Waspada Jebakan Periode Kedua


Yeremia Sukoyo / Robertus Wardi / Lona Olavia / AO
Sabtu, 6 Juli 2019 | 22:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Tidak mudah bagi Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Indonesia setelah terpilih kembali sebagai presiden periode kedua untuk masa bakti 2019-2024. Meski tidak memiliki beban untuk menjalankan roda pemerintahan, banyak rintangan yang justru lebih berat dibandingkan periode pertama pemerintahannya.

Tanpa beban, Jokowi bisa menjalankan berbagai program dan kebijakan yang prorakyat dan telah direncanakan sebelumnya tanpa takut terhadap berbagai tekanan dan intervensi.

Namun, di sisi lain, Jokowi bisa terjebak pada sikap tidak peduli, apakah berbagai program dan kebijakan itu berjalan dengan baik, karena sudah pasti dia tidak akan ikut lagi dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Jebakan lain yang bisa menghambat roda pemerintahan Jokowi adalah disiplin koalisi partai-partai pendukungnya. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengalami lemahnya disiplin koalisi partai pendukung. Menjelang akhir periode kedua SBY, partai-partai pendukung di parlemen mulai berseberangan terhadap kebijakan pemerintah. Jika tidak diantisipasi, Presiden Jokowi bisa masuk ke dalam jebakan periode kedua itu.

Direktur Program Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas mengatakan, pada periode pemerintahannya yang kedua, Jokowi memang sudah memiliki keunggulan dan modal besar dari kuatnya koalisi pendukung pemerintahan. Koalisi tersebut diyakini akan semakin mempermudah kinerja pemerintahan untuk menjalankan roda pembangunan.

Namun, diakui Sirajudin, Jokowi juga bisa saja justru masuk ke dalam jebakan periode kedua, seperti yang pernah dialami Presiden ke-6, SBY. Ketika masa pemerintahan SBY muncul koalisi informal (di luar parlemen) yang menamakan dirinya Sekretariat Bersama (Sekber). Dalam perjalanannya, Sekber justru jadi penghambat berbagai kebijakan pemerintahan SBY.

“Jebakan periode kedua inilah yang memang harus diwaspadai oleh Jokowi. Cara mengantisipasinya, partai koalisi jangan sampai diberikan ruang membentuk koalisi informal di luar DPR,” kata Sirajudin Abbas dalam perbincangan dengan Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (3/7).

Menurutnya, di dalam sebuah koalisi pendukung pemerintahan pasti akan ada faktor kepentingan yang diperjuangkan selain membantu presiden. Apalagi, menjelang 2024, seluruh parpol akan memiliki agenda kepentingan masing-masing yang tidak dapat dihindari.

“Faktor-faktor kepentingan inilah yang akan memicu jebakan tersebut. Di satu sisi, Jokowi butuh kekuatan parpol pendukung di parlemen, di sisi lain parpol pendukung tentunya memiliki kepentingan di 2024,” ujarnya.

Diingatkan Sirajudin, Jokowi yang tanpa beban pada periode kedua seharusnya bisa benar-benar mengimplementasikan program dan kebijakan yang pro rakyat dan pro pembangunan. Jika tidak, itu akan dijadikan alasan bagi parpol koalisi pendukung pemerintah yang ingin berbalik badan.

Jebakan periode kedua lainnya adalah jebakan internal, yakni saat Jokowi tidak memiliki beban untuk kembali bertarung pada Pemilu 2024. Jika tidak waspada, bisa saja Jokowi terjebak dengan sikap tidak peduli. Bisa saja Jokowi tidak peduli terhadap kebijakan atau programnya berjalan atau tidak, karena tidak bisa lagi ikut pilpres.

Menurut Sirajudin, sangat kecil kemungkinan Jokowi masuk dalam jebakan internal ini. Selama ini, ujarnya, Jokowi memiliki sikap yang sangat fokus pada penyelesaian masalah dan dilakukan secara bertahap.

Pengamat politik dari Universitas Paramdina Jakarta, Arif Susanto mengatakan, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyatakan tidak memiliki beban.

“Jika beban masa lalu yang dimaksud adalah bahwa Jokowi tidak pernah melakukan kejahatan, agaknya dia unggul dibandingkan sebagian kompetitornya pada tataran elite. Sedangkan, pernyataan tentang tiadanya beban dalam mengelola pemerintahan, masih butuh pembuktian. Pada periode pertama, misalnya, penyelesaian kasus-kasus HAM masih menjadi utang pemerintah,” kata Arif.

Dikatakan, pernyataan Jokowi itu menegaskan bahwa tidak akan segan untuk mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer. Namun, niat baik tersebut bukan tanpa hambatan. Ada beberapa persoalan yang bisa saja terjadi.

Pertama, Jokowi memerintah bersama dengan kabinet yang dihuni kalangan profesional dan politikus dari partai-partai anggota koalisi. Perbedaan kepentingan di antara partai-partai anggota koalisi bukan tidak mungkin menghambat konsolidasi internal pemerintahan dan mengganggu efisiensi kinerja.

Kedua, Jokowi berhadapan dengan oposisi yang sebelumnya berusaha mengganggu stabilisasi kekuasaan dengan berbagai cara. Menaklukkan oposisi masih akan merupakan bagian tantangan terpenting yang banyak menguras energi pemerintahan mendatang.

Ketiga, terdapat kecenderungan di banyak negara bahwa pemerintahan periode kedua dapat terjebak untuk tampil apa adanya, karena tidak memiliki target politik dalam kontestasi elektoral periode berikutnya.

“Apabila ditemukan suatu formula yang mampu mengatasi tegangan intrakoalisi maupun interkoalisi, Jokowi dapat tampil tanpa beban dan mencatatkan prestasi pada periode kedua kepemimpinannya. Pada sisi lain, sektor ekonomi masih akan memberi tantangan tidak kalah pelik, sehingga mestinya kurangnya beban politik dapat membuat pemerintah lebih leluasa mengakselerasi pertumbuhan dan distribusi pendapatan,” kata analis politik pada Exposit Strategic itu.

Tantangan
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pada akhir periode kedua pemerintahan Presiden SBY diwarnai dengan menurunnya harga komoditas, khususnya kelapa sawit dan batu bara. Kemudian, penyaluran kredit mulai menurun.

Pada periode kedua SBY juga beberapa proyek infrastrukrur mengalami permasalahan, salah satunya adalah proyek Hambalang. “Jadi, tantangan menjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi juga penting,” ujarnya.

Bhima juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada 2014 atau akhir pemerintahan SBY berada pada angka 5,02%, jauh lebih rendah dibandingkan 2008 sebesar 6,1%. Jadi, periode kedua pemerintahan SBY ditandai dengan merosotnya pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah sekarang perlu mendorong serapan komoditas untuk pasar dalam negeri. Misalnya, program B20 untuk serap kelebihan sawit dan campuran karet untuk aspal.

Ekonom dari Universitas Surakarta, Agus Trihatmojo menambahkan, persamaan arah misi pembangunan ekonomi dari kelompok yang mewakili partai politik memang akan terjadi. Namun, kata dia, hal itu seringkali menjebak pada arah di luar prinsip good governance.

Periode kedua Presiden SBY memberikan pengalaman bahwa banyak proyek yang tersendat dan juga ada yang gagal oleh karena adanya praktik-praktik korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh di lingkungan koalisi pemerintah. Mereka adalah oknum eksekutif dan legislatif, serta swasta dan tokoh partai lainnya, yang seakan segaris untuk mensukseskan kebijakan ekonomi Presiden SBY saat itu.

Menurut Agus, periode kedua Presiden Jokowi nanti juga bisa saja diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik-ekonomi praktis untuk memperoleh peluang pada Pemilu 2024. Bila terjadi, hal itu berisiko pada efektifitas pembangunan fondasi ekonomi Indonesia yang mandiri.

Agus berharap, periode kedua Presiden Jokowi nanti tidak terjadi campur aduk antara kepentingan ekonomi dan politik. “Memang bukan pekerjaan yang mudah, namun prinsip good governance perlu dipahami oleh semua elite politik agar tidak menyulitkan posisi Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan ekonomi nanti,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com

Ingin Tinggalkan Legacy, Jokowi Bekerja Serius


Markus Junianto Sihaloho / Carlos KY Paath / Yeremia Sukoyo / AO
Sabtu, 6 Juli 2019 | 22:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dengan kualitas pribadinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak akan masuk dalam jebakan periode kedua kepemimpinannya. Jokowi diyakini akan bersikap serius dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah direncanakan.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira mengatakan, Jokowi tentu ingin meninggalkan legacy (warisan) yang positif bagi bangsa Indonesia. Jokowi sudah menunjukkan kinerja yang gemilang pada periode pertama pemerintahannya. Kinerja itu terutama pada pembangunan infrastruktur yang masif dan sudah terasa manfaatnya.

Pada periode kedua pemerintahannya, kata Andreas, Jokowi akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan fokus prioritas pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bagi PDI-P, visi Jokowi ini sangat tepat untuk membawa Indonesia tidak terperangkap dalam kategori negara middle trap income.

“Kami meyakini bahwa Jokowi mampu melakukan breakthrough (terobosan) untuk membawa Indonesia keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah menuju negara maju dengan pendapatan per kapita yang sejajar dengan negara-negara maju,” kata Andreas kepada Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (3/7).

Dikatakan, Jokowi tentu ingin meninggalkan warisan agar tercatat dalam sejarah bangsa sebagai pemimpin yang peduli terhadap kepentingan rakyat dan negara. PDI-P sangat meyakini bahwa Jokowi adalah tipe pemimpin yang memiliki komitmen terhadap ideologi, sehingga juga memiliki idealisme, integritas, dan dedikasi yang tinggi.

“Jokowi bukan sekadar power seeker (pencari kekuasaan). Dia berkomitmen dengan misi pemerintahan yang dicanangkan. Setelah 2024 bangsa ini akan mengenang Jokowi sebagai presiden yang menyiapkan infrastruktur fisik dan SDM bagi Indonesia menuju negara maju. Legacy ini yang akan membedakan Jokowi dengan presiden sebelumnya,” ujar Andreas.

Politikus PDI-P Arteria Dahlan menambahkan, publik akan terjebak sendiri ketika menilai seorang Jokowi memiliki kualitas yang sama dengan presiden sebelumnya. Watak Jokowi sangat berbeda, terutama dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jokowi, ujarnya, dilahirkan langsung dari PDI-P yang hidup dengan ideologi dan dibangun oleh Bung Karno yang juga bapak pendiri bangsa. “Sehinga, kami yakin bahwa setiap gerak dan langkah beliau (Jokowi, Red) penuh dengan pertimbangan dan penghormatan akan pentingnya menjaga nama baik dan muruah serta panji-panji kepartaian. Dalam banyak hal PDI-P pun sering kritis terhadap pemerintahan beliau saat ini. Ini sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan politik kami kepada rakyat,” kata Arteria.

Politikus PPP Ahmad Baidlowi mengatakan, pihaknya meyakini Presiden Jokowi adalah figur yang tak mudah terjebak pada situasi yang membuat periode kedua pemerintahannya justru jauh dari prestasi. Selama lima tahun sejak 2014, Presiden Jokowi memimpin dengan sangat jelas.

Menurut Baidlowi, ketegasan Jokowi juga jelas dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. “Kami optimistis bahwa Jokowi akan tampil seperti biasanya, tak akan mengarah ke otoritarianisme. Beliau tetap menjunjung tinggi proses demokrasi di Indonesia,” kata Baidlowi.

Tentu saja, dalam memastikan suksesnya pemerintahan Jokowi di periode kedua, PPP menyadari perannya sebagai bagian dari koalisi parpol pendukung. Dikatakan, para elite parpol Koalisi Indonesia Kerja terbiasa bertemu Jokowi untuk berkomunikasi tentang banyak hal.

“Bahkan, Pak Jokowi selalu mengajak pimpinan parpol untuk berdiskusi. Hal ini sekaligus sebagai media untuk memberikan masukan kepada beliau,” ujarnya.

Ditegaskan Baidlowi, PPP tak mau berandai-andai bahwa Jokowi berpotensi seperti SBY saat memerintah di periode kedua. Saat di periode kedua pemerintahan SBY, PPP yang menjadi bagian dari koalisi pendukung SBY pun tak merasa masuk dalam jebakan tertentu.

“Kalau dibandingkan dengan pemerintahan SBY di periode kedua, kami tak ikut masuk dalam jebakan. Contohnya ketika Pansus Century bergulir. Kami dalam posisi yang turut mengkritisi pemerintah. Jadi, bukan ikut irama gendang pemerintah,” kata Baidlowi.

Disiplin Koalisi
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menekankan pentingnya disiplin dan loyalitas koalisi pemerintahan. Partai politik yang tergabung dalam koalisi sepatutnya menjunjung tinggi etika politik.
“Koalisi pemerintahan ke depan harus disiplin dan loyal. Jangan sampai semangatnya transaksional dan pragmatis. Mesti ada komitmen koalisi maupun oposisi permanen, diikat sampai ujung pemerintahan,” kata Pangi.

Berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, koalisi partai-partai pendukung pemerintah terganggu pada 2-3 tahun terakhir. Anggota koalisi justru ada yang mengeritik kebijakan SBY kala itu.

“Pada era Pak SBY, dulu ada yang sudah di koalisi, tetapi tiba-tiba keras dan lantang soal kebijakan tertentu. Ini agak tabu. Kalau di koalisi, ya, harus ikut mengamankan dan menjaga setiap kebijakan pemerintah supaya stabilitas politik dan ekonomi terjaga,” ujar Pangi.

Dikatakan, jangan sampai ada partai anggota koalisi yang ingin mengeritik kebijakan pemerintah. “Agak aneh menurut saya. Kalau seandainya terjadi perdebatan, tidak boleh di hadapan publik, harus dilakukan di internal koalisi. Kritik itu tugas oposisi bukan koalisi, karena bisa menjadi duri dalam daging” ujarnya.

Untuk itu, Pangi menyarankan agar Presiden Jokowi menegakkan disiplin koalisi. “Pak Jokowi harus menertibkan dan mendisiplinkan anggota koalisi yang tidak patuh. Kalau sudah ketuk palu, sudah jelas, tidak perlu lagi beda pendapat,” ucap Pangi.

Menurut dia, setiap parpol harus memiliki posisi yang jelas. “Jangan hanya untuk menenangkan hati rakyat, walau di koalisi, tetapi tetap kritik. Ambil muka dalam politik demokrasi. Lebih baik terus terang. Mainkan saja peran oposisi dari sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, Partai Nasdem berjanji akan terus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua selama lima tahun mendatang. Konsistensi Partai Nasdem untuk mendukung penuh pemerintahan Jokowi pernah ditunjukkan pada saat menjalankan pemerintahan di periode pertama.

Dalam periode pemerintahan yang pertama, Jokowi dianggap telah cukup berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan. Baik itu kebijakan di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga upaya pembangunan terus bergerak maju dan lebih baik.

“Partai Nasdem tentunya selalu konsisten mendukung Jokowi. Seperti yang sudah kami tunjukkan pada periode pertama, maka kami akan konsisten mendukung pemerintahan lima tahun ke depan. Kami menilai Presiden Jokowi konsisten meneruskan semua janji-janji yang akhirnya bisa terwujud dan terlaksana dengan baik,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Johnny G Plate.

Menurutnya, selama pemerintahan Jokowi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, maka tidak akan ada upaya “menjebak” di antara partai koalisi pendukung. Namun, Partai Nasdem selaku parpol pendukung pemerintahan juga bisa saja menjadi rekan yang mampu mengkritik jika ada kebijakan yang tidak sesuai harapan masyarakat.

“Kritik yang bisa disampaikan adalah kritik yang membangun, tidak sekadar kritik yang dilakukan untuk mempertahankan kepentingan. Namun, saya yakin pada periode kedua ini Jokowi akan semakin mampu membuktikan bahwa pemerintahannya akan terus berjalan dengan baik,” kata Plate.



Sumber: BeritaSatu.com

PDI-P Harus Menjaga Jokowi


Yustinus Paat / Hotman Siregar / AO
Sabtu, 6 Juli 2019 | 22:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai PDI-P merupakan partai yang harus konsisten membela Joko Widodo (Jokowi) dari jebakan-jebakan pada pemerintahan periode kedua. Pasalnya, Jokowi sangat diasosiasikan dengan PDI-P sehingga ketika Jokowi gagal di periode kedua, maka PDI-P akan mendapatkan dampak negatif.

“Jadi, mau tidak mau PDI-P harus menjadi garda terdepan menjaga Jokowi agar terhindar dari jebakan-jebakan periode kedua, karena kalau Jokowi gagal, partai yang paling dirugikan adalah PDI-P," ujar Yunarto kepada Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (3/7).

Menurut Yunarto, salah satu jebakan yang paling berbahaya di periode kedua adalah soliditas koalisi untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf sampai akhir masa jabatannya. Pasalnya, orientasi parpol dan elite pada periode kedua pemerintahan Jokowi sudah melampaui sekadar menyukseskan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yakni Pilpres 2024.

“Inilah yang berbahaya karena setiap parpol dan elite di koalisi mempunyai kesempatan yang sama untuk maju di Pemilu 2024. Jokowi sudah tidak bisa maju lagi dan orientasi dari elite dan parpol sudah menuju Pemilu 2024,” tandas dia.

Karena itu, menurut Yunarto, peran PDI-P sangat penting dalam mencegah jebakan tersebut menggagalkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. PDI-P, kata dia, tidak hanya memastikan semua program dan kebijakan Jokowi terealisasi, tetapi juga harus mampu menciptakan soliditas koalisi sampai selesai masa jabatan Jokowi-Ma'ruf.

“Jadi, PDI-P harus konsisten menjadi pelindung Jokowi dan juga menjaga agar koalisi tetap solid. Ini juga untuk kepentingan PDI-P jika nantinya mengusung kadernya menjadi capres atau cawapres. Jika Jokowi berhasil bisa saja kader yang dicalonkan PDI-P menang lagi di Pilpres 2024,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Yunarto mengingatkan Jokowi agar hati-hati memasukkan nama orang yang bakal menjadi menteri dalam kabinet. Pasalnya, orang-orang tersebut atau partainya bisa saja menjadikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebagai batu lonjatan menuju Pilpres 2024.

“Jadi, kuncinya di Jokowi sendiri untuk hati-hati memasukkan orang-orang ke dalam kabinet, harus benar-benar difilter agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang pada akhir membuat kisruh di pemerintahan,” ujarnya.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, sejatinya masa pemerintahan Jokowi di periode kedua akan lebih mudah dalam mengekselerasi program-program yang dicanangkannya. Namun, berbagai kepentingan seperti dukungan parpol dalam Pilpres 2019 tetap tak bisa diabaikan.

Untuk mencapai target program, Emrus menyarankan pentingnya kesadaran dari parpol pendukung untuk tidak memaksakan kehendak. Misalnya, calon menteri yang diajukan parpol tidak menjadi beban pemerintahan.

“Beban akan sangat ringan di periode keduq belum tentu. Mengelola politisi ini lebih sulit dari mengelola perusahaan atau pemerintahan,” ujar Emrus.

Dia yakin Jokowi mampu mengeksekusi program-programbya di periode kedua. Apalagi, Jokowi tak lagi punya beban di periode 2019-2024.

“Saya kira pemerintahan kedepan akan lebih stabil karena bagaimanapun dengan pengalaman 5 tahun ini cukup ya. Keluarga Jokowi juga sudah selesai dengan dirinya. Keluarga juga sudah melepas Jokowi untuk Indonesia. Saya mengatakan tidak sama dengan presiden sebelumnya,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com