Perbandingan Paket Stimulus Ekonomi Terkait Covid-19 di ASEAN


Heru Andriyanto / HA
Jumat, 3 Juli 2020 | 00:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Hampir semua negara di dunia mengorbankan sebagian anggaran pendapatan dan belanja mereka untuk menghadapi krisis kesehatan akibat pandemik Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Di kawasan Asia Tenggara, skala wabah ini sangat bervariasi. Ada yang memiliki jumlah kasus infeksi virus corona hingga puluhan ribu orang, seperti Indonesia, Singapura, dan Filipina, tetapi ada juga negara yang jumlah kasusnya tidak sampai 20, seperti Laos.

Cara masing-masing pemerintah di ASEAN dalam menghadapi krisis ini juga sangat bervariasi, termasuk besaran anggaran yang disiapkan khusus untuk meredam pandemik ini.

Dari data tersebut terlihat Indonesia memiliki jumlah kasus dan angka kematian akibat Covid-19 yang paling tinggi dibandingkan sembilan negara anggota ASEAN lainnya. Namun, kalau diukur dengan persentase jumlah kasus total terhadap populasi, Indonesia masih di bawah Singapura, Filipina, dan bahkan Brunei.

Catatan positif bagi Brunei, sampai 4 Juli 2020 negara tersebut tidak lagi memiliki pasien Covid-19 karena dari 141 kasus yang ada, 138 di antarantya sudah sembuh dan tiga penderita meninggal dunia.

Laos adalah negara kedua di ASEAN yang tidak lagi memiliki kasus aktif Covid-19. Sementara itu, Vietnam, Kamboja, dan Laos mencatat tidak ada korban jiwa akibat Covid-19 sejak awal wabah hingga 4 Juli.

Indonesia termasuk salah satu yang paling serius menganggarkan dana mitigasi Covid-19 dan paket stimulus ekonomi, dengan nilai setara sekitar 4% produk domestik bruto. Ratusan triliun rupiah dianggarkan dan sebagian sudah dicairkan untuk dana kesehatan, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, biaya pengobatan untuk pasien Covid-19, dan paket stimulus ekonomi.

Namun, karena luasnya wilayah dan rumitnya struktur demografi di Indonesia, paket stimulus dan bantuan sosial tidak bisa meniru kebijakan beberapa negara lain.

Contohnya, jika Singapura bisa memberikan subsidi gaji bagi karyawan yang dirumahkan agar tidak sampai dipecat perusahaan, hal serupa sangat sulit diterapkan di Indonesia, di mana sebagian besar kelompok pekerja berada di sektor informal dan tidak terdata dengan bagus.

Tidak mungkin pula bagi Indonesia untuk memberi bantuan tunai kepada seluruh keluarga seperti dilakukan Singapura, karena besarnya populasi di sini, sehingga jalan terbaik adalah memprioritaskan keluarga berpenghasilan rendah atau tanpa penghasilan.

Berikut ini adalah kebijakan masing-masing negara di ASEAN terkait pandemik Covid-19.

Brunei
Pada 19 Maret, Otoritas Moneter Brunei Darussalam (AMBD) bersama Kementerian Keuangan dan Perekonomian (MOFE) mengumumkan insentif enam bulan mulai 1 April untuk meringankan beban finansial sektor-sektor yang terdampak Covid-19, yaitu:
- Pariwisata, perhotelan, perhelatan acara, restoran, café, dan transportasi udara diberi penundaan pembayaran cicilan pokok utang selama enam bulan.
- Importir makanan dan obat-obatan juga diberi penundaan pembayaran cicilan pokok utang selama enam bulan.
- Biaya dan pungutan bank yang terkait perdagangan dan untuk pembayaran transaksi di sektor-sektor terdampak wabah dihapus selama enam bulan.

Untuk mendukung kebijakan social distancing dan mendorong pemakaian digital banking, biaya transfer antar-bank secara online dihapus selama enam bulan berlaku untuk semua nasabah. Perbankan juga diminta untuk meninjau kembali bunga pinjaman yang berlaku dalam situasi sekarang.

Pada 30 Maret, MOFE mengumumkan insentif keuangan tambahan senilai sekitar BND 250 juta mulai 1 April. Paket pemulihan ekonomi ini mencakup: (i) memperluas penerapan penundaan pembayaran cicilan pokok pinjaman ke semua sektor, (ii) membolehkan restrukturisasi utang atau penundaan cicilan pokok utang perorangan dan kredit, misalnya kredit mobil, untuk periode utang yang tidak melebihi 10 tahun, (iii) penundaan pembayaran cicilan pokok kredit properti, (iv) memberikan konversi neraca kartu kredit untuk pinjaman yang tidak melebihi tiga tahun bagi perorangan terdampak khusus di sektor swasta, termasuk wiraswasta, dan (v) menghapus semua pungutan dan biaya bank terkait fasilitas-fasilitas tersebut (kecuali biaya pihak ketiga).

Ditambah dengan insentif fiskal sebelumnya, maka nilai Paket Stimulus Ekonomi Brunei mencapai total BND 450 juta (3,2 persen PDB).

Kamboja
Diperkirakan ada alokasi fiskal tambahan ke sektor kesehatan senilai US$ 60 juta (sekitar 0,2 persen PDB 2019). Maret lalu, pemerintah Kamboja mengumumkan paket konsesi pajak dan bea masuk, dukungan pembiayaan dan dukungan kredit.

Pembebasan pajak dilanjutkan, khususnya untuk pariwisata dan maskapai. Bantuan sosial ditambah, termasuk hibah rumah tangga dan subsidi upah dan asuransi kesehatan/tenaga kerja, dan program “dana tunai untuk mendapat pekerjaan” yang diberikan ke kelompok pengangguran. Perlindungan sosial untuk keluarga miskin dan kelompok rentan (misalnya penyandang disabilitas) juga diperluas.

Belanja lainnya akan dikurangi, termasuk belanja modal. Pemerintah akan mencairkan pinjaman bunga rendah melalui UMKM khusus dan bank pertanian, ditambah paket-paket khusus yang ditujukan bagi UMKM dan produsen beras. Pekerja garmen yang dirumahkan sementara juga akan mendapat santunan gaji.

Moneter dan Keuangan Makro
Bank Nasional Kamboja menerapkan empat kebijakan untuk meningkatkan likuiditas di sektor perbankan: (i) menunda peningkatan Capital Conservation Buffer; (ii) memangkas suku bunga Liquidity Providing Collateralized Operations, mengurangi biaya pendanaan dengan mata uang lokal; (iii) memangkas suku bunga Negotiable Certificates of Deposit, untuk mendorong perbankan agar tetap menyalurkan pinjaman; dan (iv) mengurangi batasan cadangan maksimal yang dipersyaratkan bagi bank dan lembaga keuangan lain di Bank Nasional Kamboja baik dalam mata uang lokal atau asing.

Bank sentral juga menerbitkan panduan bagi lembaga keuangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan (tetapi masih berkinerja) di sektor-sektor prioritas seperti pariwisata, garmen, konstruksi, transportasi dan logistik.

Indonesia
Di tahap awal dikeluarkan dua paket insentif fiskal senilai Rp 33,2 triliun (0,2 persen PDB), lalu ditambah paket stimulus senilai Rp 405 triliun (2,6 persen PDB) pada 31 Maret. Lalu pada 4 Juni ditambah Rp 677,2 triliun (4,2 persen PDB) sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.

Paket fiskal ini termasuk: (i) dukungansektor kesehatan untuk mendukung peningkatan uji diagnostik dan perawatan kasus Covid-19; (ii) menambah tunjangan dan memperluas cakupan skema bantuan sosial yang sudah ada bagi rumah tangga miskin, seperti bantuan sembako, bantuan tunai dan subsidi listrik; (iii) memperluas tunjangan PHK, khususnya bagi pekerja di sektor informal, (iv) keringanan pajak, termasuk di sektor pariwisata dan wajib pajak perorangan (dengan batasan pendapatan tertentu); dan (v) mengurangi tingkat pajak pendapatan korporasi dari 25 persen menjadi 22 persen untuk periode 2020-21 dan menjadi 20 persen mulai 2022. Selain kebijakan pajak dan pembelanjaan, paket fiskal juga termasuk suntikan dana bagi BUMN dan subsidi bunga, jaminan kredit, dan dana restrukturisasi pinjaman untuk UMKM.

Moneter dan Keuangan Makro
Bank Indonesia (BI) mengurangi suku bunga sebesar 75 bps secara kumulatif pada Februari, Maret, dan Juni 2020 menjadi 4,25 persen. BI juga mengumumkan kebijakan lain untuk meningkatkan likuiditas perbankan, termasuk: (i) mengurangi syarat rasio kecukupan modal perbankan; (ii) menambah durasi maksimal untuk reverse repo operations (sampai 12 bulan); (iii) memberlakukan lelang harian repo (daily repo auctions); (iv) meningkatkan frekuensi lelang FX swap untuk tenor 1, 3, 6 dan 12 bulan dari tiga kali sepekan menjadi setiap hari; dan (v) meningkatkan skala operasi refinancing setiap pekan bila mana perlu.

Selain itu, diterbitkan perpres yang menambah kewenangan BI untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemik Covid-19 dengan membolehkan bantuan likuiditas BI kepada perbankan, sehingga BI bisa membeli obligasi pemerintah di pasar primer sebagai cara terakhir (last resort), dan membiayai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Untuk meredakan volatilitas pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan kebijakan baru tentang buyback saham (perusahaan terdaftar bisa membeli kembali saham mereka tanpa didahului RUPS) dan menerapkan batasan tingkat penurunan indeks saham.

Laos
Sebanyak 30 miliar kip (mata uang Laos) telah dialokasikan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19, lalu ada rencana anggaran tambahan senilai 23,98 miliar kip dari APBN untuk pengadaan peralatan medis. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Laos juga menghimpun dana masyarakat senilai 17,5 miliar kip tunai dan 85,5 miliar kip dalam komitmen hingga 1 Juni. Kabinet telah mengesahkan paket stimulus ekonomi termasuk pembentukan gugus tugas terpisah yang khusus menangani dampak ekonomi Covid-19.

Kebijakan mitigasi termasuk pembebasan pajak penghasilan bagi PNS dan pegawai swasta yang berpenghasilan kurang dari 5 juta kip per bulan selama tiga bulan; pembebasan pajak laba usaha mikro yang berpendapatan antara 50-400 juta kip selama tiga bulan; pembebasan bea masuk untuk impor barang yang dibutuhkan dalam penanganan wabah; menunda pungutan pajak dari sektor pariwisata selama tiga bulan; menunda iuran wajib jaminan sosial bagi usaha yang terdampak selama tiga bulan dan memperpanjang jangka waktu pelaporan keuangan 2019 (isian pajak tahunan) hingga dua bulan.

Pemerintah setuju memberi tunjangan 500.000 kip per pekerja yang menjadi anggota Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dari 170.000 anggota, sekitar 80.000 orang mendapat insentif ini sampai akhir Juni.

Pemangkasan belanja pemerintah minimal 10 persen dalam APBN telah disetujui, dan tengah dikaji juga pemotongan belanja lain yang dinilai tidak perlu demi mengantisipasi anjloknya pendapatan negara.

Moneter dan Keuangan Makro
Bank of Lao PDR telah memangkas persyaratan batasan cadangan devisa dari 10 persen menjadi 8 persen, cadangan mata uang lokal dari 5 persen menjadi 4 persen, mulai 2 April. Bank dan lembaga keuangan lain diminta merestrukturisasi pinjaman dan menyediakan pinjaman baru bagi kegiatan usaha terdampak wabah. Bank sentral juga memangkas suku bunga acuan dari 4 persen menjadi 3 persen untuk pinjaman satu pekan, dari 5 ke 4 persen untuk pinjaman dua pekan; dan dari 10 ke 9 persen untuk pinjaman hingga jangka waktu satu tahun.

Malaysia
Malaysia meluncurkan paket stimulus fiskal senilai RM 6 miliar (0,4 persen PDB) pada 27 Februari, termasuk untuk peningkatan belanja kesehatan; keringanan pajak dan jaminan sosial sementara; bantuan tunai bagi sektor-sektor terdampak; dan belanja infrastruktur pedesaan. Pada 16 Maret, diluncurkan kebijakan diskon tariff listrik dan cuti berbayar senilai RM 620 juta (kurang dari 0,1 persen PDB).

Paket stimulus kedua senilai RM 25 miliar (1,7 persen PDB) diluncurkan pada 27 Maret, termasuk tambahan belanja kesehatan; bantuan tunai bagi keluarga berpendapatan rendah; subsidi upah agar perusahaan tidak melakukan PHK; dan belanja infrastruktur di wilayah timur Malaysia. Pemerintah juga mengalokasikan dana RM 50 miliar untuk jaminan pinjaman modal bagi semua kegiatan usaha yang terdampak Covid-19. Tenaga kerja juga diizinkan menarik dana khusus dari rekening Employment Provident Fund (EPF), semacam simpanan Jamsostek di Indonesia, dalam periode 12 bulan, dan perusahaan diperbolehkan menjadwal ulang iuran EPF.

Pada 6 April, pemerintah mengumumkan paket stimulus ketiga senilai RM 10 miliar (0,7 persen PDB), termasuk hibah bagi UMKM, subsidi upah pekerja, dan diskon 25 persen untuk upah tenaga kerja asing. Pada 5 Juni, pemerintah mengumumkan paket stimulus keempat senilai RM 21 miliar (1,4 persen PDB), termasuk perluasan skema subsidi upah, subsidi rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja, dukungan bagi digitalisasi bisnis, dan keringanan pajak tambahan.

Petugas mempersiapkan pembukaan kembali pelayanan fungsi imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan memasang tanda pemisah tempat duduk, 12 Mei 2020, setelah libur lebih kurang dua bulan akibat wabah Covid-19. (Antara)

Moneter dan Keuangan Makro
(i) Pada 3 Maret, Bank Negara Malaysia (BNM) memangkas Overnight Policy Rate (OPR) sebesar 25 basis points menjadi 2,5 persen, karena adanya disrupsi pasar, volatilitas pasar keuangan, dan kondisi keuangan yang makin sulit akibat Covid-19; pada 5 Mei, BNM kembali menurunkan OPR menjadi 2 persen karena melemahnya perekonomian global dan tekanan inflasi.

(ii) BNM memangkas rasio Statutory Reserve Requirement (SRR) sebesar 100 basis points menjadi 2 persen efektif per 20 Maret. Pada 27 Maret, BNM meningkatkan fasilitas pembiayaan sebesar RM 4 miliar menjadi RM 13,1 miliar (0,9 persen PDB). Pada 5 Juni, otoritas moneter mengumumkan kebijakan untuk membantu pendanaan usaha oleh bank swasta atau BUMN senilai RM 6 miliar (0,4 persen PDB).

(iii) Pada 23 Maret, Securities Commission Malaysia (SC) dan Bursa Malaysia menghentikan short-selling sampai 30 April; pada 28 April, suspensi itu diperpanjang hingga 30 Juni.

Myanmar
Kebijakan terkait penanganan Covid-19 termasuk: (i) alokasi MMK 300 juta (US$ 0,2 juta) untuk Kementerian Kesehatan dan Olahraga; (ii) pembayaran pajak pendapatan dan komersial yang jatuh tempo kuartal kedua dan ketiga tahun fiskal berjalan diperpanjang hingga akhir tahun fiskal, penghapusan 2 persen pajak pendapatan ekspor sampai akhir tahun fiskal; dan (iii) dana khusus Covid-19 senilai MMK 100 miliar (US$ 70 juta, 0,1 persen PDB) ditetapkan oleh Myanmar Economic Bank untuk menyediakan pinjaman lunak bagi kegiatan usaha terdampak (khususnya garmen, pariwisata, dan UMKM) dengan bunga lebih rendah.

Keluarga tanpa pendapatan rutin mendapat bantuan bahan pangan selama libur panjang. Kementerian Perhotelan dan Pariwisata mengumumkan penghapusan biaya pendaftaran bisnis hotel dan pariwisata selama satu tahun hingga Maret 2021. Mulai 20 April, departemen kepabeanan memangkas bea masuk untuk kegiatan usaha yang bernaung di bawah Myanmar Automated Cargo Clearance System.

Selain itu disiapkan dana 38 miliar kyat untuk Cadangan Pangan Nasional. Prioritas belanja pemerintah dirancang ulang untuk memberi ruang bagi kemungkinan pengeluaran terkait Covid-19. Program pemulihan ekonomi atau Covid-19 Economic Relief Plan (CERP) termasuk penghapusan sejumlah pajak barang, bea masuk dan pajak komersial untuk komoditas penting seperti alat medis dan produk-produk yang dibutuhkan dalam pencegahan, pengendalian dan perawatan kasus Covid-19.

Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan menyiapkan 40 persen dari iuran jaminan sosial untuk sekitar 1,3 juta tenaga kerja berasuransi yang dirumahkan sementara karena pabrik atau tempat kerja mereka dibersihkan. Hingga 10 persen belanja dalam APBN di masing-masing kementerian akan dialokasikan untuk program melawan Covid-19. Keringanan pajak gaji dan upah dan belanja modal dijamin dengan keputusan presiden pada 12 Juni.

Moneter dan Keuangan Makro
Central Bank of Myanmar (CBM) memangkas suku bunga acuan 0,5 percentage point pada 12 Maret, lalu 1 percentage point pada 24 Maret, dan 1,5 percentage points 1 Mei. Lelang deposito dihentikan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar antar-bank. Pada 9 April, CBM mengumumkan pengurangan sementara syarat rasio cadangan likuiditas dari 5 persen menjadi 3,5 persen terhadap deposit berlaku hingga 30 September 2020.

