Tekanan Diperkirakan Reda, Ekonomi RI Harus Tetap Waspada


Nasori Ahmad / HA Rabu, 23 Januari 2019 | 04:21 WIB

TEKANAN DOMESTIK DAN GLOBAL MEREDA
Berkolaborasi Mencairkan 'Puncak Gunung Es' Perekonomian

Jakarta - Gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mungkin bisa disebut sebagai topik ekonomi paling seksi sepanjang 2018 hingga akhirnya beberapa kali muncul sebagai trending topic. Tak hanya pejabat dari otoritas terkait, ekonom, dan pegusaha, isu ini juga menjadi perbincangan khalayak luas mulai dari ibu-ibu penguasa dapur rumah tangga hingga beliau-beliau yang terhormat para penguasa kursi-kursi di Senayan. Dengan rentang pemahaman yang sangat lebar dan variatif, perbincangan pun terasa lebih gemuruh di media sosial (medsos).

Meski tak semata dialami rupiah, nilai tukar mata uang merah putih ini nyaris terus-menerus mengalami tekanan sepanjang 2018. Rupiah yang pada awal tahun masih berada di level Rp 13.542 per dolar AS berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), pernah mencapai level nilai terendahnya yaitu Rp 15.253 per dolar AS pada 11 Oktober 2018. Ini berarti rupiah mengalami pelemahan hingga 12,6%. Kondisi ini berangsur membaik hingga akhirnya nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 14.481 per dolar AS pada hari pamungkas 2018.

Tekanan terhadap rupiah dan sejumlah mata uang dunia ini dipicu oleh normalisasi kebijakan moneter di AS yang di antaranya ditandai dengan penaikan beberapa kali suku bunga acuan Federal Reserve, the Fed funds rate (FFR). Ini membuat sejumlah mata uang emerging market, termasuk rupiah, susut daya tariknya dibanding dolar AS. Alhasil, dolar AS pun ramai-ramai pulang kandang atau mengalami capital reversal. Isu ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkok turut menambah tekanan terhadap rupiah.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah muncul akibat posisi defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang terus melebar. CAD yang sepanjang 2017 tercatat hanya US$ 17,31 miliar atau 1,7% dari produk domestik bruto (PDB), melonjak menjadi US$ 22,42 miliar atau 2,9% dari PDB hanya untuk periode Januari-September 2018. Bahkan, untuk periode triwulan III-2018 saja, posisi CAD tercatat sebesar US$ 8,8 miliar atau 3,37% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 8 miliar atau 3,02% dari PDB.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, akankah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mereda pada akhir 2018 terus berlanjut secara persisten? Menjawab pertanyaan ini, sejumlah ekonom tak melulu memberikan jawaban yang seragam. Staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi tak memberikan jawaban hitam putih. Ia melihat, tekanan terhadap rupiah tak ubahnya seperti puncak gunung es dari keseluruhan fenomena perekonomian nasional.

Pelebaran posisi CAD yang selalu muncul sebagai salah satu 'aktor' kuat pemicu tiap kali rupiah melemah, kian menegaskan bahwa tekanan pada rupiah sebenarnya bukan semata permasalahan di moneter. Tekanan juga ikut diberikan oleh sektor manufaktur yang secara struktural masih menyimpan banyak 'PR' yang belum terselesaikan. Oleh karenanya, secara jangka panjang, upaya menstabilkan rupiah tak bisa semata hanya dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate yang sepanjang 2018 telah naik hingga enam kali dengan total kenaikan 175 basis poin.

Menurut Fithra, sektor manufaktur yang kedodoran juga ikut membuat kinerja ekspor Indonesia loyo, yang tergambar pada neraca perdagangan yang kembali defisit belakangan ini dan ujung-ujungnya adalah CAD yang semakin melebar. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan mengalami defisit US$ 2,05 miliar pada November 2018 dengan kontribusi sektor minyak dan gas (migas) mencapai US$ 1,46 miliar atau 70% lebih.

Supply dan Demand
Kondisi neraca perdagangan yang defisit ini, lanjut Fithra, harus segera diatasi dengan memperbaiki sektor supply dan demand, terutama migas yang kontribusinya terhadap defisit neraca perdagangan beberapa bulan terakhir sangat signifikan. Untuk ini, pemerintah harus melakukan investasi guna membangun ketahanan energi. Dalam jangka panjang, diperlukan insentif terhadap pengembangan sektor energi terbarukan (renewable).

“Selain mengendalikan demand, kita harus memperbaiki produktivitas dari sisi supply dengan cara memperbaiki sisi industri,” ucap dia kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Upaya lain yang harus dilakukan untuk memperbaiki neraca perdagangan adalah mempercepat kerja sama dengan negara-negara nontraditional. Apalagi, pada saat perekonomian negara besar seperti AS dan Tiongkok melambat, sejumlah negara nontradisional seperti di kawasan Afrika pertumbuhan ekonominya di atas 7%, sehingga bisa menjadi pasar potensial.

“Saya rasa ini bisa lebih efektif untuk meningkatkan surplus neraca pedagangan. Adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok seharusnya membuat pemerintah bisa melihat peluang lain yang ada,” tandas Fithra.

Dengan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, upaya untuk memacu kinerja ekspor menjadi tantangan yang tidak mudah. Apalagi, saat ini komoditas ekspor Indonesia sulit berkompetisi dengan negara-negara sekelas karena masih didominasi oleh sumber daya alam.

“Kita nggak punya basis ekspor di industri manufaktur. Artinya, untuk mendorong ekspor, langkah jangka pendek tidak banyak. Yang harus dilakukan masih langkah jangka panjang,” tutur dia.

Kendati demikian, ia masih meyakini bahwa tekanan global pada 2018 akan mereda dibandingkan tahun lalu. Sebagai indikasinya, pertama, penaikan FFR yang hanya dua kali. Kemudian kedua, kondisi perang dagang AS dan Tiongkok tidak akan sekencang 2018, karena ada gencatan senjata yang dugaannya masing-masing pihak sudah merasakan dampak pada 2018, sehingga melunak pada 2019.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Anton Gunawan berpandangan, seiring dengan harga komoditas yang akan sedikit membaik, kondisi defisit CAD pada 2019 diprediksi sedikit melandai menjadi 2,57%, turun dari CAD 2018 yang diperkirakan berada di level 2,88% dari PDB.

"Tahun depan CAD lebih baik. Dari sisi harga komoditas akan sedikit lebih tinggi, ekspor akan ada daya dorong sedikit. Untuk impor, adanya upaya untuk menahan beberapa impor yang kurang produktif, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah," ucap Anton.

Untuk sektor moneter, suku bunga acuan BI pada 2019 diperkirakan akan naik dua kali lagi atau 50 basis poin menjadi 6,5% dari level saat ini 6%. Namun, semua ini kembali ke kebijakan The Fed dalam menaikkan FFR. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di bawah Rp 15.000 per dolar dengan asumsi kenaikan FFR tidak lebih dari tiga kali.

“Ini membuat kami yakin depresiasi rupiah lebih kecil. Tapi masih ada potensi lebih kuat kalau benar ada slowdown ekonomi (AS) sehingga FFR tidak naik tiga kali dan harga minyak mentah mulai meningkat lagi,” ucap Anton.

Sementara itu, tekanan pada perekonomian domestik diperkirakan tidak akan setinggi tahun ini. Harga komoditas yang stabil diperkirakan bakal meningkatkan daya dorong ekspor. Sementara dari sisi impor, pemerintah terus melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan impor. Perubahan sentimen di pasar juga membuat Indonesia mendapat tambahan dana dari capital inflow, sehingga balance of payment Indonesia akan lebih baik dan cadangan devisa meningkat.

APBN Sehat dan Kredibel
Tentu saja, pemerintah dan otoritas pun tidak tinggal diam terhadap segala persoalan yang ada itu, terutama masalah CAD. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan terus memperbaiki sisi neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan yang berasal dari capital outflow. Untuk menghindari terjadi capital outflow, langkah yang dilakukan pemerintah adalah menjaga stabilitas prospek dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap baik sehingga Indonesia terus menarik bagi pemilik modal.

Untuk itu, Menkeu mengaku terus berusaha untuk menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya ini mulai menampakkan hasil pada APBN 2018. Dalam catatan Refleksi Akhir Tahun yang diunggah di akun media sosialnya, Sri Mulyani mengungkapkan, penerimaan negara 2018 baik pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh tinggi dan sehat. Belanja negara juga terealisasi dengan baik, baik di pusat maupun daerah.

Pembiayaan juga mengalami kontraksi, dengan defisit APBN sebesar 1,72% dari PDB, jauh lebih rendah dari target APBN 2018 yang sebesar 2,19%. Ini merupakan defisit terkecil sejak 2012. Sedangkan keseimbangan primer sebesar Rp 4,1 triliun dan merupakan surplus keseimbangan primer pertama sejak 2011.

“Namun kita tetap memiliki tantangan untuk memperkuat ekspor saat situasi perekonomian dunia sedang mengalami ketidakpastian bahkan proyeksi ekonomi akan direvisi ke bawah,” ucap Sri Mulyani pada kesempatan terpisah. Oleh Karena itu, untuk memperbaiki neraca perdagangan, tambah dia, pemerintah juga terus berupaya mengendalikan impor dengan menerapkan kebijakan biodiesel 20% (B20), menaikan tarif pajak 1.147 barang konsumsi, dan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Terkait CAD, Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku, bersama pemerintah pihaknya terus berupaya langsung masuk ke inti masalah dengan memperbaiki struktur perekonomian.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah antara lain melalui Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat-Daerah (Rakorpusda) secara triwulanan yang difokuskan pada perbaikan defisit transaksi berjalan melalui pengembangan industri manufaktur berorientasi ekspor, pariwisata, pembiayaan investasi khususnya infrastruktur, dan pengembangan ekonomi-keuangan digital,” tandas dia.

Dengan upaya kolaboratif itu, kata Perry, 'puncak gunung es' CAD 2019 diharapkan akan mencair turun menjadi sekitar 2,5% dari PDB. Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir berkeyakinan, dengan segala upaya yang telah dilakukan pemerintah, neraca perdagangan 2018 yang hampir dipastikan masih mengalami defisit, tahun depan akan pulih dan kembali surplus. Semoga.

Catatan: Artikel ini sudah terbit di harian Investor Daily edisi 2 Januari 2019 dengan judul "Berkolaborasi Mencairkan 'Puncak Gunung Es' Perekonomian"

 



Sumber: Investor Daily

Membangun Infrastruktur Tanpa Mangkrak


Tri Murti / HA Rabu, 23 Januari 2019 | 05:19 WIB

Jakarta - Setelah berhasil mengatasi berbagai kendala, pemerintah akhirnya dapat menyambung Tol Trans-Jawa dari Merak (Banten) hingga Grati di Pasuruan (Jawa Timur) sepanjang 933 km di pengujung tahun lalu. Sejumlah proyek strategis nasional juga telah resmi dioperasikan, di antaranya KA Bandara Soekarno-Hatta, Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan, dan Bandara Kertajati. Kini, di tahun terakhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dipastikan akan terus digenjot agar penyelesaian proyek tercapai sesuai target.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun menjamin semua proyek pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan tidak akan ada yang mangkrak, atau dengan kata lain tak ada proyek yang tertinggal saat masa Kabinet Kerja berakhir.

Tahun ini, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 110 triliun yang siap digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, bendungan, irigasi dan pengentasan banjir, perumahan, serta pengembangan infrastruktur wilayah. "Tahun 2019, kami harus memastikan semua proyek berjalan, tidak boleh ada yang ditinggalkan," kata Basuki di Jakarta, belum lama ini.

Langkah pemerintah yang tidak kendur membangun infrastruktur sangatlah wajar mengingat kondisi infrastruktur di Tanah Air sudah jauh tertinggal dari negara-negara lain. Padahal, kata Menteri PUPR, selain dapat menaikkan daya saing, pembangunan infrastruktur juga sudah menyumbang 0,82% pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengingat hal itu, upaya mengejar ketertinggalan terus dilakukan. Pemerintah pun tidak bisa lagi menggunakan cara biasa, melainkan harus membuat terobosan luar biasa agar pembangunan bisa semakin masif. "Jadi, pembangunan infrastruktur ini sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan yang banyak sekali dari negara-negara lain. Tidak mudah, perlu cara rock and roll untuk melakukannya," kata Menteri Basuki.

Pada 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan mampu menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan jalan tol baru sepanjang 1.852 km, pembangunan jalan nasional baru sepanjang 2.650 km dan 500 km jalan akses menuju 24 pelabuhan utama, serta 60 pelabuhan penyeberangan dan jalan pendukung pengembangan 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kementerian PUPR juga akan berfokus pada pembangunan 48 bendungan tahun ini.

Dari sejumlah proyek tersebut, Kementerian PUPR di antaranya siap melanjutkan proyek Tol Trans-Jawa hingga Banyuwangi. Pada periode 2015-2018 tercatat dari 1.150 km Tol Trans-Jawa yang menghubungkan Merak-Banyuwangi, sepanjang 616 km sudah tuntas. Hal itu menyusul diresmikannya tujuh ruas tol Trans-Jawa oleh Presiden Joko Widodo, bulan lalu.

Dengan diresmikannya tujuh ruas tol tersebut, tol Trans-Jawa dari Merak hingga Grati di Pasuruan sepanjang 933 km bisa tersambung. Adapun ruas tol dari Pasuruan hingga Banyuwangi sepanjang 217 km ditargetkan beroperasi pada 2021. Progres tersebut melengkapi ruas-ruas jalan tol Trans-Jawa yang sudah beroperasi pada masa sebelumnya, yakni pada kurun 1978-2004 sepanjang 242 km serta pada kurun 2005-2014 sepanjang 75 km.

Selain meneruskan pembangunan tol di Pulau Jawa, Kementerian PUPR pun membidik pengoperasian 714,25 km jalan tol dengan nilai investasi total Rp 123,96 triliun di luar Pulau Jawa tahun ini. Jalan tol itu berada di Pulau Sumatera yang masuk dalam jaringan Tol Trans-Sumatera sepanjang 575 km, Tol Balikpapan-Samarinda di Pulau Kalimantan sepanjang 99,35 km, dan Tol Manado-Bitung di Pulau Sulawesi sepanjang 39,90 km.

“Tentu yang di luar Jawa harus diselesaikan setelah Trans-Jawa tersambung. Kami tidak ingin pembangunan tol ada di Pulau Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa,” ungkap Direktur Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto.

Upaya-upaya membangun konektivitas ini ditujukan untuk menurunkan waktu tempuh di jalur logistik utama dari 2,7 jam per 100 km pada 2014 menjadi 2,2 jam per 100 km pada 2019. Selain itu, biaya logistik bakal diturunkan dari 24% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 20%, serta menggerakkan potensi ekonomi wilayah, terutama di luar Pulau Jawa yang selama ini terpendam.

Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) 2018, keseluruhan pembangunan tersebut secara agregat telah memperbaiki daya saing infrastruktur Indonesia sebanyak 20 peringkat dari urutan ke-72 pada 2014-2015 menjadi urutan ke-52 pada 2017-2018 serta daya saing global di peringkat ke-36 untuk 2017-2018.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono pun menambahkan, Tol Trans-Jawa sudah memberikan pengaruh positif pada sektor ekonomi masyarakat. Menurut dia, jalan tol yang dibuat Kementerian PUPR itu didasari pada kebutuhan terhadap kelancaran logistik dan permintaan volume kendaraan yang terus meningkat.

Ditinjau dari sisi transportasi, Jalan Tol Trans-Jawa terbukti memperlancar arus, meningkatkan perpindahan arus, serta meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Lalu, dari segi pengembangan wilayah, kata Hadi, jalan tol ini berhasil mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru baik berupa pusat-pusat kegiatan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga bermunculannya kawasan industri di sepanjang jalur Trans-Jawa.

Adanya akses jalan bebas hambatan dan bermunculannya kawasan industri dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas arus barang dan manusia, sehingga akan berdampak pada penurunan ongkos transportasi. “Transportation cost-nya kita tekan sehingga harga barang akan lebih murah,” ungkap Hadi.

Sektor Perhubungan
Pada bagian lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga memproyeksikan sejumlah proyek strategis nasional di sektor transportasi dioperasikan tahun ini. Proyek tersebut di antaranya Mass Rapid Transit (MRT) fase 1 Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI), Bandara Kulonprogo (Yogyakarta), LRT Jabodebek, dan Pelabuhan Patimban (Subang, Jawa Barat).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan pengoperasian MRT fase 1 terlaksana Maret 2019. Sampai akhir Desember 2018, progres pengerjaan konstruksi MRT fase 1 sudah mencapai 98%.

"Pemerintah membangun MRT yang nantinya terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya, seperti KRL (kereta rel listrik), bus Trans Jakarta, dan sebagainya. Dengan demikian, itu diharapkan lebih menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum," kata Budi.

Tahun ini, sejumlah proyek besar di lingkup perhubungan juga dibangun, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Api Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Bandara Bali Utara, dan sebagainya. Saat ini, sejumlah BUMN di lingkup Kemenhub, seperti PT Angkasa Pura I-II dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV tengah mengerjakan proyek-proyek besar, seperti pembangunan Bandara Kulonprogo, pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, serta pembangunan Pelabuhan Kijing, Makassar New Port, dan Kuala Tanjung.

Kemudian, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub membidik penyelesaian 300 km jalur KA baru dan reaktivasi sehingga total panjang jalur rel KA di Tanah Air akan mencapai 6.469 km pada akhir 2019. Tercatat akhir tahun lalu, total panjang jalur rel mencapai 6.169 km, terdiri atas jalur rel existing 5.434 km ditambah jalur KA yang dibangun dan diaktifkan kembali pada kurun 2015-2018 sepanjang 735 km.

"Kami memang fokus meningkatkan konektivitas dan melakukan pembangunan jalur KA. Tahun ini lebih dari 90% anggaran Ditjen Perkeretaapian dialokasikan untuk pembangunan jalur dan pembangunan perkeretaapian," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri.

Kemenhub juga membuat konsep kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) bagi proyek-proyek yang sudah memiliki nilai komersial untuk mengoptimalkan penggunaan APBN guna pembangunan dan pengoperasian infrastruktur di daerah lainnya.

Terdapat lima proyek yang menjadi percontohan dengan potensi penghematan anggaran hingga Rp 6,2 triliun. Proyek percontohan tersebut adalah pengembangan Bandara Komodo (Labuan Bajo), KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Baubau (Sulawesi Tenggara), Pelabuhan Anggrek (Gorontalo), Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad (Tangerang), Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan, dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

Catatan: Artikel ini sudah terbit di harian Investor Daily edisi 8 Januari 2019 dengan judul "Membangun Infrastruktur Model Rock ‘n’ Roll".



Sumber: Investor Daily

Industri Tancap Gas di Tahun Politik


Leonard AL Cahyoputra / HA Rabu, 23 Januari 2019 | 04:49 WIB

Jakarta - Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas (manufaktur) selalu di bawah laju produk domestik bruto (PDB) sejak 2016. Padahal, sejak 2011, pertumbuhan sektor penyumbang terbesar PDB ini selalu melampaui ekonomi.

Pada 2016, pertumbuhan industri hanya 4,42%, padahal perekonomian nasional tumbuh 5,02% Kemudian, pada 2017, pertumbuhan industri mencapai 4,8%, juga di bawah pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 5,07%. Tren ini berlanjut pada 2018 dengan estimasi pertumbuhan industri hanya 5%, dibandingkan estimasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi mencapai 5,15% versi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Adapun target pertumbuhan industri 2018 dipatok sebesar 5,67%.

Namun, ceritanya kemungkinan besar berubah tahun ini. Kementerian Perindustrian (Kemperin) mematok pertumbuhan industri 2019 sebesar 5,4%, sedangkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah mencapai 5,3%.

Kemperin meyakini, industri manufaktur bisa tancap gas tahun ini, seiring digelarnya pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) secara serempak April 2019. Saat pesta demokrasi digelar, sektor-sektor manufaktur andalan diprediksi berkibar, karena produk yang dihasilkan digunakan saat kampanye.

Sektor-sektor itu di antaranya makanan dan minuman (mamin) olahan yang selama ini memasok kontribusi terbesar terhadap PDB industri, sebesar 30% lebih, lalu tekstil dan produk tekstil (TPT). Pada pemilu 2014, terbukti secara empiris, dua subsektor padat karya itu menggeliat.

Bukan hanya pertumbuhan yang melesat, melainkan juga investasi di industri manufaktur. Sejarah mencatat, investasi manufaktur tertinggi terjadi pada 2016 sebesar Rp 335,8 triliun. Namun, selepas itu, investasi melorot menjadi Rp 274,8 triliun pada 2017 dan tahun lalu ditaksir hanya Rp 226 triliun. Tahun ini, investasi industri bisa balik ke level tahun 2016.

Optimisme ini dilandasi realisasi sejumlah proyek investasi kakap bernilai fantastis, seperti milik Lotte Group, pada akhir 2018. Konglomerasi papan atas Korea Selatan (Korsel) itu membangun kompleks petrokimia terintegrasi di Cilegon, Banten, dengan total investasi US$ 3,5 miliar. Ini akan menimbulkan keyakinan di grup-grup bisnis lain untuk menanam investasi di Tanah Air.

Di luar itu, perluasan insentif pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu (tax holiday) diyakini dapat merangsang minat investasi perusahaan, baik lokal dan asing. Apalagi, insentif ini sekarang bisa diperoleh melalui online single submission (OSS), yang akan memberikan kepastian kepada para pemodal.

Meski begitu, manufaktur tetap bakal menghadapi sejumlah tantangan sepanjang 2018, antara lain lonjakan biaya produksi karena tingginya penggunaan bahan baku impor, fluktuasi harga minyak mentah dunia, dan dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartato menuturkan, sejumlah sektor industri manufaktur diyakini akan mencetak pertumbuhan lebih besar, didorong pemilu 2019. Beberapa investor juga tetap menanamkan modal di Indonesia, karena melihat kondisi politik dan ekonomi tetap stabil pada tahun politik.

“Kita punya pengalaman sebelum dan pascareformasi. Khusus dalam 20 tahun ini, kita sudah empat kali pemilu dan hampir setiap dua tahun digelar pemilihan kepala daerah (pilkada), yang seluruhnya berjalan lancar dan demokratis,” kata Menperin di Jakarta, belum lama ini.

Untuk itu, Menperin meyakini, pilpres dan pileg yang digelar serentak pada 17 April 2019 akan berjalan aman dan damai, sehingga mendukung roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi, kita harus lebih optimistis, termasuk kepada para pelaku industri, supaya bisa mengambil peluang,” tegas dia.

Airlangga menyebutkan, salah satu katalis kuat yang mampu mendongkrak pertumbuhan industri ini adalah ledakan konsumsi mamin serta TPT. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki juga berpeluang memacu pertumbuhan tahun ini. “Mamin dan TPT umumnya banyak dibutuhkan saat musim kampanye,” ujar dia.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) memprediksi pertumbuhan omzet mamin domestik tahun ini bisa menyentuh 10%, dibandingkan proyeksi tahun ini 8%. Itu artinya, konsumsi mamin domestik 2019 bisa menyentuh Rp 1.700 triliun dari proyeksi 2018 sebesar Rp1.550 triliun. Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memprediksi penjualan TPT domestik tumbuh 10% tahun ini.

Airlangga mengakui, target pertumbuhan industri 2019 lebih rendah dari target 2018. Hal ini terjadi lantaran ketidakpastian ekonomi dunia yang memengaruhi laju industri nasional.

"Kita harus bisa menerima realitas baru dalam situasi ekonomi yang baru. Untuk itu, ke depan, yang dibutuhkan adalah harmonisasi dan sinkronisasi guna menghadapi keadaan ini,” kata dia.

Airlangga mengungkapkan, di tengah ketidakpastian situasi perekonomian dunia saat ini, tidak banyak negara yang bisa mencatat pertumbuhan industri hingga dua digit dan berkontribusi terhadap PDB di atas 17%. Namun, Indonesia lebih unggul dibandingkan AS dan Inggris dari sisi kontribusi industri ke PDB di atas 17%.

Industri Unggulan
Tahun ini, Kemperin masih mengandalkan lima subsektor industri, yaitu mamin, mesin, tekstil dan pakaian jadi, kulit, serta barang logam, komputer, dan barang elektronik. Pada 2019, industri mamin diproyeksikan tumbuh 9,86%, mesin 7%, tekstil dan pakaian jadi 5,61%, kulit barang dari kulit dan alas kaki 5,4%, serta barang logam, komputer, dan barang elektronika 3,81%.

Subsektor industri dengan pertumbuhan tinggi pada 2018 antara lain mamin (8,71%), barang logam, komputer, barang elektronika, mesin dan perlengkapan (4,02%), alat angkut (3,67%), serta kimia (3,4%). Sektor industri pengolahan nonmigas pada 2018 memberikan kontribusi 17,66% terhadap total PDB nasional. Ini merupakan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Sekjen Kemenperin Haris Munandar menjelaskan, proyeksi pertumbuhan industri 2019 didasarkan pada kondisi ekonomi dunia saat ini. Dia menyatakan, hampir seluruh negara melakukan proteksi terhadap industrinya, seperti yang dilakukan Presiden AS Donald Trump.

“Ini mempersulit ruang gerak kita. Makanya kita harus bisa menjalin perjanjian bilateral atau multilateral dengan beberapa negara, tak bisa lagi hanya multilateral, karena banyak negara juga mempertahankan industri dalam negerinya,” kata dia.

Haris mengatakan, pertumbuhan industri pada 2019 bisa saja melebihi target, karena gonjang-ganjing parah pada 2018, seperti pelemahan rupiah sudah mereda. Selain itu, para pelaku usaha sudah mempunyai strategi untuk mengantisipasi efek kebijakan Trump.

“Kami asumsikan tahun 2019 tenang dan otomatis kepercayaan ke Indonesia bakal naik. Alhasil, investasi bakal naik. Artinya, target kita bisa saja direvisi jika keadaan lebih baik,” kata Haris.

Tantangan Utama
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, target pertumbuhan industri 2019 Kemenperin tidak realistis. Sebab, dalam dua tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan sektor tersebut sekitar 5%, bahkan di beberapa kuartal 2018 di bawah 5%.

“Boleh saja Kemenperin mempunyai target yang tinggi, tetapi secara realistis, agak susah untuk mencapai 5,4%. Kalau sekitar 5%, saya rasa masih bisa,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (3/1).

Dia mengatakan, ada tiga hal yang membuat pertumbuhan industri tahun ini kemungkinan tidak sesuai target Kemenperin, yakni kenaikan harga baku impor, harga minyak mentah dunia, dan dampak perang dagang AS dengan Tiongkok.

Bhima menerangkan, industri nonmigas masih sangat bergantung pada bahan baku impor yang membuat ongkos produksi tinggi. Contohnya industri farmasi yang 90% bahan bakunya masih diimpor. Alhasil, sedikit saja rupiah melemah, biaya produksi sektor ini naik. Pengusaha farmasi bakal dilematis, karena menaikkan harga jual sesuai kenaikan harga bahan baku tidaklah mudah. “Pasalnya, secara rata-rata, konsumsi rumah tangga juga stagnan, sebesar 5%. Jadi, ini dilematis bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor,” kata dia.

Kedua, dia menerangkan, kenaikan harga minyak mentah akan menjadi tekanan buat industri, lantaran biaya logistik terkerek, khususnya yang berorientasi ekspor. Adapun perang dagang dua raksasa ekonomi dunia diprediksi mereda. Imbasnya, ekspor garmen ke AS bakal melambat.

Bhima mengatakan, pemerintah harus segera melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dan menemukan titik keseimbangan baru, yang memberikan kepastian pada industri. Selain itu, sudah saatnya pemerintah merealisasikan janjinya untuk memberikan industri harga gas yang terjangkau, sekitar US$ 5-6 per mmbtu. “Sampai sekarang gas murah belum terealisasi. Padahal, sekarang ongkos produksi cenderung naik,” ujar dia.

Untuk ekspor, Bhima menilai, masih banyak potensi di negara-negara pasar ekspor nontradisional, seperti Amerika Latin, Eropa Timur, dan Rusia. Masalahnya, pemerintah lambat untuk melakukan negosiasi perdagangan, baik secara bilateral maupun secara multilateral.

“Jadi banyak sekali yang masih on going process. Kalau bisa, negosiasi dipercepat tahun ini,” harap dia.

Bhima menilai, kunci di 2019 adalah mengenjot daya beli masyarakat, sehingga tingkat konsumsi rumah tangga naik dan produk yang tadinya tidak bisa diserap di pasar ekspor itu bisa ditampung di pasar domestik.

Untuk investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), Bhima menilai proyeksinya agak melambat dibandingkan tahun lalu, karena para investor asing agak sensitif dengan isu politik. Dia memperkirakan, pada 2020, FDI akan cerah, setelah tahun politik berlalu.

Bhima mengatakan, daripada pemerintah berusaha menarik FDI, lebih baik mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sebab, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama kuartal III-2018, realisasi PMDN mencapai Rp 84,7 triliun naik 30,5%, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 89,1 triliun, turun 20,2%.

“Pemerintah perlu memberikan kemudahan tidak hanya kepada investor asing yang mau masuk ke manufaktur, tapi juga PMDN yang mau memperluas skala produksinya,” kata dia.

Bhima menyarankan Kemenperin untuk mengganti pendekatan dalam usaha meningkatkan industri manufaktur dalam negeri. Sebab, beberapa usulan insentif Kemenperin seperti super deductible tax dan penurunan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) masih belum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Hal ini dipicu penerimaan pajak dari industri pengolahan hanya tumbuh 11,12% menjadi Rp 363,6 triliun, di bawah 2017 sebesar 18,28%.

“Kalau Kemenperin minta insentif lagi, bisa makin tambah lagi shortfall (kekurangan penerimaan) pajaknya. Jadi, caranya harus out of the box, di luar dari insentif fiskal, karena kemungkinan tidak bakal dikasih,” kata dia.



Sumber: Investor Daily

Lantai Bursa Penuh Optimisme Tahun ini


Jauhari Mahardhika / HA Rabu, 23 Januari 2019 | 05:03 WIB

Jakarta - Ada anggapan bahwa pasar modal sangat bergantung pada persepsi. Jika persepsinya bagus, pasar bakal bergerak positif. Untuk membentuk persepsi tersebut butuh sebuah sikap yang optimistis.

Pada 2019, hampir semua pemangku kepentingan di pasar modal, termasuk regulator, emiten, dan investor, mengaku lebih optimistis dibandingkan 2018, meskipun tahun ini merupakan tahun politik seiring pelaksanaan Pemilu. Namun, di sisi lain, pasar domestik masih menghadapi tekanan dari sentimen global.

Optimisme merebak terhadap hampir seluruh indikator, mulai dari penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG), pertumbuhan jumlah emiten dan investor, penghimpunan dana di pasar modal, hingga potensi aliran dana masuk (capital inflow) investor asing.

Optimisme tersebut bukan sekadar kata-kata, melainkan didukung oleh penguatan fundamental ekonomi nasional, kinerja emiten, dan valuasi saham yang atraktif.

Budi Hikmat, pengamat senior pasar modal yang kini menjabat kepala makro ekonomi dan direktur strategi PT Bahana TCW Investment Management, mengakui hal tersebut. Menurut dia, meskipun kondisi global tetap menantang, kondisi ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan membaik, sehingga menghapus berbagai tekanan yang mewarnai tahun lalu.

Di sisi lain, situasi ekonomi dan geopolitik global akan lebih mendukung kembalinya arus modal asing masuk ke Indonesia, sehingga memperkuat kondisi ekonomi Indonesia. Situasi politik di Amerika Serikat setelah kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan sela tahun 2018, akan menjadi penyeimbang kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump. Adapun penguatan dolar AS sepanjang 2018 justru cenderung meningkatkan defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok. Sementara, tensi perang dagang AS dan Tiongkok mereda, menyusul gencatan dan tekanan politik dalam negeri yang dialami Presiden Trump.

Di lain pihak, neraca transaksi berjalan Tiongkok diduga negatif untuk pertama kali pada 2019 yang akan memicu Tiongkok melemahkan mata uang yuan. Sedangkan kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve, diproyeksi tetap akan memperketat likuiditas, meski tak sekencang tahun 2018.

Meskipun tekanan dari eksternal mereda, perlu adanya kebijakan untuk mendorong daya beli dan meningkatkan produktivitas di sektor manufaktur maupun pariwisata.

“Optimisme kami dilandasi keberanian pemerintah menempuh kebijakan pre-emptive dan prudent untuk membedakan Indonesia dibandingkan negara berkembang. Meski demikian, dibutuhkan kebijakan untuk mendorong daya beli, reformasi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta mendorong foreign direct investment,” tutur Budi.

Terkait saham, Bahana TCW menilai potensi kenaikan lebih ditentukan oleh faktor manfaat (earning growth) ketimbang martabat (price earnings ratio re-rating). Dengan mengasumsikan pertumbuhan laba emiten 2019 sebesar 12%, maka IHSG hingga akhir tahun ini bisa mencapai level 7.000.

Hal senada juga diungkapkan Chief Economist and Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Katarina Setiawan. Dia optimistis IHSG bisa mencapai level 7.100 pada 2019. Hal tersebut bakal didorong oleh aliran dana asing yang diperkirakan masuk signifikan dan dukungan dari investor domestik. "Kembalinya asing ke bursa saham domestik membuat net sell bakal berkurang signifikan," kata dia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso pun menyatakan tekanan pada 2019 akan jauh lebih berkurang. Pada 2018, pasar modal Indonesia dihantui oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga harus direspons dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia.

Dia memperkirakan, pada 2019, aliran dana asing akan kembali masuk ke pasar modal Indonesia. Respons positif terhadap pasar modal Indonesia dan meredanya tekanan dari global terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa asing sudah mulai confident lagi untuk menanamkan uangnya di Indonesia.

"Foreign fund ini dia akan mencari imbal hasil (yield) yang lebih tinggi, dengan kondisi domestik stabil, mereka akan balik. Ini bukti fundamental kita bagus," tegas Wimboh.

OJK akan mengupayakan efisiensi dan pendalaman pasar modal, sehingga bisa menciptakan dinamika bagi perekonomian ke depan. Akses penghimpunan dana di pasar modal tidak hanya terbatas pada korporasi besar, melainkan perusahaan skala menengah hingga UMKM. Pihaknya juga akan memperluas instrumen investasi di pasar modal, baik yang bersifat konvensional, syariah, sosial, maupun yang bersifat ramah lingkungan (green bond).

Aksi Korporasi
Sementara itu, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal mendorong lebih banyak perusahaan untuk mencatatkan sahamnya agar jumlah emiten baru 2019 melampaui pencapaian 2018 yang sebanyak 57 perusahaan. Itu berarti, BEI siap mencetak rekor baru.

Direktur Utama BEI Inarno Djajadi mengatakan, potensi peningkatan lebih lanjut masih terbuka. Terlebih, pada 2018, indeks harga saham gabungan (IHSG) menjadi yang terbaik di Asia Pasifik, setelah indeks saham di India.

Hingga 2 Januari 2019, BEI mencatat pipeline 13 perusahaan yang berencana melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham maupun pencatatan saham (listing) di BEI sebelum akhir Maret 2019.

Selain perusahaan swasta, IPO tahun ini juga akan disemarakkan oleh anak usaha BUMN. Sebanyak enam anak usaha BUMN berencana go public. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan IPO anak usaha BUMN pada 2017 sebanyak empat perusahaan dan 2018 sebanyak tiga perusahaan.

Peningkatan emiten yang lebih banyak tahun ini juga akan didukung oleh peningkatan rata-rata frekuensi dan nilai transaksi harian, serta penambahan jumlah investor. Secara umum, hal tersebut membuat bursa saham di Indonesia menarik bagi perusahaan untuk mencatatkan sahamnya.

Khusus investor saham, BEI mencatat peningkatan sebanyak 222 ribu investor pada 2018, sehingga total investor saham naik menjadi 851 ribu. Sementara itu, mengacu data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (BEI) per 27 Desember 2018, total investor di pasar modal yang meliputi kepemilikan instrumen saham, reksa dana, dan surat utang mencapai 1,6 juta single investor identification (SID). Dibandingkan pencapaian 2017 yang sebanyak 1,2 juta SID, maka total investor di pasar modal Indonesia tumbuh 44,64%.

Seiring dengan itu, rata-rata nilai transaksi harian sudah lebih mudah menembus Rp 8,5 triliun dibandingkan sebelumnya. Padahal, sebelum implementasi T+2, pencapaian rata-rata nilai transaksi harian cukup sulit untuk mencapai Rp 8 triliun.

Di sisi lain, penggalangan dana dari surat utang korporasi diprediksi minimal sama dengan pencapaian tahun lalu. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan nilai penerbitan surat utang korporasi 2019 sebesar Rp 135,2 triliun.

Meski tahun ini suku bunga akan naik, tingginya surat utang yang jatuh tempo pada 2019 sebesar Rp 112,4 triliun akan menjadi pendorong perusahaan untuk kembali menerbitkan surat utang untuk refinancing.

Sementara itu, sejumlah emiten yang sahamnya tercatat di BEI optimistis prospek bisnis pada 2019 akan lebih baik. Direktur Keuangan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Antonius N Steve Kosasih menyatakan, pihaknya yakin kinerja 2019 akan lebih tinggi dari realisasi 2018. Perseroan memproyeksikan pencapaian total pendapatan 2018 berkisar Rp 38-39 triliun dan laba bersih sebesar Rp 2 triliun. Pada 2019, Wika yakin bisa membukukan kenaikan total pendapatan dan laba bersih sebesar 20%.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Arie Prabowo Ariotedjo juga optimistis tren kinerja yang positif akan terjaga pada 2019. Sampai akhir kuartal III-2018, Antam membukukan peningkatan profitabilitas dengan raihan laba bersih Rp 631,13 miliar. Peningkatan profitabilitas juga terefleksi pada kenaikan signifikan laba usaha dari Rp 232,89 miliar menjadi Rp 1,93 triliun. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) juga tumbuh 96,33% dari Rp 1,09 triliun menjadi Rp 2,14 triliun.

Rekomendasi Saham
Ihwal saham-saham pilihan tahun ini, kalangan analis merekomendasikan beli delapan saham yang tergabung dalam indeks LQ45. Saham-saham tersebut diprediksi mencetak capital gain di atas 10%. Delapan saham itu berasal dari sektor perbankan, telekomunikasi, consumer goods, serta infrastruktur dan konstruksi.

Di sektor perbankan, saham LQ45 yang berpotensi mencetak capital gain di atas 10% dan direkomendasikan untuk dikoleksi sepanjang 2019 yakni saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan target harga Rp 9.040. Kemudian, saham PT Bank Negara Indonesia (BBNI) dengan target harga Rp 11.150 dan saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dengan target harga Rp 2.850.

Di sektor telekomunikasi, saham yang direkomendasikan adalah PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) dengan target harga Rp 4.930. Di sektor consumer goods, ada saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan target harga Rp 9.286.

Sedangkan di sektor infrastruktur dan konstruksi adalah saham PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan target harga Rp 5.200, serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dengan target harga Rp 2.380 dan Rp 2.680. Lalu, saham PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dengan target harga Rp 2.240.

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan, pelaksanaan pileg dan pilpres tahun ini membuat saham-saham sektor barang konsumsi (consumer goods) menarik karena adanya permintaan yang cukup bagus, seiring peningkatan daya beli. Karena itu, dia memproyeksikan saham-saham consumer goods seperti INDF dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Selain itu, dengan asumsi tren suku bunga stabil serta peningkatan kredit pada tahun ini, Hans menilai saham perbankan pun prospektif seperti saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Secara terpisah, Kepala Riset Koneksi Capital Alfred Nainggolan memproyeksikan saham-saham prospektif pada 2019 adalah sektor perbankan. Sektor perbankan kemungkinan mencapai pertumbuhan yang solid. Apalagi dari sisi penyaluran kredit terlihat bagus pada 2018 dan diproyeksi berlanjut hingga tahun ini. Dengan begitu, aktivitas keuangan meningkat dan adjustment perbankan bisa meningkat. Dia merekomendasikan BMRI dan BBTN.

Kemudian, menurut Alfred, sektor telekomunikasi juga prospektif dan layak dikoleksi. Dia memperkirakan harga saham emiten telekomunikasi pada tahun ini akan pulih, meski pada 2018 mengalami tekanan cukup dalam. Saham yang direkomendasikan TLKM dan ISAT.

Selain itu, pelaksanaan pemilu dan inflasi yang relatif rendah membuat daya beli masyarakat menguat. Adanya potensi peningkatan daya beli membuat saham-saham sektor consumer goods punya prospek bagus ke depannya. Dia merekomendasikan INDF dan MYOR.

Return Reksa Dana
Sementara itu, untuk reksa dana, rata-rata tingkat pengembalian investasi (return) pada 2019 diyakini lebih ciamik dibandingkan 2018. Tahun ini, rata-rata return reksa dana saham diproyeksi sebesar 9%, pasar uang 5,5-6%, campuran 5-6%, dan pendapatan tetap (fixed income) 3-4%.

Berdasarkan catatan PT Infovesta Utama, sejak akhir 2017 hingga 14 Desember 2018, rata-rata return reksa dana saham minus 4,61% atau lebih rendah dari indeks harga saham gabungan (IHSG) yang minus 2,92%. Adapun rata-rata return reksa dana campuran minus 2,19% dan pendapatan tetap minus 2,7%. Hanya return pasar uang yang positif sebesar 4%.

Head of Capital Market Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengemukakan, meski kinerja reksa dana sepanjang 2018 lebih rendah dibandingkan 2017, peluang penguatan kinerja seluruh jenis reksa dana akan terjadi pada tahun ini. "Pada 2019, kami memproyeksi IHSG akan melaju ke level 6.700-6.800, sehingga minimal rata-rata return reksa dana saham bisa mencapai 9%," tegas dia.

Wawan juga optimistis, penguatan IHSG akan berlangsung pada Januari-April 2019. Setelah itu, IHSG berpotensi terkoreksi, karena kemungkinan investor melakukan aksi ambil untung (profit taking). Meski demikian, IHSG tetap diyakini kembali menguat, terutama pada kuartal IV-2019.

Catatan: artikel ini sudah terbit di harian Investor Daily edisi 4 Januari 2019 dengan judul "Optimisme di Lantai Bursa yang Bukan Sekadar Kata-kata"



Sumber: Investor Daily

Mewujudkan 20 Juta Kunjungan Wisman


Eva Fitriani / HA Rabu, 23 Januari 2019 | 05:35 WIB

Jakarta - Industri pariwisata harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkan target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019. Ancaman tidak tercapainya target itu juga akan berpengaruh pada sumbangan devisa dari sektor ini yang digadang-gadang mencapai Rp 280 triliun.

Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, mengingat dalam dua tahun terakhir target kunjungan wisman yang ditetapkan pemerintah tidak tercapai. Pada 2017, realisasi kunjungan wisman hanya 14,04 juta dari target 15 juta kunjungan.

Target 17 juta kunjungan wisman pada 2018 juga diyakini tidak tercapai. Tahun lalu, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia diperkirakan hanya sekitar 16 juta.

Dengan 16 juta kunjungan wisman, artinya dibutuhkan kenaikan 25% atau tambahan 4 juta kunjungan wisman untuk mencapai target 20 juta kunjungan wisman yang telah ditargetkan Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya.

Ini cukup berat, mengingat penambahan jumlah kunjungan wisman per tahun hanya sekitar 2 juta kunjungan, dan pertumbuhan kunjungan wisman sebanyak 15,46% pada 2016, 16,80% pada 2017, dan 13,96% pada 2018.

Tantangan semakin berat mengingat posisi Indonesia yang berada di Ring of Fire, menjadikannya rawan bencana alam, sehingga menjadi pertimbangan serius bagi turis untuk berwisata ke sini. Ini terlihat dari cancellation besar-besaran turis asing hingga 70% saat terjadi beberapa bencana alam tahun silam.

Lambatnya investasi swasta yang masuk ke sektor pariwisata juga menjadi kendala dalam penyiapan kelengkapan infrastruktur pariwisata.

Hal ini pernah dikeluhkan sendiri oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya pada Rakornas, beberapa waktu lalu. Padahal, kata dia, pemerintah sudah all out untuk membangun infrastruktur dasar pariwisata.

Sementara untuk kunjungan wisatawan nusantara (wisnus), Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengaku tidak terlalu khawatir karena target 275 juta kunjungan pada 2019 telah tercapai pada 2018.

"Untuk pergerakan wisnus Tanah Air tidak ada masalah, karena terus tumbuh. Bahkan target tahun 2018 sebanyak 270 juta kunjungan sudah tercapai pada 2017, yaitu sebanyak 270,88 juta. Sedangkan target 2019 sebanyak 275 juta kunjungan wisnus kemungkinan sudah tercapai pada akhir 2018," kata Menpar Arief Yahya.

Untuk itu, kata dia, Kemenpar akan fokus mengejar target kunjungan wisman yang masih memerlukan kerja keras.

Harus Bahu-membahu
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy mengatakan, industri pariwisata dan pemerintah harus bekerja bahu-membahu untuk mendapatkan 20 juta kunjungan wisman tahun ini.

"Untuk mengejar kenaikan 4 juta wisman baru pada 2019, kita harus lari kencang. Bahkan, bukan sprint lagi. Kalau perlu, kepala di kaki, kaki di kepala," tegas dia.

Didien mengungkapkan, pemerintah harus menerapkan strategi yang efektif untuk mendatangkan wisman ke destinasi-destinasi unggulan di Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membuka rute penerbangan baru dari luar negeri langsung ke jantung destinasi wisata.

"Bisa maskapai mana saja, yang penting bawa wisatawan dari luar untuk berkunjung ke Indonesia," ujar dia.

Didien meyakini, industri pariwisata masih berpeluang untuk mencapai target 20 juta kunjungan wisman pada akhir tahun ini. "Masih ada peluang walau tidak 100%. Kita di dunia bisnis, kalau membuat target biasanya antara 10% di atas atau di bawah. Jadi, kalau pencapaian di bawah 10% atau sekitar 18 juta kunjungan wisman, masih bisa diterima, karena kita juga tidak tahu akan ada halangan apa di depan," ujar dia.

Dia mencontohkan, proyeksi 17 juta kunjungan wisman pada 2018 tidak tercapai karena banyaknya kondisi tidak terduga, seperti bencana alam di sejumlah daerah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memperkirakan, kunjungan wisman pada 2019 hanya akan mencapai 16 juta kunjungan.

"Kalau dengan pola kerja seperti tahun-tahun sebelumnya, berat untuk mencapai target 20 juta kunjungan wisman," ungkap dia.

Hariyadi menilai, diperlukan langkah ekstrem untuk mengejar target tersebut, di antaranya fokus untuk pemasaran produk wisata. "Yang kita promosikan itu produk, bukan lagi branding. Dan itu perlu keseriusan," tegas dia.

Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ini menambahkan, berbagai insentif yang telah diberikan untuk sektor pariwisata pun harus dimaksimalkan. "Kementerian Pariwisata juga harus benar-benar memperhatikan dinamika pemain sektor pariwisata," ujar dia.

Tetap Optimistis
Menpar Arief Yahya mengaku tetap optimistis bisa mengejar 20 juta kunjungan wisman dan menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia, mengalahkan sektor migas dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Untuk merealisasikan target tersebut, Kempar akan menerapkan tiga program khusus di bidang pemasaran pariwisata, yakni Border Tourism, Tourism Hub, dan Low Cost Terminal (LCT).

"Program super extraordinary ini akan menjadi senjata pamungkas dalam mewujudkan target akhir 20 juta wisman. Program ini di luar strategi pemasaran yang sudah sukses kita jalankan selama ini (ordinary dan extraordinary)," papar dia.

Program ordinary, kata Menpar, adalah program yang sudah sukses dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu program promosi BAS (Branding, Advertising, Selling).

"Disebut ordinary karena sudah biasa kita jalankan (business as usual), di mana kita melakukan continuous improvement dan secara dinamis mengubah komposisi BAS-nya sesuai prioritas target yang ditetapkan. Di awal-awal, porsi branding-nya besar, namun di akhir-akhir porsi selling ditingkatkan agar efektif mendatangkan wisman," tutur dia.

Program extra ordinary, menurut Menpar, adalah program baru yang diluncurkan pada 2018, yaitu Incentive (airlines), Hot Deals, dan Competing Destination Model (ketiganya disingkat IHC). Disebut extraordinary karena program-program tersebut menggunakan cara-cara baru yang sifatnya terobosan dan inovatif.

Hot Deals, misalnya, menerapkan konsep sharing economy, yaitu menjual barang atau jasa yang tidak laku atau excess capacity dengan memberikan diskon pada unsur 3A, sehingga menarik bagi wisatawan. Sementara CDM adalah metode baru pemasaran yang mengombinasikan kemampuan machine learning, analisis big data, dan penerapan contextual advertising yang sangat presisi untuk membidik wisatawan.

Sementara itu, menurut Menpar, super extraordinary sebagai program istimewa yang sengaja disimpan untuk menjadi senjata pamungkas dalam mewujudkan target akhir 20 juta wisman tahun ini. Super extraordinary mencakup tiga program, yaitu Border Tourism, Tourism Hub, dan Low Cost Terminal (ketiganya disingkat BHL).

“Program Border Tourism harus kita seriusi tahun ini karena merupakan cara efektif untuk mendatangkan wisman dari negara-negara tetangga,” kata Menpar.

Pasalnya, menurut Arief Yahya, wisman dari negara tetangga memiliki kedekatan (proximity) secara geografis, sehingga mereka akan lebih mudah, cepat, dan murah menjangkau destinasi di Indonesia. Mereka juga memiliki kedekatan kultural atau emosional dengan Indonesia, sehingga lebih mudah didatangkan. Potensi pasar border tourism masih sangat besar, baik dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Papua Nugini, maupun Timor Leste.

"Untuk program Tourism Hub, program ini merupakan strategi menjaring di ‘kolam tetangga’ yang sudah banyak ‘ikan’-nya” kata Menpar.

Dia menerangkan, program ini untuk menarik para wisman yang sudah berada di hub regional, seperti Singapura dan Kuala Lumpur untuk melanjutkan berlibur ke Indonesia.

Menpar menjelaskan, salah satu persoalan pelik pariwisata Indonesia adalah minimnya layanan penerbangan langsung (direct flight) dari lokasi asal (originasi). “Direct flight kita misalnya dari originasi Tiongkok mencapai 50%, artinya 50% sisanya masih transit dari Singapura, Kuala Lumpur, atau Hong Kong,” tutur dia.

Padahal, kata Menpar, negara tetangga, seperti Thailand atau Malaysia, direct flight-nya sudah mencapai 80%. Mendatangkan direct flight dari originasi bukanlah hal gampang. “Saya minta direct flight dari India ke Bali tiga tahun tidak diberi. Akan jauh lebih mudah jika kita menjaring di hub-hub regional yang sudah banyak wisatawannya,” ucap dia.

Sementara itu, untuk program Low Cost Terminal, Menpar meyakinkan, bisa diterapkan pada 2019. Wisman yang datang ke Indonesia pada 2017 lebih dari 55%-nya menggunakan jasa penerbangan layanan penuh (full service carrier/FSC), sisanya menggunakan jasa penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier/LCC). Namun, ternyata pertumbuhan FSC rata-rata hanya 12%, jauh di bawah LCC yang tumbuh rata-rata 21% per tahun.

“Maka LCC adalah senjata ampuh untuk mendorong pertumbuhan jumlah wisman, di mana maskapai berbiaya rendah ini menyumbang kontribusi peningkatan kunjungan wisman sebanyak 20%. Untuk mendorong pertumbuhan LCC, Indonesia harus punya low cost terminal (LCT). Saya tegaskan LCT merupakan salah satu penentu utama keberhasilan target kunjungan 20 juta wisman pada 2019,” tandas Menpar.

Saat ini bandara yang paling siap dikembangkan menjadi LCCT (low cost carrier terminal), kata Menpar, adalah Terminal 1 dan 2 Soekarno-Hatta. Nantinya Terminal 1 diarahkan menjadi full LCCT penerbangan domestik, sedangkan Terminal 2 full LCCT untuk penerbangan domestik dan internasional. Di samping itu, Bandara Banyuwangi sedang dikembangkan menjadi LCCT setelah melalui berbagai proses pembenahan.

Destinasi Prioritas
Untuk bidang pengembangan destinasi, menurut Menpar Arief Yahya, Kemenpar membuat top 10 program strategis 2019. Ke-10 program tersebut meliputi pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), pengembangan 5.000 rumah tinggal (homestay), dan peningkatan aksesibilitas di 10 DPP.

Program lainnya yaitu peningkatan investasi dan pembiayaan pariwisata sebesar US$ 2,5 miliar, penerapan sustainable tourism development di 16 destinasi, pengembangan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, pengembangan nomadic tourism di 10 DPP, serta perintisan destinasi pariwisata di sekitar 10 DPP.

Menpar menyebutkan, pengembangan 10 DPP secara garis besar mengalami kemajuan signifikan, utamanya dalam unsur 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas). "Pemerintah telah banyak melakukan investasi di 10 DPP, dan diharapkan segera diikuti swasta,” tutur dia.

Hingga 2024, sektor pariwisata membutuhkan dana Rp 500 triliun, terdiri atas pembiayaan pariwisata dan investasi pariwisata. Pembiayaan pariwisata sebesar Rp 295 triliun akan berasal dari pemerintah Rp 10 triliun dan swasta Rp 285 triliun. Sedangkan investasi pariwisata senilai Rp 205 triliun berasal dari pemerintah Rp 170 triliun dan swasta Rp 35 triliun.

Investasi pariwisata dari pemerintah berasal dari Kementerian PUPR Rp 32,5 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 77,3 triliun, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) Rp 56 triliun, Kementerian Kominfo Rp 50 miliar, DAK Pariwisata Rp 1 triliun, dan Kemenpar Rp 3 triliun.

Investasi pariwisata, baik dari pemerintah maupun swasta dibutuhkan untuk membangun 120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 KEK, serta 100.000 homestay.



Sumber: Investor Daily

Properti akan Kembali Bergairah


Edo Rusyanto / HA Rabu, 23 Januari 2019 | 06:06 WIB

Jakarta - Bisnis properti 2019 terlihat cerah. Tak semata lantaran kebutuhan hunian yang masih tinggi, namun juga investor akan kembali bergairah menjadikan properti sebagai instrumen investasi tahun ini.

Gelaran politik Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 -- yang akan digelar serentak pada April -- akan mendorong fase konsolidasi bisnis properti, tetapi pasar diproyeksikan kembali bergairah pada kuartal IV-2019. Para investor yang sebelumnya cenderung wait and see akan kembali masuk pasar, mengisi koleksi instrumen investasi mereka.

“Fase wait and see terjadi pada kuartal pertama dan kedua, sedangkan kuartal ketiga menjadi fase konsolidasi. Selanjutnya, prospek properti 2019 akan membaik pada kuartal keempat 2019,” ujar Chief Executive Officer (CEO) PT Perintis Triniti Properti (Triniti Land) Ishak Chandra saat dihubungi Investor Daily dari Jakarta, baru-baru ini.

Optimisme itu tergambar jelas pada rencana kelompok Triniti Land untuk melebarkan sayap ke Batam tahun ini. Di pulau yang hanya 'selemparan batu' dari Singapura itu, Triniti Land bakal langsung tancap gas menggarap proyek properti senilai tak kurang dari Rp 5 triliun, di atas lahan seluas 20 hektare (ha). Selama ini, pengembang tersebut hanya berkutat di kawasan Tangerang, Banten.

Kehadiran proyek properti terpadu (mixed use) di Batam itu melengkapi proyek yang sudah ada, yang masih dalam perampungan pembangunan. Proyek itu mencakup Collin Boulevard senilai Rp 5 triliun dengan target serah terima pada 2021, Brooklyn senilai Rp 1,2 triliun, dan The Smith senilai Rp 1 triliun. Selain itu, Yukata Suites dan Springwood Residence yang masing-masing senilai Rp 900 miliar.

Khusus untuk Yukata Suites, Ishak mengatakan, proyek itu telah memasuki masa penutupan atap (topping off), dengan target serah terima kepada konsumen pada Desember 2019. Pembangunan apartemen berketinggian 35 lantai ini sudah 70,14%, sedangkan penjualan mencapai 90%. “Yukata Suites merupakan proyek KSO dengan Waskita, begitu juga dengan Apartemen Brooklyn,” ujar dia.

Aura optimisme tahun 2019 juga mencuat dari pengembang pelat merah, yakni PT Adhi Commuter Properti (ACP). Direktur Utama ACP Amrozi Hamidi menjelaskan, fase wait and see hanya melanda konsumen dari kalangan investor, yakni mereka yang membeli properti sebagai instrumen investasi.

“Namun, kalangan konsumen pembeli akhir (end user) kan relatif tidak terpengaruh. Properti (pada 2019) akan tetap memiliki pasar, khususnya segmen menengah, di bawah Rp 600 juta per unit,” kata dia saat dihubungi Investor Daily dari Jakarta, belum lama ini.

Harga Tanah Naik
Amrozi memaparkan lebih lanjut, konsep properti berbasis transportasi kini menjadi tren, yakni properti yang diintegrasikan dengan transportasi atau populer disebut transit oriented development (TOD). “Kehadiran infrastruktur dan moda transportasi seperti light rail transit (LRT), mass rapid transit (MRT), dan jalan tol yang tengah gencar dibangun pemerintah di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) akan memperkuat mobilitas warga,” paparnya.

Konektivitas yang tercipta di Jabodetabek membuat setiap jengkal di kawasan berpenduduk tak kurang dari 25 juta jiwa ini kian berharga. Harga tanah melonjak dan produk properti, khususnya hunian, kian dicari. Maklum, di Jakarta saja masih ada defisit pasokan (backlog) hunian sekitar 300.000 unit.

Hingga awal Desember 2018, ACP telah menggulirkan empat proyek properti bertajuk LRT City di Jakarta dan sekitarnya, dengan nilai investasi sekitar Rp 15,1 triliun. Keempat proyek itu mencakup LRT City Bekasi Timur - Eastern Green, yang dibangun di atas lahan seluas 1,96 ha di sisi stasiun LRT Jatimulya. Proyek hasil kerja sama dengan PT Adhi Persada Properti (APP) itu menelan investasi Rp 1,2 triliun.

Berikutnya, LRT City Royal Sentul Park yang dikembangkan di lahan seluas 14,8 ha dengan investasi Rp 7,5 triliun. Ada pula LRT City Jaticempaka – Gateway Park, Bekasi, seluas 5,2 ha. Proyek hasil kerja sama dengan PT Urban Jakarta Propertindo itu nilai investasinya Rp 3,7 triliun.

Terakhir, LRT City Urban Signature di Jakarta Timur yang berdiri di atas lahan seluas 6,2 ha. Untuk menggarap Urban Signature, ACP merogoh kocek Rp 2,6 triliun.

Tak Bisa Ditunda
Senada dengan Ishak dan Amrozi, optimisme juga mencuat dari PT Adhi Persada Properti. Direktur Pemasaran APP Wahyuni Sutantri mengakui, tahun politik 2019 tentu memberikan pengaruh ke industri properti, tapi lebih ke kalangan investor. Secara overall, pihaknya optimistis industri properti akan tumbuh positif pada 2019.

“Kalangan investor tentu akan wait and see atas situasi politik. Tapi, untuk konsumen retail atau end user, terlihat tidak ada pengaruh yang signifikan. Masalah hunian ini adalah kebutuhan, di mana end user tak bisa menunda membeli hunian sampai agenda politik selesai,” ucapnya kepada Investor Daily di Jakarta, belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut dia, strategi APP di tahun 2019 akan banyak berkonsentrasi untuk melayani konsumen retail atau end user.

Apartemen Menengah
Pengamat bisnis properti Panangian Simanungkalit menilai, memasuki tahun 2019, bisnis apartemen di Jabodetabek masih melenggang. Sejumlah proyek besutan pengembang besar, menengah, maupun kecil tampak bertebaran.

Tak kurang dari 48 ribu unit apartemen akan merangsek Jabodetabek dalam tiga tahun ke depan. Hampir semua segmen pasar digeruduk oleh pengembang.

“Saya perkirakan kapitalisasi apartemen di Jabodetabek tahun 2019 mencapai Rp 20 triliun. Angka itu memang lebih sedikit dibandingkan kapitalisasi 2018 yang bisa mencapai Rp 25 triliun, tapi bisnis apartemen 2019 bisa lebih ‘sehat’,” ujar Panangian Simanungkalit kepada Investor Daily, saat dihubungi dari Jakarta.

Segmen menengah dan bawah diperkirakan masih menjadi mesin penggerak penjualan, ditopang kebutuhan hunian yang masih tinggi. Sejumlah proyek infrastruktur transportasi juga dinilai menjadi pemicu bergairahnya bisnis apartemen di Jabodetabek.

Ia menjelaskan lebih lanjut, pasar 2019 kian ‘sehat’ manakala pembeli akhir atau end user (yang membeli untuk ditempati) dominan, dibandingkan yang bermotif investasi atau investor. “Tahun 2018, pembeli dari kalangan investor mendominasi bisnis apartemen. Tahun 2019, pasar akan didominasi hampir 80% oleh end user dari kalangan milenial segmen menengah bawah, yang harganya di bawah Rp 1 miliar per unit,” tambah dia.

Sementara itu, dalam catatan Savills Indonesia, harga rata-rata apartemen di Bodetabek naik sekitar 1,6% pada 2018, menjadi Rp 15,4 juta per meter persegi (m2). Sedangkan harga apartemen di Jakarta nyaris stabil di semua segmen, yakni rata-rata Rp 26,4 juta/m2.

Head of Research and Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus menuturkan, pasokan apartemen rata-rata tahunan yang diproyeksikan pada 2018-2022 untuk Bodetabek sekitar 33.500 unit, sedangkan di Jakarta sebanyak 14.800 unit. Khusus di Jakarta, kini, unit apartemen yang ada sekitar 146.300, sedangkan di Bodetabek 61.500.

Di Indonesia, lanjut Panangian, pasokan apartemen terbesar ada di Jabodetabek. “Supply apartemen paling besar -- hampir 75% -- ada di Jabodetabek. Setelah Jakarta yang paling besar, urutan berikutnya di Tangerang, Bekasi, dan Bogor,” ujarnya.

Panangian melihat apartemen yang bakal moncer pada 2019 adalah segmen menengah, yakni kelompok yang dibanderol di bawah Rp 1 miliar per unit. Untuk itu, para pengembang perlu mengantisipasinya.

“Jadi, pengembang harus berinovasi dari berbagai aspek. Ini mulai dari desain, harga, term pembayaran tunai bertahap, hingga kredit pemilikan apartemen, untuk lebih menyesuaikan kebutuhan para end user dari kalangan milenial. Kalangan milenial lebih menginginkan hunian dari aspek fungsional, efisien, praktis, casual, dan harga terjangkau (affordable),” kata dia.

Sepakat dengan Panangian, Ishak mengatakan, segmen target utama Triniti Land adalah kalangan milenial. Itulah sebabnya, sekitar 60% produk properti Triniti Land dibanderol di bawah Rp 1 miliar. Selain harga, konsep produk, branding, dan cara pembayaran akan disesuaikan dengan kebutuhan target pasar milenial ini.

Fasilitas Kaum Milenial
Terkait kaum milenial, pemerintah juga tengah merumuskan skema baru untuk memudahkan generasi muda memiliki rumah. Skema baru tersebut tengah dibahas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Skema untuk milenial itu dalam proses pembahasan dengan pihak-pihak terkait,” ujar Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH kepada Investor Daily, Jakarta, belum lama ini.

Kementerian PUPR sebelumnya menjelaskan, implementasi skema tersebut dimulai pada 2019, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Hal ini akan membantu kalangan milenial untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik.

“Kami siapkan skema baru agar para milenial mudah memiliki rumah. Jangan terlena dengan apa yang Anda dapatkan sekarang, karena nilai uang akan menurun. Jadi, segera miliki rumah,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, baru-baru ini.

Dia mengatakan, skema fasilitas pembiayaan perumahan bagi para milenial akan dimasukkan dalam skema bantuan pembiayaan perumahan untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, yang selama ini tidak bisa memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal itu terutama karena adanya batasan maksimal penghasilan yang berkisar Rp 4 - 7 juta per bulan, sehingga selama ini mereka harus menggunakan KPR komersial.

Menurut Menteri PUPR, skema baru nantinya tidak akan membatasi besaran penghasilan calon penerima KPR. Sedangkan suku bunga yang dikenakan di bawah 5%, uang muka 1%, dan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta.

Untuk mengupayakan agar harga rumah senantiasa terjangkau, kata Basuki, pihaknya akan memanfaatkan tanah pemerintah sebagai solusi. Hal itu terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial, ASN, TNI, Polri, serta karyawan badan usaha milik negara (BUMN).

Ia juga menjelaskan, kini, harga tanah terutama di kawasan perkotaan menjadi komponen penentu harga rumah yang terbesar.

“Waktu berjalan cepat, jangan sampai para milenial sekarang -- termasuk ASN, anggota TNI/Polri, dan karyawan BUMN -- pada saat pensiun, masih belum juga memiliki rumah,” kata Menteri PUPR.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman ‘Eman’ Soemawinata mencermati adanya risiko sejumlah kebijakan yang belum mendukung. Lantaran hal ini, REI mematok target lebih rendah dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2019, dibandingkan 2018.

Tahun ini, REI mengaku hanya mematok 200 ribu unit, padahal setahun sebelumnya berani mematok 230 ribu unit, walau capaiannya tidak terlalu menggembirakan.

“Target tahun ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di Tanah Air, termasuk kondisi masih melemahnya sektor properti dalam tiga tahun terakhir. Kami juga sedang memperhatikan apakah ada kebijakan baru terkait suku bunga yang dapat memberatkan industri properti pada 2019,” tuturnya kepada Investor Daily di Jakarta, belum lama ini.



Sumber: Investor Daily

CLOSE