Percepat Deteksi Covid-19 Lewat Data dan Tes Masif


Primus Dorimulu / ALD
Senin, 22 Juni 2020 | 00:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Warga yang positif terinfeksi coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia masih jauh dari jumlah 100.000, apalagi satu juta. Jumlah yang meninggal karena virus ini pun belum sampai 3.000 orang. Paling tidak, inilah kondisi hingga Minggu (21/6/2020), setelah tiga setengah bulan rakyat Indonesia hidup dengan menjaga jarak dan menjalankan protokol kesehatan untuk menghentikan penyebaran pandemi Covid-19.

Berbagai prediksi tentang puncak Covid-19 di Indonesia tinggal prediksi. Faktanya, puncak Covid-19 yang pernah diramalkan terjadi April dan Mei 2020, tidak terbukti. Hingga pekan ketiga Juni pun, angka positif masih terus meningkat. Kurva positif harian belum melandai, apalagi menurun.

Kapan puncak pandemi Covid-19? “Ini semua bergantung pada perilaku masyarakat. Kalau masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan, puncak Covid-19 akan segera dicapai,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo, Rabu (16/6/2020) lalu.

Perilaku masyarakat adalah penentu utama terhentinya penularan Covid-19. Bila masyarakat disiplin menjaga jarak, menghindari kerumunan, tidak menyentuh wajah sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan selalu menggunakan masker saat bertemu orang, rantai penyebaran virus akan terputus. Tapi, bila yang terjadi sebaliknya, rantai penyebaran akan sulit dihentikan.

Meski masih banyak warga yang tidak disiplin, terutama di pasar dan di transportasi umum, secara umum, perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak sedahsyat yang pernah dikhawatirkan pada Maret 2020. Saat World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi, 11 Maret 2020, kenaikan jumlah positif baru benar-benar eksponensial dan itu terjadi di seluruh dunia.

Namun, dengan kewajiban untuk work from home, learn from home, pray from home, dan penerapan protokol kesehatan ketat, pergerakan warga menjadi minimal. Lebih dari itu ada dua faktor lain yang ikut menentukan.

Pertama, wilayah Indonesia luas dan tidak homogen. Penduduk tersebar di berbagai pulau. Ada lima kawasan besar yang berbeda karakteristik, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, serta gugusan kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali. Covid-19 menyebar cukup cepat di kota-kota besar di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Tapi, di wilayah lain, penyebaran tidak masif.

Kedua, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengendalikan penularan virus ini membawa berdasarkan zonasi. Setiap gubernur dan bupati adalah kepala gugus tugas di wilayahnya. Dalam menjalankan tugas, para kepala daerah dibantu unsur Polri, TNI, dan para tokoh yang berada di wilayahnya. Organisasi RT dan RW sebagai unit organisasi terkecil dari negara, diperkuat.

Zonasi menciptakan kompetisi sehat. Setiap gubernur, bupati, dan wali kota berlomba menunjukkan kinerja terbaik lewat upaya serius menekan laju penyebaran Covid-19 dan membantu perawatan pasien. Para gubernur yang punya ambisi menjadi calon presiden 2024 habis-habisan bekerja kerja keras dan terlihat cukup sukses mengerem penyebaran Covid-19.

Jika pada Maret 2020, regeneration number (Ro) di atas lima, sejak Mei effective regeneration (Rt) di bawah dua. Ro di atas lima artinya pergerakan satu orang menularkan virus ke lebih dari lima orang. Sedang Rt di bawah dua artinya pergerakan satu orang menularkan ke satu orang lebih, tapi tidak sampai dua orang.

Cuma DKI yang mencapai Rt di bawah satu. Sesuai arahan WHO, wilayah dengan Rt di bawah satu, konsisten selama dua pekan, sudah boleh melakukan pelonggaran. Wilayah lainnya belum boleh.

Tidak salah jika Gubernur DKI sudah mulai melonggarkan pergerakan warganya. Sejak Senin (15/6/2020), DKI memperkenankan mal melayani pengunjung. Karyawan sudah boleh masuk kantor dan tempat rekreasi sudah dibuka untuk umum.

Dalam kurva, hanya DKI yang terlihat sudah menurun. Gelombang pertama terjadi Mei. Saat ini, Pemprov DKI berjuang keras untuk tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan agar Rt tetap di bawah satu, sehingga tidak ada Covid-19 gelombang kedua.

Sedangkan secara nasional, Rt masih di atas satu. Belum ada gelombang pertama karena penyebaran Covid-19 belum mencapai puncak. Oleh karena itu, tes harus dilakukan secara masif untuk memastikan tingkat penyebaran virus.

Tidak Real Time
Angka positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 45.891 pada Minggu (21/6/2020), menempatkan Indonesia di peringkat 29 dunia. Pandemi yang menghebohkan ini sudah melanda 213 negara. Tiongkok yang menjadi episentrum pertama, kini hanya berada di peringkat 21 dengan warga terinfeksi 83.378 orang. Angka ini relatif stabil sejak awal April 2020. Sedangkan AS melesat ke peringkat teratas sebagai negara dengan kasus positif terbesar, yakni 2,3 juta.

Jumlah penduduk Indonesia yang positif Covid-19 bisa saja sudah menembus angka 100.000 karena banyak positif Covid-19 yang belum terdeteksi. Lagi pula, angka Covid-19 yang diumumkan setiap sore bukanlah angka real time.

Dari sejumlah sumber yang dekat dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes), diketahui bahwa, angka positif, yang sembuh, dan meninggal akibat Covid-19, bukanlah angka real time. Angka yang diumumkan adalah akumulasi data beberapa hari.

Disebut real time jika data positif Covid dilaporkan langsung dari setiap laboratorium yang melakukan real time polymerase chain reaction (PCR) test. Begitu ada hasil positif, petugas laboratorium langsung memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan di kabupaten, Dinas Kesehatan provinsi, pusat data di Kemkes, dan pusat data Gugus Tugas, yakni Bersatu Lawan Covid-19 (BLC).

Di Kemkes dan di Gugus Tugas ada dashboard yang melihat langsung perkembangan data real time. Bukan saja angka positif, tapi juga angka sembuh dan yang meninggal lengkap dengan rekam medis.

Data rekam medis warga yang positif dan yang masuk kategori orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (OPD), dan pasien dalam pemantauan (PDP) juga bisa diketahui secara real time. Ini semua bisa diwujudkan jika ada kemauan Kemkses yang memiliki otoritas.

“Secara teknis, tak ada masalah. Yang masalah adalah ego sektoral, bahkan lebih gawat lagi, ego subsektoral,” ungkap sumber Beritasatu.com. Jaringan internet dan tenaga teknis sudah cukup menunjang. Tapi, jika pemilik laboratorium dan pemilik database tidak bersedia berkoordinasi, data real time tetap masalah. Itulah yang dialami selama ini.

Setiap rumah sakit di Indonesia memiliki sistem informasi database sendiri dan sistem itu tak bisa disatukan. Karena masing-masing sistem database memiliki vendor sendiri.

Database setiap rumah sakit di Indonesia dikirim secara online. Tapi, database ini tidak terhubung dengan database Litbang Kemkes.

Data dari daerah masuk ke Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemkes. Namun, data ini “diputar-putar” di internal Kemkes, sehingga Indonesia tak punya satu data real time.

Yang terjadi, data dari daerah tidak sama dengan data pusat. Ego subsektoral ini sudah lama terjadi. Pandemi Covid-19 membuka kotak pandora manajemen Kemkes yang selama ini tertutup.

Saat pandemi Covid-19 merebak, media massa pun sulit mendapatkan data aktual jumlah rumah sakit dan tempat tidur rumah sakit, dokter umum, dokter spesialis, dan perawat. Jumlah pasien se-Indonesia yang meninggal di rumah sakit, apa pun penyakit, tidak bisa diperoleh real time.

Perbaikan dan penyatuan database yang bisa dipantau lewat dashboard Kemkes dan Gugus Tugas harus menjadi agenda utama. Wacana ini harus berjalan seiring dengan realisasi nomor induk kependudukan (NIK) se-Indonesia.

Saat ini terdapat 2.902 rumah sakit, milik pemerintah, swasta, dan BUMN. Dari jumlah ini sudah 1.675 rumah sakit yang memiliki data ODP dan PDP di samping yang positif Covid-19.

Rumah sakit yang sejumlah 1.675 itulah yang menjadi sumber data bagi database Bersatu Lawan Covid yang dikelola Gugus Tugas. Sesuai arahan WHO, 16 Maret 2020, rumah sakit sudah melaporkan juga ODP dan PDP yang meninggal. Data ini sudah digunakan untuk penetapan zonasi merah, kuning, dan merah.

Meski belum semua, data dari 1.675 rumah sakit ini sudah cukup mencerminkan kondisi Indonesia. Tapi, masih jauh dari ideal karena belum real time dan melibatkan semua rumah sakit.

Tes Masif
Untuk mengetahui jumlah warga positif di Indonesia, cara paling jitu adalah tes. Tapi, bukan tes sembarang tes. Tes yang presisi adalah swab test yang hasilnya diperiksa di laboratorium yang dilengkapi PCR.

“Tes itu seperti senter,” kata Wakil Presiden Direktur PT Siloam International Hospitals Tbk, Caroline Riady pertengahan Mei 2020. Ketika gelap menjadi terang, semua menjadi jelas.

Indonesia termasuk negara yang paling minim dalam melakukan tes presisi lewat PCR test. Kondisi ini disebabkan jumlah laboratorium dan RT-PCR yang masih terbatas. Hingga Minggu (21/6/2020) baru 191 laboratorium di seluruh Indonesia. Jumlah RT-PCR test lebih sedikit lagi, yakni baru 121.

Untuk membantu percepatan tes, selain menerapkan RT PCR, rumah sakit dan laboratorium juga menggunakan tes cepat molekuler (TCM). Saat ini terdapat 95 laboratorium TCM, 150 RT-PCR jejaring, dan 95 TCM jejaring.

Hingga Minggu (21/6/2020), sudah 18.229 spesimen per hari yang diperiksa. Secara kumulatif, jumlah spesimen yang sudah diperiksa baru 383.105 dengan jumlah angka positif 45.891 atau 12% dari spesimen yang diperiksa.

ODP yang dipantau 56.436, PDP yang diawasi 13.225, terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 45.891, pasien sembuh 18.404 atau 40% dari yang positif, dan yang meninggal 2.465 atau 5,4% dari yang tertular. Virus ini menyebar di 34 provinsi dan 439 kabupaten dan kota.

Indonesia termasuk negara dengan jumlah tes minimal. Hingga Minggu (21/6/2020), jumlah tes kumulatif baru 383.105 atau 712 per satu juta atau berada di urutan ke-75. Jika dihitung jumlah tes per 1.000 penduduk, Indonesia di urutan 83 dari 85 negara yang melaporkan jumlah tes. Posisi Indonesia hanya satu tingkat di atas Myanmar dan Nigeria.

Jika tes dilakukan lebih masif, paling tidak 50.000 per satu juta penduduk, jumlah warga yang positif akan terlacak lebih cepat. Tes masif perlu segera dilakukan pemerintah agar penyebaran Covid-19 bisa lebih cepat dideteksi dan diatasi.

Terdapat korelasi positif jumlah tes dengan jumlah kasus. Saat tulisan ini diturunkan, Minggu (21/6/2020), Bahrain tercatat sebagai negara dengan jumlah tes paling tinggi dibandingkan populasinya.

Gugus Tugas menargetkan 30.000 tes per hari dari posisi 20.000 per hari. Untuk memetakan keadaan lebih cepat, tes per hari perlu dinaikkan hingga 100.000 per hari.

Semakin banyak tes akan membantu pemetaan dan penanganan penyebaran Covid-19. Salah satu sukses Tiongkok mengendalikan virus ini adalah tes masif.

Saatnya, pemerintah memperbanyak swab test agar bisa dilakukan tes di setiap kabupaten dan kota se-Indonesia. Laboratorium yang memiliki fasilitas RT-PCR test juga perlu diperbanyak. Demikian pula dengan tenaga laboratorium. Ditopang data real time yang disampaikan kepada pusat data Kemkes dan Gugus Tugas, peta penyebaran Covid akan lebih jelas dan penanganannya akan lebih sistematis. 



Sumber: BeritaSatu.com

Ini Kata Dokter Reisa soal Rapid Test dan PCR


Ari Supriyanti Rikin / JAS
Sabtu, 20 Juni 2020 | 23:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, menyebut tes cepat (rapid test) dan tes berbasis polymerase chain reaction (PCR) adalah dua hal yang berbeda dan masyarakat perlu memahaminya.

Terkait hal itu, ia pun menjelaskan dengan rinci apa perbedaan kedua pemeriksaan tersebut di tengah pandemi Covid-19 ini.

Menurutnya, rapid test atau tes cepat merupakan langkah awal identifikasi Covid-19. "Jangan salah paham, rapid test bila dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan menggunakan standar operasional yang diyakini tenaga medis tidak berbahaya justru membantu seseorang, orang lain dan pemerintah," katanya.

"Menjalani rapid test tidak sama seperti dikarantina, masih bisa menjalani aktivitas tanpa menularkan atau tertular Covid-19 apabila terbukti negatif. Jangan takut untuk beraktivitas selama menjalankan protokol kesehatan, apabila hasil rapid test tidak reaktif," katanya dalam telekonferensi di Kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Pada prinsipnya lanjutnya, rapid test ditujukan pada orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif. Tes cepat yang dilakukan saat ini oleh pemerintah tetap menargetkan orang-orang yang berisiko tinggi.

Tenaga kesehatan di seluruh Indonesia melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan orang-orang terkonfirmasi positif. Upaya ini disebut contact tracing.

Lalu, apakah semua orang di semua tempat ramai atau kerumunan harus menjalani rapid test?

Hal ini, ujar Reisa, hanya dilakukan apabila diperlukan. Apabila lokasi tersebut diduga dengan ditemukannya kasus positif, maka tes masif dilakukan berdasarkan penyelidikan epidemiologi.

Sedangkan rapid test sering dilakukan di tempat keramaian seperti pabrik, pasar, kantor dengan tujuan menapis (screening) dan ini meminimalisasi orang membawa virus tetapi tidak sakit kemudian berpergian secara bebas.

Orang ini tentu membahayakan masyarakat lainnya seperti orang tua, lansia dan orang dengan penyakit penyerta.

"Ini berarti rapid test membantu kita menemukan orang yang harus dirawat agar segera sembuh dan tidak menimbulkan komplikasi. Membantu mengetahui jumlah orang yang membawa virus tetapi tetap sehat," ucapnya.

Supaya tidak menulari orang lain, orang tersebut bisa melakukan isolasi sendiri di rumah, atau fasilitas lain.

Dokter Reisa juga menjelaskan, tes Covid-19 dibagi menjadi dua yaitu mengetes antibodi atau ada juga yang antigennya. Cara pemeriksaan dengan sampel darah dan swab test.

"Dalam rapid test sampel darah diambil dengan tusuk jarum di bagian jari lalu diperiksa. Sedangkan swab test mengambil spesimen melalui hidung dan tenggorokan," ujar Dokter Reisa

Alat pengujian ini sudah didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas seluruh Indonesia untuk deteksi dini orang berisiko tinggi tertular Covid-19 yang didapat berdasarkan surveilans. Lebih dari 200 laboratorium menguji PCR.

"PCR berbasis lab untuk melihat materi genetik dari virus lalu dikirim ke lab yang memiliki mesin PCR atau tes cepat molekuler (TCM) alat penguji tuberkulosis," kata Reisa.

Ia mengungkapkan, meski sudah ada mesin PCR, tapi tetap terbatas jadi tidak mungkin seluruh penduduk diuji swab dengan mesin PCR. Hal ini untuk mengetahui prevalensi sebagai basis data epidemiologi seberapa banyak orang yang telah dan terkena Covid-19.

Selain itu juga untuk menekan sistem biaya kesehatan. "Rapid test  dengan hasil positiflah yang dilanjut ke tes PCR sebagai konfirmasi," kata Dokter Reisa.

"Ingat populasi kita 270 juta orang dan tersebar di belasan ribu pulau, besar dan luas jadi harus cermat menggunakan sumber daya kita," imbuhnya.

Tim pakar gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 telah mengingatkan tidak semua orang menjalani rapid test. Tanyakan langsung ke petugas kesehatan apabila ada informasi terkait Covid-19 yang kurang jelas dengan mengunjungi situs resmi gugus tugas di covid19.go.id dan konsultasi telemedicine



Sumber: BeritaSatu.com

Lakukan 60.389 PCR, Jabar Klaim Lampaui Standar WHO


Adi Marsiela / LES
Rabu, 17 Juni 2020 | 15:28 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Ahmad mengklaim proses pelacakan dan pengetesan Covid-19 pada 27 kabupaten dan kota di Jabar terus dilakukan.

“Jadi buat dimaklumi standar WHO (World Health Organization) untuk swab test itu 0,1% dari populasi, 50 juta (jiwa) berarti ada di 50.000 swab test. Untuk dimaklumi sampai dengan hari ini kita sudah melakukan 60.389 PCR (polymerase chain reaction). Kemudian di samping itu bahwa walaupun swab test melampaui target, kita masih terus melakukan swab test karena dengan begitu peta dari Covid-19 bisa diketahui detil,” kata Daud dalam konferensi pers di Bandung, Rabu (17/6/2020).

Sedangkan untuk pengetesan berbasis RDT (rapid diagnosed test), Daud menuturkan, standarnya harus mencapai 0,6% dari populasi seperti yang dilakukan Korea Selatan yang juga memiliki penduduk sekitar 50 juta jiwa. Berkaca dari pengalaman Korea Selatan itu maka harus ada setidaknya 300.000 penduduk yang mengikuti tes di Jabar.

Daud menjelaskan, pengetesan menggunakan RDT di Jabar sudah mencapai 148.789 sampel. “Masih kurang 152.000,” begitu terangnya merujuk pada pengetesan hingga 0,6% populasi ala Korea Selatan.

Klaim Daud ini tidak disertai keterangan berapa jumlah orang yang sudah menjalani tes baik PCR maupun RDT di Jabar. Paparannya berdasarkan jumlah sampel yang diterima dan diperiksa.

Sementara dalam penanganan Covid-19, pengetesan berbasis PCR misalnya pada pasien dalam pengawasan (PDP) dipastikan menggunakan lebih dari satu sampel.

Kadis Kesehatan Jabar Berli Hamdani mengungkapkan, jumlah sampel yang diperiksa itu lebih banyak daripada orang yang menjalani tes Covid-19. Karena satu orang bisa menjalani lebih dari satu kali pengambilan sampel, baik itu RDT atau PCR. “Untuk menyatakan seseorang sembuh dari Covid-19 itu harus diambil sampel dua kali yang hasilnya negatif,” kata Berli dalam konferensi pers pada 10 Juni lalu.

WHO dalam dokumen Kriteria Kesehatan Masyarakat untuk Menyesuaikan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Langkah Sosial dalam Konteks Covid-19 mensyaratkan adanya kajian epidemiologis. Salah satu kriteria terpenuhinya kajian epidemiologis buat pelonggaran kebijakan adalah hasil sampel yang positif untuk Covid-19 kurang dari 5% populasi sampel setidaknya dalam dua pekan terakhir. Syarat ini dengan asumsi, pelacakan kasus dilakukan secara komprehensif.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengutip laporan WHO periode 25 Mei-7 Juni 2020 yang memperlihatkan belum ada pemerintah provinsi di Pulau Jawa yang memenuhi kriteria sampel positif kurang dari 5% dalam dua pekan terakhir. Dia menyatakan lewat akun Twitter-nya, dari jumlah semua yang menjalani tes PCR di Jabar dan hasilnya positif Covid-19 berada pada tingkat paparan paling rendah yaitu 6,6%. Pembandingnya adalah Provinsi DKI Jakarta (8,5%), Jateng (11,1%), DIY (8,1%), Jatim (30,9%), dan Banten (8,3%).

Dalam kicauannya di media sosial pada 16 Juni 2020, dia menyatakan, total tes PCR di Jabar hampir mencapai 60.000 sampel ditambah RDT 140.000 sampel. “Sehingga total di sekitaran 200.000 warga yang sudah dites. Kita akan terus agresif tracing dan testing dengan mengerahkan 627 mobil tes Covid-19 di seluruh Jawa Barat,” ungkap Ridwan.

 



Sumber: BeritaSatu.com

Doni Monardo: Akan Ada Standarisasi Harga Tes PCR


/ YUD
Kamis, 4 Juni 2020 | 18:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan akan ada standarisasi harga tes polymerase chain reaction (PCR).

"Tadi Bapak Presiden juga menegaskan pentingnya standarisasi harga bagi mereka yang akan melaksanakan bepergian dan wajib untuk tes PCR," kata Doni di kantornya di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Doni Monardo Minta Kawasan Industri Tegakkan Protokol Kesehatan

Doni menyampaikan hal tersebut seusai mengikut rapat terbatas (ratas) dengan tema "Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19" melalui video conference yang dipimpin Presiden Jokowi.

"Bapak Presiden meminta harga PCR test tersebut tidak memberatkan para petugas atau masyarakat yang akan bepergian dan menugaskan Menteri Kesehatan untuk menentukan standarisasi harga," ucap Doni.

Harga PCR test mandiri di sejumlah rumah sakit swasta memang bervariasi, antara Rp 1.999.000 hingga sekitar Rp 2,5 juta, padahal hasil negatif PCR test diwajibkan untuk bepergian menggunakan pesawat.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan saat ini pemerintah mendorong pembuatan mesin PCR test dan seluruh kelengkapannya di dalam negeri.

Baca juga: Doni Monardo: Protokol Kesehatan Harga Mati

"Perlunya membangun industri berbagai hal terkait materi atau bahan pemeriksaan PCR, misalnya cotton swab, viral transport medium, jadi sekarang ini ada puluhan alat tes dengan berbagai merk. Bapak Presiden meminta untuk disederhanakan jumlahnya (mereknya) agar kita tidak semrawut," kata Muhadjir.

Sejumlah komponen yang dibutukan dalam PCR test, misalnya reagen yaitu zat atau senyawa yang digunakan ke sistem saat pengetesan yang menyebabkan reaksi kimia untuk melihat apakah terjadi reaksi. Komponen lain yang dibutuhkan adalah VTM atau media pembawa virus dan ekstrak RNA atau pemurnian asam nukleat rantai tunggal yang merupakan hasil translasi dari DNA.

Baca juga: Doni Monardo Senang APD Produk Dalam Negeri Lolos Standar WHO

"Karena seperti kita ketahui ada sering sekali medium pengangkut virus dengan reagen dan esktrasi tidak matching karena mereknya beda, sehingga menghambat pelaksanaan di lapangan. Semakin sedikit jumlah merek nanti lebih mudah untuk penanganan," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi mendorong mesin PCR test yang sudah dikembangkan ditemukan peneliti di Indonesia itu agar segera diproduksi dalam jumlah besar agar Indonesia tidak tergantung pada impor.

"Ada satu hal yang harus diselesaikan Pak Menristek, yaitu (alat) mencoloknya hidung dan tenggorokan belum produksi, padahal PCR-nya sudah bisa. Karena itu tadi Bapak Presiden meminta itu untuk dipenuhi sehingga kita tidak lama bisa menggunakan PCR dalam negeri sendiri yang kualitasnya sudah teruji secara medis," kata Muhadjir.

Muhadjir pun berharap Indonesia dapat memproduksi vaksin Covid-19 secara mandiri pada akhir 2020.

"Target indonesia bisa memproduksi vaksin mandiri adalah akhir tahun ini. Tadi Presiden menginstruksikan peneliti kita untuk mencari, menemukan vaksin untuk digunakan Indonesia sendiri, karena Bapak Presiden menyampaikan sekarang ada 147 pihak di dunia yang bergerak menyusun vaksin, tapi mereka pertama-tama akan digunakan untuk kebutuhan sendiri, sementara kita punya 270 juta warga, sehingga mau tidak mau tidak mungkin mengandalkan impor. Jadi harus siap-siap melakukan riset vaksin untuk Indonesia sendiri," kata Muhadjir.



Sumber: ANTARA