia akan kewalahan di fase kedua, yakni menangani pasien corona. Fase pertama adalah upaya habis-habisan menerapkan physical distancing atau menjaga jarak.

Tindakan superketat yang sesungguhnya adalah lockdown. Itu sebabnya, negara dengan disiplin tinggi, seperti Inggris gagal menerapkan physical distancing dan terpaksa melakukan lockdown. India, negara dengan 1,3 miliar penduduk juga menerapkan lockdown.

Tindakan superketat harus dilakukan karena Covid-19 sudah menjadi pandemi. Penyebaran virus sangat cepat dan diasumsikan 70% penduduk bakal tertular Covid-19.

Jika fase pertama gagal, maka pelayanan medis harus siap. Di sini masalahnya. Kapasitas medis di Indonesia belum mendukung untuk melayani puluhan ribu pasien. Apalagi pasien terpapar menembus satu juta orang.

Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto di Jakarta, Rabu (25/3), mengingatkan kembali masyarakat tentang pentingnya menjaga jarak karena kasus positif corona justru ditemukan pada orang-orang yang terlihat sakit ringan, bahkan dalam beberapa kasus, tanpa gejala.

"Inilah penting mengapa kita harus menjaga jarak di rumah maupun berada di luar rumah, setidaknya kita harus memiliki jarak lebih dari satu setengah meter," ujar Yurianto.

Achmad Yurianto.

Dia juga mengingatkan bahwa rapid test atau tes cepat yang dilakukan di beberapa daerah oleh bukan untuk diagnosis seseorang tertular corona atau tidak.

"Rapid test tidak diarahkan untuk menegakkan diagnosis. Jika hasilnya negatif, tidak ada jaminan tidak terinfeksi virus (corona, Red). Bisa saja dia sudah terinfeksi, tetapi antibodinya belum terbentuk. Jika positif, bisa dipastikan bahwa tubuh orang itu pernah diinfeksi oleh virus atau sedang diinfeksi oleh virus karena sistem antibodinya ada. Jika positif, maka ini adalah guidance atau tuntunan bagi kita untuk melakukan pemeriksaan antigen dengan menggunakan metode real time PCR (polymerase chain reaction)," ujarnya.

Puncak
Sementara itu, seorang pakar yang meminta namanya tak disebut memprediksi puncak Covid-19 di Indonesia diperkirakan terjadi pada pertengahan hingga akhir Mei 2020 dan dampaknya bisa sampai akhir September atau Desember 2020.

Oleh karena itu, tugas utama pemerintah adalah mencegah penumpukan pasien pada satu periode waktu tertentu. Kurva pasien tak boleh lonjong, melainkan diupayakan agar landai. Kurva lonjong menunjukkan bahwa dalam satu periode waktu tertentu--satu pekan hingga satu bulan--ada lonjakan pasien yang sangat besar hingga jauh melebihi kapasitas medis.

Dia juga mengingatkan bahwa virus corona pasti memukul perekonomian. Selain orang takut bepergian, penerapan physical distancing akan mengurangi, bahkan menghilangkan mata pencarian pekerja informal, yang saat ini berjumlah sekitar 80 juta orang.

Pekerja formal yang mencapai 45 juta juga mulai mengalami masalah. Dengan bekerja dari rumah, banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu, dibutuhkan stimulus fiskal superkuat oleh pemerintah dan stimulus moneter yang lebih agresif dari Bank Indonesia.

Dukungan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena kepada SP, Rabu (25/3), menyatakan pemerintah sepatutnya terus mendukung rumah sakit dan tenaga medis agar dapat bekerja maksimal menangani pasien corona jenis baru, misalnya dengan APD.

“Pemerintah siapkan saja APD dan berbagai alat kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit dan tenaga medis. Rumah sakit dan tenaga medis sangat siap, bahkan telah bekerja di lapangan. Yang dibutuhkan tenaga medis adalah APD dan semua perangkat kesehatan, seperti ventilator dan sebagainya. Kalau disiapkan alat lengkap, misinya menang perang, tetapi kalau alatnya kurang, bisa menjadi misi bunuh diri,” katanya.

Emanuel mengibaratkan APD dan alat kesehatan sebagai senjata dalam sebuah peperangan. APD dapat membuat para tenaga medis terhindar dari penularan Covid-19. Dengan begitu, penanganan pasien pun menjadi lebih maksimal.

“Ini sama dengan tentara pergi bertempur yang butuh senjata. Senjatanya dokter dan perawat, ya APD. Sekarang yang sudah didistribusikan pada taraf cukup untuk rumah sakit rujukan,” ujarnya.

Menurutnya, jumlah 105.000 APD yang telah didatangkan pemerintah tidak cukup memadai apabila jumlah orang yang tertular corona mencapai ratusan ribu orang, bahkan jutaan. Pemerintah perlu menambah APD dalam jumlah yang signifikan. “Ya, ini (105.000 APD, Red) minimal sudah bisa jalan. Namun, sebaiknya harus ada cadangan agar benar-benar cukup. Kita kan enggak tahu berapa lama situasi ini berakhir,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Emanuel menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang membayar biaya pelayanan pasien Covid-19 kepada rumah sakit melalui BPJS Kesehatan. “Pemerintah tentu paham rumah sakit butuh dana untuk menangani Covid-19,” katanya.

Senada dengannya, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan pemerintah harus menjamin ketersediaan APD, serta memberi insentif dan jaminan kesehatan kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan.

“Ini penting ditegaskan, karena belakangan ini kita mendengar keluhan dari tenaga medis dan paramedis, serta tenaga kesehatan, yang merasa APD kurang dan itu fakta. Kami meminta pemerintah untuk segera memenuhinya serta langsung didistribusikan,” kata Saleh.

Janji Presiden Joko Widodo terkait insentif bagi tenaga kesehatan, lanjutnya, juga perlu segera direalisasikan. Demikian juga dengan jaminan kesehatan untuk seluruh tenaga medis. “Kalau nanti sewaktu-waktu mereka sakit, tentu harus ada jaminan kesehatan,” ujarnya.

Tunggakan
Sementara itu, tunggakan biaya berobat peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit umum (RSU) Arga Makmur, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sampai Maret 2020, mencapai Rp 5 miliar.

"Sekarang tunggakan BPJSK di RSU Arga Makmur Bengkulu Utara, tidak begitu besar, sekitar Rp 5 miliar. Tunggakan sebesar ini belum mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit terbesar di wilayah Bengkulu Utara ini,” kata Direktur RSU Arga Makmur, Bengkulu Utara, Jasmen, di Bengkulu, Rabu (25/3).

Menurutnya, belakangan ini pembayaran tunggakan BPJSK ke rumah sakit relatif lebih lancar dibanding sebelumnya. "Sekarang ini paling lama tunggakan 1-2 bulan sudah diselesaikan oleh pihak BPJS Kesehatan ke rumah sakit bersangkutan, sehingga kegiatan operasional rumah sakit tidak terlalu terhambat,” ujarnya.

Meski pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJSK sering tidak tepat waktu, pelayanan kepada peserta JKN-KIS dan masyarakat umum sampai sekarang tetap berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

"Semua pasien BPJSK dan masyarakat umum yang datang berobat ke RSU Arga Makmur, kita layani dengan baik tanpa terkecuali. Sebab, tugas rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Apalagi RSU Arga Makmur, kata Jasmen, adalah rumah sakit milik pemerintah, sehingga wajib melayani setiap anggota masyarakat yang datang berobat. “Sejauh ini, meski pembayaran biaya pengobatan peserta JKN-KIS ke rumah sakit masih terlambat, pelayanan kita ke masyarakat belum terganggu," ujarnya.

Ketika disinggung tentang jumlah pasien yang berobat dengan keluhan gangguan pernapasan atau pneumonia, Jasmen mengaku tidak memiliki data detail pasien dengan gangguan pernapasan yang berobat di RSU Arga Makmur selama Januari-Maret 2020.

“Yang jelas, dalam tiga bulan ini jumlah pasien gangguan pernapasan yang berobat di RSU Arga Makmur tidak ada lonjakan dan jumlahnya masih berkisar belasan orang saja. Yang banyak sekarang ini pasien demam berdarah dengue (DBD) yang mencapai 135 orang," ujarnya.

Meski pasien dengan gangguan pernapasan yang berobat ke RSU Arga Makmur masih sedikit, tetapi sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Bengkulu, pihaknya memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat yang menderita gangguan pernapasan yang merupakan salah satu ciri terjangkit virus corona.

Sampai saat ini, tambah Jasmen, belum ada warga Bengkulu Utara yang terjangkit virus corona. "Kita bersyukur sampai saat ini belum ada warga Bengkulu Utara yang positif Covid-19," ujarnya.

Namun, pihaknya tetap mengimbau warga Bengkulu Utara untuk mengantisipasi virus tersebut dengan rajin mencuci tangan memakai sabun, mengonsumsi makanan bergizi, sayur dan buah-buahan, serta rajin berolahraga.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau warga Bengkulu Utara tinggal di rumah jika tidak ada urusan penting di luar rumah, serta tidak bepergian ke luar daerah, khususnya daerah yang sudah terjangkit virus Covid-19.

"Jika imbauan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, maka warga Bengkulu Utara, termasuk Provinsi Bengkulu, akan terhindar dari ancaman terjangkit virus corona. Sebab, orang terjangkit virus ini lewat orang lain. Kalau kita tinggal di rumah, mudah-mudahan tidak terjangkit virus asal Wuhan, Tiongkok, ini,” ujarnya.

Terkait biaya berobat pasien Covid-19 di RSU Arga Makmur, Bengkulu Utara, Jasmen mengatakan kasus Covid-19 merupakan masalah nasional, sehingga pasien terjangkit virus corona yang menjalani pengobatan di rumah sakit menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun, sampai sekarang belum ada pasien positif Covid-19 yang menjalani perawatan di RSU Arga Makmur. Demikian pula kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona juga belum ditemukan di Bengkulu Utara. “Kita berharap Bengkulu Utara bebas dari Covid-19," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan biaya berobat pasien terjangkit virus corona di rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah (pemda). “Jadi, pasien corona dirawat di rumah sakit digratiskan biaya pengobatannya," ujarnya.

Sampai Rabu (25/3), warga Bengkulu yang tercatat ODP virus corona sebanyak 27 orang, tiga orang PDP, serta satu PDP meninggal dunia dan dua ODP dinyatakan negatif corona.

Untuk mengantisipasi berjangkitnya virus corona di Bengkulu, pihaknya melakukan berbagai langkah, di antaranya mengimbau masyarakat tetap berada di rumah, PNS bekerja di rumah, pelajar dan mahasiswa belajar di rumah. dan meminta masyarakat menghindari tempat-tempat kerumunan serta tidak melakukan kontak fisik langsung.

Selain itu, Pemprov Bengkulu telah melakukan pengawasan ketat di pintu masuk dan keluar wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berjangkitnya virus corona di Provinsi Bengkulu.

Ditanggung Pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan seluruh biaya pengobatan untuk pasien yang positif terinfeksi virus corona atau Covid-19 akan ditanggung pemerintah. Anggaran untuk perawatan pasien akan dipusatkan di Kementerian Kesehatan. Selain itu, Kementerian Keuangan bersama BNPB dan Kementerian Kesehatan juga terus berkoordinasi perihal kebutuhan alat-alat medis untuk rumah sakit maupun tenaga medis.

“Ini anggarannya kita dukung sepenuhnya, termasuk anggaran untuk pembiayaan dari mereka yang terkena Covid-19 di rumah sakit. Tentunya kalau pasien tersebut telah memiliki asuransi, kita akan lihat. Bagi yang tidak, akan ditanggung pemerintah dan anggarannya akan disentralisasikan melalui Kementerian Kesehatan dan verifikasinya dilakukan oleh BPJS Kesehatan," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa (24/3).

Sri Mulyani.

Menurutnya, langkah tersebut diambil karena BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku tidak bisa meng-cover penyakit yang sudah menjadi pandemi global, sehingga beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan bencana wabah Covid-19 ini diambil dari APBN maupun APBD.

“Hal ini supaya rumah sakit punya kepastian bahwa mereka akan mendapatkan pembayaran dengan merawat para pasien yang terkena Covid-19," jelasnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait saat ini sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden pengganti Perpres Jaminan Kesehatan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam rancangan perpres tersebut akan diakomodasi pula penyelesaian biaya pasien terdampak Covid-19 di rumah sakit melalui BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyatakan Kemkeu pada Februari 2020 lalu telah mencairkan anggaran Rp 12,2 triliun untuk membayar iuran peserta PBI. Dana tersebut dialokasikan untuk iuran bulan Februari hingga April 2020.

Dana Insentif
Menkeu menambahkan, pemerintah juga telah mengalokasikan dana insentif selama tiga bulan bagi tenaga medis yang menangani kasus Covid-19, dan juga santunan bagi tenaga medis yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas. Besaran insentif yang diberikan, untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta per bulan, dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta per bulan, bidan dan perawat Rp 7,5 juta per bulan, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta per bulan. Sedangkan untuk tenaga medis yang meninggal mendapat santunan Rp 300 juta per orang.

“Ini sudah disetujui presiden dan saya sebagai menkeu sudah memberitahukan kepada menkes agar bisa segera dilaksanakan, dan anggarannya akan dilakukan berdasarkan burden sharing, termasuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tentu kami akan terus melihat kemampuan dari pemerintah daerah untuk bisa menjalankan ini dan nanti kita akan melakukan langkah-langkah agar kepastian insentif ini bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, juga telah berkoordinasi dengan pemda terkait realokasi anggaran daerah untuk mendukung kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19. Menkeu juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2020 sebagai payung hukum untuk penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID).

Dari koordinasi dan simulasi yang telah dilakukan bersama pemda, Kemkeu mencatat bahwa DAU yang dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 4 triliun. Ditambah lagi, refocusing DBH sumber daya alam (SDA) untuk penanganan Covid-19 secara nasional dapat mencapai Rp 463 miliar. Untuk DID, pemda masih dapat mengoptimalkan alokasi penanganan Covid-19 sebesar Rp 4,2 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengatur adanya refocusing serta relaksasi DAK untuk mendukung penanganan Covid-19, yaitu DAK fisik bidang kesehatan dengan potensi realokasi pagu secara nasional mencapai Rp 4,98 triliun. Pemda juga dapat menggunakan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk kegiatan yang relevan dengan penanganan Covid-19. Salah satunya untuk insentif dan santunan bagi tenaga medis dan petugas surveilans di daerah-daerah terdampak. Potensi relaksasi penyaluran dan penggunaan BOK di 17 Provinsi terdampak Covid-19 mencapai Rp 1,98 triliun, dan secara nasional dapat mencapai Rp 3,54 triliun. Sri Mulyani mengatakan saat ini aturan perluasan penggunaan BOK untuk hal tersebut sedang disiapkan lebih lanjut.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah mengidentifikasi sekitar Rp 62,3 triliun dari belanja kementerian/lembaga yang bisa direalokasi untuk penanganan Covid-19. Anggaran tersebut, antara lain bisa digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, APD, alat tes, membangun kelengkapan rumah sakit, hingga penyiapan Wisma Atlet Kemayoran dan rumah sakit di Pulau Galang untuk penanganan pasien Covid-19

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah akan membayar biaya pelayanan pasien Covid-19 kepada rumah sakit melalui BPJS Kesehatan yang sudah terbiasa melakukan verifikasi klaim dari rumah sakit. Pemerintah akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam mempercepat penyaluran dana yang akan dibayar kepada rumah sakit yang menangani pasien corona.

“Untuk pembiayaan penanganan Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, nanti akan di-handle BPJS Kesehatan, karena memang selama ini BPJS Kesehatan sudah biasa melaksanakan verifikasi klaim rumah sakit. Kita putuskan secara teknokratik agar dirut BPJS Kesehatan mendesain proses ini, bekerja sama dengan Kemko PMK, Kemkes, Kemkeu, dan BNPB, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Muhadjir saat memberikan arahan dalam rapat tingkat menteri yang diikuti Menkes Terawan Agus Putranto, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kepala BNPB Doni Monardo, melalui telekonferensi, baru-baru ini.

Menurut Muhadjir, dana yang akan digunakan untuk pembayaran rumah sakit yang merawat pasien bukan bersumber dari BPJS Kesehatan atau dana jaminan sosial, melainkan dana tambahan baru. Proses pembayaran akan dilakukan secepatnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih prima. Proses penyaluran dana tersebut ke BPJS Kesehatan akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran premi peserta penerima bantuan iuran (PBI) oleh Kemkeu untuk memperbaiki arus kas BPJS Kesehatan, sekaligus dapat digunakan untuk mengurangi tunggakan ke rumah sakit.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan pihaknya siap melaksanakan penugasan pemerintah untuk membayar rumah sakit yang melayani pasien tertular corona. BPJS Kesehatan akan melakukan proses verifikasi secara akuntabel kepada rumah sakit yang sudah menangani pasien Covid-19.

“BPJS Kesehatan siap mendukung kebijakan pemerintah soal pembayaran ke rumah sakit. BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi secara akuntabel,” kata Fachmi. 

Berita ini juga dimuat Suara Pembaruan edisi Kamis, 26 Maret 2020.



Sumber: BeritaSatu.com

Eijkman: Social Distancing dan Tes Cepat Bisa Kendalikan Penyebaran Corona


Dina Manafe / IDS
Jumat, 20 Maret 2020 | 11:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Soebandrio mengatakan, penyebaran virus corona (Covid-19) bisa ditekan asalkan berbagai upaya dilakukan secara simultan. Mulai dari social distancing yang dilaksanakan secara ketat, memperbanyak alat rapid test, koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, memperbanyak petugas medis dan rumah sakit, hingga melibatkan pihak swasta. Apabila semuanya dilaksanakan dengan baik, maka penyebaran virus ini bisa dikendalikan.

Yang paling penting saat ini, menurut Amin, adalah melaksanakan social distancing secara ketat dan memperbanyak deteksi dini melalui rapid test. Amin mengatakan, social distancing harus dilaksanakan secara ketat agar memberikan dampak pada pengendalian penyebaran. Agar tidak lebih banyak yang tertular, maka menjaga jarak, bekerja dari rumah, menggunakan masker, dan selalu berperilaku hidup sehat adalah upaya yang sangat disarankan.

Kemudian, pemerintah harus berupaya untuk sesegera mungkin menemukan orang yang membawa virus. Semakin cepat ditemukan, semakin cepat diisolasi untuk yang sakit berat sehingga tidak jadi sumber penularan. Sedangkan mereka yang bergejala ringan disarankan untuk isolasi mandiri (self isolation).

“Dengan berbagai cara ini, penyebaran Covid-19 bisa ditekan. Belajarlah dari negara lain, seperti Tiongkok yang meskipun jadi episentrum tetapi kasusnya berhsil turun dalam hitungan hanya sekitar 3 bulan,” kata Amin kepada Beritasatu, Kamis (19/3/2020) malam.

Amin mengatakan, penyebaran corona saat ini belum mencapai puncaknya. Setiap pandemi pasti ada puncaknya. Puncaknya akan terjadi ketika jumlahnya melonjak tinggi dalam jumlah tertentu. Namun kemudian setelah itu landai dan menurun. Indonesia harus berupaya keras agar puncak kasus corona tidak terlalu tinggi seperti Iran dan Italia.

“Sedapat mungkin kurva jumlah kasusnya tidak berbentuk tajam naik ke atas, tapi melandai kemudian menurun. Untuk sementara kasusnya pasti akan naik terus, tetapi kita harapkan tidak terlalu tinggi,” kata Amin.



Sumber: BeritaSatu.com

Pesan Penting WHO: “Tes, Tes, Tes!”


Heru Andriyanto / HA
Selasa, 17 Maret 2020 | 04:17 WIB

Beritasatu.com – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali menyerukan kepada seluruh negara untuk memperbanyak pengujian terhadap terduga pengidap Covid-19 karena hal itu merupakan cara terbaik melawan pandemik.

Pesan ini sangat penting terutama bagi Indonesia di mana banyak warga yang berinisiatif melakukan pengetesan justru ditolak dan diminta pulang untuk isolasi diri selama dua pekan.

“Kami punya pesan simpel untuk semua negara -- tes, tes, tes,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam jumpa pers di Jenewa, Senin (16/3/2020) waktu setempat.

“Anda tidak bisa memadamkan api dengan mata tertutup. Kita tidak bisa menghentikan pandemik ini jika tidak tahu siapa yang terinfeksi,” ujarnya seperti dikutip di laman berita Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN News.

WHO sebelumnya telah resmi menyatakan virus corona sebagai pandemik atau wabah global.

Baca juga: Apa Bedanya Pandemik dengan Epidemik?

Tedros mengatakan panduan mendasar untuk menghindari penularan, seperti rajin mencuci tangan, menutup batuk dengan siku, dan menjaga jarak dengan orang lain (social distancing) tidak cukup untuk membasmi virus corona.

“Cara paling efektif untuk mencegah infeksi dan menyelamatkan nyawa adalah dengan memutus mata rantai penularan. Dan untuk bisa melakukan itu, Anda harus melakukan tes dan isolasi,” kata Tedros.

“Jadi sekali lagi, pesan kami adalah: tes, tes, tes!”

Bagi masyarakat umum di Indonesia, melakukan tes deteksi virus corona ini ternyata bukan perkara mudah. Hari Minggu (15/3/2020) lalu, puluhan wartawan yang bertugas meliput di Istana Kepresidenan berinisiatif melakukan tes Covid-19 di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, tetapi tidak mendapatkan akses.

Anda tidak bisa memadamkan api dengan mata tertutup. Kita tidak bisa menghentikan pandemik ini jika tidak tahu siapa yang terinfeksi.

Sedikitnya 30 wartawan tersebut menghendaki tes deteksi setelah beredar kabar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terinfeksi Covid-19, padahal beberapa hari sebelumnya yang bersangkutan sempat mengikuti rapat kabinet di istana.

Pekan lalu, dua wartawan dari group Beritasatu Media Holdings juga gagal melakukan tes deteksi Covid-19 meskipun sudah menghubungi nomor hotline Kementerian Kesehatan khusus untuk laporan Covid-19 dan mendatangi rumah sakit. Mereka berdua justru diminta pulang dengan saran untuk mengisolasi diri selama dua pekan.

Saat ini pemerintah telah menunjuk Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) di 10 kota yang dinilai mampu melakukan tes deteksi virus corona.

BBTKLPP tersebut antara lain di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banjarbaru, Medan, Palembang, Batam, Makassar, Manado, dan Ambon.

Selain itu sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta di kota besar juga memiliki fasilitas tes Covid-19.

Baca juga: Pertama Kali, Vaksin Virus Corona Diuji ke Manusia



Sumber: UN News