Lalu ada revisi formula menghitung rasio likuiditas dengan menambah proporsi obligasi pemerintah yang jatuh tempo satu tahun, dari semula 50 persen menjadi 90 persen.

Filipina
Pemerintah meluncurkan empat pilar strategi ekonomi-sosial untuk menghadapi Covid-19, termasuk dukungan bagi kelompok dan perorangan yang rentan, memperluas sumber daya bagi para tenaga medis di garis depan, kebijakan fiskal, dan juga moneter.

Pemerintah mengeluarkan paket fiskal senilai PHP 595,6 miliar (3,1 persen PDB) untuk masyarakat rentan untuk program-program berikut: (i) PHP 205 miliar program bantuan tunai (1,1 persen PDB) bagi 18 juta keluarga miskin. Keluarga yang berhak menerima akan ditransfer antara PHP 5.000 dan PHP 8.000 per bulan selama dua bulan; (ii) lebih dari PHP 56 miliar dana (0,3 persen PDB) disiapkan untuk perlindungan sosial tenaga kerja yang rentan, termasuk pekerja migran; (iii) lebih dari PHP 54 miliar dana untuk tanggap darurat medis terkait Covid-19 (0,3 persen PDB 2019); dan (iv) PHP 120 miliar (0,6 persen PDB) untuk jaminan kredit bisnis skala kecil dan mendukung sektor pertanian. Juga disiapkan bantuan finansial untuk UMKM dan keluarga yang rentan melalu pinjaman microfinancing dan restrukturisasi utang.

Moneter dan Keuangan Makro
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) telah memangkas suku bunga tiga kali dengan kumulatif 125 menjadi 2,75 persen dan mengurangi rasio cadangan likuiditas bank komersial sebanyak 200 bps menjadi 12 persen, mulai 3 April.

Untuk mendukung program pemerintah menghadapi dampak Covid-19, BSP membeli sekuritas pemerintah senilai PHP 300 miliar (1,5 persen PDB) dan mengucurkan PHP 20 miliar sebagai deviden bagi pemerintah. BSP juga mengumumkan sejumlah relaksasi regulasi perbankan termasuk: (i) relaksasi sementara dalam persyaratan laporan kepatuhan, penalti atas syarat minimal cadangan, dan batasan pinjaman tunggal; (ii) akses lebih mudah untuk fasilitas rediscounting BSP; (iii) relaksasi sementara untuk syarat provisioning (atas persetujuan BSP), dan (iv) relaksasi regulasi kehati-hatian marking-to-market dalam sekuritas utang. Rangkaian kebijakan ini dimaksudkan agar bank juga meringankan persyaratan untuk peminjam mereka (misalnya memberi grace period dalam cicilan utang).

Singapura
Pemerintah mengumumkan lima paket kebijakan pada 18 Februari, 26 Maret, 6 April, 21 April, dan 26 Mei senilai S$ 92,9 miliar (19,7 persen PDB). Dana untuk mencegah penularan Covid-19 dialokasikan sebesar S$ 800 juta (terutama untuk Kementerian Kesehatan). Lalu ada paket peduli dan dukungan untuk rumah tangga, termasuk dana tunai bagi semua warga Singapura (jumlahnya lebih besar untuk keluarga yang memiliki anak di bawah usia 20 tahun), dan tambahan pembayaran untuk warga berpendapatan rendah dan pengangguran.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kiri) berfoto bersama warga, 3 Juli 2020. (AFP)

Paket Stabilisasi dan Dukungan ini juga membantu dunia usaha, termasuk memberi subsidi upah, membantu biaya sewa, dan bantuan bagi industri yang terdampak langsung oleh wabah Covid-19. Pemerintah Singapura juga menyiapkan dana cadangan untuk pengeluaran tidak terduga dan menyisihkan pinjaman modal S$ 20 miliar untuk perusahaan dan perorangan yang mengalami masalah arus kas karena kewahiban cicilan dan pembayaran premi asuransi.

Moneter dan Keuangan Makro
Pada 14 Februari, Monetary Authority of Singapore (MAS) memberi dukungan pada bank dan perusahaan asuransi di Singapura yang memberi keringanan pada nasabah selama wabah Covid-19. Pada 31 Maret, MAS dan industri keuangan negara itu mengumumkan paket kebijakan untuk membantu perorangan dan UMKM yang mengalami kesulitan arus kas. Paket ini terbagi dalam tiga komponen: (i) membantu perorangan melunasi pinjaman dan premi asuransi; (ii) mendukung UMKM dengan akses kredit perbankan dan perlindungan asuransi; dan (iii) memastikan pendanaan pasar antar-bank tetap likuid dan berfungsi dengan baik. Paket kedua diumumkan pada 30 April untuk memperluas cakupan bantuan keringanan pinjaman.

Pada 19 Maret, MAS mengumumkan swap facility senilai US$ 60 miliar dengan US Federal Reserve atau bank sentral Amerika Serikat. MAS menggunakan fasilitas ini untuk menjamin likuiditas dolar AS di perbankan Singapura melalui lelang mingguan setiap Senin sejak akhir Maret lalu.

Pada 8 April, MAS mengumumkan paket bantuan untuk jasa keuangan dan FinTech senilai S$125 juta. Paket ini didanai oleh Financial Sector Development Fund, dengan tiga pilar utama: (i) membantu pelatihan kerja dan biaya tenaga kerja; (ii) memperkuat digitalisasi dan ketahanan operasi; dan (iii) meningkatkan akses perusahaan FinTech ke perangkat digital.

Thailand
Merespons wabah Covid-19, kabinet Thailand menyetujui paket fiskal dalam tiga tahap senilai THB 1,5 triliun atau 9,6 persen PDB, termasuk: (i) belanja kesehatan; (ii) bantuan untuk tenaga kerja, petani dan wirausahawan yang terdampak Covid-19 (termasuk bantuan tunai THB 5.000 per bulan per orang selama tiga bulan bagi sekitar 14 juta tenaga kerja non-pertanian yang tidak terlindungi skema jaminan sosial dan 10 juta petani; (iii) bantuan pinjaman lunak dari Social Security Office untuk perorangan dan tempat usaha, dan keringanan pajak; dan (iv) diskon tariff listrik dan air.

Moneter dan Keuangan Makro
Suku bunga acuan dipangkas 75 bps dari 1,25 menjadi 0,5 persen sepanjang 2020. Selain itu ada bantuan dunia usaha termasuk: (i) pinjaman lunal dari Bank of Thailand (BOT) bagi lembaga keuangan senilai THB 500 miliar untuk dipinjamkan dengan bunga 2 persen bagi UMKM yang tidak memiliki catatan piutang macet; pemerintah membayar bunga dalam enam bulan pertama dan menjamin 60-70 persen pinjaman ini; (ii) relaksasi syarat cicilan bagi dunia usaha, termasuk loan payment holiday selama enam bulan bagi UMKM.

Langkah-langkah untuk menjaga stabilitas keuangan termasuk: (i) pembentukan Corporate Bond Stabilization Fund (BSF) bagi BOT untuk menjembatani pendanaan senilai THB 400 miliar bagi perusahaan-perusahaan papan atas dengan obligasi yang jatuh tempo 2020-2021, dengan bunga yang lebih tinggi dari tingkat penalti pasar; (ii) BOT membeli kelebihan obligasi pemerintah senilai THB 100 miliar Maret laly untuk memastikan pasar obligasi pemerintah tetap berfungsi normal; (iii) obligasi yang diterbitkan BOT dikurangi atau dibatalkan; dan (iv) dibentuk fasilitas khusus untuk menjamin likuiditas reksa dana melalui perbankan.

Vietnam
Pemerintah memperkenalkan paket dukungan fiskal senilai VND 271 triliun (3,6 persen PDB) untuk mendukung perekonomian. Kebijakan yang ditempuh termasuk penundaan pembayaran PPN dan biaya sewa tanah selama lima bulan, penundaan pembayaran pajak penghasilan sampai akhir tahun (nilainya diperkirakan mencapai VND 180 triliun, atau 2,4 persen PDB).

Kebijakan lain termasuk pembebasan pajak untuk perlatan medis; pengurangan biaya pendaftaran perusahaan mulai 25 Februari; perampingan prosedur audit pajak dan bea perusahaan; dan membolehkan perusahaan dan pekerja untuk menunda iuran dana pensiun hingga 12 bulan tanpa denda bunga (nilainya diperkirakan VND 9,5 triliun atau 0,1 persen PDB). Pemerintah juga menyetujui paket transfer tunai senilai VND 36 triliun (0,5 persen PDB) bagi tenaga kerja dan rumah tangga terdampak maksimal selama tiga bulan, dari April hingga Juni. Lebih dari 10 persen populasi diperkirakan tercakup dalam program ini.

Pemerintah juga menargetkan pencairan 100 persen modal investiasi publik senilai VND 686 triliun atau hampir 9 persen PDB.

Warga Vietnam sudah bisa menikmati pertandingan sepakbola di stadion di Provinsi Hung Yen pada 25 Mei 2020. Sebelumnya liga sepakbola dihentikan karena wabah Covid-19. (AFP)

Moneter dan Keuangan Makro
Sejak 13 Mei, State Bank of Vietnam (SBV) memangkas suku bunga acuan sebanyak 50 bps. Bunga deposito jangka pendek dipangkas sebesar 30-50 bps, sementara suku bunga pinjaman jangka pendek bagi sektor-sektor prioritas dikurangi 50 bps.

SBV juga menerbitkan panduan bagi bank komersial untuk menjadwal ulang pinjaman dan mengurangi/membebaskan bunga. Sampai akhir Mei, perbankan telah menyalurkan kredit senilai VND 300 triliun (3,8 persen PDB) dengan bunga lebih rendah dan membantu sekitar 740.000 nasabah (total pinjaman senilai VND 1.660 tiriliun) dengan menjadwal ulang cicilan, mengurangi atau menghapus bunga, dan menyalurkan pinjaman baru.

Perusahaan-perusahaan terdampak berhak mendapat konsesi pinjaman dari Vietnam Social Policy Bank (VSPB) tanpa bunga untuk bisa membayar gaji pekerja yang dirumahkan sementara. Nilai total pinjaman diperkirakan VND 16,2 triliun (0,2 persen PDB).



Sumber: IMF

Ini Progres Realisasi Stimulus Fiskal Penanganan Covid-19 dan PEN


Herman / JAS
Sabtu, 27 Juni 2020 | 15:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Realisasi stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mulai meningkat, tetapi masih tergolong minim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, secara umum progres stimulus ini masih menghadapi tantangan di level operasional dan proses administrasi, mengingat stimulus ini baru awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan.

Misalnya untuk stimulus di bidang kesehatan, realisasinya hingga 27 Juni 2020 mencapai 4,68 persen, meningkat dibandingkan 17 Juni lalu yang baru 1,54 persen. Masih rendahnya realisasi ini antara lain untuk pemberian instentif bagi tenaga kesehatan masih terdapat kendala administrasi dan verifikasi yang rigid. Sedangkan untuk biaya klaim perawatan pasien, tingkat verifikasi yang belum diproses masih tinggi pada rumah sakit.

“Di bidang kesehatan, progresnya 4,68 persen. Makanya masih muncul (pertanyaan) kenapa tenaga kesehatan belum mendapatkan kompensasi, padahal APBN sudah memberikan alokasi. Ini karena masalah verifikasi, dokternya di mana, namanya siapa, rumah sakitnya apa, bertugasnya di mana. Jadi antara kehati-hatian, sehingga sampai akhir Juni ini masih belum semuanya mendapatkan kompensasi. Demikian juga untuk santunan yang meninggal,” kata Sri Mulyani dalam acara Business Talk Series yang digelar Sekolah Bisnis IPB melalui webinar, Sabtu (27/6/2020).

Untuk stimulus di bidang perindungan sosial, realisasinya meningkat dari 28,63 persen pada 17 Juni 2020 menjadi 34,06 persen. Menurut Sri Mulyani, penyerapan masih rendah khususnya untuk program Kartu Prakerja yang saat ini kelanjutannya masih dievaluasi, serta BLT Dana Desa yang perlu diakselerasi.

“Permasalahan di lapangan seperti target error dan over lapping. Ini yang perlu diperbaiki terus dalam penyaluran bulan depan,” ujarnya.

Untuk insentif dunia usaha dari sisi perpajakan, realisasinya naik dari 6,8 persen menjadi 10,4 persen. Menurut Menkeu, tantangannya adalah jumlah penerima insentif masih belum optimal. Wajib Pajak (WP) yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak ada yang belum atau tidak mengajukan permohonan, sehingga perlu sosialisasi yang lebih masif dan melibatkan stakeholder terkait.

Mengenai dukungan untuk UMKM, realisasinya meningkat cukup signifikan dari 0,06 persen menjadi 22,74 persen. Ini menyusul ditempatkannya dana pemerintah pada Bank Himbara sebesar Rp 30 triliun.

“Bila dilihat dari penyaluran untuk subsidi bunga atau pun restrukturisasi kredit, ini mungkin masih memerlukan akselerasi. Mungkin bulan Juli baru akan muncul usaha-usaha kecil mendapatkan subsidi bunga,” ujarnya.

Sementara itu untuk pembiayaan korporasi, realisasinya masih 0 persen lantaran masih melakukan penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisi.

Sedangkan untuk sektoral dan Pemda, realisasinya naik dari 3,65 persen menjadi 4,01 persen Dukungan Pemda secara umum juga masih proses penyelesaian regulasi. Tetapi untuk program Padat Karya oleh K/L sudah mulai dilakukan. “Untuk sektoral dan Pemda masih sangat awal, karena APBD masih banyak yang harus direvisi,” kata Sri Mulyani.

Untuk biaya penanganan Covid-19 dan juga PEN, totalnya sebesar Rp 695,2 triliun. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah Rp 87,55 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 203,9 triliun untuk program perlindungan sosial, Rp 123,46 untuk dukungan kepada UMKM, Rp 120,61 triliun untuk insentif bagi dunia usaha, Rp 53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi dan BUMN, dan Rp 106,11 triliun untuk memberikan dukungan bagi sektoral maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.



Sumber: BeritaSatu.com

Kebijakan Fiskal 2021 untuk Percepat Pemulihan Ekonomi


Herman / MPA
Rabu, 17 Juni 2020 | 14:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kondisi ekonomi Indonesia pada 2020 ini sangat tertekan akibat pandemi Covid-19. Pada skenario berat, ekonomi Indonesia diproyeksikan hanya tumbuh 2,3%, sementara pada skenario sangat berat bisa minus 0,4%. Karenanya, fokus dari Kebijakan fiskal 2021 adalah pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, untuk memberikan respon secara menyeluruh dan berkelanjutan atas dampak negatif dari Covid-19, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021 didesain agar di tahun 2021 APBN tetap mampu menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak, memperkuat ekonomi domestik, dan pemulihan kesehatan serta ekonomi nasional.

Melalui KEM PPKF 2021, lanjut Febrio, pemerintah memanfaatkan momentum perubahan akibat Covid-19, seperti fokus belanja untuk program prioritas, dan melakukan reformasi keuangan negara secara menyeluruh. Dengan perspektif tersebut, kebijakan fiskal 2021 mengangkat tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

“Penguatan reformasi di sektor-sektor penting dalam perekonomian menjadi fokus kebijakan fiskal 2021. Karena Indonesia juga tidak ingin terjebak dalam middle income trap dalam upayanya mencapai visi menjadi negara maju di 2045. Sehingga arah kebijakan fiskal 2021 adalah percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi yang telah dimulai sejak 2020, sekaligus melakukan reformasi untuk menguatkan fondasi guna keluar dari middle income trap,” kata Febrio Kacaribu dalam acara leader talk melalui webinar, Rabu (17/6/2020).

Kebijakan fiskal 2021 menurutnya juga bukan merupakan kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari kebijakan fikal jangka menegah yang fokus pada pemulihan ekonomi secara bertahap menuju kondisi normal melalui konsolidasi fiskal.

Dalam perspektif mengatasi tantangan jangka panjang, sementara proses pemulihan ekonomi akan dilanjutkan di tahun 2021 ini, menurut Febrio Indonesia perlu terus melanjutkan upaya reformasi untuk keluar dari middle income trap, terutama melalui peningkatan produktifitas dan daya saing.

Defisit APBN Masih Tinggi

Sebagai konsekuensi dari besarnya kebutuhan countercyclical pemulihan ekonomi di tahun 2020 dan 2021, serta upaya-upaya penguatan fondasi perekonomian, Febrio mengatakan defisit APBN pada 2021 masih relatif tinggi, namun akan dikurangi secara bertahap kembali ke disiplin fiskal 3% dari APBN paling lambat di 2023. Pembiayan juga akan dilakukan secara terukur dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati, dan sustainable, agar rasio utang terjaga dalam batas aman.

"Kebijakan makro fiskal 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan defisit yang diperkirakan berada di 3,05% sampai 4,01% terhadap PDB. Sementara rasio utang akan naik di sekitar 33,8% sampai 35,88% terhadap PDB,” kata Febrio.

Dalam KEM PPKF 2021, pemerintah juga mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021, yaitu pertumbuhan diproyeksikan 4,5%-5,5%, inflasi 2% - 4%, tingkat bunga SBN 10 tahun 6,67%-9,56%, nilai tukar Rp 14.900- Rp 15.300, harga minyak mentah Indonesia U$40-US$50 / barel, lifting minyak 677-733 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

“Asumsi yang diajukan ini diharapkan dapat mengasilkan APBN 2021 yang kredibel dan mampu menjadi instrument yang tepat dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi,” ujar Febrio.



Sumber: BeritaSatu.com