Reaksi Berlebihan KPK


Yustinus Paat / Faoruk Arnaz / Carlos Paath / Fana Suparman / Heru Andriyanto / HA
Minggu, 15 September 2019 | 04:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tampaknya menjadi semacam tradisi bahwa lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-era kepemimpinan Taufiequrrachman Ruki tidak bisa bersama-sama menuntaskan masa jabatan mereka sebagai satu tim.

Dua paket pimpinan setelahnya harus dilanjutkan oleh pelaksana tugas ketua setelah Antasari Azhar dan Abraham Samad “terkena” masalah hukum.

Yang terakhir, atau pimpinan KPK jilid IV, tinggal tiga bulan lagi untuk “menyamai rekor” Ruki cs, tetapi sayangnya Wakil Ketua Saut Situmorang secara mendadak mengundurkan diri efektif Senin (16/9/2019) ini.

Tidak disebutkan secara jelas alasan pengunduran diri Saut, tetapi suratnya soal itu beredar hanya beberapa jam setelah Komisi III DPR memilih lima komisioner baru Jumat (13/9/2019) dini hari. Terpilih sebagai ketua KPK 2019-2023 adalah Irjen (Pol) Firli Bahuri, yang oleh sejumlah pimpinan KPK sekarang disebut pernah melakukan pelanggaran etik.

Sebelum menjabat Kapolda Sumatera Selatan, Firli adalah deputi penindakan di KPK.

Reaksi Berlebihan
Ada dua hal utama yang saat ini membuat panas suhu di KPK.

Pertama, adalah daftar calon pimpinan baru yang tidak dikehendaki sejumlah pegawai dan pimpinan KPK. Firli adalah nama yang paling tidak dikehendaki.

Pada Rabu (11/9/2019), atau sehari sebelum Firli menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, KPK menggelar jumpa pers yang intinya menyebutkan bahwa dia pernah melakukan pelanggaran etik yang berat.

Kandidat lain, Johanis Tanak, juga disebut KPK sebagai kandidat bermasalah dalam surat kepada DPR. Johanis, seorang jaksa aktif, akhirnya gagal terpilih dengan perolehan suara nol.

Namun, Firli mendapat 56 suara atau menyapu bersih suara anggota Komisi III yang hadir dalam sidang pleno pemilihan ketua KPK, sehingga secara aklamasi dia ditunjuk sebagai ketua KPK yang akan datang. Usai penetapan hasil pleno DPR tersebut, Saut yang membeberkan kasus Firli di jumpa pers KPK sebelumnya memilih mengundurkan diri.

Kedua, rencana revisi Undang-Undang no. 30/2002 tentang KPK yang dianggap bakal melemahkan lembaga antikorupsi tersebut.

Tentang hal ini, Ketua KPK Agus Raharjo sendiri yang langsung memimpin penolakan. Setelah Presiden Joko Widodo mengirim dua menterinya untuk membahas rencana revisi yang diusulkan DPR itu, Agus menggelar jumpa pers dan mengatakan “KPK di ujung tanduk” dan “KPK dikepung”.

Setelah itu dia dan dua wakilnya Saut dan Laode Syarief melakukan manuver dramatis dengan mengembalikan mandat kepada presiden, menambah runcing kubu pro dan kontra masalah ini.

Penjelasan Presiden
Sebelum drama Agus dan dua wakilnya itu, Presiden Jokowi sebetulnya sudah secara rinci dan gamblang menjelaskan sikap pemerintah terhadap poin-poin revisi yang diajukan DPR, untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak ada niat memperlemah KPK dan tidak begitu saja menuruti DPR.

Bahkan, dalam bahasa presiden, pemerintah ingin “KPK yang lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lainnya” dalam hal pemberantasan korupsi.

Poin pertama, pemerintah tidak setuju dengan usulan DPR bahwa KPK harus meminta izin pihak luar untuk melakukan penyadapan. Menurut Presiden, KPK cukup meminta izin dari dewan pengawas KPK untuk menjaga kerahasiaan dan mempercepat proses kerja.

Kedua, pemerintah tidak setuju kalau penyidik dan penyelidik KPK hanya dipasok oleh kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK juga bisa diambil dari aparatur sipil negara.

“Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi,” kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).

Yang keempat, Presiden tetap mendukung KPK untuk mewajibkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) dan tidak perlu diserahkan kepada lembaga yang lain.

Bahkan, Presiden bicara lebih rinci lagi sampai soal-soal lain yang juga menjadi sumber perdebatan di masyarakat.

Misalnya soal kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang selama ini tidak dimiliki KPK. Menurut Presiden, kewenangan ini perlu dimiliki KPK demi alasan hak asasi manusia dan untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, supaya tidak ada orang yang berstatus tersangka selama bertahun-tahun tanpa kejelasan kapan akan disidang.

Pemerintah juga menghendaki alternatif yang lebih fleksibel bagi KPK dibandingkan usulan DPR.

“Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun supaya memberi waktu bagi KPK,” kata Presiden.

Kewenangan SP3 ini pun, imbuhnya, bisa digunakan atau tidak digunakan oleh KPK.

Kemudian soal dewan pengawas yang menjadi salah satu topik terbesar di masyarakat. Presiden menjelaskan fungsi pengawasan mutlak perlu bagi semua lembaga negara, termasuk kepresidenan, Mahkamah Agung, dan DPR, semua bekerja dalam prinsip check and balances demi mencegah penyalahgunaan wewenang.

Untuk menepis kekhawatiran bahwa dewan pengawas nanti berisi orang-orang “titipan” DPR, Presiden Jokowi menegaskan anggota dewan pengawas adalah para tokoh masyarakat yang diseleksi tim khusus dan diangkat presiden.

“Anggota dewan pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, dari akademisi, atau pun pegiat antikorupsi. Bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari penegak hukum aktif,” kata Presiden.

Guna menghindari kesan keberadaan dewan pengawas ini dipaksakan dan terburu-buru, Presiden juga menjanjikan masa transisi yang cukup agar KPK yang sekarang tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum dewan pengawas dibentuk.

“Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu ini dengan jernih, dengan objektif tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama,” imbau Presiden.

“Dan saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.”

Namun, hanya beberapa jam kemudian Agus menciptakan drama baru dengan menggelar jumpa pers untuk mengatakan pembahasan revisi ini “seperti sembunyi-sembunyi” dan “terburu-buru”.

“Ada kegentingan apa sih, ada kepentingan apa sehingga harus buru-buru disahkan," kata Agus.

Pada intinya, Agus kesal karena KPK tidak dilibatkan dalam proses pembahasan revisi UU tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua Laode M Syarif dan Wakil Ketua Saut Situmorang memberikan keterangan di gedung KPK. (Joanito de Saojoao)

Polemik Firli
Menurut Pasal 30 UU no. 30/2002 tentang KPK, pimpinan KPK diseleksi oleh panitia yang dibentuk oleh pemerintah, kemudian diajukan ke DPR oleh presiden sebanyak dua kali lipat dari jumlah pimpinan yang dibutuhkan, dipilih oleh DPR, dan dikembalikan ke presiden untuk dilantik.

Proses terpilihnya Firli cs sama persis dengan proses terpilihnya Agus, Saut dan tiga rekan mereka, sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Tidak ada disebutkan dalam UU bahwa pimpinan KPK petahana bisa menentukan lolos atau tidaknya kandidat yang dijaring panitia seleksi.

Menurut anggota panitia seleksi, Hendardi, pihaknya sudah memastikan ke KPK bahwa Firli tidak pernah diputuskan bersalah melakukan pelanggaran etik secara internal.

Langkah Saut dan anggota Dewan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari dalam menggelar jumpa pers untuk mengumumkan pelanggaran etik Firli menurut Hendardi adalah manuver politik karena tidak jauh hari disampaikan dan bahkan hanya sehari menjelang ujian di DPR.

Tanpa keputusan sidang internal KPK, Saut dan Tsani tidak berhak memvonis bahwa Firli telah melanggar etik, tegasnya.

“Saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini. Tapi kalau seperti itu berarti (Saut dan Tsani) sudah berpolitik, antara lain membunuh karakter seseorang,” kata Hendardi.

Firli disebut melanggar etik karena pada Mei 2018 bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat waktu itu, Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB), yang tengah berperkara di KPK.

Kepada DPR, Firli menegaskan pertemuan itu tidak disengaja dan terjadi di tempat publik, yaitu lapangan tenis dengan banyak saksi. Dia membantah pelanggaran etik, karena TGB ketika itu bukan tersangka, tidak juga sekarang ini.

Jawaban DPR
Reaksi keras Saut cs di KPK mendapat jawaban yang lebih keras dari DPR. Firli mendapat 100% suara dari 56 anggota Komisi III yang hadir dalam pemungutan suara.

Bahkan, secara aklamasi dia dikukuhkan sebagai ketua KPK meskipun di awal sidang disebutkan bakal ada voting terpisah untuk memilih ketua.

"Kenapa sampai 56 full pilih (Firli), karena terkesan dia dizolimi! Terkesan dizolimi dengan berbagai opini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery kepada wartawan segera setelah voting dilakukan.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan proses pemilihan sudah berlangsung sesuai undang-undang dan sangat transparan.

Ketua Komisi III Azis Syamsudin memasukkan kertas suara pemilihan pimpinan KPK. (Ruht Semiyono)

Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik mengatakan pro dan kontra terkait pemilihan lima pimpinan KPK dalam sejarahnya merupakan hal biasa.

"Biasalah namanya pemilihan kan ada pro dan konta. Kita kan tidak bisa menyenangkan semua orang. We cannot make everyone happy, that's life," kata politikus Partai Demokrat itu.

Namun, Erma berkeras bahwa lima pimpinan yang baru saja terpilih merupakan komposisi terbaik, karena ada perwakilan akademisi, hakim, polisi, advokat, dan komisioner petahana.

Perpecahan di KPK
Sikap pimpinan KPK terhadap pencalonan Firli dan revisi UU KPK seperti mengungkap gejala perpecahan di antara komisioner.

Setelah Saut secara terbuka menunjukkan penolakannya terhadap Firli, Agus mengatakan KPK harus menghormati siapa pun yang ditetapkan DPR sebagai komisioner terpilih pada sidang paripurna nanti.

Komisioner Alexander Marwata, yang kembali terpilih untuk periode kedua, mengatakan kepada Komisi III bahwa dia tidak tahu sebelumnya kalau Saut akan menggelar jumpa pers soal Firli, dan menegaskan tidak setuju dengan tindakan rekannya itu.

“Saya harus akui di depan bapak ibu sekalian bahwa itu kesalahan pimpinan, kelemahan pimpinan. Saya sudah sampaikan ke Pak Agus terkait kejadian kemarin, karena Pak Agus juga dalam disposisi minta supaya kasus-kasus Pak Firli itu dihentikan, ditutup," kata Alexander, Kamis (12/9/2019).

Alexander secara pribadi berpendapat bahwa konferensi pers yang disampaikan Saut tersebut tidak sah.

“Saya sendiri tidak tahu bahwa ada konferensi pers itu jika tak diberitahu Ibu Basaria Panjaitan, setelah acara itu saya tanya Febri Diansyah (juru bicara KPK) kenapa ada acara itu dan kenapa pimpinan lain tak diberitahu. Kelemahan dan kesalahan pimpinan KPK sekarang adalah tidak kompak," ungkap Alexander.

Kemudian, ketika Agus menggelar jumpa pers emosional dengan narasi “KPK di ujung tanduk” dan “KPK dikepung”, dua wakilnya yaitu Alexander dan Basaria tidak ikut menemani.

Pada Sabtu (14/9/2019), Basaria mengindikasikan tidak akan mengikuti jejak Saut, melainkan akan menuntaskan tanggung jawabnya secara kesatria sesuai mandat dan sumpah jabatan sebagai penegak hukum.

“Ya tetap di KPK mas. Sampai Desember nanti. Alasannya karena saya harus bertanggung jawab sesuai mandat yang kita terima dulu,” ujarnya kepada Beritasatu.com.

Aksi massa mendesak pembubaran wadah pegawai KPK. (Yustinus Paat)

Agus mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa tidak ada yang personal dalam respons KPK soal dua isu besar ini, tetapi yang dilihat publik adalah Saut tidak mau Firli terpilih, dan Agus kesal karena KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK.

Lebih dari emosi pribadi, sikap Agus, Saut, dan Laode yang begtu saja menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi adalah sikap kekanak-kanakan, menurut pengamat Hukum Dr Syamsuddin Radjab.

Menurut Syamsuddin, sebagai pimpinan lembaga dengan kewenangan yang begitu besar, Agus dkk seharusnya bersikap bijak merespons dinamika yang terjadi di KPK akhir-akhir ini.

"Buat saya sikap komisioner KPK ini manja dan kekanak-kanakan dalam menghadapi dinamika internal dan revisi UU KPK," ujar Syamsuddin, Sabtu (14/9/2019).

Syamsuddin juga menyiratkan bahwa dia tidak bersimpati sama sekali pada pimpinan yang begitu mudah menyerah, termasuk ada yang mengundurkan diri tanpa alasan yang kuat sehingga justru semakin melemahkan kinerja pimpinan KPK yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Ada yang sudah mundur, otomatis fungsi sebagai komisioner tidak jalan. Ketiganya sudah memberikan pernyataan deklaratif ke publik segala tugas kewenangan KPK diserahkan ke presiden," tandas dia.

Dengan satu komisioner mundur, lalu ketuanya menyerahkan mandat kepada presiden, sulit diharapkan KPK bisa kuat dan bekerja maksimal di penghujung masa jabatan pimpinan yang sekarang.

Sebuah ironi atas narasi yang dibangun mereka sendiri bahwa ada upaya-upaya di luar untuk melemahkan KPK lewat revisi UU dan penjaringan calon yang tidak sesuai keinginan mereka.



Sumber: BeritaSatu.com

Dewan Pengawas KPK Supaya Tak Terjadi Kesewenang-wenangan


Hotman Siregar / JAS
Sabtu, 14 September 2019 | 14:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat pemberantasan korupsi dan Pencucin uang, Kristiawanto mengatakan usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hal yang wajar. Menurut dia, semua lembaga harus ada yang mengawasi.

“Pada prinsipnya, lembaga apapun itu perlu diawasi tidak bisa lembaga tanpa pengawasan itu. Memang pada dasarnya dalam nomenklatur UUD RI 1945, itu kan KPK tidak menjadi bagian dari kelembagaan negara karena sifatnya ad hoc,” kata Kristiawanto, Sabtu (14/9/2019).

Ia mencontohkan, DPR ada yang mengawasi yakni Badan Kehormatan DPR. Kemudian, Polri diawasi oleh Kompolnas RI, kejaksaan juga pengawasnya yakni Komisi Kejaksaan. Bahkan, Presiden Republik Indonesia pun diawasi oleh Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden).

“Artinya, ada pengawasan. Jadi, bukan hal yang baru istilahnya dalam sebuah ketatanegaraan kita,” ujar Dosen Hukum Pidana Universitas Jayabaya ini.

Selain itu, Kristiawanto mengatakan adanya Dewan Pengawas KPK juga nanti akan mengawasi kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jika dikabulkan dalam revisi UU KPK.

“Iya dong, kalau menurut saya harus seperti itu. Artinya, revisi ini semangatnya harus memperkuat KPK untuk mempercepat akselerasi dalam pemberantasan korupsi,” jelas dia.

Di samping itu, Kristiawanto menilai adanya usulan kewenangan SP3 di KPK untuk memberikan kepastian hukum dan tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan dalam penanganannya. Sebab, sekarang kasus korupsi di Indonesia semakin lama malah banyak bukannya surut.

Filosofinya, kata dia, dulu memang SP3 itu tidak ada di KPK tujuannya supaya Penyidik KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka atau menyelidiki perkara itu harus dipastikan dulu alat buktinya cukup.

“Faktanya, ketika orang itu tidak terbukti dan alat bukti tidak cukup, jadi tidak ada jalan keluarnya. Makanya, SP3 itu diperlukan. Kalau tidak ada SP3, harusnya KPK hati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,” tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan

3 Pimpinan KPK Serahkan Mandat ke Presiden, Mana Alex dan BP?


Fana Suparman / FMB
Sabtu, 14 September 2019 | 12:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kondisi genting pemberantasan korupsi dengan terus bergulirnya revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK. Sebagai penanggung jawab tertinggi lembaga antikorupsi, Pimpinan Jilid IV menyerahkan pengelolaan KPK kepada Jokowi hingga Presiden mengambil sikap menyelamatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Keputusan ini disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam konferensi pers di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Saat menyampaikan pernyataan sikap ini, Agus nampak didampingi dua Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarif. Selain itu, terlihat juga Jubir KPK Febri Diansyah dan tiga Penasihat KPK dan ratusan pegawai KPK yang memenuhi lobi Gedung KPK. Namun, tidak terlihat dua Wakil Ketua KPK lainnya, yakni Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan.

Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan Alex, sapaan Alexander Marwata dan Basaria, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati mengatakan Alex sedang bertugas ke luar kota. Namun, Yuyuk mengaku tak mengetahui secara pasti keberadaan Basaria lantaran dirinya juga sedang di luar kota.

"Pak Alex sedang dinas di Blitar. Bu BP (Basaria Panjaitan) mungkin bisa ditanyakan ke Febri (Jubir KPK, Febri Diansyah) ya, karena aku juga hari ini lagi tugas luar kota," kata Yuyuk saat dikonfirmasi, Jumat (13/9/2019) malam.

Hingga berita ini ditulis, Febri sendiri belum merespon konfirmasi yang dilayangkan awak media. Selain soal keberadaan serta sikap Alex dan Basaria berbagai pertanyaan muncul terkait pernyataan sikap Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarif yang masih multitafsir. Berbagai pertanyaan itu, seperti apakah lima pimpinan atau tiga pimpinan yang mengembalikan mandat kepada Presiden, apakah pengembalian mandat itu berarti mengundurkan diri atau hanya menunggu sikap presiden saja dan berbagai pertanyaan lainnya.

Penjelasan KPK mengenai berbagai pertanyaan tersebut dirasa penting karena menyangkut kerja-kerja lembaga antikorupsi ke depan termasuk sikap Presiden apakah perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan atau tidak. Pasal 33 A Ayat (1) UU nomor 10 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi UU menyebutkan, "Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah jabatan yang kosong."

Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji menyesalkan pernyataan tiga Pimpinan KPK yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 32 UU KPK tentang Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan. Aturan itu menyebutkan, pemberhentian pimpinan KPK hanya terjadi karena meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari tiga bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri atau dikenai sanksi berdasarkan UU ini. Sementara pemberhentian atas dasar pertimbangan 'menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI' sama sekali tidak diatur dalam UU KPK dan menyimpangi UU KPK itu sendiri.

"Pernyataan ini sangat kontradiktif maknanya karena tiga Pimpinan KPK yang sudah menyerahkan tanggung jawab pengelolaan, tapi di lain sisi malah mengharapkan untuk menunggu perintah Presiden untuk menjalankan atau tidak menjalankan tugasnya sampai dengan Desember 2019," kata Indriyanto kepada SP, Sabtu (14/9/2019).

Untuk itu kata Indriyanto, secara facet hukum pidana, hukum tata negara maupun hukum administrasi negara, Presiden tidak dalam posisi menerima permasalahan tersebut. Dikatakan, berdasarkan UU, pimpinan KPK yang memiliki otoritas tanggung jawab pengelolaan KPK seharusnya menyelesaikan permasalahan ini. "Kecuali secara tegas, jelas dan formal bahwa Pimpinan KPK ini menyatakan mengundurkan diri sesuai Pasal 32 huruf e UU KPK," katanya.

Indriyanto yang juga mantan Plt Komisioner KPK mengatakan, tiga pimpinan KPK seharusnya secara tefas dan jelas mengemukakan maksud mereka 'menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden” untuk mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK. Dengan demikian tidak menimbulkan multitafsir dan berbagai pertanyaan di ruang publik.

"Presiden sebaiknya tidak terjebak dalam pusaran politik hukum ini, karena Pasal 32 UU KPK tidak ada syarat Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena 'menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden'. Pimpinan KPK bertanggungjawab penuh terhadap tugas pokok dalam menjalankan fungsi kewenangan kelembagaan KPK," paparnya.

Indriyanto mengatakan pro-kontra terkait Pimpinan KPK yang baru maupun Revisi UU KPK adalah sesuatu yang wajar dan merupakan wacana demokratis dalam penegakan hukum yang selalu ada solusi dan mekanisme. Namun, Indriyanto mengingatkan wacana demokratis

"Ini haruslah berbasis hukum dan based on due process of law bukan semata dengan memaksa kehendak sendiri. Apalagi melakukan tindakan-tindakan tidak bijak yang menyimpangi dalam tataran sistem ketatanegaraan. Pemaksaan kehendak bukanlah karakter sistem ketatanegaraan dan politik hukum Indonesia, tapi ciri unlawful yang otoriter sifatnya," tegas Indriyanto.

Terkait revisi UU KPK, Indriyanto mengatakan RUU tersebut merupakan insiatif DPR. Dengan demikian otoritas penuh ada pada DPR dan posisi pemerintah adalah sama sebagai entitas terkait yang akan diundang oleh DPR. Posisi pemerintah ini sama dengan posisi KPK. Untuk itu, sebagai Inisiator RUU, seharusnya DPR yang akan mengundang KPK untuk diskusi terkait permasalahan revisi UU KPK.

"Tidak pada tempatnya KPK mempertanyakan undangan diskusi kepada pemerintah. Pernyataan Pimpinan KPK ini sebaiknya tidak menyimpangi prinsip non mixed of competence sehingga kewenangannya dilakukan sesuai tujuannya, tidak di luar kewenangan itu diberikan, apalagi sangat disayangkan bila terkesan menciptakan kegaduhan politik hukum di ruang publik," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan

Agus Raharjo: KPK Seperti Dikepung


Fana Suparman / HA
Sabtu, 14 September 2019 | 03:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya dalam kondisi yang mencemaskan.

"KPK rasanya dikepung dari berbagai sisi," ungkap Agus dalam konferensi pers di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019)
.
Pernyataan Agus ini merujuk pada hasil pemilihan lima pimpinan KPK Jilid V oleh Komisi III DPR pada Jumat (13/9/2019) dini hari serta terus bergulirnya revisi UU nomor 30/2002. Menurutnya, kedua hal tersebut membuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan mencemaskan.

"Kita sangat prihatin dengan kondisi pemberantasan korupsi yang semakin mencemaskan," ungkapnya.

Terkait lima pimpinan baru, Agus mengatakan, seluruh insan KPK wajib menerima siapa pun yang akan dipilih DPR dan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pimpinan KPK periode 2019-2023. Agus mengungkapkan, keprihatinannya terutama menyangkut revisi UU KPK yang kini sedang dibahas DPR dan pemerintah.

"Yang sangat kami prihatin dan sangat mencemaskan adalah RUU KPK," katanya.

Agus menilai proses pembahasan revisi UU KPK terkesan sembunyi-sembunyi karena hingga saat ini KPK sebagai pelaksana UU tidak pernah dilibatkan dan tidak diberitahu mengenai pasal-pasal yang akan diubah atau ditambahkan. Selain itu, Agus merasa revisi UU KPK terlalu tergesa-gesa. Bahkan, berdasar informasi yang beredar, Agus menyebut RUU KPK bakal segera disahkan pemerintah dan DPR.

"Sampai hari ini, kami draf yang sebetulnya saja tidak mengetahui. Jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi. Saya juga mendengar rumor dalam waktu yang cepat akan diketok," kata Agus.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM (Memkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Syafruddin untuk bersama DPR membahas revisi UU KPK pada Rabu (11/9). Keesokan harinya, Kamis (12/9), Yasonna dan Mendagri Tjahjo Kumolo mulai menggelar rapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Agus mempertanyakan kegentingan dan kepentingan apa yang membuat proses pembahasan RUU KPK dikebut dan terkesan ditutup-tutupi.

"Kita betul-betul bertanya-tanya, sebetulnya, seperti yang disampaikan Pak Syarif, ada kegentingan apa sih, ada kepentingan apa sehingga harus buru-buru disahkan," katanya.

Proses pembahasan yang tak melibatkan KPK ini membuat pegawai dan pimpinan lembaga antikorupsi itu gelisah dan khawatir. Pimpinan KPK sempat menemui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly beberapa waktu lalu untuk meminta draf resmi revisi UU KPK. Dalam pertemuan itu, Yasonna berjanji mengundang pimpinan KPK terkait proses pembahasan RUU.

Namun, Agus pesimistis janji Yasonna tersebut akan terealisasi lantaran dari pernyataan terakhir menyebut pembahasan RUU KPK sudah tidak memerlukan konsultasi dengan pihak lain termasuk KPK. Atas kondisi ini, Agus mengatakan, tak keliru jika pihaknya menilai revisi UU 30/2002 bertujuan melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu terhadap UU, kami sangat prihatin dan menilai mungkin ini apa betul mau melemahkan KPK. Terus terang ini penilaian yang masih sementara, tapi kami mengkhawatirkan itu," katanya.

Atas kegelisahan terancamnya pemberantasan korupsi, Agus menyatakan pimpinan KPK memutuskan mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi. Sebagai penanggung jawab tertinggi KPK, pimpinan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada presiden.

"Setelah kami pertimbangkan maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab KPK dengan berat hati pada Jumat, 13 September 2019, kami menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden," kata Agus.

Agus mengatakan, keputusan menyerahkan mandat ke Presiden tersebut dimbil setelah berdiskusi dengan seluruh pimpinan. Dengan penyerahan mandat ini, Agus menegaskan pihaknya menunggu sikap Presiden Jokowi, termasuk mengenai sisa masa tugas Pimpinan KPK jilid IV yang baru berakhir Desember mendatang.

Agus berharap Presiden segera mengambil sikap menyelamatkan pemberantasan korupsi yang sedang terancam. Setidaknya, Presiden mendengarkan kegelisahan pegawai dan pimpinan KPK.

"Mudah-mudahan kami diajak bicara bapak Presiden untuk menjelaskan Kegelisahan seluruh pegawai kami. Dan juga isu-isu yang sampai hari ini kami tidak bisa menjawab," katanya.

juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, dengan keputusan ini, Pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Termasuk mengenai upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi memutuskan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dan tentu saja segala upaya pemberantasan korupsi kepada Presiden Republik Indonesia," kata Febri.



Sumber: Suara Pembaruan

Komisi III: Kami Tidak Bisa Buat Senang Semua Orang


Heru Andriyanto / Robertus Wardi / HA
Jumat, 13 September 2019 | 03:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR telah menuntaskan pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/9/2019) dini hari, di tengah berbagai kritikan terhadap rekam jejak para calon pimpinan, termasuk Firli Bahuri yang akhirnya terpilih sebagai ketua KPK periode 2019-2023.

Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik mengatakan pro dan kontra terkait pemilihan lima pimpinan KPK itu adalah hal biasa.

"Biasalah namanya pemilihan kan ada pro dan konta. Kita kan tidak bisa menyenangkan semua orang. We cannot make everyone happy, that's life," kata politikus Partai Demokrat itu.

Namun, Erma berkeras bahwa lima pimpinan yang baru saja terpilih merupakan komposisi terbaik, karena ada perwakilan akademisi, hakim, polisi, advokat, dan komisioner petahana.

Baca juga: Firli Dapat 100% Suara Karena "Terkesan Dizalimi"

"Inilah komposisi terbaik yang kita pandang dari 10 nama yang masuk penilaian Komisi III. Kita percaya lima orang yang kita pilih ini akan bekerja dengan serius untuk memperkuat KPK dan mendorong pemberantasan korupsi kita ke depan. Kita bekerja untuk Indonesia," kata Erma, yang tidak akan lagi duduk di DPR periode 2019-2024 karena gagal di daerah pemilihan Kalimantan Barat.

Musyawarah untuk Firli
Erma juga menjelaskan proses musyawarah Komisi III untuk memilih Firli sebagai ketua, meskipun pada awal rapat disepakati akan ada pemungutan suara terpisah untuk memilih ketua KPK yang baru.

"Meskipun tidak ada di undang-undang, tapi kita kesepakatannya siapa pun peraih suara terbanyak dialah yang akan kita tunjuk menjadi pimpinan KPK," bebernya.

"Faktanya memang Pak Firli ini meraih suara terbanyak."

Firli, yang sekarang menjabat Kapolda Sumatera Selatan dan sebelumnya pernah menjadi deputi penindakan KPK, menyapu bersih suara dari 56 anggota Komisi III yang mengikuti pleno tersebut.

Baca juga: Ini Lima Pimpinan KPK yang Baru, Firli Terpilih Ketua

"Setelah melalui musyawarah dari pimpinan fraksi, disepakati Ketua KPK periode 2019-2023 adalah Firli Bahuri. Apakah disetujui?" tanya Ketua Komisi III Azis Syamuddin.

"Setuju!" jawab seluruh anggota Komisi III, disusul tepuk tangan mereka.

Sebelum memilih ketua, Komisi III DPR terlebih dahulu memilih lima pimpinan KPK yang baru. Pemilihan dilakukan dengan voting yang digelar di gedung DPR hingga pukul 01.00 WIB.

Sehari sebelum pemungutan suara di Komisi III, pimpinan KPK yang akan berakhir masa jabatannya menggelar jumpa pers soal dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli ketika masih menjadi deputi penindakan.



Sumber: BeritaSatu.com

Firli Dapat 100% Suara karena "Terkesan Dizalimi"


Heru Andriyanto / HA
Jumat, 13 September 2019 | 01:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery menegaskan bahwa pemilihan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (13/9/2019) dini hari berlangsung secara profesional dan demokratis, termasuk dengan terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK periode 2019-2023.

Firli menyapu bersih suara dari 56 anggota Komisi III yang hadir dalam rapat pleno tersebut, sehingga kemudian disepakati dia sebagai ketua tanpa pemungutan suara terpisah seperti rencana semula.

"Kenapa sampai 56 full pilih (Firli), karena terkesan dia dizolimi! Terkesan dizolimi dengan berbagai opini," kata Herman dalam wawancara di sebuah stasiun televisi swasta tepat setelah pemilihan.

Baca juga: Pansel Tak Pernah Temukan Putusan Pelanggaran Etik Firli

Herman, yang masih duduk di kursi pimpinan rapat, terlihat cukup emosional ketika menyampaikan pendapatnya.

"Kami punya kebebasan untuk memilih, kami tidak akan bisa digiring, kami tidak mau ditekan," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, proses pemilihan sudah berlangsung sesuai undang-undang dan sangat transparan.

"Malam ini kami menunjukkan komitmen Komisi III bahwa proses mulai dari fit and proper test sampai dengan pemilihan dilakukan secara profesional, terbuka dan disaksikan oleh semua pihak," tegasnya.

Baca juga: Firli Akui Bertemu TGB di Lapangan Tenis

"Kami berharap dengan proses ini, kecurigaan, perbedaan selama ini, pro dan kontra selesai, karena kami sudah melakukan tugas kami dengan baik dan sesuai aturan."

Herman menambahkan hasil pemilihan ini akan dibawa ke paripurna DPR secepatnya, antara Senin atau Selasa pekan depan.

Firli saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan setelah sempat bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK. Di lembaga antikorupsi itu, Firli disebut-sebut pernah melakukan pelanggaran etik.

Baca juga: Ini Lima Pimpinan KPK yang Baru, Firli Terpilih Ketua



Sumber: BeritaSatu.com