Logo BeritaSatu
Home > Fokus > Polemik Inpres JKN

Kartu Sakti BPJS Kesehatan

Minggu, 27 Februari 2022 | 13:40 WIB
Oleh : Herman, Yustinus Paat / Anselmus Bata

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres tersebut memerintahkan 30 kementerian/lembaga untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari inpres tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membuat persyaratan bagi pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah (proses jual beli), yakni harus memiliki kartu peserta BPJS Kesehatan mulai 1 Maret 2022. Layanan lainnya, seperti pembuatan SIM, STNK, SKCK, hingga pendaftaran haji dan umrah, juga akan mensyaratkan hal serupa. Kartu BPJS Kesehatan kini telah menjadi "kartu sakti" untuk memperlancar segala urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik. 

Sebagian kalangan menilai kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan program JKN-KIS, bahkan menyulitkan masyarakat. Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan kebijakan tersebut berkaitan erat dengan tekad pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki jaminan kesehatan, khususnya kalangan menengah ke atas yang belum terdaftar dalam program JKN-KIS. Saat ini cakupan kepesertaaan JKN-KIS sekitar 86% dari jumlah penduduk Indonesia.

"JKN-KIS adalah program bersama, bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Butuh partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah atau peserta yang butuh manfaatnya saja, agar program ini bisa berjalan berkelanjutan," kata Ali Ghufron dalam program "Lunch Talk" di Beritasatu News Channel, Senin (21/2/2022).

Menurutnya, kebersamaan menjadi kunci utama dalam program JKN-KIS. Karenanya, pemerintah menginstruksikan 30 kementerian/lembaga untuk mensyaratkan kepesertaan JKN-KIS dalam berbagai keperluan untuk memastikan semua masyarakat terlindungi jaminan kesehatan.

"Bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat," ujar Ali Ghufron Mukti.

Wajib
Pakar asuransi sosial yang juga Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2011-2015 Chazali Situmorang menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 1 ayat (8) tertulis,"Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran." Kemudian, Pasal 4 mencantumkan sembilan prinsip, salah satunya adalah kepesertaan bersifat wajib.

“Bagaimana makna bersifat wajib, apakah serentak atau bertahap? Diuraikan dalam penjelasan undang-undang itu, kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Namun meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela agar dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya sistem jaminan sosial nasional dapat mencakup seluruh rakyat,” urai Chazali dalam diskusi “Kontroversi JHT dan Akses Pelayanan Publik Jaminan Kesehatan Nasional” yang digelar Ombudsman, Selasa (22/2/2022).

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ada tiga tahap pengenaan sanksi administrasi, yakni teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Setelah 8 tahun program JKN-KIS berjalan, barulah terbit Inpres 1/2022 yang  fokus pada optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

Menurut Chazali, upaya optimalisasi memang diperlukan, karena cakupan kepesertaan yang kini mencapai 86% dari jumlah penduduk, cenderung stagnan. Selain itu, semakin banyak peserta yang nonaktif karena menunggak pembayaran iuran.

“Jadi pentahapan (kewajiban menjadi peserta, Red) itu memang sudah waktunya, karena program ini sudah berjalan 8 tahun. Keluarnya Inpres 1/2022 memang sekarang momentumnya. Kalau 6 bulan lagi, suhu politik mulai meningkat dan ditarik ke mana-mana, apalagi tahun depan,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Andi Megantara menyampaikan sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), pada 2024 ditargetkan tercapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) dengan kepesertaan 98%.

“Untuk mencapai 98% itu, keluarlah Inpres 1/2022 dengan mengacu pada semua aturan yang sudah diterbitkan di masa lalu,” kata Andi dalam diskusi FMB9, Kamis (24/2/2022).

Andi menjelaskan aturan yang mensyaratkan kepesertaan JKN-KIS dalam berbagai keperluan akan diimplementasikan secara bertahap sesuai kesiapan kementerian/lembaga. Inpres tersebut akan berjalan setelah keluar surat edaran (SE) dari masing-masing kementerian/lembaga.

"Tidak semuanya dimulai pada 1 Maret 2022. Untuk pelaksanaan inpres, sesuai kesiapan dan momentumnya. Kalau belum siap, memang itu masih dalam pembahasan. Jadi persepsi bahwa setelah dua minggu berlaku semua, itu tidak,” tegas Andi.

Peserta
Sampai dengan 31 Januari 2022, jumlah peserta program JKN-KIS telah mencapai 236.279.275 jiwa atau 86,27% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273.879.750 jiwa. Kenyataan ini menjadikan JKN-KIS sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia. Perinciannya, peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBN 100.953.953 jiwa, PBI APBD 39.854.669, pekerja penerima upah (PPU), penyelenggara negara 18.648.847 jiwa, PPU badan usaha 41.429.273 jiwa, pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri 31.001.730 jiwa, serta bukan pekerja (BP) 4.390.821 jiwa.

Untuk peserta PBI APBN yang mencapai 100.953.953 jiwa, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan jumlah peserta PBI jaminan kesehatan (JK) aktif yang didaftarkan pemerintah pusat sebanyak 86 juta jiwa, sisanya merupakan peserta PBI nonaktif yang saat ini sedang dalam proses mutasi atau konfirmasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial di kabupaten/kota.

Pada 2021, Kementerian Sosial melakukan pemadanan data PBI dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pemadanan data dengan NIK di Dukcapil untuk memastikan bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Data yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil, tidak akan mendapat bantuan dan harus dikeluarkan dari DTKS.

Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 8, PBI JK yang telah dikeluarkan atau dihapus, paling lama 6 bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan, dapat diaktifkan kembali kepesertaannya dengan syarat peserta bersangkutan terbukti masih membutuhkan layanan kesehatan.

“BPJS Kesehatan terus berupaya mendorong proses verifikasi dan validasi peserta di daerah agar kuota PBI JK sebesar 96,8 juta jiwa terpenuhi,” kata Iqbal kepada Beritasatu.com, Kamis (24/2/2022).

Reaksi DPR
Kalangan DPR pun memberi reaksi atas penerbitan Inpres 1/2022. Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta peraturan tersebut dibatalkan atau direvisi. Inpres 1/2022 dinilai sebagai kekonyolan kekuasaan.

"Terbitnya peraturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan, merupakan bagian dari praktik kekuasaan yang konyol, irasional, dan sewenang-wenang. Apa hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan?" tanya Luqman.

Secara filosofi konstitusi, lanjutnya, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh memberangus hak-hak tersebut.

"Lahirnya kebijakan ini membuat saya curiga adanya anasir jahat yang menyusup di sekitar Presiden Jokowi dan jajaran kabinet dan dengan sengaja mendorong lahirnya kebijakan yang membenturkan presiden dengan rakyat," tegas wakil sekjen PKB ini.

Luqman pun minta Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil membatalkan kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam layanan pertanahan. Menteri Sofyan seharusnya segera memberi masukan kepada Presiden Jokowi bahwa telah terjadi kekeliruan dalam peraturan tersebut.

Senada dengannya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyebutkan Inpres 1/2022 tidak diperlukan. Peraturan itu hanya menambah beban rakyat dalam mengakses layanan publik.

Kurniasih Mufidayati pun mendesak Presiden Jokowi membatalkan inpres tersebut. Baginya, semangat pemerintah yang menginginkan seluruh rakyat dilayani BPJS Kesehatan merupakan hal baik. Namun, isi Inpres 1/2022 dan juga waktu penerbitannya kurang tepat di tengah merebaknya Omicron, kelangkaan minyak goreng, dan bahan pangan tahu tempe.  

Ketua DPR Puan Maharani juga meminta BPJS Kesehatan memperbaiki layanan sebelum menjadikan kepesertaan program JKN-KIS sebagai syarat bagi masyarakat agar dapat mengakses pelayanan publik.

Menurutnya, kepesertaan wajib BPJS Kesehatan memang diatur dalam UU SJSN. Namun, pelayanan BPJS Kesehatan yang kurang optimal membuat terbitnya Inpres 1/2022 menuai polemik.

“Kalau layanan BPJS semakin baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas, polemik terkait BPJS Kesehatan sebagai syarat mengakses layanan publik pasti lambat laun akan mereda,” katanya.

Puan membeberkan sejumlah persoalan BPJS Kesehatan yang sering ditemui, seperti lama dan berbelitnya pasien mendapat surat rujukan ke rumah sakit. Selain itu, pengaduan mengenai diskriminasi kepada peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rumah sakit. Tak sedikit pasien yang mengeluhkan sulitnya mencari ruang perawatan di rumah sakit hingga diminta membeli obat yang masuk dalam paket BPJS Kesehatan.

"DPR mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Kurang optimalnya pelayanan BPJS Kesehatan harus diperbaiki sehingga aturan-aturan turunan yang berlaku bisa diterima masyarakat," ujarnya.

 



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Inpres 1/2022 Tak Hanya Atur Jual Beli Tanah, SIM, STNK, dan Ibadah Haji

Minggu, 27 Februari 2022 | 13:46 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / Anselmus Bata

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 6 Januari 2022 dan berlaku mulai 1 Maret 2022.

Inpres tersebut tidak hanya mengatur jual beli tanah, serta pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan ibadah haji, yang harus menyertakan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat, juga berbagai macam pengurusan administrasi di 23 kementerian dan 7 lembaga negara.

Dalam Inpres 1/2022, Presiden Jokowi memberikan perintah kepada sejumlah menteri untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan optimalisasi program JKN.

Instruksi itu diberikan Jokowi kepada menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan agar melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atas pelaksanaan inpres, serta melaporkan pelaksanaan inpres kepada presiden secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kepada menteri koordinator bidang perekonomian, Jokowi menginstruksikan untuk melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi peserta aktif dalam program JKN, serta melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan KUR dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Inpres ini juga memerintahkan menteri dalam negeri untuk memastikan BPJS Kesehatan menjadi syarat bagi permohonan perizinan berusaha serta pelayanan publik. “Menteri dalam negeri untuk melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan publik di daerah dalam rangka memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif dalam program JKN,” demikian isi Inpres 1/2022.

Menteri dalam negeri juga diperintahkan menyediakan akses data penduduk berbasis nomor induk kependudukan (NIK) untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan program JKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lalu, Jokowi menginstruksikan menteri dalam negeri mendorong gubernur dan bupati/wali kota mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara di lingkungan instansi pemerintah daerah harus mendaftarkan anggota keluarganya menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

Gubernur dan bupati/wali kota diminta melakukan langkah-langkah agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif, melakukan verifikasi dan validasi data seluruh segmen kepesertaan program JKN, serta mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh pekerja, termasuk pegawai pemerintah dengan status non-ASN menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Gubernur dan bupati/wali kota diminta mengalokasikan anggaran untuk optimalisasi program JKN.

Selanjutnya, menteri luar negeri diinstruksikan untuk memastikan seluruh staf di perwakilan negara asing dan organisasi internasional, kecuali staf diplomatik dan nondiplomatik, beserta anggota keluarganya menjadi peserta aktif JKN.

Kemudian, menteri agama dapat mengambil langkah agar pelaku usaha dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus menjadi peserta aktif, serta mensyaratkan calon jemaah umrah dan haji sebagai peserta aktif, sekaligus memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan formal dan nonformal di lingkungan Kementerian Agama menjadi peserta aktif JKN.

Inpres 1/2022 juga menyasar menteri hukum dan HAM yang diminta mengambil langkah agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian adalah peserta aktif BPJS Kesehatan.

Menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi juga harus memastikan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan peserta aktif JKN.

Demikian juga dengan menteri kesehatan harus memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah menjadi peserta aktif JKN.

Menteri ketenagakerjaan diinstruksikan memastikan seluruh orang asing yang bekerja paling sedikit 6 bulan serta pemohon pengurusan maupun perpanjangan perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan menjadi peserta aktif JKN.

Lalu, menteri perhubungan diminta meningkatkan kepatuhan setiap pemberi kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan daerat, laut, udara dan perkeretaapian, termasuk transportasi dalam jaringan (online) menjadi peserta aktif JKN.

Instruksi tersebut juga ditujukan kepada menteri pertanian untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan peserta aktif dalam program JKN.

Syarat kepesertaan BPJS Kesehatan juga berlaku pada sektor perikanan. Presiden Jokowi menginstruksikan menteri kelautan dan perikanan memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan peserta aktif dalam program JKN.

Menteri koperasi dan usaha kecil menengah juga diinstruksikan memastikan pelaku usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM), pengurus, pengawas, dan anggota koperasi adalah peserta aktif program JKN.

Hak Hidup Rakyat
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan yang kini menjadi syarat untuk mengakses sejumlah fasilitas dan layanan publik merupakan upaya pemerintah menjamin kesehatan dan hak hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, melindungi masyarakat dari risiko kesehatan masyarakat, dan untuk mencegah masyarakat jatuh miskin, baik karena biaya perawatan kesehatan atau kehilangan pendapatan saat ada anggota rumah tangga yang sakit,” kata Moeldoko.

Moeldoko yang menjadi anggota tim koordinasi Inpres 1/2022 menegaskan pemerintah akan terus melakukan komunikasi publik kepada masyarakat dan memastikan kementerian/lembaga terkait mengintegrasikan sistem pelayanan dengan BPJS Kesehatan.

Syarat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam mengakses pelayanan publik, termasuk proses jual beli tanah, lanjutnya, tidak seharusnya dipandang dalam narasi negatif. Dia justru menilai persyaratan ini sangat logis untuk diterapkan dan tidak menimbulkan permasalahan apa pun.

“Secara logika, masyarakat yang bisa membeli tanah adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi yang relatif bagus. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membayar iuran kelas 2 atau kelas 1 BPJS,” kata Moeldoko.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Puas Dilayani BPJS Kesehatan, tetapi Terkendala Administrasi

Minggu, 27 Februari 2022 | 13:53 WIB
Oleh : Wilsa Azmalia Putri, Chairul Fikri, Mikael Niman, Vento Saudale, Stefani Wijaya / Anselmus Bata

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah peserta BPJS Kesehatan di Jabodetabek mengaku puas dengan pelayanan serta fasilitas dari BPJS Kesehatan. Namun, peserta masih mengeluhkan proses administrasi yang sulit, terutama saat menggunakan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan.

Christina (40), saat ditemui di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2022), mengaku puas atas pelayanan selama ini. Dia pernah menjalani operasi batu empedu dengan fasilitas BPJS Kesehatan dan mendapatkan pelayanan yang baik. Namun, dia juga mengaku sempat mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ketika melakukan pendaftaran saat berobat ke rumah sakit.

"Pas di rumah sakit, kadang dipersulit. Pasien yang BPJS suka dibedakan. Misalnya, lagi ngantri, tetapi tiba-tiba ada yang bayar mandiri (non-BPJS, Red), terus mereka didahulukan," katanya kepada Beritasatu.com.

Begitu juga dengan pengalaman Opi (40) yang mengaku puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan selama lima tahun menjadi peserta. Opi mengatakan dirinya pernah menggunakan BPJS Kesehatan untuk pengobatan rawat inap orang tuanya yang mengalami tifus.

Namun, sama seperti yang dirasakan Christina, Opi juga merasakan kesulitan saat melakukan proses administrasi untuk membuat surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes).

"Saya pernah dua atau tiga kali berobat ke faskes. Datang ke sana keadaan udah pucat, tetapi masih belum dikasih surat rujukan. Sampai akhirnya saya datang langsung ke rumah sakit, masuk ke unit gawat darurat, baru bisa dirawat," ujar Opi.

Saban (45), wartawan media nasional, juga mengaku puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Suatu ketika, ia terpaksa harus mendapat perawatan untuk pemasangan ring jantung. Berbekal kartu BPJS Kesehatan, dia mendaftar ke Rumah Sakit Awal Bros yang kini berganti nama menjadi Primaya Hospital di Kota Bekasi.

Petugas administrasi hingga dokter bedah di rumah sakit memperlakukan dirinya dengan baik. Bahkan, biaya yang hampir mencapai Rp 30 juta ditanggung BPJS Kesehatan.

“Biaya ditanggung BPJS Kesehatan 100%,” kata Saban.

Dia kini hanya membayar iuran kelas I sebesar Rp 100.000 per bulan. “Lebih ringan, ibaratnya mencicil biaya pengobatan sebelum masuk ke rumah sakit,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Berta (68), warga Kota Depok. Lansia ini harus dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON), Jakarta Timur karena terserang stroke.

Berdasarkan keterangan anaknya, Emi, pelayanan kesehatan yang diterima cukup memuaskan. "Biaya obat-obatan dan rawat inap ditanggung semua oleh BPJS Kesehatan. Totalnya, sekitar Rp 40 jutaan,” ujarnya.

Emi mengaku tidak rumit mengurus perpindahan ke rumah sakit rujukan. “Yang penting dapat surat rujukan dari rumah sakit sebelumnya, keluarga pasien langsung mengurus ke rumah sakit rujukan, dengan peralatan medis yang lebih lengkap,” bebernya.

Menurutnya, kartu BPJS Kesehatan sangat diperlukan agar semua anggota keluarga mendapatkan jaminan kesehatan di rumah sakit. "Kita bayar iuran setiap bulan dan tidak pernah menunggak," tegasnya.

Seorang peserta BPJS Kesehatan di Kuningan, Jawa Barat bernama Dewi Tri Utami (24) mengaku puas dan terbantu dengan pelayanan BPJS Kesehatan. "Selama ini yang dirasain puas aja karena pelayanannya bagus, terutama untuk keluarga yang memang punya penyakit jantung yang obatnya mahal. Lumayan kebantu banget kalau pakai BPJS," kata Dewi saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (25/2/2022).

Dewi menggunakan BPJS Kesehatan untuk membantu pengobatan kedua orang tuanya yang memiliki penyakit jantung. Ia pun pernah menjalani operasi usus buntu. Biaya obat untuk orang tuanya Rp 300.000 per bulan, sedangkan biaya operasi usus buntu Rp 15 juta.  

Meski mengaku, perempuan berusia 24 tahun itu juga mengeluhkan pelayanan yang lamban karena membeludaknya pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan. Dewi menyarankan perbaikan sistem dan antrean pelayanan kesehatan agar peserta program JKN-KIS tidak menunggu lama agar bisa dilayani serta penanganan lebih cepat bagi pasien yang membutuhkan pertolongan segera.   

Keluhan
Pengalaman berbeda dirasakan Rizki Aulia Rahman (22), seorang peserta BPJS Kesehatan di Rangkasbitung, Banten.

Ia mengaku tidak puas dengan pelayanan rawat inap di rumah sakit dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Pasalnya, ada perlakuan diskriminatif terhadap ibunya yang menderita penyakit lambung.

"Waktu itu saya menanyakan terlebih dahulu apakah ada perbedaan perlakuan pengguna kartu BPJS Kesehatan dengan asuransi dari kantor. Jawabannya adalah BPJS Kesehatan biasanya dibuat lambat," kata Rizki kepada Beritasatu.com, Jumat (25/2/222).

Pada saat itu, Rizki mendaftarkan ibunya untuk menjalani rawat inap sekitar pukul 15.00 WIB. Akan tetapi hingga pukul 19.00 WIB tidak kunjung mendapatkan ruangan dengan alasan penuh.

"Setelah itu saya memutuskan untuk pakai asuransi lain dan tidak pakai kartu BPJS Kesehatan. Satu jam kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, petugas datang ke IGD dan bilang ada ruangan yang kosong," ucapnya.

Selain pelayanan, pengurusan surat rujukan juga dikeluhkan peserta BPJS Kesehatan. Warga Kelurahan Kebon Kelapa, Bogor Tengah, Santi Coryanti (43) yang mengalami komplikasi penyakit mengeluhkan sistem rujukan yang berlaku saat ini.

Menurutnya, pengurusan surat rujukan sangat merepotkan, menyita waktu, dan tidak masuk akal. Terlebih, bagi dirinya dengan riwayat berobat yang cukup panjang. 

"Kalau sekali, ya enggak apa-apa, tetapi kalau untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sama harus merujuk, itu buang waktu. Toh, dari rumah sakit hingga dokternya juga sama dan saling kenal," katanya. 

Irma Nurhayanti (55), warga Cibinong, Kabupaten Bogor, juga menyebutkan mekanisme rujukan berjenjang tidak efisien. Irma yang merupakan penyintas kanker ovarium saat ini tak lagi memakai layanan BPJS Kesehatan karena ribet. 

Ia telah memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan selama 6 tahun, termasuk menjalani operasi besar pengangkatan tumor.

“Setelah operasi itu kan harus kontrol. Ketika itu, saya menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Hanya saja memang harus melalui faskes 1, 2, 3 dan itu memakan waktu sangat lama. Di faskes tingkat 1, terpaksa antre sejak pukul 06.00 WIB, padahal puskesmas baru buka pukul 08.00 WIB. Setelah itu, kita dirujuk ke rumah sakit sekitar pukul 11.00 WIB dan akan dilayani dokter pukul 14.00 WIB. Ternyata dokter baru bisa masuk ruangan pukul 16.00 WIB. Bisa dibayangkan, menunggu dari pukul 06.00 WIB, tentu sangat menyita waktu," ujarnya.

Irma mengaku terpaksa menjalani prosedur itu karena biaya pengobatannya mencapai Rp 68 juta. Kini, setelah dinyatakan sembuh dari kanker, Irma memilih untuk menggunakan uang pribadi untuk keperluan kontrol.

"Kita menunggu rujukan faskes tingkat 1 dari subuh. Kita harus minum, makan, dan lain-lain, sama saja pengeluarannya. Skrining di puskesmas juga enggak banyak gunanya, kadang-kadang seperti menggugurkan kewajiban saja atau hanya formalitas untuk dapat surat rujukan,” ungkapnya

Sebaliknya, Milka (33) mengaku tidak memiliki masalah dengan sistem rujukan saat ini. Sejak Agustus 2021, dia mengurus administrasi bagi ibunya untuk menjalani operasi pengangkatan tumor. Setelah 5 bulan atau pada Januari 2022, ibunya bisa dioperasi di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ibunya harus berulang kali dirujuk secara berjenjang hingga akhirnya ditangani seorang spesialis saraf.

“Karena sudah ada surat rujukan dari faskes pertama, administrasinya justru berlangsung mulus-mulus saja. Yang penting ada surat rujukan yang jelas,” kata Milka.

Meski menguras waktu dan tenaga selama lima bulan, dia mengaku puas karena seluruh biaya operasi Rp 248 juta ditanggung BPJS Kesehatan. 

"Kita sebagai pasien hanya perlu sabar, serta paham skema administrasinya seperti apa dan tahu rumah sakit mana saja yang ramah pasien BPJS,” jelasnya.

Warga Depok, Joni (29), juga berpendapat sistem rujukan yang berlaku saat ini tetap dipertahankan. Hal ini disampaikan terkait pengalaman mengurus pelayanan kesehatan bagi pamannya yang menderita strok. Hasil diagnosis dari dokter di rumah sakit swasta yang merawat pamannya dibawa ke puskesmas di sekitar tempat tinggalnya. Setelah melihat diagnosis itu, puskesmas setuju untuk merujuk pamannya ke rumah sakit agar bisa diooperasi.

"Saya justru merasa khawatir apabila sistem rujukan berjenjang ini dihapus. Seluruh pasien akan langsung menumpuk di rumah sakit tanpa mengalami skrining terlebih dahulu di faskes tingkat pertama. Akibatnya, antrean pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit bisa semakin panjang, padahal keluhan sebagian pasien bisa ditangani puskesmas," kata Joni.

Berkurang
Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, keluhan terkait pelayanan program JKN-KIS yang disampaikan kepada BPJS Watch saat ini sudah jauh berkurang dibandingkan saat program ini mulai diimplementasikan pada tahun-tahun pertama. Kenyataan ini tidak terlepas dari berbagai pembenahan yang dilakukan BPJS Kesehatan serta fasilitas kesehatan yang menjadi provider, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan.

Meski demikian, pihaknya masih menjumpai pasien yang mengaku dipulangkan dari rumah sakit, padahal kondisinya belum sepenuhnya pulih. Ada juga yang mengaku harus membeli obat karena tidak masuk dalam obat-obatan yang dijamin BPJS Kesehatan.

“Hal-hal ini masih terjadi di daerah, tetapi jumlahnya sudah berkurang. Saya rasa BPJS Kesehatan harus terus memperkuat layanan unit pengaduan di rumah sakit, karena masih ada yang bandel," ujarnya.

Sementara itu, anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyebutkan dari hasil pantauan, masih banyak peserta JKN-KIS yang tidak memahami hak dan kewajibannya.

“Persoalan utama dalam catatan YLKI adalah terkait literasi peserta tentang produk dari BPJS Kesehatan maupun tentang JKN. Ini yang menurut saya perlu ditingkatkan. Mestinya BPJS Kesehatan punya mekanisme untuk memastikan pesertanya terinformasi hak dan kewajibannya, termasuk ketika berhubungan dengan fasilitas kesehatan. Masing-masing faskes juga harus punya mekanisme agar pesertanya mendapat informasi mengenai hak dan kewajibannya,” kata Sudaryatmo.

Apabila peserta JKN-KIS mendapat informasi dengan baik, mereka bisa semakin bertanggung jawab. Peserta tidak hanya menyampaikan keluhan, juga bisa memberi apresiasi ketika pelayanan BPJS Kesehatan atau faskes telah sesuai ekspektasinya.

Di YLKI, pengaduan terkait program JKN-KIS tidak masuk dalam 10 besar. Namun bukan berarti program JKN-KIS sudah sangat baik. Pasalnya, kebiasaan komplain masyarakat Indonesia tergolong rendah. "Masyarakat baru komplain ketika masalah yang dialaminya sudah sangat berat," ujar Sudaryatmo. 

Respons Inpres 1/2022
Saat ditanya soal Inpres 1/2022, Christina berpendapat aturan itu tidak masuk akal. Menurutnya, tidak semua masyarakat mempunyai kartu BPJS Kesehatan.

"Aneh aja. Masa BPJS buat kesehatan dicampuradukkan untuk bikin SIM. Kayaknya enggak masuk akal, padahal kan cukup pakai identitas KTP," ujarnya.

Rizki juga mengatakan peraturan tersebut tidak ada hubungannya dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk pelayanan SIM karena ada pengecekan kesehatan.

"Kalau dipikir-pikir tidak ada kaitannya. Kalau untuk buat SIM karena ada cek kesehatan mungkin masih nyambung, tetapi urusan jual beli tanah, di mana nyambungnya dengan BPJS Kesehatan," katanya.

Pendapat berbeda disampaikan Opi. Dia menyatakan bisa menerima aturan baru itu. Namun, dirinya mengaku kesulitan untuk membayar iuran, terutama di masa pandemi.

"Apalagi sekarang biayanya mau naik kan, tetapi kalau mau jadi syarat, tidak apa-apa. Soalnya, saya juga sudah punya," tuturnya. 



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN
Share to WhatsApp


TAG POPULER

# Anggota TNI Tewas


# Medina Zein


# Vaksinasi Covid-19


# Piala Thomas


# Timnas Indonesia


B1 Livestream

TERKINI
AC Milan dan Inter Menang, Scudetto Ditentukan di Laga Pamungkas

AC Milan dan Inter Menang, Scudetto Ditentukan di Laga Pamungkas

BOLA | 6 jam yang lalu









BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings