Logo BeritaSatu
Home > Fokus > Tekan Harga Minyak Goreng, Sejahterakan Petani Sawit

Jurus Mendag Turunkan Harga Minyak Goreng dan Dongkrak TBS

Rabu, 3 Agustus 2022 | 10:57 WIB
Oleh : Herman, Triyan Pangastuti, Whisnu Bagus Prasetyo / Anselmus Bata

Jakarta, Beritasatu.com - Janji Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertengahan Juni 2022 untuk menurunkan harga minyak goreng bukan isapan jempol. Sayangnya, meski harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sudah merangkak naik, tetapi belum seperti yang diharapkan. Masih ada pekerjaan rumah untuk menyejahterakan petani sawit. 

Upaya untuk mengatasi persoalan melambungnya harga minyak goreng tak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Sehari setelah dilantik, pria yang akrab diapa Zulhas ini mengecek langsung ke pasar-pasar tradisional di sejumlah wilayah Indonesia. Hasil penulusurannya menunjukkan kenaikan harga minyak goreng terjadi karena persoalan rantai pasok dan distribusi.

Jurus pertama Zulhas mengurai benang kusut minyak goreng adalah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat. Permendag yang berlaku mulai 8 Juli 2022 ini mengatur pelaksanaan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR) dengan merek Minyakita.

Minyakita adalah program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga murah. Program ini sebagai alternatif pelaku usaha mendistribusikan minyak goreng untuk pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga akan memberikan insentif kuota ekspor kepada perusahaan yang melakukan pengemasan minyak goreng curah menggunakan merek Minyakita. Hingga kini, ada 91 perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan merek MinyaKita dari Kemendag. Jumlah ini diyakini mendag akan terus bertambah.

"Minyakita memberi pelaku usaha pilihan mendistribusikan minyak goreng hasil DMO. Minyak goreng hasil DMO yang didistribusikan menggunakan merek Minyakita dijual dengan harga Rp 14.000 per liter," kata Zulhas dalam keterangan tertulis belum lama ini.

Hal-hal yang diatur dalam Permendag 41/2022, di antaranya harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET), tempat pendistribusian, bentuk kemasan, pemenuhan izin edar dan standar, serta insentif faktor pengali kemasan bagi pelaku usaha yang menyediakan minyak goreng kemasan Minyakita.

"Kami harap dengan semakin banyak pengusaha yang bergabung dalam program MGKR, distribusi minyak goreng hasil DMO akan semakin cepat tersalurkan dan meningkatkan volume ekspor CPO (crude palm oil, Red)," kata Zulhas.

Jurus kedua pemerintah yang tak lepas dari peran Kemendag adalah membebaskan biaya pungutan ekspor CPO, tandan buah segar, dan produk turunan kelapa sawit hingga 31 Agustus 2022.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kemenkeu.

"PMK ini akan menurunkan pungutan ekspor atau tarif pungutan ekspor yang sebelumnya US$ 200 jadi 0 hingga 31 Agustus 2022," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Sabtu (16/7/2022).

PMK ini memberikan perubahan tarif terhadap seluruh produk tandan buah segar, kelapa sawit, CPO, dan palm oil, serta used cooking oil. Namun setelah periode tersebut, maka pemerintah akan menerapkan tarif pajak progresif.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya telah meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menurunkan tarif pungutan ekspor untuk mengakselerasi arus keluar pasokan CPO dari dalam negeri. Kebijakan ini dinillainya sebagai bentuk insentif bagi pelaku ekspor minyak kelapa sawit.

Penyesuaian tarif pungutan ekspor diberlakukan demi keberlanjutan pengembangan program pembangunan industri sawit nasional, khususnya perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini juga akan menciptakan pasar domestik melalui dukungan mandatory biodiesel serta pemenuhan kebutuhan pangan lewat pendanaan penyediaan minyak goreng bagi masyarakat.

Harga TBS
Isu kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng kini tidak lagi menjadi perhatian utama. Masalah utama saat ini adalah masih rendahnya harga TBS kelapa sawit di tingkat petani.

Sejatinya, kebijakan pembebasan pungutan ekspor CPO untuk mendongkrak harga TBS di tingkat petani. Meski sudah mulai merangkak, tetapi kenaikannya belum signifikan. Turunnya harga TBS petani akibat CPO di tangki refinery pelaku usaha penuh. Produsen sawit enggan menyerap TBS petani menyusul larangan ekspor pada 28 April sampai 22 Mei 2022.

Menurut Zulkifli Hasan, masih rendahnya harga TBS lantaran stok CPO di tangki produsen melimpah. Normalnya, hanya sekitar 3-4 juta ton, tetapi saat ini mencapai 8 juta ton. Stok yang melimpah ini membuat harga TBS petani sawit tidak bisa terserap, sehingga harganya pun anjlok.

Saat ini pemerintah tengah berupaya mempercepat ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya. Tujuannya untuk mengosongkan tangki-tangki penampung CPO yang penuh, sehingga industri CPO dapat menyerap TBS petani sawit. Melalui percepatan ekspor itu, harga TBS diharapkan bisa di atas Rp 2.000 per kilogram.

Mendag juga siap menindaklanjuti persetujuan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri RRT (Premier) Li Keqiang di Beijing untuk menambah ekspor 1 juta ton CPO ke Tiongkok. Dengan ekspor ini, harapannya stok CPO di tangki bisa semakin berkurang.

Tambahan pembelian CPO dari Tiongkok sangat penting bagi petani sawit di dalam negeri dan eksportir CPO. Jutaan petani diyakini akan terselamatkan dan makin sejahtera dengan tambahan pembelian ini. Dengan tambahan impor CPO dari Tiongkok ini, Zulhas berharap produsen CPO akan membeli TBS dengan harga wajar.

“Dengan permintaan Tiongkok, harga TBS diharapkan terus merangkak naik hingga di atas Rp 2.000-3.000 per kilogram,” katanya.

Selain itu, upaya menyerap stok CPO di tangki juga dilakukan lewat kebijakan domestic market obligation (DMO). Skema DMO dan DPO masih tetap dipertahankan untuk menjamin suplai bahan baku minyak goreng stabil, sehingga harga minyak goreng curah dan kemasan premium di dalam negeri terjangkau.

"Aturannya sudah kita ubah. Sekarang ini kalau DMO-nya 1 ton, mereka boleh ekspor 13,5 ton. Jadi 13,5 kali lebih banyak agar ekspornya juga lebih banyak," ujar Zulkifli Hasan.

Lewat kebijakan peniadaan pungutan ekspor, saat ini harga TBS sawit di tingkat petani mulai merangkak naik menjadi Rp 1.600 sampai Rp 1.700 per kilogram dari sebelumnya di bawah Rp 1.000 per kilogram. Targetnya, harga TBS bisa kembali stabil di atas Rp 2.000 per kilogram, atau paling sedikit Rp 2.400 per kilogram.

Sejak penghapusan pungutan ekspor, penyerapan TBS di pabrik refnery juga mengalami perbaikan. "Hanya antre 2-3 jam. Sebelumnya, bisa antre sampai 2 hari," kata Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Gulat Manurung.

Petani pun semakin bergairah memanen sawit. Kalau sebelumnya rotasi panen 15 hari sekali, sekarang sudah menuju normal menjadi 10 hari sekali. Meski demikian, Apkasindo menilai kenaikan harga TBS belum optimal.

Mengacu data yang dihimpun posko pengaduan harga TBS di 22 provinsi, ada 37% daerah yang masih menetapkan harga TBS di bawah standar rata-rata Rp 2.093 per kilogram. Sebagai gambaran pada periode 1-28 Juli 2022, volume ekspor CPO dan 26 turunannya mencapai 2 juta ton. Kondisi ini sudah mendekati normal sekitar 2,7 juta ton hingga 3 juta ton per bulan. Sejalan dengan itu, harga CPO per 30 Juli sudah merangkak menjadi Rp 10.025 per kilogram.

Infografik harga rata-rata tandan buah segar sawit.
Infografik harga rata-rata tandan buah segar sawit.

Terjangkau
Serangkaian jurus mendag menekan harga minyak goreng membuahkan hasil. Perlahan harga komoditas ini mulai terjangkau di level Rp 30.000-an per kemasan dua liter dari level tertinggi yang menembus Rp 57.000 pada Maret 2022. Kenaikan pada Maret terjadi setelah pemerintah melepas harga ke mekanisme keekonomian pasar.

Kini rata-rata harga minyak goreng curah sudah sesuai harga eceran tertinggi yang dipatok pemerintah, yaitu Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Bahkan untuk Pulau Jawa dan Bali sudah mencapai Rp 12.979 per liter. Sementara di provinsi lain menunjukkan tren penurunan. Perinciannya, rata-rata harga untuk Kalimantan Rp 14.050 per liter, Sulawesi Rp 14.908 per liter, Nusa Tenggara Rp 16.125 per liter.

Infografik daftar harga minyak goreng di Alfamart.
Infografik daftar harga minyak goreng di Alfamart.

Zulhas mengakui bahwa belum seluruh wilayah Indonesia mendapatkan harga sesuai ketentuan. Hal itu disebabkan biaya logistik yang mahal. Untuk itu Kemendag akan mengintervensi penjualan minyak goreng murah di wilayah timur Indonesia. Saat ini, minyak goreng curah di Papua dan Maluku masih di atas Rp 20.000 per liter. Mendag berjanji segera mengirim minyak goreng ke wilayah Papua dan Maluku dalam jumlah besar, mengingat di kedua wilayah itu harganya masih relatif mahal.

"Harga minyak goreng di timur Indonesia masih mahal, Rp 23.000 per liter di Papua dan Maluku, karena memang tidak ada minyak curah di sana, susah kan," ungkapnya seusai memantau harga sembako di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, (22/7/2022).

Kemendag akan bekerja sama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk mengangkut minyak goreng dengan jumlah besar ke Papua dan Maluku.

Di Kalimantan, harga minyak goreng masih mahal karena di sana tidak refinery. "Namun, wilayah lain, seperti Jawa dan Bali sudah di bawah Rp 14.000," kata Zulkifli Hasan dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional, Jumat (29/7/2022).

Infografik daftar harga minyak goreng di Indomaret.
Infografik daftar harga minyak goreng di Indomaret.

Harga minyak goreng curah di wilayah selain Jawa-Bali dan Sumatera yang belum sesuai HET menggambarkan tantangan logistik yang dihadapi dalam pendistribusian program MGKR dengan merek Minyakkita. Sampai 29 Juli 2022, MGKR sudah tersedia di 18.024 pengecer mitra pelaku usaha jasa logistik dan eceran (PUJLE) yang tersebar di 271 kabupaten/kota di 27 provinsi dengan tanda khusus/spanduk HET.

Kemendag terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan minyak goreng melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) di 216 pasar di 90 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Secara rata-rata nasional per Juli 2022, harga minyak goreng sebesar Rp 14.400 per liter, turun 8,8% dibandingkan bulan lalu. Kondisi ini diikuti peritel modern yang semakin agresif memberikan promo potongan harga minyak goreng.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Harga Minyak Goreng Turun Selama 3 Bulan Berturut-turut

Senin, 1 Agustus 2022 | 12:54 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / Faisal Maliki Baskoro

Jakarta, Beritasatu.com  - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan komoditas minyak goreng mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut, dari bulan Mei 2022 hingga Juli 2022 . Hal ini merupakan wujud keberhasilan pemerintah dalam menjaga kestabilan komoditas minyak goreng yang sebelumnya sempat melonjak di pasar.

“Upaya pemerintah dalam menjaga harga di masyarakat ini membuahkan hasil ya karena minyak goreng itu mengalami deflasi tiga bulan berturut-turut secara month-to-month,” ucap Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Senin (1/8/2022).

Jika dibandingkan dengan posisi Juni 2022 terjadi minyak goreng ini memberikan andil deflasi sebesar 0,07% pada bulan Juli 2022. Namun jika dibandingkan dengan posisi Juli 2022 minyak goreng masih memberikan andil inflasi sebesar 0,29%. Secara year-on year meskipun masih memberikan andil inflasi tapi trennya terus menurun ya dari waktu-waktu.

Pada April 2022 terjadi kenaikan harga minyak goreng, sehingga menjadi Rp 19,000 untuk harga minyak goreng curah dan Rp 22.500 untuk minyak goreng kemasan. Lalu pada Mei 2022 terjadi penurunan harga dimana harga minyak goreng curah menjadi Rp 18.200 tetapi minyak goreng kemasan malah meningkat jadi Rp 22.500. Pada Juni 2022 harga minyak goreng curah kembali turun menjadi Rp 16.900 dan harga minyak goreng curah mulai turun ke Rp 22.300. Pada Juli 2022 harga minyak goreng turun menjadi Rp 15.000 dan harga minyak goreng kemasan turun menjadi Rp 21.600.

“Kalau dilihat pada perkembangan harganya ya pada Juli 2022 penurunan harga minyak curah itu tercatat lebih dalam dibandingkan dengan penurunan harga minyak kemasan jadi trennya turunnya lebih cepat minyak curah itu dibanding minyak kemasan,” kata Margo. 

Grafik harga minyak goreng
Grafik harga minyak goreng


Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Diganti Minyakita, Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan Akan Dihapus

Rabu, 6 Juli 2022 | 16:55 WIB
Oleh : Herman / Faisal Maliki Baskoro

Jakarta, Beritasatu.com - Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syailendra mengatakan penghapusan minyak goreng curah yang tidak dikemas akan dilakukan secara bertahap. Kemendag telah menyiapkan penggantinya, yaitu Minyakita.

Saat ini fokus dari Kemendag adalah mengemas minyak goreng curah dengan kemasan sederhana agar lebih higienis dan mudah didistribusikan hingga ke Indonesia bagian timur. Namun, Syailendra belum bisa memastikan kapan minyak goreng curah yang belum dikemas tersebut mulai dihapus dari pasaran.

"(Penghapusan minyak goreng curah tanpa kemasan) ini secara bertahap. Sekarang kita kemas dulu dengan kemasan sederhana. Yang dikemas ini juga sudah lebih aman dan higienis. Jadi pelan-pelan akan kita pindahkan ke kemasan," kata Syailendra usai acara peluncuran Minyakita, di kantor pusat Kemendag, Rabu (6/7/2022).

Syailendra menyampaikan, dibandingkan minyak goreng curah yang tidak dikemas yang sebelumnya dipasarkan dalam program minyak goreng curah rakyat (MGCR), Minyakita dijamin lebih higienis, meskipun sama-sama minyak curah. Di kemasannya juga tertulis kalau minyak ini difortifikasi vitamin A.

"Minyakita ini saya jamin tidak mungkin ada yang di-bleaching dari minyak bekas. Ini juga sudah memenuhi ketentuan BPOM dan sudah SNI," kata Syailendra.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah berencana menghapus minyak goreng curah dari pasaran karena alasan kurang higienis.

“Kami juga minta nanti secara bertahap tidak ada lagi minyak goreng curah, menuju kemasan sederhana, karena itu kurang higienis. Itu yang sedang kami kerjakan dan banyak pengusaha yang akan melakukan hal itu dengan harga tetap," kata Luhut, baru-baru ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Nasib Petani Sawit Belum Membaik dengan Pungutan Ekspor dan DMO

Jumat, 8 Juli 2022 | 13:44 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / Whisnu Bagus Prasetyo

Jakarta, Beritasatu.com - Petani sawit mengeluhkan pemberlakuan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di tengah anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Plasma Sawit Indonesia MA. Muhammadyah meminta pungutan ekspor CPO segera dihapus. Sebab pungutan ekspor yang mencapai 55% dari harga ekspor CPO membebani petani sawit "Dan dari pungutan ekspor tidak perlu lagi mensubsidi industri biodiesel karena harga Crude Oil (minyak fosil) sudah lebih mahal dari CPO," kata dia.

Selain pungutan ekspor, Muhammadyah menilai domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) sawit tidak berpihak ke petani. Kedua kebijakan ini dinilai mempersulit ekspor CPO yang akhirnya menyebabkan terjadinya over stock di tangki-tangki penimbunan CPO di pabrik kelapa sawit

"Semua ini memberatkan kehidupan petani sawit, setelah ekspor CPO diizinkan kembali membuat harga tandan buah segar jatuh hingga 200% dari harga sebelum pelarangan ekspor CPO," jelas dia.

Terkait pungutan ekspor CPO atau Levy yang dipungut Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS), Muhammadyah menyatakan kebijakan ini hanya memperkaya perusahaan-perusahaan biodiesel dan merugikan perekonomian negara khususnya petani sawit dan membuat lemah neraca perdagangan Indonesia karena berkurangnya ekspor dari sektor komoditas CPO dan turunannya. Hal ini pada akhirnya berimbas pada pemasukan devisa negara kita

Sementara jika kebijakan pungutan ekspor CPO diterapkan secara ekonomis serta ditiadakannya DMO dan DPO akan membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Neraca perdagangan Agustus 2021 tercatat surplus US$ 4,74 miliar. Capaian ini merupakan hasil kontribusi surplus neraca nonmigas sebesar US$ 5,43 miliar, di saat neraca migas defisit sebesar US$ 1,23 miliar. Pada Januari-Agustus 2021, surplus neraca perdagangan mencapai total US$ 19,17 miliar.

Terkait harga minyak goreng domestik, Muhammadyah berpendapat saat ini harga komoditas tersebut sudah mencapai keseimbangan harga. Bahkan, kini minyak curah sudah banjir di pasar-pasar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Merugi Rp 11 T, Petani Sawit Minta Larangan Ekspor Dicabut

Selasa, 17 Mei 2022 | 14:45 WIB
Oleh : Robby Kurniawan / Whisnu Bagus Prasetyo

Jakarta Beritasatu.com- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia menggelar aksi keprihatinan atau unjuk rasa di gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat Selasa (17/52022).

Para petani sawit meminta pemerintah mencabut larangan ekspor minyak goreng dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) karena berdampak langsung pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada petani di seluruh Indonesia. Sejak larangan diberlakukan 28 April 2022, petani merugi Rp 11,7 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung mengungkapkan, kedatangan para petani sawit ke kantor Kemko Perekonomian untuk meminta pemerintah membuka kembali ekspor CPO sehingga harga TBS petani dapat kembali normal.

"Aksi keprihatinan ini bentuk penderitaan petani sawit yang hari ini harga TBS kami sudah tidak ada, bahkan pabrik sudah banyak tutup, tangki penuh karena tidak ada ekspor," kata Gulat Selasa siang ( 17/5/2022 )

Dia mengatakan larangan eskpor CPO dan turunannya menyebabkan stok minyak di pabrik membeludak hingga tak lagi menerima pasokan kelapa sawit dari petani. Dampaknya petani sawit merugi lantaran TBS membusuk. "Akibat penghentian ekspor CPO sendiri, para petani di seluruh Indonesia sudah merugi hingga Rp 11,7 triliun," kata dia.

Gulat mengatakan aksi keprihatinan ini juga meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar subsidi minyak goreng kepada masyarakat perlu dibantu TNI-Polri, agar minyak goreng dapat merata ke masyarakat. "Selama ini pembagian minyak goreng ke masyarakat tidak merata, kami minta kepada bapak presiden minyak goreng sudah hampir merata, sedikit lagi sampai final," kata Gulat.

Para petani berharap pemerintah segera membuka kembali ekspor CPO dan petani sawit siap untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan nawacita. "Oleh karena itu sudah boleh lah larangan ekspor dicabut," kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BAGIKAN
Share to WhatsApp


TAG POPULER

# OTT Bupati Pemalang


# Brigadir J


# Bharada E


# Putri Candrawathi


# Prabowo Subianto


B1 Livestream

TERKINI
Langgar Kode Etik Kasus Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Langgar Kode Etik Kasus Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

NEWS | 4 jam yang lalu









BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings