Tanpa GBHN, Indonesia Terpuruk


Adi Marsiela / ALD
Jumat, 6 Desember 2019 | 17:07 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Tanpa haluan negara, Indonesia ibarat kapal yang berlayar tanpa tujuan. Keterpurukan Indonesia selama 15 tahun terakhir disebabkan oleh tiadanya haluan negara.

Sistem pemilihan langsung presiden dan kepala daerah mengakibatkan pengelolaan negara dan arah pembangunan nasional kehilangan garis komando dari pusat hingga ke daerah. Tidak ada kesinambungan program pembangunan setelah pemerintah berganti. Demikian pula rencana pembangunan di daerah tidak selamanya sejalan dengan pusat.

Indonesia harus punya haluan negara, entah nantinya diberi nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana dikenal selama rezim Orde Baru, maupun diberi nama baru. Pihak yang tunduk pada haluan negara bukan hanya eksekutif, melainkan juga legislatif, dan semua lembaga negara.

Demikian benang merah yang mengemuka dalam focus group discussion (FGD) tentang Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah. FGD tersebut digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama BeritaSatu Media Holdings dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12).

FGD yang dipandu Direktur Pemberitaann BSMH Primus Dorimulu tersebut menghadirkan panelis, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Ketua Komite I DPD Teras Narang, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana, anggota DPD dari Jawa Barat Eni Sumarni, dan pakar hukum tata negara Unpar Asep Warlan Yusuf.

Widodo mengungkapkan, wacana menghidupkan kembali haluan negara muncul pada 2014. Ketetapan MPR 4/2014 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009-2014 antara lain merekomendasikan perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.

Menurutnya, sistem politik pemerintahan saat ini di mana presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat atas usul partai politik (parpol), berpotensi membuat arah pembangunan berdasar visi-misi masing-masing. “Jadi tidak ada desain pembangunan yang mengikat,” jelasnya.

Hal itu membuat masing-masing ingin menjadi nakhoda dengan menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. “Ini persoalan besar, di mana tidak ada grand design arah pembangunan negara. Kemudian muncul kerisauan dan melahirkan inisiatif MPR tahun 2014 lalu,” ujarnya.

Hal ini terkait adanya perbedaan visi dan misi pimpinan daerah yang kerap berbeda dengan presiden sebagai sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala daerah yang diusulkan parpol, mereka tidak bisa lepas dari perannya sebagai “petugas partai” yang berimplikasi pada pengusungan visi dan misi partai politiknya dalam kebijakan pembangunan.

“Dalam sejarah tidak bisa saya bayangkan, aliran politik terbelah sekarang. Partai kita ada yang nasionalis dan partai agama. Situasi ini yang kita lihat, sistem pembangunan nasional dibandingkan sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru) tidak ada dokumen desain pembangunan yang lengkap, sistematis, dan mengikat,” tegasnya.

Widodo menjelaskan, sejak Orde Lama, model GBHN sudah ada sebagai konsep pembangunan yang jelas dan mengikat. Untuk itu, menurutnya, Indonesia ke depan memerlukan konsep haluan negara sebagai dasar kebijakan pembangunan yang mengikat.

Rekonstruksi Haluan Negara
Terkait haluan negara yang akan diterapkan, Widodo berpendapat, bisa mengunakan nama GBHN seperti sebelumnya, bisa juga menggunakan nama lain. Akan tetapi, dia menegaskan, menghidupkan kembali haluan negara hanya bisa ditempuh melalui amendemen UUD 1945, tidak bisa hanya melalui Tap MPR. Penyebabnya, UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan menyatakan MPR tidak dapat lagi mengeluarkan ketetapan baru.

“Kewenangan MPR menghidupkan kembali GBHN sudah dikunci. Sehingga satu-satunya cara harus melalui amendemen UUD 1945,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, model haluan negara ke depan sebaiknya direkonstruksi tidak sama dengan model GBHN yang lalu. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan “pengganti” GBHN menugaskan hanya kepada eksekutif. Padahal, penyelenggaran negara juga dilakukan semua lembaga, tidak hanya eksektif atau pemerintah.

“Oleh karenanya, harus ada rekonstruksi haluan negara, agar penekanannya tidak hanya pada eksekutif, tetapi juga kepada legislatif, yudikatif dan lembaga penyelenggara negara lainnya. Sebab, semua lembaga itu memiliki politik kebijakan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Asep Warlan Yusuf mengemukakan, konsep haluan negara diperlukan untuk menjabarkan tujuan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. “Tanpa haluan negara, pembangunan negara bisa kehilangan arah, komitmen, dan daya terima publik,” katanya.

Senada dengan Widodo, Asep juga mengingatkan bahwa haluan negara harus menjadi acuan tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga negara lainnya. “Pokok-pokok haluan negara harus memuat antara lain bagaimana mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, ekonomi yang menyejahterakan, dan perlindungan hak asasi manusia,” ujarnya.

Peran DPD
Asep juga menekankan pentingnya peran DPD dalam perumusan haluan negara. Sebab, muara dari haluan negara adalah pembangunan kesejahteraan secara merata. “Prinsip dasarnya, daerah maju, negara maju. Daerah sejahtera, negara sejahtera,” tegasnya.

Menurutnya, sebagai representasi rakyat di daerah, DPD hadir untuk memastikan kebijakan pembangunan berpihak ke daerah. Dalam kaitan pelaksanaan fungsi legislasi, DPR bisa menyerahkan sebagian kewenangannya kepada DPD dalam penyusunan aturan perundangan. “Sepanjang substansinya berkaitan dengan daerah, secara ketatanegaraan DPR dimungkinkan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada DPD. Nanti DPR tinggal mengesahkan RUU-nya,” jelasnya.

Teras Narang yang juga hadir sebagai panelis mengemukakan, pada tahun 1960, Presiden Soekarno telah menetapkan program pembangunan semesta. “Jadi sejak Orde Lama sudah ada konsep GBHN,” jelasnya.

Akan tetapi, reforasi menghapus GBHN melalui amendemen ketiga UUD 1945. Sebagai gantinya diterbitkan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kemudian terbit UU 17/2007 tenang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Teras khawatir, jika setiap pergantian rezim terjadi perubahan kebijakan, Indonesia tidak akan maju. “Ibarat menari poco-poco, kita maju dua langkah setelah itu mundur dua langkah, atau bahkan tiga langkah,” ujarnya.

Urgensi haluan negara, lanjut mantan gubernur Kalimantan Tengah itu, adalah menjadi acuan pembangunan bagi presiden hingga kepala desa. “Dalam hal ini presiden sebagai penanggung jawab tertinggi,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Nono Sampono menjelaskan, di masa lalu, kesadaran adanya haluan negara sudah muncul. Presiden Soekarno saat melihat pergolakan di daerah memandang perlu ada musyawarah pembangunan nasional pada 1956. “Saat itu dibentuk Panitia 9 untuk membuat rekomendasi menyusul pemberontakan di daerah-daerah,” katanya.

Nono mengingatkan, negara akan maju dan kuat, jika daerah maju. Untuk itulah kebutuhan haluan negara sangat nyata.

Dia mengungkapkan, MPR periode 2014-2019 juga merekomendasikan soal haluan negara. “Banyak aspirasi dari berbagai kalangan yang lantas direspons MPR,” ungkapnya.

Nono juga mengungkapkan, dalam perumusan substansi haluan negara, komponen daerah jangan sampai ditinggalkan. “DPD harus dilibatkan bersama DPR,” ujarnya.

Sementara itu, Fadel Muhammad juga menjelaskan, MPR sudah banyak menerima masukan, termasuk menyangkut haluan negara dalam kaitan dengan amendemen UUD 1945. Untuk itu, MPR telah membentuk tim kajian, mulai 2020 akan kita kaji.

Hal yang menarik, lanjut Fadel, banyaknya sorotan soal ketimpangan ekonomi terkait kebijakan pembangunan. “Ini banyak yang dipersoalkan masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan, Eni Sumarni menekankan, pentingnya haluan negara untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Sekarang muncul banyak kendala komunikasi antara pusat dan daerah. Ini (haluan negara) diharapkan bisa menjadi solusinya,” jelasnya.



Sumber: Suara Pembaruan

Haluan Negara Penting untuk Atasi Ketimpangan


Adi Marsiela / ALD
Jumat, 6 Desember 2019 | 16:48 WIB

Bandung, Beritasatu.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Fadel Muhammad menyatakan pihaknya sudah menerima berbagai masukan terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu yang diusulkan adalah perlu adanya haluan negara sebagai panduan kebijakan pembangunan, sebagaiana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah ada pada masa Orde Baru. Urgensi haluan negara, antara lain karena adanya ketimpangan ekonomi yang sangat besar saat ini.

“Salah satu masukan terkait pentingnya haluan negara dalam amendemen UUD 1945 untuk membantu mengatasi besarnya ketimpangan ekonomi di masyarakat,” ujar Fadel dalam focus group discussion (FGD) mengenai “Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah” yang diselenggaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerja sama dengan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12/2019).

Dalam FGD yang dipandu Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu tersebut, juga menghadirkan panelis Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana, anggota DPD asal Jawa Barat Eni Sumarni, dan Guru Besar Fakultas Hukum Unpar Asep Warlan Yusuf.

“Terakhir kita di MUI (Majelis Ulama Indonesia), mereka protes besar-besaran soal ketimpangan yang besar. Orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kalau bisa pasal 33 (UUD 1945) dijabarkan lebih detil. Itu masukan yang terjadi di MPR dan sedang kita tampung. Saya memohon pada pimpinan Unpar buat memasukkan usulan tertulis buat amendemen UUD 1945,” tambah Fadel.

Memperkuat Sistem Ketatanegaraan
Sementara itu, Nono Sampono mengungkapkan, pihaknya membutuhkan berbagai masukan, khususnya terkait dimensi akademik dalam wacana amendemen UUD 1945 tersebut. “Kalau kita melihat perjalanan sejarah haluan negara ini, saya kira penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 2019, RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) kita berakhir. Kalau tidak dibahas (haluan negara) akan terjadi kekosongan rujukan arah pembangunan nasional kita,” tutur Nono.

Menurut Nono, amendemen itu dalam rangka menguatkan sistem ketatanegaraan di Indonesia. UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sifatnya mengatur negara Indonesia. Makanya, sambung dia, rencana amendemen itu perlu melibatkan semua pihak di luar perwakilan rakyat dan perwakilan daerah yang duduk di parlemen.

“Misal kita sepakat UUD diubah tapi kita harus semua sepakat, tinggal mencari siapa yang mengusulkan. Jangan sampai kita tidak tahu siapa yang mengusulkan. Pemerintah dan komponen DPD dilibatkan, DPR juga bersama-sama mempersiapkan dan menyerapnya secara akademik kemudian dari berbagai kelompok masyarakat,” terang Nono.

Amendemen itu, sambung Nono, dipastikan memberikan penguatan terhadap sistem presidential. “Presiden itu ada otoritas lebih. Di Kehakiman bisa memberi amnesti dan grasi. Bila presiden tidak setuju dengan undang-undang bahkan bisa membuat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” imbuh Nono.



Sumber: Suara Pembaruan

Amendemen UUD, Pintu Masuk Menghidupkan Haluan Negara


Adi Marsiela / ALD
Jumat, 6 Desember 2019 | 16:34 WIB

Bandung, Beritasatu.com – Amendemen UUD 1945 pada awal masa reformasi telah menghapus Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Banyak kalangan menilai kehadiran haluan negara sangat diperlukan sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan nasional. MPR sebagai lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD, bisa mencantumkan kembali haluan negara melalui amendemen Konstitusi yang mulai diwacanakan.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana mengungkapkan, lembaga atau institusi negara lain di Indonesia tidak ada yang memiliki kewenangan seperti halnya MPR. Oleh karenanya, satu-satunya pintu masuk menghidupkan kembali haluan negara adalah melalui amendemen UUD.

Demikian disampaikan Widodo dalam focus group discussion mengenai “Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah” yang diselenggaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerja sama dengan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12/2019).

Dalam FGD yang dipandu Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu tersebut, juga menghadirkan panelis Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang, anggota DPD asal Jawa Barat Eni Sumarni, dan Guru Besar Fakultas Hukum Unpar Asep Warlan Yusuf.

Widodo menjelaskan, MPR periode 2009-2014 sudah merekomendasikan perihal perlunya menghidupkan kembali haluan negara. Hal ini terkait adanya perbedaan visi dan misi pimpinan daerah yang kerap berbeda dengan presiden sebagai sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi. Hal ini lantaran rezim pilpres dan pilkada langsung, di mana capres dan calon kepala daerah diusulkan parpol. Dalam kondisi ini, calon yang terpilih tidak bisa lepas dari perannya sebagai “petugas partai”, sehingga berimplikasi pada pengusungan visi dan misi parpol dalam kebijakan pembangunan.

“Aliran politik terbelah sekarang. Ada aliran politik kebangsaan, dan agama. Situasi ini yang kita lihat, sistem pembangunan nasional dibandingkan sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru) tidak ada dokumen yang lengkap dan sistematis, yang membuat desain (pembangunan) itu mengikat,” tegasnya.

Ketiadaan dokumen negara itu, kata Widodo, mengakibatkan lembaga-lembaga negara mengalami disorientasi. Berkaca dari itu, MPR merasa perlu adanya formulasi terkait haluan negara.

“Yang penting itu haluan negaranya. Kalau tahu haluan, tidak akan belok kiri dan ke kanan. Persoalan kemudian jika ditetapkan apakah kita kembali dengan metode ubah UUD atau cukup dengan ketetapan MPR? Saya usulkan lewat UUD karena Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, MPR tidak boleh lagi mengeluarkan ketetapan-ketepatan baru. Saya sepakat perubahan UUD,” tegas Widodo. [153]



Sumber: Suara Pembaruan

Haluan Negara Tak Ganggu Sistem Presidensial


Adi Marsiela / ALD
Jumat, 6 Desember 2019 | 17:18 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Rencana menghidupkan kembali haluan negara, dipastikan tidak akan mengganggu praktik sistem presidensial. Konsep haluan negara ke depan, tidak akan menempatkan presiden sebagai mandataris MPR, namun mengedepankan akuntabilitas publik.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana menegaskan, dengan adanya haluan negara yang disusun MPR, tidak otomatis presiden bertanggung jawab kepada MPR sehingga mengganggu sistem presidensial yang dianut.

“Presiden bisa menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan haluan negara dalam sidang tahunan MPR. Bahkan di forum itu tidak hanya presiden, tetapi semua lembaga negara juga melaporkan kinerja pelaksanaan haluan negara. MPR berwenang mengundang semua lembaga negara. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas publik dikedepankan,” ujar Widodo saat menjadi panelis dalam focus group discussion (FGD) tentang Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah. FGD tersebut digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama BeritaSatu Media Holdings dan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), di Kampus Unpar, Bandung, Kamis (5/12).

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD Nono Sampono menjamin, implementasi haluan negara tidak akan mengganggu presidensial. “Ada pandangan yang mengemuka ini (haluan negara) menjadi pintu masuk impeachment (pemakzulan) terhadap presiden. Ini tidak diarahkan untuk itu, tetapi pada urgensi kebutuhan adanya haluan negara yang mendasari semua kebijakan pembangunan secara mengikat,” jelasnya.

Nono menegaskan, pembentukan haluan negara melalui amendemen Konstitusi tidak bisa dihindarkan. “Ini sudah menjadi kesepakatan 9 fraksi di MPR ditambah DPD. Meski demikian, penyerapan aspirasi terap terus kami lakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, perubahan UUD 1945 sekaligus momentum untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, terutama peran DPD. “Harus diakui, saat ini antara DPR dan DPD belum berimbang. Melalui penyusunan haluan negara kelak, ini bisa disempurnakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD Teras Narang menjelaskan, adanya pandangan bahwa haluan negara berpotensi menjadi pintu masuk pemakzulan, harus disikapi secara bijaksana. “Itu dua hal yang terpisah. Haluan negara berangkat dari kebutuhan. Sedangkan impeachment hal terpisah yang diatur UU, dan prosesnya panjang,” katanya.

Terkait peran DPD, Teras menegaskan, perlu ada satu pasal yang menegaskan peran dan wewenang DPD. “Sebab, jika berbicara soal daerah, DPD adalah representas yang nyata,” katanya. [153/A-17]



Sumber: Suara Pembaruan