Tips agar Tidak Panik di TPS


Primus Dorimulu / HA
Selasa, 16 April 2019 | 21:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pesta demokrasi paling rumit dihadapi bangsa Indonesia pada pemilu 2019 yang akan digelar Rabu (17/4/2019). Kecuali DKI Jakarta, seluruh TPS di Indonesia menyediakan lima kertas suara, masing-masing kertas suara capres-wapres, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD I, dan DPRD II. DKI hanya DPRD.

Kerumitan terjadi karena setiap lembar kertas suara itu harus diambil pemilih, dibuka, dicoblos, dan dimasukkan ke kotak suara. Yang terang benderang hanya lembar kertas suara capres-cawapres yang hanya dua pasangan calon dan dilengkapi foto. Pemilih dengan mudah bisa melihat dan mencoblos. Pada surat suara calon anggota DPD juga ada foto, tapi daftar calon cukup panjang, sehingga tidak semudah mencoblos lembaran suara capres-cawapres.

Untuk kertas suara DPR RI hingga DPRD II, para pemilih berhadapan dengan kerumitan. Pertama, adalah daftar nama calon tanpa foto. Masalah terjadi bila pemilih tidak ingat nama lengkap, melainkan hanya nama sapaan. Ada juga calon yang menggunakan nama berbeda di lembar kertas suara dengan nama sapaan sehari-hari.

Hal ini pernah dialami pelawak Mi'ing pada pemilu 2014. Ia gagal ke Senayan karena di kertas suara tertulis nama aslinya yang sesuai KTP dan ijazah: Dedi Suwandi Gumelar. Kini, Mi'ing sudah boleh menggunakan nama komersialnya itu setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kedua, daftar nama calon sangat panjang. Di satu lembar kertas suara, nama calon bisa puluhan orang. Satu partai umumnya mengajukan lebih dari lima calon. Daftar panjang itu ada di lembar kertas suara calon DPR RI, DPRD I, dan DPRD II. Jika pemilu 2014 hanya diikuti oleh 10 parpol, kini 16 parpol bersaing menempatkan wakilnya di Senayan.

Jika di satu daerah pemilihan (dapil) bersaing 10 parpol dan satu parpol menempatkan enam calon legislatif (caleg), maka akan ada 60 nama caleg. Nama caleg yang banyak ini tak mungkin diingat pemilih. Calon yang kurang mensosialisasikan diri akan menuai hasil mengecewakan.

Infografis Pemilu Terumit di Dunia

Dalam menghadapi kerumitan daftar nama calon, pemilih disarankan mencoblos lambang partai. Jika ini dilakukan, yang untung adalah caleg yang menjadi petinggi partai. Calon yang tidak memiliki pengaruh di partai harus siap terdepak. Meski menurut peraturan, calon suara terbanyak yang akan mendapatkan tambahan suara dari pemilih yang mencoblos lambang partai, dalam kenyataan bisa berbeda.

Calon anggota DPD bukan orang partai, sehingga tak ada simbol partai. Untuk lembar suara DPD, kemungkinan besar, pemilih asal coblos jika mereka tak ingat calon yang harus didukung.

Dengan asumsi satu pemilih membutuhkan waktu lima menit untuk mencoblos, proses pencoblosan membutuhkan waktu lebih dari tujuh jam. Dibuka pukul 07.00, proses pencoblosan bisa sampai pukul 14.00 dengan asumsi satu pemilih membutuhkan waktu lima menit dan satu TPS dengan tiga bilik suara melayani 250 pemilih.

Petugas KPPS membantu warga memasukan contoh surat suara ke dalam kotak suara usai dicoblos saat simulasi Pemilu serentak 2019 di Jakarta, 10 April 2019. (Joanito de Saojoao)

Cerita akan berbeda jika tidak semua TPS menyediakan tiga bilik. Ada TPS yang hanya menyediakan dua bilik. Juga akan menimbulkan masalah bila pemilih datang ramai-ramai pada waktu yang sama, pagi atau setelah pukul 12.00. Antrean panjang akan memicu kecemasan.

Sebaiknya pemilih datang pada pagi hari. Antrean pada pagi hari tidak terlalu menimbulkan masalah karena TPS dibuka hingga pukul 13.00. Anda harus memastikan bahwa nama Anda sudah terdaftar sebelum pukul 13.00.

Bila hingga pukul 13.00 Anda belum mendapat giliran coblos, hak politik Anda tak akan hilang. Anda harus berani menyampaikan status Anda kepada KPPS untuk mencoblos setelah pukul 13.00.

Tips
Para pemilih tak perlu takut ke TPS. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih. Jika ada pihak yang mengintimidasi, silakan melapor berbagai perlakuan tidak menyenangkan kepada polisi.

Sekitar 271.880 anggota polisi akan tersebar di seluruh Indonesia. Meski jumlahnya tidak sebanyak jumlah TPS, polisi akan bergerak dari satu TPS ke TPS lainnya. Jumlah TPS mencapai 809.000 di seluruh Indonesia.

Anda juga bisa melaporkan berbagai perlakuan yang tidak baik kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Di setiap TPS ada sekitar enam-tujuh anggota KPPS.

Di setiap TPS juga ada anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Anda bisa melaporkan kepada mereka semua pengalaman tidak menyenangkan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional.

Sebelum ke TPS, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa Anda memiliki formulir C6 atau surat undangan untuk coblos. Bagi yang tidak mendapatkan C6, silakan membawa e-KTP atau minimal surat keterangan (suket) penduduk. E-KTP dan suket hanya memungkinkan Anda coblos di lingkungan RT sendiri.

Sesuai Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilu, pemilih harus datang sendiri ke TPS, mengisi daftar hadir, mengunjukkan C6, e-KTP, atau suket, lalu menunggu giliran untuk coblos. Setelah dipanggil, Anda akan diberikan lima surat suara, kecuali DKI empat surat suara.

Anda dipersilakan mengecek semua surat suara untuk memastikan bahwa surat suara masih utuh. Tidak ada satu pun surat suara yang sudah tercoblos. Setelah jelas, Anda memasuki bilik suara untuk mencoblos.

Untuk mengingat lima surat suara, sebaiknya sebelum ke TPS, Anda menghafal warna kertas suara. Lembaran surat suara capres-cawapres berwarna abu-abu, DPR RI berwarna kuning, DPD RI berwarna merah, DPRD I berwarna biru, dan DPRD II berwarna hijau.

Setelah mencoblos, semua kertas suara dilipat. Anda keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak yang sudah tersedia. Sebagai tanda sudah mencoblos, Anda dipersilakan mencelup jari kelingking ke tinta.

Saksi
Pertarungan pemilu sesungguhnya ada di TPS. Siapa yang menguasai TPS, dialah yang menang. Saksi menjadi penentu karena manipulasi perhitungan suara (counting manipulation) adalah praktik yang paling lazim karena paling mudah dilakukan. Di setiap pemilu, counting manipulation lebih dahsyat dibanding vote buying atau pembelian suara. Pembelian suara lebih mudah dideteksi dibanding manipulasi perhitungan suara.

Manipulasi perhitungan suara sukses karena dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Disebut terstruktur karena melibatkan organ KPU, mulai dari KPUD provinsi, KPUD kabupaten/kota, panitia pemilih kecamatan (PPK) hingga pengurus KPPS di setiap TPS. Petugas disuap dengan cara piawai.

Disebut sistematis karena manipulasi dilakukan dengan rencana yang matang. Sedang masif artinya terjadi di banyak TPS. Dengan lima surat suara, perhitungan hasil pemungutan suara akan sangat lama. Bisa jadi hingga sehari berikut. KPU sudah membolehkan perhitungan suara di TPS dilakukan hingga sehari berikutnya, yakni Kamis (18/4/2019), pukul 12.00.

Di luar Jakarta dan luar Jawa, manipulasi akan sangat mudah karena faktor kelelahan, intimidasi, dan mati listrik. Saksi tak boleh meninggalkan tempat perhitungan suara sebelum semua hasil perhitungan suara dimasukkan ke kotak suara dan disegel. Agar selalu ada pihak yang mengawasi, saksi dari satu kubu harus lebih dari dua orang.

Para saksi harus paham C1 dan C1 plano. C1 terdiri atas C1-PPWP, yakni sertifikat hasil perhitungan suara untuk pilpres, C1-DPR yakni formulir perhitungan suara untuk anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, serta C1-DPD, yakni formulir hasil perhitungan suara untuk anggota DPD. Sedang C1 plano adalah catatan hasil perhitungan suara.

Para saksi harus memegang C1 asli dan lampirannya serta foto dan video C1 plano. Peran C1 plano sangat penting karena hasil perhitungan suara yang tertulis di C1 berasal dari C1 plano.

Tahun ini, partisipasi pemilih sekitar 75%, tak banyak beda dengan situasi 2014. Yang paling tinggi adalah partisipasi pemilihan presiden karena gencarnya sosialisasi. Setiap parpol pengusung umumnya mensosialisasikan capres-cawapresnya.

Partisipasi yang cukup tinggi adalah juga pemilihan anggota DPRD II. Karena para caleg dan timnya bisa langsung memobilisasi pemilih dari rumah menuju TPS. Karena situasi yang sudah saling mengenal, pemilih akan lebih bersemangat memenangkan calegnya. Peluang manipulasi perhitungan suara lebih terbuka untuk DPR RI, DPD RI, dan DPRD I.

Mahalnya Suara
Anda perlu menyadari bahwa suara Anda sangat mahal. Dalam sistem demokrasi, kekurangan satu suara saja, calon kita kalah.

Rabu (17/4/2019), sekitar 7.968 caleg memperebutkan 575 kursi DPR RI. Mereka tersebar di 80 dapil di Indonesia.

Persaingan untuk memperebutkan 136 kursi DPD RI juga tidak mudah. Ada 807 calon yang bersaing atau satu kursi diperebutkan tujuh calon.

Persaingan ketat juga dialami caleg untuk anggota DPRD I dan DPRD II. Semakin lokal, persaingan semakin ketat. Untuk DPRD II, yaitu calon anggota dewan untuk kabupaten/kota, persaingan justru paling sengit. Karena puluhan calon hanya bersaing di dua-tiga kecamatan.

Pemilu 2019 akan berjalan aman dan damai. Di samping masyarakat Indonesia yang suka akan kedamaian, Polri dan TNI akan menunjukkan bahwa negara hadir. Sekitar 271.880 anggota Polri akan bergerak ke setiap TPS dan 181.436 anggota TNI bersiaga penuh mendukung pemilu damai.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, saat melakukan cek pasukan dalam Apel Gabungan TNI-Polri Polri dalam rangka kesiapan menghadapi Pemilu 2019 di Bogor Nirwana Residence (BNR), Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, 10 April 2019.

Masih belum jelas? Simak video panduan mencoblos berikut ini:



Sumber: BeritaSatu.com