Kotak Suara Kardus Rawan Dimanipulasi


Carlos KY Paath / Yeremia Sukoyo / Hotman Siregar / ALD Selasa, 18 Desember 2018 | 05:46 WIB

Jakarta - Penggunaan kotak suara berbahan kardus kedap air pada Pemilu 2019 menuai polemik. Meskipun sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Australia, namun kondisi geografis Indonesia berbeda, sehingga harus diperhatikan kualitas bahan. Selain itu, bahan yang digunakan untuk kotak suara juga harus mempertimbangkan potensi manipulasi.

“Satu negara dengan negara lain enggak bisa disamakan. Kita tahu geografis Indonesia masih banyak wilayah yang sulit. Harus melewati air, dibawa dengan perahu-perahu kecil yang air dengan mudah bisa masuk,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw, di Jakarta, Senin (17/12).

Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga memiliki banyak daerah pegunungan yang rentan dengan turunnya hujan. “Kotak suara dari karton atau kardus tersebut sebaiknya tidak digunakan di daerah-daerah dengan geografis rumit. Di daerah yang sulit mungkin harus tetap dari bahan aluminium,” tuturnya.

Dia mengingatkan, polemik terkait bahan yang digunakan untuk kotak suara sudah muncul sejal awal tahun ini. “Tampaknya KPU mengalami persoalan komunikasi, khususnya, terkait polemik kotak suara dari kardus, yang sudah dimulai pada awal 2018. Namun, publik tidak pernah mendapatkan informasi yang utuh,” ungkap Jeirry.

Ditambahkan, akibat informasi yang tidak utuh, wajar jika ada pihak khawatir bahan dasar kotak suara ini rawan dimanipulasi. Jika ini benar terjadi, tentu akan mencederai kualitas pemilu dan demokrasi. “Aspek keamanan juga sepatutnya dikemukakan ke khalayak umum. Dengan begitu, publik tidak mempunyai asumsi tersendiri,” katanya.

Menurutnya, jika sejak awal KPU melakukan sosialisasi mengenai hal ini, akan menghindari politisasi. Apalagi, kotak serupa pernah digunakan saat pilkada. “Ada fakta seperti itu, tetapi masyarakat banyak yang tidak paham. Sebaiknya jangan menunggu viral baru ada penjelasan,” ujarnya.

Selain soal kotak suara, Jeirry juga meminta KPU untuk memperhatikan distribusi logistik Pemilu 2019, khususnya, di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit seperti pegunungan dan kepulauan. “Distribusi logistik selalu jadi masalah. Selama ini ada daerah-daerah yang memang sering terkendala persoalan distribusi,” katanya.

Menurutnya, KPU semestinya telah mengantisipasi seluruh potensi permasalahan distribusi sejak jauh hari. Dengan demikian, distribusi logistik bisa tepat waktu. “Misalnya dengan mempercepat distribusi di daerah tertentu. Sebab, jika mengikuti jadwal biasa, distribusi akan molor. Apalagi kemudian kalau saat distribusi cuacanya berat. Hujan yang paling mengganggu. Di Papua atau daerah kepulauan. Mestinya sudah bisa diantisipasi dari sekarang,” ujar Jeirry.

Penjelasan Terbuka
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni meminta KPU untuk secara terbuka dan komprehensif menjelaskan soal spesifikasi, anggaran, fungsi, dan keamanan kotak suara yang terbuat dari kardus kepada publik. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi keragu-raguan masyarakat terkait penggunaan kotak suara karton.

“KPU juga semestinya menyampaikan alasan, pertimbangan, argumen, dan logika di balik pembuatan keputusan untuk memilih kotak suara karton dari 5 varian pilihan kotak suara transparan yang pernah disimulasikan KPU sejak akhir 2017,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kotak suara karton sejatinya sudah digunakan untuk kepentingan penyimpanan surat suara sejak Pemilu 2014. Penggunaannya berlanjut pada Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018. Pada awalnya, kotak suara karton hanya digunakan untuk melengkapi kekurangan kotak suara aluminium yang ketika itu masih digunakan.

“Bahkan, kotak suara aluminium sudah dipakai sejak Pemilu 2004, namun jumlahnya makin menyusut karena rusak, hilang, dicuri, ataupun kurang, akibat pertambahan jumlah pemilih dari pemilu ke pemilu,” ungkapnya.

Pada waktu itu, kotak suara kartonnya tidak transparan, alias semua sisinya berupa karton kedap air. Karton kedap air dengan sisi transparan baru pertama kali digunakan karena perintah Pasal 341 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan isi surat suara harus bisa dilihat dari luar dan penggunaannya pun untuk seluruh TPS yang ada.

Dia mengakui, penggunaan kotak suara dari kardus ini memicu kontroversi dan cenderung dipolitisasi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU. Terlebih sekaligus untuk membuktikan bahwa kotak suara ini memiliki standar kemampuan minimum untuk menyimpan surat suara yang sudah dicoblos pemilih.

“Selain juga KPU tentunya juga harus menjelaskan instrumen pengamanan yang disediakan KPU untuk memastikan keamanan surat suara yang ada di dalam kotak suara kardus itu,” katanya.

Titi mengingatkan, meskipun berbahan kardus kedap air, kotak suara semacam itu tetap berpotensi rusak jika terendam air. Selain itu juga lebih mudah terbakar, dan terkena rayap bila penyimpanannya tidak cermat. “Namun hal itu bergantung penuh pada tata kelola kotak suara oleh KPU, bagaimana penyimpanannya di gudang nanti, dan juga pengawasannya,” ujarnya.

Karena itu, KPU harus memastikan bahwa mereka punya prosedur operasi standar (SOP) dalam pengelolaan dan pengamanan kotak suara ini. “SOP ini harus dipahami dan ditaati seluruh jajaran sampai ke tingkat yang paling bawah,” katanya.

Secara terpisah, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Chusni Mubarok menilai wajar jika keputusan KPU menuai kritik dari masyarakat. Menurutnya, hal ini semakin menambah keraguan masyarakat mengenai kredibilitas Pemilu mendatang.

“Saat ini kan marak ancaman Pemilu 2019 berlangsung tidak fair. Mulai dari tercecernya e-KTP hingga daftar pemilih yang juga masih bermasalah,” ujar Chusni di Jakarta, Minggu (16/12).

Ditambah lagi kondisi fisik kotak suara seperti ini. Inilah yang akan memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat. “Seharusnya KPU sangat peka dengan perkara semacam ini. Karena indikasi kecurangan di pilpres mendatang sudah sangat terang. Jika tidak dapat dicegah sejak saat ini, khawatir masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaannya kepada penyelenggara pemilu. Bahkan siapapun bisa buka kardus itu tanpa berbekas atau tanpa buka gemboknya. Sepertinya banyak orang juga bisa lakukan itu. Artinya gembok di situ enggak ada artinya,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan

KPU Jamin Kualitas dan Keamanan Kotak Suara Kardus


Yustinus Paat / Markus Junianto Sihaloho / Hotman Siregar / ALD Selasa, 18 Desember 2018 | 05:37 WIB

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Tanthowi Ubaid menegaskan, pihaknya menjamin kualitas dan keamanan kotak suara yang berasal dari bahan karton atau kardus kedap air (duplex). Sebelum memutuskan, KPU sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk soal efektivitas, keamanan, efisiensi, dan ketersediaan bahan baku.

“Kami menimbang berbagai hal, termasuk soal efektivitas, keamanan, efisiensi, ketersediaan bahan baku, dan lain-lain. Nah, setelah mempertimbangkan berbagai hal, kami memutuskan untuk menggunakan bahan duplex atau karton kedap air,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/11).

Sesuai mandat UU 7/2017 tentang Pemilu, pada Pemilu 2019 harus menggunakan kotak suara transparan. Karena itu, KPU menimbang berbagai model, bahan, spesifikasi, dan ukuran untuk menjalankan ketentuan tersebut.
“Jadi enggak tiba-tiba langsung menentukan satu jenis bahan tetapi banyak jenis bahan yang pada akhirnya, KPU menyepakati bahan baku kotak suara transparan adalah karton yang kedap air,” ungkapnya.

Sisi transparan dari kotak suara hanya terdapat di sisi depan. Bagian transparan ini terbuat dari bahan mika. Kotak suara itu memiliki ukuran panjang 60 cm dengan lebar 40 cm. Pada kotak suara tersebut juga terdapat keterangan nomor kotak suara, nomor TPS, nama TPS, nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), nama kabupaten/kota lokasi TPS dan provinsi (lokasi TPS).

Pramono mengatakan, dari segi kekuatan, kotak suara karton kedap air ini kuat menahan beban lebih dari 80 kilogram. Dalam proses distribusi, kata dia, kotak suara ini dimasukkan dalam amplop besar yang dibungkus plastik dan masing-masing kotak suara juga dibungkus plastik satu per satu.

“Jadi, di dalam dibungkus plastik, di luar juga dibungkus plastik sehingga bisa menahan air baik air hujan, laut, dan sungai,” ungkapnya.

Terkait masalah api, Pramono mengakui memang sulit diantisipasi apalagi jika apinya besar. Hal serupa juga sebenarnya dialami oleh kotak suara dari bahan aluminium jika dibakar, tentu isinya tidak akan selamat.

“Soal api, saya sudah melihat kotak aluminium yang bekas dibakar (oleh massa saat kerusuhan) di beberapa KPU kabupaten/kota. Isinya selamat? Ternyata tidak. Kotaknya rusak dan isinya hangus terbakar juga. Kenapa? Karena panas dalam kotak yang terbakar itu melampaui titik bakar kertas. Jadi mirip di-oven dengan panas tinggi,” jelas dia.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan, keamanan kotak suara sebenarnya bukan persoalan bahan, tetapi persoalan penyelenggara, pengawas, serta saksi peserta pemilu untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara di dalam kotak, sehingga tidak terjadi manipulasi. “Kalau bicara keamanan, ini lebih soal integritas penyelenggara, pengawasan Bawaslu, kehadiran saksi parpol/paslon capres dan juga saksi DPD, pengamanan TNI/Polri, serta partisipasi publik di semua tingkat,” ujarnya.

Penghematan Anggaran
Senada dengan itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih kotak suara berbahan karton kedap air untuk menggantikan kotak suara yang berbahan aluminium. Salah satu pertimbangannya, kata Arief, kotak suara karton kedap air lebih murah.

“Kami melihat banyak negara pemilunya gunakan kotak suara bahan karton dan itu nggak jadi masalah dan harganya relatif jauh lebih murah dibanding aluminium,” ujarnya, Sabtu (15/12).

Pemilihan bahan karton, mempertimbangkan kondisi internal KPU di mana masih banyak KPU kabupaten/kota yang belum mempunyai kantor sendiri. Jika kotak suara dari bahan aluminium, KPU di daerah harus menyewa gudang untuk menyimpannya sampai pemilu berikutnya.

“Biayanya tiap tahun terus meningkat untuk sewa gudang. Dengan karton kedap air yang harganya lebih murah kita bisa menyimpannya dengan lebih mudah,” katanya.

Selain sewa gedung, kata Arief, KPU juga harus menyewa orang untuk menurunkan kotak suara dari bahan aluminium, merakitnya kembali, hingga membeli baut yang sudah lepas untuk merakit kotak.

Berdasarkan data, untuk memproduksi sekitar 4 juta kotak suara KPU mengeluarkan biaya Rp 284 miliar, mampu menghemat lebih Rp 663 miliar, atau 70% dari pagu anggaran Rp 948 miliar.

Arief mengatakan, pihaknya juga mempertimbangkan kekuatan kotak suara karton kedap air. “Jadi bukan hanya di luar, tapi juga dalam. Kami bukan hanya mengukur beratnya, tapi juga mengukur volumennya. Bagaimana volume untuk menampung 300 lembar surat suara, formulir- formulir yang digunakan di tingkat TPS. Lalu kita timbang beratnya hanya 1,5 kilogram,” ungkap dia.

Arief juga menegaskan bahwa kotak suara karton kedap air sebenarnya bukan barang baru. Kotak suara tersebut sudah pernah digunakan pada Pemilu Tahun 2014, Pilkada Tahun 2015, Pilkada Tahun 2017 dan Pilkada Tahun 2018.

“Kotak suara berbahan karton kedap air, sebetulnya bukan barang baru di pemilu di Indonesia. Kotak suara ini sudah digunakan sejak pemilu 2014, pilkada 2015, pilkada 2017 dan pilkada 2018. Sebetulnya relatif tidak ada laporan yang mengatakan pemilihan terganggu karena menggunakan kotak suara berbahan karton kedap air,” ungkapnya.

Komisioner KPU Viryan Azis juga mengungkapkan, kotak suara yang terbuat dari aluminium usianya sudah cukup lama, sehingga kondisinya saat ini sudah banyak yang rusak.

Secara terpisah, Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto merasa heran dengan sikap Partai Gerindra yang khawatir pemilu curang dengan alasan kotak suara terbuat dari kardus. “Kami agak heran Gerindra ini bicara pemilu curang. Jadi rasanya mereka akan menyalahkan kalau Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin menang. Mereka mulai mempersiapkan alasan-alasan untuk kalah sejak dari sekarang,” kata Hasto.

Terlepas dari hal itu, Hasto mengajak semua pihak berkomitmen memperbaiki kualitas pemilu. Sistem demokrasi harus baik, dan lembaga penyelenggaraannya haruslah netral. “Alat negara harus netral juga,” kata Hasto.

Terkait kotak suara berbahan kardus, Hasto mengatakan bisa memahaminya dengan pertimbangan aspek penghematan biaya. “Yang penting, saksi bisa dimaksimalkan untuk mengawasi di TPS-TPS. Formulir C1 di setiap TPS nantinya menjadi hal yang harus betul-betul dicermati. Kita dukung setiap upaya meningkatkan pemilu yang adil dengan mengedepankan seluruh penyelenggara yang bertanggung, sehingga pemilu dengan kualitas yang baik,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan

CLOSE