Media Arus Utama Kian Dibutuhkan


Yustinus Paat / ALD Senin, 11 Februari 2019 | 16:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Media massa arus utama (mainstream) semakin dibutuhkan di tengah serbuan media massa abal-abal dan media sosial (medsos). Kehadiran media mainstream menjadi ujung tombak menangkal informasi hoax dan ujaran kebencian yang marak disebarkan melalui media abal-abal dan medsos, yang terbukti merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, keberadaan media arus utama harus diperkuat. Upaya ini melibatkan pemerintah, insan pers, dunia usaha, serta pemilik dan pengelola media.

Secara khusus, pemilik media dan dunia usaha diharapkan komitmennya untuk tetap menjaga kelangsungan hidup media arus utama. Sebab, jika media abal-abal dan medsos yang menjadi sumber informasi utama masyarakat, akan menimbulkan dampak yang merugikan, di segala aspek kehidupan, mulai stabilitas politik, keamanan, ekonomi, dan sosial.

Demikian rangkuman pendapat Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, pengamat komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Maximus Ramses Lalongkoe, dan pengamat politik dari Universitas Indonesia Donny Gahral Adian.

Yosep Adi Prasetyo menegaskan, salah satu cara mencegah semburan hoax yang marak terjadi belakangan ini adalah memperkuat media-media mainstream. Pasalnya, proses seleksi berita di media mainstream sangat ketat dengan berpijak pada prinsip-prinsip jurnalistik.

“Harus diakui ketika banyak berita hoax yang beredar di media sosial dan beberapa media online, pilihan masyarakat untuk memperoleh kebenaran informasi adalah media-media mainstream,” ujar Yosep yang akrab disapa Stanley, di Jakarta, Senin (11/2).

Stanley mengakui, masyarakat Indonesia sudah jenuh dengan hoax yang beredar. Sebab, masyarakat kian menyadari bahwa selama ini mereka menerima informasi yang menyesatkan, membingungkan, tidak berdasar fakta objektif, dan cenderung provokatif yang mengancam keutuhan bangsa.

“Media mainstream tetap menjadi clearing house dan rujukan bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran suatu informasi. Proses check dan recheck, serta seleksi yang ketat melalui redaksi, membuat media mainstream masih dipercaya,” ungkapnya.

Karena itu, Stanley mendorong agar media-media mainstream perlu diperkuat sehingga mampu bertahan hidup dan menjalankan fungsinya untuk mencegah hoax. Salah satunya, kata dia, adalah kebijakan afirmatif dari pemerintah kepada media mainstream, khususnya media cetak.

“Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan khusus untuk memperkuat media mainstream, misalnya, membebaskan pajak kertas untuk media cetak sehingga tidak membebani bisnis mereka. Poinnya, adalah untuk kepentingan umum, karena informasi yang disebarkan media cetak mainstream adalah untuk kepentingan umum,” jelasnya.

Di sisi lain, media mainstream juga diingatkan tetap menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi atas suatu informasi atau fakta, tidak mudah tergoda dengan berita viral, dan tetap berpegang pada prinsip check and recheck.

“Kemudian perlu memperkuat kode etik jurnalistik bagi wartawan. Karena wartawan sekarang cenderung melupakan kode etik jurnalistik dalam bekerja,” ujarnya.

Saat peringatan Hari Pers Nasional di Surabaya, Sabtu (9/2) lalu, Presiden Joko Widodo juga menegaskan pentingnya media arus utama untuk memerangi hoax. “Saya senang, masyarakat di Indonesia masih percaya, dan grafiknya dari tahun ke tahun makin percaya dengan informasi yang disajikan pers dan media pers konvensional, ketimbang informasi yang disampaikan oleh media sosial. Itu artinya, masyarakat masih butuh informasi yang benar seusai data dan fakta yang disajikan pers dan media konvensional di Indonesia, dan ini yang harus dipertahankan oleh para insan pers di Tanah Air,” ungkap Presiden.

Di tengah kegaduhan yang kerap muncul lantaran informasi yang disebarkan medsos, Presiden berharap media mainstream menjadi garda terdepan sebagai sumber informasi yang valid bagi masyarakat. Di sisi lain, Presiden juga meminta masyarakat jeli memilih dan memilah informasi yang diterima, untuk membuat kenyamanan dan ketenteraman dalam masyarakat terlebih di masa-masa pemilu seperti ini.

“Media (arus utama) dan insan pers masih dibutuhkan masyarakat untuk menyajikan informasi yang benar dan terverifikasi. Pers masih dibutuhkan untuk mengambil peranan sebagai rumah komunikasi dan sebagai kontrol sosial bagi pemerintah. Bahkan pers masih dibutuhkan untuk menumbuhkan harapan besar pada pembangunan bangsa kita ke depan agar menjadi bangsa yang besar dan ditakuti oleh dunia,” kata Presiden.

Seleksi Informasi
Pandangan senada disampaikan Maximus Ramses Lalongkoe. Menurutnya, peran media mainstream masih sangat penting di era semburan hoax yang merajalela, karena menjadi rujukan masyarakat untuk memastikan validitas atau kebenaran suatu informasi. Media mainstream memiliki aturan main yang sangat ketat dalam proses penyajian berita. Kelayakan sebuah informasi untuk diberitakan melalui proses panjang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam konteks ini, suatu informasi, di tangan media mainstream, sudah diketahui apakah itu benar atau hoax,” tutur dia.

Secara terpisah, Donny Gahral Adian menilai, peran media mainstream masih sangat besar untuk menangkal hoax, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menebarkan kebaikan. Apalagi, saat ini masyarakat mulai jenuh dengan informasi yang disebarkan melalui medsos, karena mayoritas hoax.

“Yang jelas, masyarakat lama kelamaan akan jenuh dengan hoax yang menyesatkan, membingungkan, dan bisa memecah belah masyarakat dan bangsa. Karena itu, peran media mainstream masih sangat penting,” tegas Donny.



Sumber: Suara Pembaruan

Fungsi Pers Tak Tergantikan Medsos


Carlos KY Paath / Robert Wardy / ALD Senin, 11 Februari 2019 | 16:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Fungsi pers yang dijalankan oleh media arus utama (mainstream) tak dapat digantikan oleh media sosial (medsos). Fungsi untuk memberi informasi, pendidikan, hiburan, serta menjadi kontrol sosial hanya bisa dilakukan media arus utama yang memegang prinsip check and balances terhadap suatu informasi sebelum diberitakan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin, Ketua Tim Fact Checker Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Aribowo Sasmito, pakar komunikasi dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko, dan analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto, yang dihubungi secara terpisah, Minggu (10/2) dan Senin (11/2).

Silvanus Alvin berpandangan, keberadaan media arus utama atau pers mutlak bagi perkembangan peradaban manusia. “Menakutkan bila membayangkan pers sirna dari dunia ini. Masyarakat pasti kebingungan informasi mana yang dapat dipercaya. Pada kondisi itu, masyarakat mudah tercerai-berai dan terpecah,” ujarnya.

Dia mengingatkan, pencetus sembilan elemen jurnalisme Kovach dan Tom Rosenstiel menetapkan bahwa elemen pertama dari media adalah berpihak pada kebenaran dan hanya kebenaran. “Artinya, pers dituntut mewartakan kebenaran. Sebab, berita yang dipublikasikan oleh pers punya relevansi tinggi dalam pengambilan keputusan.

Karena itu, pers wajib membuat berita yang berdasar fakta, sehingga bisa diambil keputusan terbaik dengan segala pertimbangannya,” jelasnya.

Menurut Silvanus Alvin, keberadaan pers semakin penting dalam era di mana ada ambiguitas terhadap fakta. Tanpa pers, sulit membedakan mana fakta yang sesuai realitas dan mana informasi yang menyesatkan atau hoax.

“Ada tren kepercayaan kepada lembaga media pers meningkat. Ini positif dalam perang melawan hoax. Masyarakat mulai melakukan verifikasi ke produk pers yang sejati,” tuturnya.

Perkembangan teknologi informasi memang memampukan semua individu menjadi produsen informasi. Namun, tidak semua memahami cara kerja pers yang mengharuskan laporan yang dibuat berdasarkan kebenaran.

“Pers itu bak pendekar kebenaran. Di masa yang bertebaran hoax inilah, pendekar kebenaran perlu hadir,” tegas Silvanus.

Tak Tergantikan
Aribowo Sasmito juga mengingatkan, masyarakat akan kehilangan rujukan mendapatkan informasi yang sesuai fakta jika media arus utama sirna. Peranan media arus utama tetap sangat dibutuhkan publik.

Dia menegaskan, medsos sama sekali tak dapat menggantikan fungsi pers. Sebab, pesan yang disebarkan medsos dan juga media massa abal-abal kerap berdampak negatif. Salah satunya digunakan untuk menjadi sarana penyebaran informasi yang menyesatkan dan provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mewujudkan kepentingannya.

Menurut Aribowo, yang menjadi tantangan saat ini adalah masih banyak masyarakat yang tidak memahami mana media kredibel yang bisa menjadi sumber informasi yang akurat. “Di medsos banyak akun atau situs yang bisa dibuat sedemikian rupa, sehingga publik terkecoh seolah-oleh itu media massa pada umumnya. Banyak masyarakat yang tidak paham dengan cara ini, sehingga dengan gampangnya percaya terhadap informasi yang disebarkan,” tuturnya.

Aribowo mengungkapkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan medsos kerap dijadikan alat menebar fitnah, hoax, dan ujaran kebencian. Salah satunya adanya supply and demand.

“Selama masih ada pasar untuk bisa digarap oleh produsen hoax, akan selalu ada pihak yang tertarik untuk menjadi penyedia. Hal ini sebenarnya dapat dihentikan. Dimulai dari pribadi pengguna medsos, yang semoga diikuti dengan orang sekitarnya,” jelasnya.

Sementara itu, Anang Sujoko menjelaskan, media massa arus utama tetap menjadi kebutuhan masyarakat di era informasi saat ini. “Media massa arus utama tetap menjadi sumber validasi informasi yang tersebar di medsos. Jika tidak ada media massa yang peduli, medsos dan media-media online yang dikelola insan non-pers atau individu akan jadi sumber alternatif. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka kekacauan kebenaran informasi bakal terjadi,” tegas Anang.

Sedangkan, Arif Susanto mengemukakan meski sulit untuk dibayangkan, fenomena media shutdown (hancurnya media arus utama) bukan tidak mungkin terjadi. Selain transformasi teknologi, rapuhnya kepercayaan sosial dapat menjadi pendorong ambruknya institusi media.

“Saat ini, kita memasuki masa senja kala media cetak seiring perkembangan teknologi digital dalam informasi dan komunikasi. Tidak hanya media kecil, kelompok media besar pun dituntut bertransformasi jika tidak ingin dilibas perubahan tersebut. Bukan sekadar menyangkut platform, pergeseran organisasi dan cara kerja media menjadi bagian penting untuk beradaptasi dengan era media baru ini,” jelasnya.

Ia menjelaskan kehadiran medsos telah mengaburkan batas antara berita dan opini. Ditambah kelimpahruahan informasi dan kemalasan kognitif, hal ini membuka pintu bagi menjamurnya hoax. Berkaca terhadap situasi tersebut, kehadiran media arus utama menjadi suatu kebutuhan. Media semacam ini bukan hanya menjadi instrumen kontrol kekuasaan pemerintah maupun elemen-elemen lain dalam masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bagian mesin pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Suara Pembaruan

CLOSE