Rizieq Hadapi Proses Hukum
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Home > Fokus > Rizieq Hadapi Proses Hukum

Hasutan dan Kerumunan Rizieq Berujung Bui

Senin, 21 Desember 2020 | 09:45 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / Heri Soba

Jakarta, Beritasatu.com -Mengenakan baju tahanan warna oranye dengan tangan terikat tali tis, Imam Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, dijebloskan ke dalam sel tahanan Polda Metro Jaya, Minggu (13/12/2020) dini hari. Penyidik Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkannya sebagai tersangka terkait kasus tindak pidana penghasutan dan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

Perkara itu bermula dari kepulangan RS, setelah lama pergi ke Saudi Arabia, April 2017 silam. Melalui tayangan di YouTube, RS mengumumkan dirinya berencana balik ke Tanah Air, akhir Oktober 2020. Berdasarkan cacatan, ini bukan kali pertama Rizieq dikabarkan mau pulang. Pertama, RS diisukan akan pulang pada 12 Juni 2017, karena masa berlaku visanya telah habis.
Kabar kepulangan RS kembali beredar pada 15 Agustus 2017. Pengacaranya, Kapitra Ampera, ketika itu menuturkan, kepulangan RS berkaitan dengan Milad FPI 17 Agustus 2017.

Pada 2 Desember 2017, RS kembali dikabarkan pulang untuk mengikuti kegiatan aksi reuni 212, di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Namun, lagi-lagi RS batal ke Tanah Air.

Sekitar dua bulan kemudian, 21 Februari 2018, beredar foto e-ticket atas nama Muhammad Rizieq Shihab. Dia disebut akan menumpang maskapai Saudi Arabian Airlines dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

RS kembali mengungkapkan keinginan pulang ke Indonesia pada akhir 2019 lalu untuk menghadiri Reuni 212, pada 2 Desember 2019. Namun, hingga acara itu berakhir RS tak kunjung pulang.

Tapi pada Selasa (10/11/2020), RS akhirnya pulang dengan misi melakukan revolusi akhlak. Pesawat Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SV816 yang ditumpangi Rizieq dan keluarga mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 08.38 WIB.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, ketika itu memang mempersilakan RS pulang karena hal itu merupakan haknya sebagai warga negara. Pemerintah tidak melarang, bahkan aparat diminta tidak berlebihan melakukan pengamanan.

RS menjadi "magnet" bagi simpatisan dan pendukungnya ketika pulang. Kerumunan massa tak terhindarkan di tengah pandemi Covid-19. Ribuan orang yang menjemputnya sempat melumpuhkan aktivitas Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menimbulkan kemacetan sepanjang 7 kilometer di jalan tol. Sejumlah penerbangan pun terpaksa harus dijadwal ulang.
Dia juga disambut banyak orang hingga di kediamannya kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Ironisnya, sebagian besar tak mengindahkan aturan menjaga jarak bahkan ada yang tidak menggunakan masker. Padahal pandemi Covid-19 belum berakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih menggelar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan itu.

Setelah kepulangannya, setiap kegiatan yang dilakukan RS terus dibanjiri simpatisan. Ribuan orang kembali berkumpul menghadiri acara Maulid Nabi di Majlis Taklim Al Afaf pimpinan Al Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2020) subuh. Jamaah berbondong-bondong hadir, termasuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan sejumlah tokoh agama. Pun pada saat Rizieq ke Megamendung, Bogor, Jawa Barat, siang harinya. Ribuan simpatisannya kembali berkerumun.
Sehari kemudian, Sabtu (14/11/2020), kerumunan terjadi lagi di kediaman RS di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petinggi FPI itu menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menikahkan putrinya Syarifah Najwa binti Muhammad Rizieq Syihab dengan Irfan Alaydrus.

Anies Diperiksa
Dua hari berselang, beredar surat undangan klarifikasi dengan nomor B/19925/XI/RES.1.24/2020/Ditreskrimum, yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk hadir ke Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sekitar pukul 10.00, Selasa (17/11/2020) besok. Surat klarifikasi itu, merujuk pada laporan informasi dengan nomor, LI/279/XI/2020/PMJ/Ditreskrimum, tertanggal 15 November 2020, perihal dugaan terjadinya peristiwa tindak pidana penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, di Jalan Paksi III, Petamburan, Jakarta Pusat.

Anies memenuhi panggilan penyidik, dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam, sejak kedatangannya 09.40 WIB hingga kemudian meninggalkan Polda Metro Jaya, pukul 19.20 WIB. Ketika itu penyidik mengajukan 33 pertanyaan, dan Anies menyampaikan, menjawab semuanya sesuai dengan fakta.
Penyidik tak hanya meminta klarifikasi Anies. Setidaknya ada 18 orang yang dipanggil dalam proses klarifikasi, diantaranya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Erizon Safari, mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin, Kabiro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhana, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Camat Tanah Abang Yassin Pasaribu, Lurah Petamburan Setiyanto, Ketua RW 04 Andi Hasim, Ketua RT 02 Jeki, Bhabinkamtibmas, Kepala KUA Tanah Abang, pihak keamanan Bandara Soekarno-Hatta, termasuk mengundang Haris Ubaidillah selaku ketua panitia, dan para panitia lainnya.

Di tengah proses penyelidikan kasus ini, Polri mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Berdasarkan TR ST3222/XI/KEP/2020 tanggal 16 November 2020. Nana digeser jadi korsahli kapolri, dan diganti Kapolda Jawa Timur Irjen M Fadil Imran. Sementara Rudy digeser ke widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri. Posisi Kapolda Jawa Barat kemudian diisi Irjen Ahmad Dofiri.

Ketika menerima tongkat komando Metro 1, Fadil menyatakan, akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang mengganggu keselamatan jiwa masyarakat terkait situasi pandemi Covid-19, di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya.
"Terkait dengan perkembangan situasi saat ini, perkembangan Covid 19, prinsip saya satu, salus populi suprema lex atau keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Yang kedua, Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamat jiwa masyarakat. Jadi siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat saya akan melakukan penindakan hukum yang tegas. Saya ulangi, siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas," ujar Fadil, Jumat (20/11/2020).

Dia pun mendukung langkah TNI mencopot spanduk atau baliho bergambar petinggi FPI Rizieq Syihab yang terpasang di sejumlah titik jalan, ketika itu. "Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini," katanya.
Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta, kemudian juga melaksanakan tracing, testing dan treatment merespons klaster baru penyebaran Covid-19, di wilayah Tebet dan Petamburan. Kementerian Kesehatan menyatakan, berdasarkan pemeriksaan PCR di Labkesda, pada Sabtu (21/11/2020), ada 50 orang terkonfirmasi positif di Tebet, 30 orang di Petamburan, diduga terkait kerumunan acara yang dihadiri dan digelar Rizieq.

Penyidikan
Seusai melakukan serangkaian penyelidikan, meminta keterangan klarifikasi, mengumpulkan bukti, penyidik Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menaikan status kasus dugaan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan dari penyelidikan menjadi penyidikan.
"Pagi tadi memang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik. Dari hasil gelar perkara sudah dianggap cukup untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan. Menurut penyidik ini sudah bisa naik ke tingkat penyidikan, berarti ditemukan adanya tindak pidana," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Yusri Yunus, Kamis (26/11/2020).

Langkah selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk memanggil RS selaku penyelenggara hajatan akad nikah, di Petamburan. Berdasarkan surat panggilan nomor: S.Pgl/8767/XI/2020/Ditreskimum, Rizieq diminta datang ke Unit V Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan, pada pukul 10.00 WIB, Selasa (1/12/2020) mendatang.

RS dipanggil guna didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik, sehubungan dengan dugaan peristiwa tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menuruti peraturan undang-undang dan atau dengan tidak mematuhi penyelenggara kekarantinaan kesehatan dan menghalang-halangi penyelenggara kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri.

Sebagaimana dimaksud Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 93 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP, yang terjadi pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November 2020, di Jalan Tebet Utara 2B, Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan KS Tubun, Petambur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan terlapor Moh Rizieq alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dkk.

Namun, RS tidak memenuhi panggilan pertama dengan alasan sedang beristirahat dalam masa pemulihan karena baru keluar dari Rumah Sakit Ummi Bogor, Jawa Barat. Begitu juga menantunya Hanif Alatas. "Tim kuasa hukum Habib Rizieq Syihab hadir menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan dimaksud, dengan alasan sedang masih beristirahat terkait bahwa beliau pada Sabtu yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit Ummi Bogor, setelah beristirahat di sana. Artinya masih masa pemulihan," ujar Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Azis Yanuar, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (1/12/2020).

Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian melayangkan surat panggilan kedua terhadap Rizieq Syihab dan menantunya Hanif Alatas, untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Tapi, keduanya kembali tidak memenuhi panggilan.
Pada hari yang sama, Kapolda Metro Irjen M Fadil Imran didampingi Jakarta-Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrachman, menggelar jumpa pers, di Mapolda Metro Jaya. Tapi bukan soal perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan, melainkan terkait kasus dugaan 10 orang pengawal Rizieq Syihab melakukan penyerangan menggunakan senjata api dan senjata tajam terhadap anggota Polri yang sedang melakukan penyelidikan dan pembuntutan, di Kilometer 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Enam orang tewas ditembak polisi, sementara empat lainnya melarikan diri.

Kasus ini kemudian menjadi polemik. Polri menyatakan, penyidik Polda Metro Jaya diserang menggunakan senjata api dan senjata tajam sehingga melalukan tindakan tegas dan terukur berupa tembakan balasan karena keselamatan jiwanya terancam. Di sisi lain FPI menilai peristiwa itu merupakan pembantaian yang menyebabkan enam syuhada meninggal dunia.

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) kemudian turun tangan melakukan pemantauan. Sementara, penyelidikan dan penyidikan kasus selanjutnya ditarik Mabes Polri karena locus delictinya berada di daerah Karawang, wilayah hukum Polda Jawa Barat.
Setelah kasus penyerangan ditangani Mabes, Ditreskrimum Polda Metro Jaya fokus menyusun puzzle penyidikan kasus penghasutan dan pelanggaran kekarantinaan kesehatan perhelatan akad nikah, di Petamburan.

Penyidik terus "menggodok" perkara itu, dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti. Pada proses pemeriksaan, penyidik setidaknya telah memanggil 41 orang. Awalnya penyidik memanggil lima orang pada hari Senin (30/11/2020), kemudian lima orang hari Selasa (1/12/2020), delapan orang hari Rabu (2/12/2020), empat orang hari Kamis (3/12/2020), empat orang hari Jumat (4/12/2020), dan 15 orang hari Senin (7/12/2020) kemarin. Namun, sejumlah orang tidak menghadiri panggilan penyidik diantaranya Rizieq Syihab, menantunya bernama Hanif Alatas, termasuk pasangan pengantin Syarifah Najwa Shihab-Irfan Alaydrus, serta pihak panitia.

Sejurus kemudian, penyidik melaksanakan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam kasus ini. Hasilnya, RS bersama lima orang lainnya Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, dan Idrus ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga mengirimkan surat permohonan pencegahan dan penangkalan (cekal) ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) terhadap para tersangka.

Seusai penetapan tersangka, Fadil pun menegaskan, penyidik akan melakukan penangkapan terhadap tersangka RS dan kawan-kawan. "Terhadap para tersangka Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan," ujar Fadil, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (10/12/2020).

Tidak Mundur
Fadil juga menuturkan, akan menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan tindak pidana, menempatkan diri di atas negara dan dapat merobek kebhinekaan. Tidak ada gigi mundur untuk melakukan penegakan hukum.
"Ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara, apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat, dapat merobek-robek kebinekaan kita, karena menggunakan identitas sosial apakah suku atau agama, enggak boleh. Negara ini dibangun dari kebhinekaan. Jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Enggak ada gigi mundur. Karena kalau mau Jakarta aman yang model begini harus kita selesaikan," katanya.

Di sela proses penangkapan, tim kuasa hukum RS justru menyambangi Polda Metro Jaya dan meminta surat pemanggilan kliennya sebagai tersangka.
"Ini kita akan ambil. Kan menangkap itu kan ada suratnya, kan ada panggilan surat untuk diperiksa tidak datang. Makanya kita ambil sekarang, kapan waktunya kita insya Allah akan penuhi," ujar Aziz Yanuar selaku pengacara keenam tersangka, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/12/2020).
Merespon kedatangan tim kuasa hukum, Yusri Yunus menegaskan, penyidik akan melakukan penangkapan terhadap tersangka RS dan lima tersangka lainnya. "Kemarin sudah dijelaskan, ini saya tegaskan lagi pemanggilan saksi pertama tidak datang, pemanggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi, Polda Metro Jaya dalam hal ini, akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Sekali lagi saya ulangi Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS," tegas Yusri.

Jumat malam, RS membuat pengumuman lewat video bakal mendatangi Polda Metro Jaya, sekitar pukul 10.00 WIB, pada Sabtu (12/12/2020). Seperti yang dikatakan, RS yang menumpang mobil Mitsubishi Pajero Sport B 1 FPI warna putih mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sekitar pukul 10.25 WIB, Sabtu pagi.
Kepada awak media, petinggi FPI itu mengaku tidak mempersiapkan diri dalam menjalani pemeriksaan. "Persiapan apa, enggak ada yang perlu dipersiapkan, ditanya kita jawab, selesaikan," katanya.

Dia juga menyampaikan, kondisinya sehat walafiat dan siap menjalani pemeriksaan. Selama ini, dirinya berada di Pesantren Agrokultural Markas Syariah DPP FPI, Bogor, Jawa Barat.
"Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Saya selalu ada di Pesantren Argokultrual Markas Syariah, saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, saya ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup, supaya proses pemeriksaan biar lebih cepat," ungkapnya.

Setelah menyampaikan keterangan, RS bersama tim kuasa hukumnya masuk ke dalam gedung. Polda Metro Jaya, kemudian mengecek kondisi kesehatan RS dengan melakukan tes rapid swab antigen dan tekanan darah sebelum melakukan pemeriksaan. Hasilnya, negatif atau non reaktif Covid-19.
Selanjutnya, penyidik menyerahkan surat penangkapan dan langsung memeriksa RS. Pemeriksaan berjalan panjang mulai pukul 11.30 dan baru selesai pukul 22.00 WIB, dijeda waktu makan dan shalat. Selama sekitar 11 jam itu, penyidik mengajukan 84 pertanyaan kepada yang bersangkutan.

Selesai diperiksa, RS keluar dengan menggunakan baju tahanan dengan tangan terikat tali tis. Penyidik menggunakan kewenangannya menahan RS selama 20 hari ke depan, di Ruang Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. Alasan penyidik melakukan penahanan, didasari penilaian obyektik dan subyektif. Obyektif karena ancaman hukumannya di atas lima tahun. Sementara, subyektif agar tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatan. Termasuk, mempermudah proses penyidikan ke depan.

Ketika turun dari mobil tahanan dan dibawa masuk ke dalam Ruang Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya, RS melontarkan kalimat perlawanan. "Allahu akbar. Perjuangan jalan terus. Setop diskriminasi hukum," ujar Rizieq sambil berjalan masuk ke dalam Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, Minggu (13/12/2020) dini hari.

Lalu bagaimana dengan lima tersangka lainnya? Mereka juga mengikuti jejak RS menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Kendati demikian, setelah dilakukan pemeriksaan Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, dan Idrus tidak ditahan.
Mereka tidak ditahan, karena hanya dikenakan Pasal 216 KUHP terkait tidak menuruti perintah petugas juncto Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara.

Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, "Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Sementara, RS ditahan karena penyidik menambahkan satu pasal yakni, Pasal 160 KUHP dengan ancaman hukumannya enam tahun penjara. Pasal 160 KUHP itu berbunyi, "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda maksimal Rp 4.500,-."

Berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka dengan ancaman hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih. Berikut bunyi Pasal 21 ayat 4 KUHAP: "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a.) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih."

RS, melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan permohonan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka dan penahanan terkait kasus dugaan penghasutan serta pelanggaran kekarantinaan kesehatan, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan itu, teregistrasi dengan 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.PN Jakarta Selatan, kemudian menetapkan sidang perdana praperadilan digelar mulai tanggal 4 Januari 2021 mendatang. Hakim tunggal yang akan memimpin sidang adalah Akhmad Sahyuti, sedangkan panitera pengganti bernama Agustinus Endri C.

Sambil menjalani proses hukum, RS kini meringkuk sendirian di balik terali besi Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Dia menempati sel yang pernah dihuninya pada Oktober 2008 silam. Ketika itu, dia divonis 1,5 tahun penjara terkait kerusuhan tanggal 1 Juni, di Monas. Rizieq juga meminta dikirimi makanan, karena enggan mengkonsumsi makanan yang diberikan pihak tahanan.
Penyidik sendiri saat ini tengah melakukan pemberkasan perkara para tersangka, sambil meminta keterangan saksi ahli dan menguatkan alat bukti.



Gaduh Perawatan Rizieq Syihab di Bogor

Senin, 21 Desember 2020 | 09:45 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / Heri Soba

Bogor, Beritasatu.com - Kota Bogor gaduh dengan kedatangan Rizieq Syihab (RS) dalam upaya perawatannya di Rumah Sakit Ummi, Kota Bogor hingga kembali kediamannya di Petamburan, Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Rizieq Tiba Rabu (25/11) malam. Tokoh Front Pembela Islam (FPI) mengaku kelelahan setelah melakukan serangkaian aktivitas sepulang dari Arab Saudi pekan lalu. Setelah beberapa rangkaian tes menyeluruh (MCU), pihak RS menyatakan kondisi Rizieq sehat. Belum ada swab tes guna mengetahui penularan virus Covid-19.
Sehari setelahnya, Kamis (26/11/2020) malam Wali Kota Bogor Bima Arya bersama jajaran TNI dan Polri melakukan pengamanan di RS Ummi. Sekitar 100 personel gabungan disiagakan guna mengantisipasi kerumunan simpatisan Rizieq dan kerumunan pun tidak terjadi. Rizieq meminta simpatisannya tidak perlu ke Bogor dan meminta doa dari kediaman masing-masing. Adapun beberapa orang terdekatnya sudah dinyatakan positif Covid-19, Bima pun menyarankan kepada rumah sakit agar Rizieq menjalani PCR tes.

Jumat (27/11/2020) pagi, Rizieq dilaporkan telah melakukan swab secara mandiri di MER-C. Hanya saja, tes tersebut tidak sepengetahuan rumah sakit dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kota Bogor.
Mengetahui hal itu, Bima marah dan meminta Satgas Covid-19 Kota Bogor untuk melakukan swab tes ulang difasilitasi RS Ummi. Jumat malam Satgas berangkat ke rumah sakit untuk mengambil sampel Rizieq.

Bima tambah meradang ketika mengetahui petugas mendapat penolakan dari pihak rumah sakit dengan alasan keluarga sangat keberatan dilakukan swab dua kali dalam sehari. Bima pun yang masih berada di Balai Kota Bogor usai gelar preskon berangkat ke RS Ummi untuk bertemu keluarga.

Penolakan swab ulang berujung laporan polisi oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor. Kapolres Bogor Kombes Pol Hendri Fiuser menerangkan dalam kasus ini, polisi menggunakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP.

Selain laporan polisi, pemkot tengah mengkaji sanksi dengan landasan Perwali 107/2020 tentang sanksi administratif pelanggar tertib kesehatan rumah sakit, selain itu Pemenkes 37/2012 tentang kerahasian kedokteran, dan surat keputusan Wali Kota Bogor 2020 tentang penetapan yang melayani pasien Covid-19 di Kota Bogor.
Sanksi yang dapat dikenakan mulai dari teguran lisan, denda, hingga penghentian operasional usaha.
Sabtu (28/11/2020) diketahui hasil swab mandiri Rizieq MER-C sudah keluar. Berdasarkan kesepakatan pemkot, keluarga Rizieq, dan rumah sakit sebelumnya laporan swab itu akan dilaporkan kepada Satgas untuk dilakukan verifikasi.
Hingga akhirnya, Rizieq mengirimkan surat bertanda tangan dan bermaterai berisi keberatan untuk menyerahkan hasil swab kepada Satgas dan rumah sakit.
Menanggapi hal itu, Bima menerangkan, bila data pribadi itu tidak akan di-publish ke masyarakat. Data itu dibutuhkan Satgas untuk melakukan pelacakan (tracking) dan penelusuran (tracing) bila diketahui Rizieq positif terpapar.

Pulang
Rizieq diketahui pulang menghindari media melalui pintu samping RS Ummi pada Sabtu malam pukul 21.00. Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat menuturkan, kepulangan Rizieq sebetulnya tidak mendadak dan direncanakan oleh keluarga.
Kata Andi, Minggu (29/11/2020) di Balai Kota menerangkan, pasien dan keluarga pada Sabtu malam menginformasikan ke pihak rumah sakit untuk meminta pulang atas permintaan sendiri sekitar pukul 19.00.
"Saat itu, pihak RS mengedukasi ke pasien dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan yang belum ada hasil tapi keluarga tetap memilih opsi untuk pulang," kata Andi.
RS Ummi tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu pada pasien yang memaksa pulang. Oleh karenanya, pasien bersedia menandatangani dokumen bahwa kepulangan sepenuhnya atas kemauan pasien dan keluarga dan pulang sekira pukul 21.00.
"Istilah di rumah sakit kejadian tersebut merupakan pulang atas permintaan sendiri, bukan RS yang memulangkan," paparnya.

Ia pun mengakui selama Rizieq dalam perawatan di rumah sakit, banyak kurang koordinasi dan komunikasi dengan Satgas dan Pemkot Bogor.
Terkait pelaksanaan swab terhadap Rizieq tidak sesuai aturan. Andi menjelaskan, tidak ada maksud dari rumah sakit untuk menutupi.
"Kami akui ada kelemahan dalam komunikasi, sehingga terkesan menghalang-halangi. Seharusnya saat tim dokter pribadi melakukan tes, sesuai kesepakatan antara saya dan pemkot harus disaksikan. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Satgas Covid-19 Kota Bogor dan kedepan akan lebih kooperatif," jelas Andi.

Sementara Bima Arya saat memberikan keterangan menuturkan, ada opini satgas melakukan intervensi dan memaksa buka hasil medik itu tidak benar.
"Kami memahami privasi pasien. Saya insyaallah selalu menghormati dan memuliakan ulama. Yang menjadi atensi kami lebih kepada proses dan pelaporan. Ini penting karena diatur semuanya di UU," kata Bima.
Dapat dibayangkan apabila, rumah sakit tidak berkoordinasi dengan satgas pemkot dinkes terkait dengan perkembangan pasien Covid-19. Kata dia, sejak Maret, semua rumah sakit selalu berkoordinasi. Tetapi, identitas pasien tidak dibuka dan tidak diumumkan karena terikat kode etik kedokteran.
"Bagaimana RS kalau tidak melaporkan, kita bisa mengukur dan membuat strategi kalau tidak memiliki data yang lengkap," jelas Bima.
Ia pun melihat dan sangat menghargai itikad baik RS Ummi kelemahan komunikasi termasuk SOP di internal.
"Kami sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran. Kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Kami percaya RS Ummi punya itikad baik untuk melayani warga Kota Bogor dan seluruh pasien" jelas Bima.

Terakhir Bima menyebut, musuh kita bukan siapa-siapa. Bukan RS Ummi, buka siapapun, bukan individu tapi Covid-19 yang harus dihadapi bersama. Saat ini ada 527 kasus aktif. Total di Kota Bogor sudah ada 97 orang yang meninggal dunia dan laporan hari ini ada 45 kasus baru.

Timeline Perawatan Habib Rizieq di Bogor

25 November 2020
Rizieq Syihab (RS) melakukan pemeriksaan kesehatan di RS Ummi Kota Bogor bersama istrinya

26 November 2020
Hasil pemeriksaan RS dinyatakan kelelahan. Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor pun menjadwalkan uji usap (swab).

27 November 2020
RS melakukan uji usap (swab) tanpa berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor dan pihak rumah sakit.

28 November 2020
- Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor melaporkan RS Ummi ke polisi karena dinilai tak kooperatif dan koordinatif
- Hasil swab RS keluar namun tak berkenan dipublikasikan
- RS surati Bima Arya terkait hasil swab yang tidak ingin dipublikasikan itu

29 November 2020
- Melalui pintu belakang RS Ummi, RS diketahui sudah meninggalkan rumah sakit sehari sebelumnya
- RS Ummi meminta kepada Satgas Covid Kota Bogor maaf karena dianggap menghambat kerja satgas



Kasus Kerumunan Jadi Pintu Masuk Polisi Usut Kasus Lain Rizieq

Jumat, 18 Desember 2020 | 20:33 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / Yudo Dahono

Jakarta, Beritasatu.com - Aparat Kepolisian diminta tak berhenti mengusut kasus yang menjerat pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab terkait kasus kerumunan. Bahkan, kasus yang membuat Rizieq Syihab ditahan itu seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengusut kasus lainnya.

"Sudah saya tegaskan bahwa pelanggaran UU Kekarantinaan ini sebagai pintu masuk bagi pengusutan kasus-kasus lainnya bagi RS (Rizieq Syihab)," kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji kepada SP, Jumat (18/12/2020).

Indriyanto mengatakan, status FPI sebagai ormas hingga kini masih menimbulkan polemik dan keraguan. Dikatakan, jika benar Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) hingga kini tidak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan juga Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) tidak pernah menerbitkan Status Badan Hukum FPI sebagai Ormas, maka FPI tidak memiliki legalitas dalam melakukan aktivitas dan kegiatan, begitu pula dengan visi misinya tersebut.

Untuk itu, Indriyanto mendorong kepolisian untuk tidak hanya menjerat Rizieq Syihab dengan Pasal 93 UU Kekarantinaan, Pasal 160 dan Pasal 216 KUHP. Kepolisian, kata Indriyanto harus berani mendalami kasus lainnya, termasuk adanya delik makar dan terorisme.

"(Kepolisian) Harus berani tegas untuk lebih mendalami kepada delik makar dan delik terorisme," kata Indriyanto.

Indriyanto menilai, pola dan karakter deliknya sudah memenuhi syarat dari hukum pidana. Beberapa di antaranya adanya persiapan perbuatan atau voorbereidiging handeling dan permulaan pelaksanaan atau begin van uitvoering. Hal ini setidaknya terlihat dari AD/ART atau visi misi FPI yang tegas jelas menghendaki adanya penerapan Islam secara kaffah dibawah naungan (negara) Khilafah Islamiyah dan memunculkan nama dan kata NKRI Bersyariah.

"Ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas bahwa tujuan dan aktivitas ormas berdasarkan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," kata Indriyanto.

Selain itu, Indriyanto juga meminta pemerintah untuk tegas mencabut dan membubarkan aktivitas dan kegiatan FPI karena tidak memiliki legalitas tentang status hukumnya juga tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Indriyanto khawatir jika terus dibiarkan FPI dengan paham negara Khilafah Islamiyah-nya yang bertentangan dengan konstitusi NKRI akan terus berkembang. Kondisi itu akan menimbulkan konflik horizontal serta merusak Kebhinekaan Indonesia dengan cara radikalisme. Hal ini setidaknya sudah terlihat dengan peristiwa bentrokan antara Laskar FPI dan anggota Kepolisian di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 beberapa waktu lalu yang menewaskan enam anggota Laskar FPI.

"Kalau dibiarkan seperti ini, akan lebih cepat berkembang FPI dengan paham negara Khilafah Islamiyah yang bertentangan dengan konstitusi NKRI. Apalagi kalau berkembang untuk menimbulkan konflik horizontal dan perpecahan kebinekaan dengan cara-cara radikalisme," kata Indriyanto. 




BAGIKAN




TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS