Logo BeritaSatu
Home > Fokus > Polri yang Presisi Mampu Bikin Polisi Makin Dicintai

Polri yang Presisi Mampu Bikin Polisi Makin Dicintai

Selasa, 5 Juli 2022 | 20:38 WIB
Oleh : Dwi Argo Santosa / Dwi Argo Santosa

Jakarta, Beritasatu.com - Setahun terakhir, Presiden Jokowi dua kali memberikan peringatan yang sama kepada Polri. Peringatan itu bukan karena kesalahan melainkan justru terkait prestasi, yakni ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri meningkat.

Presiden memperingatkan, setiap anggota Polri harus hati-hati karena publik senantiasa mengamati dan menilai kinerja Polri.

“Di mana pun saudara-saudara bertugas, saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat. Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. Rakyat menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat,” kata Presiden Jokowi saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Bhayangkara di Lapangan Bhayangkara Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

Peringatan serupa diungkapkan Presiden akhir tahun lalu. Persisnya ketika Jokowi memberikan pengarahan secara hibrid kepada jajaran kepala kesatuan wilayah mulai dari kapolda hingga kapolsek, di Nusa Dua, Bali, 3 Desember 2021.

Di antara sejumlah amanatnya, Presiden meminta Polri berhati-hati dalam menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah terbangun selama ini.

Pasti bukan karena kekurangan bahan arahan sehingga Presiden Jokowi mengulang peringatannya pada Hari Bhayangkara ini.

Foto dokumentasi bakti sosial Polri. Polres Sukabumi Kota memberikan sumbangan kaki palsu kepada sejumlah penyandang disabilitas.
Foto dokumentasi bakti sosial Polri. Polres Sukabumi Kota memberikan sumbangan kaki palsu kepada sejumlah penyandang disabilitas.

Di era digital di mana hampir setiap orang memegang gawai dan mengakses media sosial, pelayanan korps baju coklat ini semakin transparan.

Tindak-tanduk polisi bisa seketika tersebar. Masyarakat yang tak puas akan kinerja Polri bisa dengan mudah mengunggahnya ke media sosial sehingga viral.

Persepsi masyarakat terhadap Polri bisa seketika berubah meski unggahan warga di media sosial belum tentu benar. Contoh paling menonjol adalah kemunculan tanda pagar (tagar) #PercumaLaporPolisi atau #NoViralNoJustice.

Tagar itu cukup menohok. Polisi seolah tak punya fungsi penegakan hukum. Respons polisi hanya ketika kasusnya viral di media sosial.

Contoh tersebut bukan tidak mungkin bakal terulang di kemudian hari. Karena itu, dua kali peringatan Jokowi agar setiap personel Polri berhati-hati menjadi sangat relevan.

Apa yang diungkapkan Presiden mengarah pada bagaimana Polri harus menjalankan fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebaik-baiknya.

Polri yang profesional dan kepercayaan masyarakat yang semakin tebal menjadi dasar kokoh terciptanya kamtibmas di seluruh pelosok Nusantara.

Kamtibmas tidak bisa tercipta semata-mata oleh tindakan represif aparat atas alasan penegakan hukum.

Sinergi kuat Polri dan rakyat justru lebih manjur dalam melanggengkan kamtibmas. Sinergi Polri-rakyat itu terwujud apabila kepercayaan masyarakat terhadap Polri senantiasa terjaga.

Sebaliknya, kinerja buruk Polri bakal mengikis kepercayaan publik.

Polisi korup, ketidakjelasan penanganan kasus, tidak responsif terhadap laporan masyarakat, atau tebang pilih penanganan kasus adalah contoh-contoh yang membuat citra Polri tergerus.

Lunturnya kepercayaan pada institusi Polri dapat berakibat tindak kriminal atau pelanggaran hukum yang meningkat, seperti persekusi atau main hakim sendiri. Masyarakat pun menjalankan aturan bukan karena kesadaran tunduk pada hukum melainkan hanya karena ada aparat yang menjaga.

Saat berbicara di Bali, Jokowi menyinggung kepuasan publik di bidang hukum menurun memasuki 2021. “Hati-hati, penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Ini dilihat masyarakat loh. Masyarakat itu menilai dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei,” kata Presiden ketika itu.

Dua hari setelah Presiden bicara, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei opini publik terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, Minggu (5/12/2021).

Hasil survei menunjukkan Polri menempati urutan ke-3 di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Presiden.

Hasil survei kepercayaan publik terhadap Polri.
Hasil survei kepercayaan publik terhadap Polri.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, tren kepercayaan publik terhadap Polri meningkat tajam mengalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengalaman selama ini, posisi pada hasil survei bisa naik turun. Agar bisa bertahan dan bahkan menaikkan posisi ke level yang lebih baik, satu-satunya jalan adalah Polri harus membuktikan kinerja terbaiknya.

Sejauh mana kinerja Polri? Meningkatnya kepercayaan masyarakat sesuai hasil survei tak terlepas dari kinerja seluruh personel menjalankan visi Presisi yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Presisi yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan membuat pelayanan Polri lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Prediktif artinya polisi yang mampu memprediksi situasi dan kondisi potensi gangguan kamtibmas berdasarkan analisis, fakta, dan dan informasi.

“Kemampuan itu membuat polisi bisa mengantisipasi hal yang akan terjadi. Tidak kebakaran jenggot, tidak kecolongan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, dalam Lunch Talk Beritasatu TV, Senin (4/7/2022).

Responsibilitas artinya anggota Polri cepat tanggap dan proaktif dalam memberikan pelayanan prima serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Transparansi dan berkeadilan artinya anggota Polri yang humanis, transparan, akuntabel dalam memberikan rasa keadilan dan kemudahan pengawasan oleh masyarakat.

Berikut ini capaian Polri dalam dua tahun terakhir menurut Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.

Revitalisasi kepolisian sektor (polsek). Polsek kini dijadikan sebagai basis resolusi. Sedangkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkambtibmas) dijadikan sebagai pusat informasi dan problem solver bagi masyarakat.

Prinsip restorative justice atau keadilan restoratif telah diterapkan sebagai pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Restorative justice adalah alternatif penyelesaian perkara yang tidak dibawa ke ranah hukum melainkan diselesaikan dalam proses dialog dan mediasi.

Tujuan penyelesaian hukum dengan mediasi memberi banyak manfaat. Pertama, penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dengan mediasi dan dialog, solusi yang dihasilkan tidak membawa dendam atau ganjalan laiknya putusan pengadilan.

Kedua, tercapai asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

“Mengapa sih ada seorang nenek-nenek mencuri kakao empat biji dipenjara? Mengapa pertengkaran kecil yang bisa dimediasi harus sampai ke penjara? Padahal penjara sekarang sudah over capacity 102 persen,” kata Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris Kompolnas, Irjen Pol Benny Mamoto, Senin (4/7/2022).

Kapolri Listyo Sigit merespons kondisi seperti itu dan kemudian menerapkan prinsip restorative justice.

Mediasi yang diterapkan tentu saja tidak sembarangan. Kasus pembunuhan, perkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus berlanjut ke pengadilan.

“Kasus KDRT, apalagi pemerintah baru saja mengesahkan UU Tindak Pidana Kejahatan Seksual (TPKS), harus berlanjut ke pengadilan,” kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.

Sedangkan menurut Ahmad Ramadhan, model penyelesaian masalah dengan mediasi ini tetap ada aturannya. Polri telah mengeluarkan Perpol Nomor 8/2021 tentang Restorative Justice.

Penerapan restorative justice erat kaitannya dengan performa Polri.

Polri boleh mendapat acungan jempol di kalangan internasional terkait pemberantasan terorisme dan narkoba. Namun, prestasi tersebut bakal tenggelam di dalam negeri apabila pelayanan kepada masyarakat dalam keseharian, terbengkalai.

Keluhan terbanyak yang ditermia Kompolnas terkait kinerja Polri adalah mengenai lambatnya penanganan kasus yang dilaporkan.

Lambat penanganan atau kasus yang terkatung-katung disebabkan bagian reserse atau reskrim terbeban oleh terlalu banyaknya laporan kasus dari masyarakat.

“Sementara sumber daya manusia terbatas. Satu orang (penyidik) harus menangani beberapa kasus sekaligus seperti di Polda-Polda besar misalkan Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda Jabar, Polda Sumut,” kata Poengky.

Restorative justice menjadi salah satu solusi agar tidak semua kasus bermuara ke pengadilan.

Poengky mencontohkan, di wilayah Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua terdapat 127 laporan kasus. Ternyata 125 di antaranya dapat diselesaikan dengan restorative justice. Hanya dua yang masuk ke pengadilan.

Grafis Kepolisian Republik Indonesia.
Grafis Kepolisian Republik Indonesia.

“Ini kan bagus. Berapa energi yang dihemat dan impact-nya tidak ada dendam di kemudian hari karena sudah ada perdamaian,” kata Poengky.

Sedangkan menurut Ahmad Ramadhan, selama penerapannya sudah terdapat 11.811 perkara restorative justice. “Prinsip ini terus dilakukan terutama pada perkara kecil dan sederhana tanpa harus naik ke meja hijau,” katanya.

Bisa dibayangkan bila kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan mediasi tersebut harus masuk ke penyelidikan polisi hingga penuntutan dan vonis. Selain waktu dan tenaga, dana operasional dapat dihemat.

Berkurangnya kasus oleh penerapan restorative justice tentu membuat personel reserse lebih fokus dan lebih cepat menyelesaikan kasus lainnya.

Selain soal restorative justice, menurut Ahmad Ramadhan, polsek-polsek tak lagi menyidik perkara, namun lebih dimaksimalkan dalam fungsi pencegahan, pemecahan masalah dengan musyawarah, dan menjadikan proses hukum sebagai upaya terakhir.

Peran Polri saat pandemi juga diyakini memberikan kontribusi terhadap persepsi positif publik.

Selama dua tahun terakhir fasilitas kesehatan Polri menjadi tulang punggung Polri ikut dalam percepatan penanggulangan Covid-19.

Terdapat 52 rumah sakit dengan 11.464 tenaga medis yang bekerja ditunjang 6.000 kamar rawat inap serta 1.827 ruang isolasi dan 1.304 ICU Covid-19.

Polri juga mendukung vaksinasi nasional dengan membuka gerai vaksin presisi di kantor kepolisian.

Salah satu kemajuan kinerja Polri yang menjadi catatan positif, kata Benny Mamoto, terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan mendapat perhatian Kapolri.

Begitu banyak laporan kasus tersebut namun di Mabes Polri ditangani oleh lembaga setingkat unit. Maka oleh Listyo Sigit unit tersebut diubah menjadi direktorat dan dipimpin polwan bintang satu.

“Contoh ini merupakan cerminan bagaimana Kapolri tanggap terhadap persoalan masyarakat. Ini yang dibutuhkan publik,” kata Benny.

Di sisi lain Polri yang tanggap ini oleh Benny digambarkan melalui fakta laporan masyakat yang masuk ke Kompolnas. Dari sekitar 3.000 laporan masyarakat, kebanyakan menyoroti kinerja reserse.

Grafis Pengaduan Masyarakat terkait Kinerja Polri.
Grafis Pengaduan Masyarakat terkait Kinerja Polri.

Benny melihat adanya kesenjangan pola komunikasi, yakni bagaimana menyampaikan progres penanganan kasus kepada pelapor, terlapor, maupun kepada pengacara.

“Ini penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai pelapor menunggu lama. Kok tidak ada beritanya kelanjutannya sih? Bahkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) penyidik ada yang tidak disampaikan. Ini salah satu kelemahan,” katanya.

Tak mengherankan ada banyak keluhan penangan kasus yang bertele-tele atau berlarut-larut.

Dari keluhan masyarakat ini terlihat jelas bahwa satuan reserse menjadi bagian penting dalam kinerja Polri.

“Reserse memberikan pelayanan terbaik kepada terlapor dicurigai oleh pelapor. Demikian sebaliknya. Maka Reserse harus benar-benar berada di tengah, harus adil, transparan, dan komunikatif baik kepada terlapor maupun pelapor. Posisi inilah yang sangat rentan munculnya komplain,” kata Benny.

Karena itu dalam perjalanan usia Polri dari tahun ke tahun, penyidik dituntut berkemampuan lebih. Selain kemampuan di bidang hukum, teknis penyidikan, kecepatan penanganan kasus, juga kemampuan komunikasi.

Di masa mendatang Polri harus fokus dalam mempersiapkan dan memperlengkapi sumber daya manusia atau SDM.

SDM ini harus dikelola sejak dari pendidikan kepolisian. Jangan ada lagi permainan uang dalam perekrutan anggota polisi.

Poengky menjamin bahwa sistem perekrutan saat ini bersih. Namun demikian ia tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang “menembak di atas punggung kuda” alias untung-untungan. Maksudnya, calon siswa sebenarnya lolos karena kemampuannya sendiri tetapi para calo mengklaim itu adalah jasa mereka.

“Sejak saya di Kompolnas 2016 sampai sekarang, saya melihat sudah ada kemajuan yang bagus. Polri menggunakan prinsip Betah yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis,” katanya.

Terkait SDM Polri, menurut Benny Mamoto, harus disesuaikan dengan tantangan zaman, kondisi kekinian, dan generasi milenial dan zoomer.

Selain itu, kompetensi SDM perlu dikembangkan sesuai kondisi kekinian mengingat kejahatan dan modusnya juga berkembang.

Dunia kejahatan sudah menggunakan teknologi dan berlaku lintas negara.

“Tantangan berikutnya (setelah SDM) adalah dalam hal operasional. Dinamikanya begitu tinggi apalagi mendekati tahun politik sementara pandemi Covid-19 belum selesai. Polri dituntut lebih kerja keras mengamankan dan mengawal agenda politik,” kata Benny berbicara dalam rangka HUT Bhayangkara 2022 yang mengusung tema “Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh”.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN
Share to WhatsApp


TAG POPULER

# Brigadir RR


# Bharada E


# Jokowi


# Brigadir J


# MU


B1 Livestream

TERKINI
Kemendikbudristek Tingkatkan Transformasi dan Inovasi Pendidikan Lewat Teknologi

Kemendikbudristek Tingkatkan Transformasi dan Inovasi Pendidikan Lewat Teknologi

NEWS | 6 jam yang lalu









BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings