Swasta Untung, Pemprov Buntung


Lenny Tristia Tambun / Carlos Roy Fajarta / AB
Sabtu, 2 Maret 2019 | 20:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertekad mengambil alih pengelolaan air bersih dari dua perusahaan swasta. Kerja sama yang hanya menguntungkan perusahaan swasta membuat Pemprov DKI Jakarta harus menanggung kerugian selama lebih dari 20 tahun. Kontrak kerja sama dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (sebelumnya PT Thames PAM Jaya) berlangsung hingga 2023.

Data LBH Jakarta menunjukkan kerugian akibat kerja sama dengan dua perusahaan swasta dalam pengelolaan air bersih sejak 1998 hingga 2015 mencapai Rp 1,4 triliun. Nilai kerugian tersebut merupakan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2015. Kerugian yang lebih besar disampaikan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang menyebutkan Pemprov DKI Jakarta harus membayar dividen Rp 8,5 triliun kepada kedua perusahaan sejak awal kerja sama hingga saat ini.

Indikator lain yang menunjukkan kerja sama pengelolaan air bersih di Jakarta lebih memihak kedua perusahaan swasta adalah revisi perjanjian kerja sama pada 2001. Dalam perjanjian kerja sama tahun 1997, target cakupan layanan disepakati 63%, tetapi kemudian diturunkan menjadi hanya 50%. Tingkat kehilangan air yang sebelumnya dipatok 42% malah dinaikkan menjadi 47%. Target air terjual pun diturunkan dari 281 juta meter kubik menjadi hanya 236 juta meter kubik.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan pada bulan ini pihaknya fokus untuk melakukan berbagai proses pengambilalihan pengelolaan air bersih. Pihaknya telah memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di DKI Jakarta dengan menempuh tindakan perdata. Tindakan perdata yang dimaksud adalah melakukan pembahasan mengenai pengambilalihan pengelolaan air bersama PAM Jaya dengan dua mitra swasta, yaitu Palyja dan Aetra.

Hasil pembahasan tersebut akan dituangkan dalam bentuk induk perjanjian atau head of agreement (HoA). Pembahasan ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan sejak keputusan tersebut diambil pada 11 Februari 2019.

“Artinya, medio Maret ini, HoA sudah disepakati bersama antara PAM Jaya, Palyja, dan Aetra. Kita meminta direktur PAM Jaya, dalam satu bulan HoA sudah bisa tuntas. Dari HoA, kita akan bisa melihat rute perjalanannya,” kata Anies di Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

Kesepakatan-kesepakatan dalam HoA akan berkonsekuensi pada APBD DKI Jakarta. “Karena itu, perlu dikerjakan sejak awal agar bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan 2019 atau APBD DKI 2020. Jadi itu sebabnya mengapa penting kita tuntaskan awal. Jadi harapannya, di paruh pertama 2019, mudah-mudahan bisa selesai,” ujar Anies.

Terkait besaran biaya yang akan ditanggung Pemprov DKI dalam pengambilalihan tersebut, Anies mengaku belum mengetahuinya.

“Nanti dalam perjalanannya, baru kita tahu. Nanti akan ada proses, akan dilihat valuasi, baru kemudian kita sampai pada angka. Itu bisa dikerjakan bukan saja melalui alokasi anggaran di APBD, tetapi juga bisa business to business. Artinya, PAM Jaya akan mencari sumber pendanaan dari banyak tempat,” paparnya.

Komprehensif
Anies menjelaskan keputusan pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta telah melewati kajian komprehensif yang meliputi aspek hukum, ekonomi, serta optimalisasi, dan keberlanjutan pengelolaan air bersih.

Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang dibentuk Anies Baswedan telah memberikan tiga rekomendasi beserta konsekuensinya. Tiga opsi yang disampaikan adalah pertama, membiarkan kontrak selesai sampai waktu berakhir tahun 2023 atau status quo, kedua, pemutusan kontrak kerja sama saat ini, dan ketiga, pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata. Dari ketiga rekomendasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta memilih opsi ketiga.

Opsi pertama tidak dipilih karena merugikan kepentingan Pemprov DKI dan warga Jakarta. Opsi kedua pun tidak diambil karena biaya terminasi yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 2 triliun.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan pengelolaan air oleh swasta selama 20 tahun terakhir tidak mencapai pertumbuhan yang signifikan. Anies ingin warga Jakarta tidak dirugikan karena ikatan kerja sama dengan pihak swasta, terutama ketika kerja sama tersebut .

“Kita tidak menyaksikan pertumbuhan, karena itulah kenapa kita menargetkan peningkatan sampai 25 persen di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red), karena kita menyaksikan ini tidak berjalan dengan baik," kata Anies.

Menanggapi rencana pengambilalihan tersebut, Corporate Communications & Social Responsibilities Division Head Palyja, Lydia Astriningworo menyatakan pihaknya menyambut baik inisiatif Pemprov DKI Jakarta dan akan bekerja sama mendiskusikan dengan PAM Jaya yang diberi mandat untuk menindaklanjuti inisiatif Pemprov DKI Jakarta.

“Kami belum dapat memberi komentar lebih jauh sampai pembicaraan dan diskusi dengan PAM Jaya mencapai kesimpulan yang lebih definitif,” kata Lydia melalui pesan tertulis kepada SP, Jumat (1/3).

Tindakan Perdata
Sementara itu, anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, Nila Ardhianie mengatakan rekomendasi pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta melalui tindakan perdata bukan dalam bentuk proses hukum perdata. Dalam proses tersebut, Pemprov DKI akan mengajukan tiga opsi kepada Palyja dan Aetra.

Opsi pertama, pengambilalihan seluruh saham yang dimiliki Palyja dan Aetra, sehingga keduanya akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta. Untuk opsi ini, nilai seluruh saham Palyja berdasarkan perhitungan tahun 2017 mencapai Rp 650 miliar dan saham Aetra Rp 1,3 triliun. Namun, kalau seluruh saham dibeli, Pemprov DKI Jakarta juga harus menanggung utang kedua perusahaan. Aetra memiliki utang Rp 2,15 triliun.

Opsi kedua yang ditawarkan adalah mengambil alih sebagian pengelolaan air di Jakarta, terutama pengelolaan air bersih yang berada di water treatment plant (WTP) atau instalasi pengolahan air minum (IPA) yang dimiliki Aetra dan Palyja.

Opsi ketiga adalah pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir, dengan konsekuensi membayar denda yang diatur dalam PKS sebesar Rp 2 triliun.

“Ketiga opsi itu akan kita bahas bersama-sama dengan Palyja, Aetra, dan PAM Jaya. Nanti mana yang dipilih dari ketiga opsi tersebut ya tergantung dari pembahasan perdata itu. Awalnya kan pembayaran dividen itu sebesar 22%. Kekurangan dividen yang harus dibayarkan PAM dari awal kontrak hingga saat ini mencapai Rp 8,5 triliun. Meski dalam renegosiasi yang sudah dilakukan, Aetra sudah menurunkannya menjadi 15%, sedangkan Palyja masih tetap 22%. tetapi angka 15% itu masih tinggi dan memberatkan Pemprov DKI,” paparnya.

Sebelumnya, Nila menyebutkan meski data di atas kertas yang dikeluarkan operator air swasta menunjukkan telah menjangkau 60% wilayah DKI Jakarta, tetapi sesungguhnya secara fisik baru 35% wilayah DKI Jakarta yang tercakup saluran air bersih.

"PAM Jaya harus punya perincian strategis, coverage harus 100%, kualitas air bisa diminum, serta harganya terjangkau agar hal tersebut bisa dicapai 25 tahun ke depan," kata Nila.

Setelah jaringan pipa mencakup hampir di semua wilayah Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta bisa lebih ketat mengatur pengambilan air tanah. Tokyo pernah mengalami hal serupa pada 1960, sehingga permukaan tanah terus mengalami penurunan. Setelah mereka memperketat pengawasan dan perizinan pengambilan air tanah, penurunan muka tanah bisa berhenti.

“Itu terjadi dalam waktu 10 tahun, tetapi tidak bisa dipulihkan kembali. Keuntungan perusahaan air di Jakarta luar biasa, tetapi tidak digunakan untuk menciptakan ketersediaan air yang lebih luas maupun kualitas yang lebih baik,” katanya.

Putusan MA
Tekad Anies Baswedan mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta sejalan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017 tentang Penghentian Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Provinsi DKI Jakarta pada 30 November 2018. MA menyatakan PT Palyja dan PT Aetra telah merugikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta terkait swastanisasi air di Ibu Kota. MA menyatakan para tergugat, di antaranya Aetra dan PAM Jaya, telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud pembuatan perjanjian kerja sama tanggal 6 Juni 1997 yang diperbarui pada 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.

Perjanjian kerja sama tersebut melanggar Perda Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (PAM Jaya) serta membuat pelayanan dan pengelolaan air bersih dan air minum warga Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Oleh karena itu, majelis hakim MA memerintahkan para tergugat menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta dan mengembalikan pengelolaan air minum sesuai Perda 13/1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah putusan tersebut, Pemprov DKI Jakarta membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum melalui Keputusan Gubernur Nomor 1149/2018 yang ditugasi memberi rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pengambilalihan pengelolaan air minum. Masa tugas tim tersebut telah berakhir pada 10 Februari 2019 dan menghasilkan tiga rekomendasi. Dari ketiga rekomendasi, Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan memilih opsi ketiga, yakni mengambil alih pengelolaan air bersih di DKI Jakartta melalui tindakan perdata.

Tulisan ini juga dimuat di Suara Pembaruan edisi Sabtu 2 Maret 2019.



Sumber: ANTARA, Suara Pembaruan

Pengelolaan Air Bersih di Jakarta

Biaya Pengambilalihan Rp 1,7 Triliun


Bhakti Hariani / AB
Sabtu, 2 Maret 2019 | 21:13 WIB

Jakarta, Beritasatu - Rencana pengambilalihan pengelolaan air bersih dari dua perusahaan swasta oleh Pemprov DKI Jakarta disambut baik. Pakar bioteknologi lingkungan dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali menuturkan sejatinya pengambilalihan ini sudah bisa dilakukan sejak tahun 2012, tetapi karena adanya gugatan, akhirnya tertunda.

Menurut Firdaus Ali, jika saat ini diambil alih, maka dana yang dikeluarkan tidaklah terlalu besar, karena masa konsesi sesuai perjanjian kerja sama sudah hampir berakhir, tepatnya pada 2023 atau sekitar empat tahun lagi.

"Saat ini mungkin tinggal Rp 1,7 triliun saja kalau DKI mau ambil alih. Ini sudah harga paling tinggi berdasarkan perhitungan saya. Kalau sampai Rp 2 triliun, itu jelas terlalu besar," ujar Firdaus Ali kepada SP, Sabtu (2/3).

Meski kedua perusahaan swasta tetap akan mematok harga tinggi dalam proses pengambilalihan tersebut, tetapi Pemprov DKI Jakarta harus cepat melakukannya. Firdaus Ali meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka forum untuk membicarakan hal tersebut dengan komunitas-komunitas yang bergerak di bidang hak atas air untuk rakyat. Tujuannya agar tidak ada gugatan lagi yang mungkin muncul di kemudian hari.

"Jangan sampai nanti ada clash action lagi," kata Firdaus Ali.

Pengelolaan air bersih yang dilakukan secara mandiri oleh Pemprov DKI Jakarta diharapkan akan menumbuhkan kebanggaan tersendiri. Oleh karena itu, pengambilalihan tersebut harus segera dilakukan dan merupakan cara yang paling tepat untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi warga Jakarta.

Firdaus Ali menilai tidak ada kerugian yang ditimbulkan jika air bersih dikelola sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Hal itu sudah tepat. Pengelolaannya tidak sulit. Saya yakin Pemprov DKI Jakarta juga bisa melakukannya," tutur Firdaus Ali.

Pekerjaan Rumah
Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga mengungkapkan pengambilalihan pengelolaan air bersih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pekerjaan rumah tersebut adalah jaminan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan, serta ketersediaan air baku, pengoptimalan sumber-sumber air baku di wilayah DKI Jakarta, seperti dari 13 sungai utama, 109 situ, danau, embung, waduk, dan pengolahan air laut dari pantai utara Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI harus memperluas jaringan pipa air bersih ke seluruh wilayah, lebih banyak warga yang bisa menikmati air bersih, sehingga cakupan layanan air bersih, terutama di permukiman padat penduduk dan kawasan pusat kegiatan kota.



Sumber: Suara Pembaruan

Pengelolaan Air Bersih di Jakarta

Warga Jakarta Dirugikan


Carlos Roy Fajarta / AB
Sabtu, 2 Maret 2019 | 22:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM) dan perwakilan dari Lokataru, Haris Azhar menyebutkan selama ini operator air swasta di Jakarta meraup keuntungan yang sangat besar, sekitar 90% dari besarnya tarif air bersih. Pengelolaan air bersih oleh dua perusahaan swasta secara faktual dan konstitusional telah merugikan warga Jakarta.

Hal tersebut dikemukakannya dalam diskusi publik bertema “Air untuk Semua - Masa Depan Jakarta Tanpa Privatisasi Air” yang dilaksanakan di kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (1/3) malam. Pembicara lain dalam diskusi itu adalah budayawan dan seniman, Tita Salina, serta Nila Ardhanie dari Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum Jakarta.

"Air bersih yang ada saat ini hanya untuk (membuat warga, Red) bertahan hidup. Masyarakat Jakarta sebenarnya sudah dirugikan. Kita harus ramai-ramai menuntut ke gubernur agar bisa mengembalikan martabat masyarakat menjadi lebih baik sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945," kata Haris Azhar.

Menurutnya, perusahaan swasta pengelola air bersih yang masih bisa beroperasi hingga saat ini membuat kerusakan serta akses air bersih yang tidak dapat dinikmati masyarakat Jakarta, terus berlanjut. Di sejumlah kampung ilegal di Jakarta, warga membeli air dengan harga Rp 11.500 per kubik melalui jaringan air bersih master meter dan Rp 6.000 per pikul untuk air gerobak.

“Dari yang saya lihat selama ini. tidak ada yang berubah soal air bersih. Air harus dikuasi oleh negara, dalam hal ini memfasilitasi pengelolaannya oleh pihak ketiga, tetapi tujuan utamanya adalah agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan air bersih yang baik, murah dan mencakup semua wilayah," ujar Haris Azhar.

40% Belum Terjangkau
Sementara itu, Tita Salina menyatakan air bersih merupakan hak dasar hidup yang seharusnya bisa diakses oleh semua orang. Namun hingga saat ini sekitar 40% wilayah ibu kota Jakarta belum terjangkau jaringan pipa air bersih yang dikelola oleh dua perusahaan swasta.

Tita Salina pun menceritakan hasil penelitiannya mengenai kondisi air di puluhan titik observasi sepanjang 42 kilometer di wilayah Jakarta Utara, dari ujung barat di Kampung Dadak hingga Marunda di ujung timur.

“Air itu sebenarnya melimpah, tetapi banyak yang tercemar limbah. Air di Jakarta Utara memiliki sejarah dan mitos berbeda-beda: mulai dari kompleks makam yang memiliki mata air yang dianggap suci, seperti di Kampung Luar Batang, Makam Mbah Priok, Kampung Dadap dengan cerita dewa laut berwujud ikan, dan di Pantai Ancol yang memiliki megafilter di dekat pantai, sehingga air laut bisa terlihat bersih,” ujar Tita Salina.

Namun, di wilayah tersebut setiap tahun terjadi penurunan muka tanah sekitar 10 cm sampai 15 cm, bahkan di beberapa lokasi mencapai 20 cm. Penurunan muka tanah itu akibat naiknya permukaan laut, pemanasan global, serta penyedotan air tanah oleh perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan industri. Akibatnya, warga kesulitan mengakses air bersih dari dalam tanah.

Selain masalah tersebut, keberadaan permukiman kumuh ilegal yang tidak mendapatkan akses jaringan pipa air bersih, menambah persoalan aksesibilitas air bersih bagi warga Ibu Kota. Tita mengingatkan selama masa kampanye Pilgub DKI Jakarta pada 2017, salah satu janji Anies Baswedan adalah memberikan akses air bersih bagi masyarakat di daerah tersebut.

“Ironisnya, solidaritas di kampung permukiman ilegal juga belum terbentuk dengan baik. Ada friksi di tengah masyarakat kampung itu. Budaya maritim yang kental di Jakarta Utara seharusnya bisa menjadi soft power untuk mendapatkan akses air bersih," kata Tita Salina.



Sumber: Suara Pembaruan

Anies Ungkap 3 Masalah Swastanisasi Air


Lenny Tristia Tambun / FER
Selasa, 12 Februari 2019 | 16:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan ada tiga masalah swastanisasi air di Jakarta. Ketiga masalah tersebut telah merugikan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya selaku badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih.

Masalah pertama adalah perjanjian kerja sama (PKS) yang telah dibuat sejak 1997 telah memberikan hak eksklusif kepada operator swasta. Dengan kata lain, setiap rencana pengembangan dan penambahan air baku yang dilakukan PAM Jaya harus seizin operator swasta.

"Masalah pertama adalah perjanjian ini bermasalah. Adanya hak eksklusivitas. Untuk melakukan investasi terkait dengan pengelolaan air ini di dalam PKS harus seizin pihak swasta,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (12/2).

Perjanjian kerja sama tidak memungkinkan Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya melakukan penyertaan modal daerah, padahal pihaknya telah menyiapkan dana Rp 1,2 triliun untuk menambah jaringan air bersih.

"Karena hak itu ada di pihak swasta, negara mau menambah (modal, Red) saja harus minta izin kepada swasta. Ini nambah untuk apa? Air untuk rakyat," ujar Anies Baswedan.

Masalah kedua, lanjut Anies Baswedan, seluruh aspek pengelolaan air ada di tangan swasta, mulai dari penguasaan air baku, pengelolaan dan pengolahan air baku menjadi air bersih, hingga distribusi dan pelayanannya. Pengelolaan seluruh aspek itu membuat PAM Jaya sebagai perpanjangan tangan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kendali sama sekali terhadap pengelolaan air bersih di Ibu Kota.

Masalah ketiga, menurut Anies Baswedan, paling problematik, yakni di dalam PKS tersebut, negara memberikan jaminan keuntungan 22 persen kepada operator swasta.

"Sederhananya begitu. Target tidak tercapai, tetapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Namun, hari ini, angka itu tidak tercapai. Target jangkauannya tidak tercapai, tetapi negara berkewajiban membayar keuntungannya," terang Anies.

Koreksi Perjanjian
Oleh karena itu, langkah pengambilalihan pengelolaan air bersih di Jakarta menjadi sangat penting, karena bertujuan mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat pada masa Orde Baru. Selama 20 tahun perjalanan perjanjian itu, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai harapan.

Saat swastanisasi dimulai, cakupan layanan awal pada 1998 sebesar 44,5%. Ketika berjalan selama 20 tahun hingga 2018, hanya meningkat sampai 59,4%. Artinya, selama 20 tahun, peningkatan cakupan layanan hanya sebesar 14,9%.

Masih ada sisa target sebesar 20% hingga akhir masa kontrak pada 2023. Dalam waktu lima tahun, kedua operator swasta harus bisa memenuhi target 20% tersebut. Dengan kata lain, kedua perusahaan swasta harus bisa meningkatkan cakupan layanan air bersih di area pelayanan masing-masing sebesar 4% setiap tahun.

Anies Baswedan menilai hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan, karena selama 20 tahun, mereka hanya bisa melaksanakan peningkatan rata-rata 15% atau setiap tahun operator swasta hanya mampu meningkatkan cakupan layanannya sekitar 0,75%.

“Jadi keputusan tahun 1998 itu adalah mendelegasikan kewenangan pengelolaan air bersih itu kepada swasta. Sekarang, kita siap untuk mengambil alih dari swasta, dikembalikan kepada pemerintah,” tegas Anies Baswedan.

 

 

 



Sumber: BeritaSatu.com