Logo BeritaSatu
Home > Fokus > Sejahterakan Guru

Peringatan Hari Guru Nasional, Sejahterakan Mereka

Senin, 21 November 2022 | 22:28 WIB
Oleh : Anselmus Bata / Anselmus Bata

Jakarta, Beritasatu.com - Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November selalu menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah agar mewujudkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru senantiasa menjadi isu di negeri ini karena memang belum sepenuhnya terwujud. Meskipun demikian, kita tetap wajib mengapresiasi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang tetap berupaya memperbaiki kesejahteraan guru.

Saat memberi sambutan pada peringatan Hari Guru Nasional tahun lalu, Mendikbudristek Nadiem Makarim, antara lain menyatakan,”Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi.”

Harapan guru terhadap pemerintah, khususnya Mendikbudristek Nadiem Makarim, tentu saja bukan hanya didengar, tetapi direalisasikan. Sayangnya, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan guru secara lebih merata belakangan ini “diganggu” oleh rencana pemerintah merevisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam draf RUU Sisdiknas yang beredar di ruang publik terlihat jelas keinginan menghapus tunjangan profesi guru. Pasalnya, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen --yang secara khusus mengatur profesi guru-- akan dilebur ke dalam RUU Sisdiknas.

Kita maklum dengan sikap tegas Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menyampaikan keprihatinan secara terbuka bahwa peleburan UU Guru dan Dosen ke dalam RUU Sisdiknas menunjukkan tidak ada lagi penghargaan kepada guru yang jumlahnya sekitar 2,9 juta orang sebagai sebuah profesi.

PB PGRI menengarai penghapusan UU Guru dan Dosen otomatis mengakibatkan tunjangan profesi guru juga bakal dihapus. Dalam Pasal 145 ayat (1) naskah RUU Sisdiknas yang dikeluarkan pada Agustus 2022 disebutkan,”Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bagi PB PGRI, frasa sebelum undang-undang ini diundangkan berarti tunjangan profesi guru akan hilang jika kelak RUU Sisdiknas diundangkan. Apabila Kemendikbudristek bersungguh-sungguh mempertahankan tunjangan profesi guru, PB PGRI mendesak frasa tersebut dihapus.

Sebaliknya, Mendikbudristek Nadiem Makarim justru menyatakan RUU Sisdiknas adalah jawaban atas keluhan banyak guru kepada Kemendikbudristek. Selama beberapa tahun terakhir, Nadiem mengaku berupaya mencari solusi bagi para guru yang sudah bertahun-tahun menunggu tunjangan profesi, tetapi masih harus antre, bahkan tidak mendapatkannya hingga pensiun.

“Sebetulnya, RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru," kata Nadiem melalui keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).

Nadiem mengaku sangat berkeinginan melakukan dialog bersama para guru secara langsung untuk membahas RUU Sisdiknas. Nadiem ingin menjelaskan besarnya potensi RUU Sisdiknas untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Menurutnya, ada beberapa terobosan bagi kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas.

Pertama, RUU Sisdiknas menjamin guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi akan tetap menerimanya hingga pensiun. Saat ini ada sekitar 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan profesi.

Nadiem menegaskan bahwa para guru ini dijamin akan tetap menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan hingga pensiun. Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat (1) RUU Sisdiknas.

"Secara eksplisit, ini sudah ada jaminannya. Ada ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Jadi itu aman," jelas Nadiem.

Di sisi lain, masih terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, sehingga belum menerima tunjangan profesi. Jika RUU Sisdiknas akhirnya disahkan menjadi undang-undang, Nadiem menjamin para guru tersebut bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program pendidikan profesi guru yang antreannya panjang.

Kedua, melalui RUU Sisdiknas akan ada pengakuan sebagai guru bagi tenaga pendidik di pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, dan pesantren formal. Apabila memenuhi syarat, mereka juga berhak menerima tunjangan.

Non-PNS
Hal lainnya yang mengindikasikan penghapusan tunjangan profesi--juga tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan--terbaca pada Pasal 105 yang sama sekali tidak menyebutkan pemberian tunjangan tersebut. Pasal 105, antara lain menyebutkan dalam menjalankan tugas keprofesian, pendidik berhak memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja.

Selain masalah tunjangan yang tidak eksplisit tercantum dalam RUU Sisdiknas, persoalan kesejahteraan guru terkait dengan masih banyaknya pendidik yang belum berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Kesejahteraan guru berstatus PNS jelas lebih baik dibanding non-PNS. Saat ini sedikitnya 1,5 juta guru berstatus non-PNS.

Kisah pilu guru non-PNS atau kerap disebut guru honorer atau guru tidak tetap selalu terdengar hingga saat ini. Sebagian besar pendapatan mereka berada jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK). Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka pun menjalani pekerjaan sambilan.

Hampir setiap tahun terjadi demo guru honorer yang menuntut peningkatan kesejahteraan dengan mengangkat mereka sebagai PNS. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sayangnya, solusi ini pun berjalan tersendat.

Oleh karena itu, kita kembali mendesak pemerintah melalui Kemendikbudristek agar lebih serius mewujudkan kesejahteraan guru. Pertama, beri kepastian dalam RUU Sisdiknas bahwa tunjangan profesi guru, serta tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan, tetap diberikan dengan mencantumkannya secara eksplisit pada salah satu pasal.

Kedua, percepat pengangkatan guru honorer menjadi PNS atau PPPK. Semoga tahun depan atau sebelum ada pemerintahan baru, nasib guru Indonesia berubah menjadi lebih baik dan tidak ada lagi demonstrasi menuntut kesejahteraan.



RUU Sisdiknas, PGRI Soroti Raibnya Tunjangan Guru dan LPTK

Jumat, 30 September 2022 | 11:19 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / Yudo Dahono

Jakarta, Beritasatu.com - PGRI menyoroti hilangnya tunjangan profesi guru serta peran dari LPTK di dalam RUU Sisdiknas. Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qodir.

Menurut Dudung, pihaknya sudah menganalisis Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek). Dalam hal ini, PGRI menyoroti hilangnya pasal mengatur tunjangan profesi guru (TPG) pada RUU Sisdiknas versi Agustus 2022. Selain itu, terkait peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang tidak dijelaskan secara rinci dalam RUU tersebut.

“Kami sudah siapkan bagaimana transformasi tata kelola guru, berawal dari LPTK. Rekrutmen, pembinaan dan pengembangan karier dan seterusnya belum begitu jelas tertulis dalam RUU Sisdiknas,” ucap Dudung dalam wawancara di Program News On Spot bertajuk "Kawal RUU Sisdiknas" Beritasatu TV, Kamis (29/9/2022).

Ia menegaskan LPTK memiliki peranan yang strategis untuk menyiapkan guru masa depan berkelas dunia. Selain itu, PGRI menyoroti terkait TPG. Dikatakan Dudung, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) diberbagai kesempatan memberikan penjelasan bahwa guru tetap mendapat tunjangan profesi yang diganti menjadi tunjangan kesejahteraan.

Namun, PGRI khawatir, hal ini berkaca dari masih ada sebanyak 1,6 juta guru yang belum terima TPG. Sementara itu, berdasarkan amanat UU Guru dan Dosen Tahun 2003, pemerintah harus menyelesaikan sertifikasi guru dalam waktu 10 tahun. Namun, hingga 2022 ini masih ada sekitar 1,6 juta guru belum mendapatkan TPG. Bahkan, Kemendikbudristek menyalahkan UU Guru dan Dosen yang menghambat guru mendapatkan tunjangan profesi. Padahal, yang membuat regulasi adalah pemerintah.

Menurut Dudung, regulasi program pendidikan profesi guru (PPG) yang dibuat oleh Kemendikbudristek selama ini menyulitkan guru untuk mendapat sertifikasi. Hal ini menyebabkan masih ada 1,6 juta guru yang mengantre PPG.

Untuk itu, Dudung mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang tidak mempersulit guru sehingga guru bisa mendapat sertifikasi guru.



Legislator: RUU Sisdiknas Tak Ikuti Peta Jalan Pendidikan

Jumat, 30 September 2022 | 22:43 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / Yudo Dahono

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan bahwa Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak berdasarkan peta jalan pendidikan nasional.

Syaiful yang merupakan ketua panitia kerja (panja) peta jalan pendidikan nasional menuturkan, peta jalan pendidikan termasuk salah satu fokus Komisi X DPR. Hal ini mempertimbangkan latar belakang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim yang tidak memiliki latar belakang dalam pengelolaan manajemen dan keterlibatan dalam dunia pendidikan.

“Kami inisiasi membikin panja peta jalan pendidikan nasional. Kebetulan saya sendiri yang menjadi ketua. Tujuannya kita ingin apa yang menjadi agenda terobosan Mas Nadiem dari waktu ke waktu bisa dievaluasi oleh publik pendidikan,” kata Syaiful dalam wawancara di Program News On Spot bertajuk "Kawal RUU Sisdiknas" Beritasatu TV, Kamis (29/9/2022).

Ia menuturkan pihaknya sangat berharap peta jalan pendidikan menjadi acuan dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Sayangnya, dalam perjalanan peta nasional pendidikan nasional tidak dijadikan sebagai acuan dalam revisi UU Sisdiknas.

“Subtansi-subtansi yang dibahas di dalam peta jalan pendidikan nasional tidak ditengok sama sekali oleh pemerintah,” ucapnya.

Meski tidak menjadi pertimbangan Kemendikbudristek, Syaiful menuturkan pihaknya akan meluncurkan materi peta jalan pendidikan yang hampir setebal 350 halaman.

Penyusunan peta jalan pendidikan ini, kata Syaiful, pihaknya mengundang semua stakeholder pendidikan seperti asosiasi guru yang diwakili oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi negeri dan swasta. Sayangnya pemerintah tidak mau menjadikan peta jalan sebagai rujukan dalam pembahasan draf revisi UU Sisdiknas.

Sementara itu, Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qodir mengatakan, seharusnya peta jalan pendidikan nasional menjadi dasar acuan untuk melangkah menyusun RUU Sisdiknas

“Dari situ kita akan tahu, bahwa tahun ini akan mengerjakan apa dalam transformasi tata kelola guru, penjaminan mutu, manajemen, keuangan dan sarana dan prasarana,” ucapnya.



RUU Sisdiknas: P2G Ajak Kemendikbudristek Dialog Terbuka

Senin, 19 September 2022 | 18:09 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / Yudo Dahono

Jakarta, Beritasatu.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengajak Kemendikbudristek untuk berdialog secara terbuka guna membahas tunjangan guru dalam RUU Sisdiknas. Diketahui P2G sejak awal merespons keras terhadap Revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Bahkan, mereka menyebut hilangnya frasa tunjangan profesi guru dari RUU Sisdiknas menjadi mimpi buruk bagi guru.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menuturkan untuk meluruskan dan menyudahi polemik terkait hilangnya frasa tunjangan profesi guru dari RUU Sisdiknas, pihaknya mengajak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan dialog terbuka.

“P2G ingin adanya dialog terbuka dengan Mas Menteri (Nadiem Anwar Makarim) dan Mas Nino (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo). Agar didengar khalayak, khususnya para guru. Dialog yang benar-benar terbuka, dari hari ke hati tidak satu arah seperti podcast Mendikbudristek dengan Kepala BSKAP beberapa hari lalu,” ujar Satriwan saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/9/2022).

Ketika ditanya kapan akan bertemu dengan Kemendikbudristek, Satriwan menuturkan, pihaknya selalu terbuka dan sangat berharap Kemendikbudristek bersedia untuk dialog terbuka. Satriwan menuturkan untuk bertemu pihak Kemendikbudristek, pihaknya menunggu informasi atau undangan dari Kemendikbudristek.

Ia menegaskan, dialog terbuka ini dapat menjawab semua keresahan para guru. Pihaknya enggan untuk sekedar audiensi. Sebab, ia menilai jika hanya sekedar audiensi tentu tertutup.

“Kami inginnya bukan sekedar audiensi. Sebab audiensi kesannya tertutup kan, melainkan dialog terbuka, bisa disiarkan langsung di kanal You Tube-nya Kemdikbudristek dan disaksikan streaming oleh para guru,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Kemendikbudristek telah resmi mengajukan RUU Sisdiknas ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas perubahan tahun 2022 kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR.








CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE