Tol Trans-Sumatera 2.700 Km, Mengapa Tidak Sejak Dulu?


Primus Dorimulu / HA
Minggu, 10 Maret 2019 | 04:22 WIB

Medan, Beritasatu.com - Lima tahun akan datang, 2024, jalan tol Trans-Sumatera sepanjang 2.700 km ditargetkan sudah bisa dioperasikan. Jakarta ke Banda Aceh bisa menggunakan bus. Saat ini, ruas tol yang sudah selesai dibangun mencapai 180 km, termasuk 140 km Bakauheni-Lampung yang diresmikan Presiden Jokowi, Jumat (8/3/2019). Total investasi pembangunan Tol Trans Sumatera mencapai Rp 476 triliun.

Melihat langkah maju pemerintah membangun tol Trans-Sumatera, Arif Budimanta, pria kelahiran Medan 49 tahun lalu, mengatakan Sumatera adalah engine of growth Indonesia. Berbagai komoditas perkebunan dan pertambangan serta migas dihasilkan oleh Sumatera. Pembangunan Sumatera akan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia.

"Kenapa tidak dari dulu, ya. Ternyata, kita bisa membangun jalan tol lintas Sumatera, sesuatu yang pada masa lalu tidak terbayangkan. Untuk sekadar mimpi pun kita takut," ujar Arif yang adalah Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) itu kepada Beritasatu.com di Medan, Rabu (6/3/2019). Ia pun mengenang betapa pada dekade 1990-an ia harus menempuh perjalanan darat dengan bus selama tiga-empat hari dari Medan-Bogor. Selepas SMAN Medan, ia belajar di IPB Bogor.

Hari ini, meski mayoritas ruas tol belum selesai, bus Medan-Jakarta bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada saatnya, ketika semua ruas jalan terbangun, Medan-Jakarta bisa ditempuh dengan kendaraan darat kurang dari 12 jam.

Trans-Sumatera yang cukup panjang, 2.700 km, jangan dibayangkan sebuah jalan tol yang lurus dari Banda Aceh ke Bandar Lampung. Seperti tulang ikan, setidaknya terdapat empat sirip, yakni Medan-Sibolga, Medan-Tebing Tinggi, Pekanbaru-Padang, dan Palembang-Bengkulu. Ruas terpanjang adalah Betung-Tempino-Jambi sepanjang 191 km. Peringkat kedua adalah ruas tol Jambi-Rengat 190 km.

Untuk lebih mengetahui tentang proses pengerjaan Trans-Sumatera dan prospek Sumatera usai proyek Trans-Sumatera, para pemimpin redaksi nasional dan PT Hutama Karya (HK) menggelar diskusi setengah hari bertopik "Kupas Tuntas Trans-Sumatera, Nusantara Tanpa Jarak".

Diskusi yang dibuka Presiden Direktur PT HK Bintang Perbowo menghadirkan empat pembicara, yakni Ari Kuncoro, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Herry Trisaputra Zuna, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, dan Arif Budimanta, Wakil Ketua KEIN. PT HK adalah kontrakor pembangunan 2.700 km tol Trans-Sumatera sekaligus menjadi operator tol milik pemerintah itu selama 60 tahun.

Trans-Sumatera, yang akan rampung tahun 2024, bakal mengakselerasi pembangunan Indonesia. Tol sepanjang 2.700 km yang menghubungkan kota-kota di Sumatera, dari Aceh hingga Lampung, akan menggerakkan ekonomi Sumatera sekaligus menempatkan Indonesia bagian dari Asian Highway Network, jaringan transportasi darat berbentuk jalan raya bebas hambatan berstandar internasional sepanjang 141.000 km yang melintas di 32 negara di Asia dan Eropa.

Ekonomi RRT sejak 2013 menggulirkan konsep "One Belt, On Road" (OBOR) . Lewat konsep ini, setiap kota di Tiongkok terhubungkan oleh highway. Jalur transportasi darat berstandar dunia memungkinkan pergerakan manusia dan barang dalam waktu yang pendek. Konsep OBOR menempatkan Tiongkok bagian dari jalur perdagangan 43 negara dunia dengan penduduk 4,4 miliar yang memberikan kontribusi 40% terhadap PDB dunia.

Infrastructurenomics
Infrastruktur transportasi yang bagus, demikian Ari Kuncoro, menekan biaya distribusi dan logistik. Rendahnya inflasi Indonesia selama empat tahun terakhir, antara lain, dikontribusi oleh perbaikan infrastruktur transportasi. Kemajuan infrastruktur berperan penting dalam menekan angka kemiskinan dan penurunan tingkat kesenjangan ekonomi.

Beda dengan lalu lintas di Jawa yang sudah cukup padat, tidak demikian dengan Sumatera. Pergerakan barang dan manusia di Sumatera tidak sebanyak Jawa. Itu sebabnya ada sejumlah pihak yang menilai pembangunan infrastruktur transportasi di Sumatera mubazir. Tanpa kegiatan ekonomi, investasi tidak bisa kembali sesuai perhitungan.

Merespons pandangan itu, Ari Kuncoro mengatakan pembangunan infrastruktur selama empat tahun terakhir sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Inflasi rendah, angka kemiskinan menurun, kesenjangan dan ketimpangan ekonomi menurun. "Inilah infrastructurenomics yang selama ini tidak dilihat orang," kata guru besar FE UI itu.

Tingkat kemiskinan Indonesia turun dari 11,13% tahun 2015 menjadi 9,66% tahun 2018. Tingkat kesenjangan ekonomi yang diukur oleh rasio gini, turun dari 0,40 tahun 2016 ke 0,38 tahun 2018. Elastisitas tenaga kerja Indonesia meningkat dari 0,22 selama periode 2010-2014 ke 0,53 pada periode 2015-2017.

Dampak pembangunan infrastruktur, kata Ari, juga terlihat pada peningkatan daya saing Indonesia. Selama periode 2015-2018, indeks Indonesia untuk kemudahan berusaha (Index of Ease of Doing Business) melejit dari 106 ke 91. Pada tahun 2017, peringkat daya saing Indonesia meningkat dari 41 ke 36. Survei logistic performance index (LPI) tahun 2018 menunjukkan, peringkat Indonesia melonjak tujuh anak tangga ke peringkat 46 dari 160 negara, naik dari tahun 2014.

Peringkat LPI Indonesia masih kalah dibanding Singapura yang berada di urutan 7, Thailand urutan 32, bahkan Vietnam yang sudah di peringkat 39. Namun, capaian Indonesia saat ini, kata Ari, sudah cukup untuk memberikan kepercayaan diri kepada bangsa Indonesia bahwa: "Kita juga bisa!"

Tol trans Sumatera ruas Palembang-Indralaya. (Antara)

Di saat pertumbuhan ekonomi global melambat akibat perang dagang, isu Brexit, kenaikan suku bunga bank sentral AS, dan penguatan dolar AS atas mata uang emerging markets, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, rata-rata 5% dalam empat tahun terakhir, sudah cukup bagus. "Bisa saja ekonomi 'digas' hingga 6-7%. Tapi, apakah itu tidak memicu imflasi tinggi dan membuat pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan?" tanya Ari.

Selama empat tahun terakhir, kata Ari, tidak ada cerita rakyat Indonesia kesulitan bahan pangan dan sandang. Semua barang kebutuhan cukup tersedia. Itu semua disebabkan oleh inflasi yang rendah, yang antara lain dikontribusi kemajuan infrastruktur yang memungkinkan lancarnya pergerakan barang dan manusia.

"Bagi saya tidak ada ayam dan telur soal mana duluan, infrastruktur atau kegiatan ekonomi. Infrastruktur harus dibangun lebih dulu untuk menarik investasi dan menggerakkan ekonomi," papar Ari. Pengalaman negara maju menunjukkan, kegiatan ekonomi akan mengikuti infrastruktur. Kemajuan AS, Jerman, Jepang, Korsel, dan Tiongkok menunjukkan hal itu.

Saat great depression di AS, 1929-1940, Presiden Franklin D Roosevelt membangun highway untuk menghubungkan semua kota di Amerika. Selain ada kegiatan labour intensive atau padat karya, kehadiran infrastruktur menekan biaya logistik dan mendorong kegiatan ekonomi. Demikian pula Jerman pasca-Perang Dunia II. Infrastruktur mengakselerasi pembangunan.

Infrastruktur yang gencar dibangun empat tahun terakhir, demikian Ari, perlu diteruskan karena dampaknya sangat positif. Saat kondisi global membaik, infrastruktur yang sudah siap akan menunjang percepatan ekonomi nasional. Dia menilai langkah pemerintah membangun infrastruktur sudah tepat.

New Engine of Growth
Sumatera, dengan kekayaan alam berlimpah, kata Arif, adalah new engine of growth bagi Indonesia. Pulau ini menghasilkan kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kayu, besi, aluminium, batubara, urea, timah, minyak dan gas (migas). KEIN melihat potensi Sumatera untuk mendapatkan enam kawasan industri (KI) dan enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Banyak industri yang bisa dikembangkan di Sumatera, mulai dari industri pengolahan hasil hutan, hasil perkebunan, industri tekstil, hingga industri elektronik dan otomotif. Untuk menopang industri hilir, industri baja, petrokomia, dan industri barang modal bisa dibangun di Sumatera dalam satu kawasan terintegrasi, dekat pelabuhan dan bandara.

"Jika produknya bisa langsung diekspor ke luar negeri dari setiap pelabuhan di Sumatera, ekonomi pulau ini akan maju pesat," kata Ari. Pada tahun 2018, kontribusi Sumatera terhadap PDB 21,58%. Anjloknya harga komoditas menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera tahun 2018 hanya 4,54%, jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional, 5,18%.

Para pembicara menekankan pentingnya pembangunan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Kawasan industri seperti Cikarang perlu dibangun di sejumlah daerah di Sumatera. Kawasan industri dibangun di dekat pelabuhan khusus petikemas. Moda transportasi utama dari kawasan industri ke pelabuhan adalah kereta api. Angkutan berbasis jalan cukup untuk menghubungkan kawasan industri dengan wilayah lain.

Setiap kawasan industri yang dibangun memiliki industri yang terintegrasi, hulu hingga hilir. Untuk menopang industri elektronik dan otomotif diperlukan industri baja yang ada di satu kawasan. Demikian pula dengan industri hulu tekstil. Jangan seperti di Jawa. Pabrik baja, PT Krakatau Steel, ada di barat Jakarta. Sedang industri hilir yang menggunakan baja, ada di timur Jakarta, yakni Kawasan Cikarang.

"Jika kawasan industri dibangun secara terintegrasi, kehadiran Trans-Sumatera akan mengakselerasi pembangunan ekonomi," ungkap Ari. Kehadiran kawasan industri adalah bagian dari KEK. Selain kawasan industri, kata Arif Budimanta, pemerintah akan melengkapi KEK dengan berbagai fasilitas agar kawasan ini bisa mendapatkan kekuatan untuk akselerasi. Bandara, pelabuhan laut, dan kepabeanan melengkapi KEK.

Rampung 2024
Tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km ditargetkan rampung tahun 2024. Saat ini, ruas tol yang sudah selesai dibangun mencapai 180 km, termasuk 140 km Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, yang diresmikan Presiden Jokowi, Jumat (8/3/2019). Total investasi pembangunan Tol Trans Sumatera mencapai Rp 476 triliun.

Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi adalah ruas Medan-Binjai-Helfitiah, Palembang-Tanjung Api-Api, dan Lampung-Bakahuni. Ruas tol lainnya dalam proses pembangunan. "Pembangunan akan selesai pada waktunya," kata Bintang.

Kehadiran ruas tol baru di Sumatera, demikian Arif Budimanta, Wakil Ketua KEIN, menunjukkan Indonesia mampu membangun infrastruktur. Sesuatu yang pada masa lalu hanya mimpi, kini, menjadi kenyataan. Trans-Sumatera yang pada masa lalu hanya disampaikan di ruang diskusi dan karya ilmiah, kini menjadi fakta.

Di atas kertas, tiada halangan apa pun untuk menyelesaikan tol Trans-Sumatera. Pembebasan lahan berjalan lancar meski tidak mudah. Secara teknis, para insinyur Indonesia sudah piawai membangun jalan, jembatan, dan terowongan. Kemampuan mereka sejajar dengan negara maju.

Dari sisi pendanaan, tidak ada masalah berarti. Bintang mengatakan, pemerintah Indonesia sebagai pemilik tol Trans-Sumatera komit untuk mendanainya. Sekitar 60% biaya tol adalah ekuitas, yakni dana yang berasal dari pemerintah sebagai pemilik tol. Sisanya, 40% adalah utang.

Tahun sebelumnya, pemerintah sudah memberikan penanaman modal negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun dan tahun ini Rp 10,5 triliun. Diharapkan, hingga 2030, ada PMN Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun setiap tahun. Konstruksi selesai 2024, tetapi pembiayaan, kata Bintang, selesai hingga tahun 2030.

PT HK sudah menerbitkan obligasi Rp 6,5 triliun. Selain itu, BUMN Karya ini memonetisasi akses Tol Tanjung Priok Rp 4,5 triliun. Dana itu dipakai sebagai ekuitas pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai.

"Kami mendapatkan pinjaman dari bank-bank BUMN dengan bunga 8-8,5% untuk tenor 25 tahun," kata Bintang. Perusahaannya tidak kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan dalam dan luar negeri karena ada jaminan pemerintah.

Pada tahun 2015, pemerintah membuat surat jaminan kepada PT HK yang isinya, jika HK default, proyek diambil alih pemerintah. Di perbankan nasional, pinjaman HK tidak masuk dalam komponen pinjaman untuk mengukur batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Pemerintah, kata Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu, komit menyelesaikan Trans-Sumatera. Semua dana talangan kontrakor yang belum dilunasi akan dibayar. Dari Rp 47 triliun lebih dana talangan BUMN Karya, yang belum dibayar tinggal Rp 16 triliun. Duit sudah siap. Pembayaran masih menunggu proses verifikasi.

"Cepat atau lama, dana itu pasti dibayar," kata Bramantio. Untuk mempercepat pembebasan lahan bagi Trans-Sumatera, BUMN diminta untuk menalangi. Karena bila pembangunan tol ditunda, harga tanah pasti melonjak. Apalagi masyarakat sudah tahu bahwa pemerintah serius membangun infrastruktur.

Biaya tol di Sumatera jauh lebih mahal dibanding Jawa. Jika biaya pembangunan tol per km sekitar Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar, di Sumatera bisa di atas Rp 150 miliar hingga di atas Rp 200 miliar. "Sumatera lebih mahal karena banyak tanah rawa dan gunung," kata Bintang.

Di tanah rawa, penggalian harus lebih dari 10 meter. Sedang untuk ruas tertentu, PT HK harus membuat terowongan hingga beberapa km. Namun, ini semua akan dikerjakan dan bakal selesai pada waktunya karena ada komitmen pemerintah.

Tentang isu cashflow mismatch, Bintang mengatakan, semua dana talangan pasti dibayar. Begitu pula dengan pembayaran kewajiban PT HK kepada para kreditor. Dia yakin, setelah selesai pembangunan, tol Trans-Sumatera akan menghasilkan uang untuk mengembalikan kewajiban, karena kehadiran tol akan menggerakkan ekonomi.

"Untuk kewajiban kepada kreditor sudah pasti terbayar karena ada jaminan pemerintah," ujar Bintang. Meski ada jaminan, pihaknya akan mengerjakan penugasan pemerintah dengan baik dan benar.

Pada tahun 2018, PT HK membukukan penjualan bersih Rp 34,3 triliun dan laba bersih Rp 2,2 triliun. Sejak 2014, laba bersih PT HK terus meningkat. Pada tahun 2014, penjualan dan laba bersih PT HK, masing-masing, Rp 5,7 triliun dan Rp 140 miliar.

"Penjualan dan laba bersih PT HK terus meningkat," kata Bintang. Aset perusahaan pun terus melonjak. Dia yakin, BUMN infrastruktur yang sudah go public ini meraih kinerja yang jauh lebih bagus.

Dari PT HK dan BUMN infrastruktur kita bisa belajar satu hal ini. Tidak semua investasi layak secara finansial dan bisnis. Ada yang tidak layak secara finansial, tapi layak secara bisnis. Itulah infrastruktur, termasuk jalan tol. Tol tidak layak secara finansial, tapi sangat layak secara ekonomi-bisnis.

Oleh karena itu, tol dibangun oleh negara. BUMN ditugaskan negara untuk membangun dan negara memberikan jaminan. Dengan kehadiran tol, ekonomi akan bergerak lebih cepat.

Menggerakkan Ekonomi
Indonesia, kata Arif, tidak boleh tertinggal dari rencana besar negara-negara Asia. Dalam konsep Asian Highway Network, jaringan tol terstandardisasi sepanjang 141.000 km akan melintasi 32 negara Asia dan Eropa. Konsep ini sejalan dengan Asean Conectivity 2025.

Tol yang melintas negara-negara Asia akan mengurangi biaya logislitik, memperlancar pergerakan manusia, dan membuat pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, biaya logistik ditargetkan turun dari 23,5% tahun 2018 menjadi 18,7% tahun 2022. Ini hanya dimungkinkan oleh kesiapan infrastruktur.

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri (kedua kanan) bersepeda di ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Natar-Terbanggi Besar Lampung Selatan, Lampung, 9 Feb. 2019. Kegiatan ini untuk menunjukkan kepada masyarakat jika ruas tol itu sudah dapat digunakan oleh masyarakat. (Antara)

Selain biaya logistik, tol Trans-Sumatera akan menarik minat pelancong. Pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) akan lebih lancar. Arif yakin, Trans-Sumatera akan mendongkrak jumlah wisnus dan wisman.

Untuk menggerakkan ekonomi usaha kecil dan menengah (UKM), Menteri BUMN Rini Soemarno sudah menginstruksikan BUMN pengelola tol untuk mengatur setiap rest area di sepanjang Trans-Sumatera. Para pengelola rest area harus diserahkan kepada pengusaha kategori UKM.

Dengan kehadiran tol Trans-Sumatera, peran sektor perdagangan dan jasa akan semakin besar. Kontribusi perhotelan, restoran, dan jasa perdagangan terhadap PDB, kata Ari, akan meningkat.

Setelah tol Trans-Sumatera, pemerintah akan membangun tol Trans-Sulawesi dan tol Trans-Kalimantan. Sulawesi diprioritaskan karena pulau ini lebih padat penduduk dibanding Kalimantan meski kontribusi Kalimantan terhadap PDB lebih tinggi dibanding Sulawesi. Pada tahun 2018, kontribusi Kalimantan terhadap PDB sebesar 8,20%, sedang Sulawesi 6,65%.

Indahnya Indonesia jika pergerakan manusia lewat jalan darat cepat dan lancar seperti di Eropa, AS, Jepang, Korsel, dan RRT. Saat ini, pelancong bisa menggunakan moda transportasi darat, bus, dari Kota Madrid, Spanyol ke Amsterdam, Belanda. Akan sampai saatnya, pelancong bisa menggunakan bus dari Jakarta ke Amsterdam, lewat tol Trans-Sumatera, tentu.



Sumber: BeritaSatu.com

Tol Trans-Sumatera Ditargetkan Tuntas 2024


Primus Dorimulu / HA
Rabu, 6 Maret 2019 | 17:49 WIB

Medan, Beritasatu.com - Tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km ditargetkan akan rampung tahun 2024. Saat ini, PT Hutama Karya (HK) sudah selesai membangun 180 km, termasuk 140 km Bakauheni-BandarLampung-Terbanggi Besar yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (8/3/2019). Total investasi pembangunan Tol Trans Sumatera mencapai Rp 476 triliun.

Demikian dikemukakan Presiden Direktur PT HK Bintang Perbowo dalam diskusi dengan para pemimpin media massa di Medan, Rabu (6/3/2019). Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi adalah ruas Medan-Binjai-Helfitiah, Palembang-Indralaya, dan Bakauheni-Bandar Lampung-Terbanggi Besar yang akan diresmikan Presiden Jokowi.

"Sekarang sih sudah dipakai oleh masyarakat, tetapi belum berbayar. Insyaallah kalau sudah diresmikan, nanti dalam waktu seminggu menteri PU akan mengeluarkan tarif, itu sudah mulai berbayar," kata Bintang kepada Beritasatu.com.

Dikatakan, jalur Medan-Binjai sepanjang 22 km, yang 17 km sudah berbayar, sudah operasional. Kemudian, jalur Palembang-Indralaya, itu juga sudah berbayar, kurang lebih 15 km.

Sebagian besar sumber pembiayaan Tol Trans-Sumatera, demikian Bintang, sekitar 60% berasal dari pemerintah sebagai pemilik tol. Sisanya, 40% adalah utang. Tahun sebelumnya, pemerintah sudah memberikan penanaman modal negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun dan tahun ini Rp 10,5 triliun.

Diharapkan, setiap tahun ada PMN hingga 2030, setiap tahun Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun. Konstruksi selesai 2024, tapi pembiayaan, kata Bintang, selesai hingga tahun 2030.

PT HK sudah menerbitkan obligasi Rp 6,5 triliun. Selain itu, BUMN Karya ini memonetisasi akses Tol Tanjung Priok Rp 4,5 triliun. Dana itu dipakai sebagai ekuitas pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai.

"Kami mendapatkan pinjaman dari bank-bank BUMN dengan bunga 8-8,5% untuk tenor 25 tahun," kata Bintang. Perusahaannya tidak kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan, dalam dan luar negeri karena ada jaminan pemerintah.

Pada 2015, pemerintah membuat surat jaminan kepada PT HK yang isinya, jika HK default, proyek diambil alih pemerintah. Di perbankan nasional, pinjaman HK tidak masuk dalam komponen pinjaman untuk mengukur batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Bintang mengungkapkan pihaknya menangani total sekitar 2.700 km ruas tol. "Sekarang yang skala prioritas ada 11 ruas, kurang lebih 1.400 km. Tahun ini akan selesai lagi Pekanbaru-Dumai 131 km," ungkapnya.

Saat ditanya target penyelesaian hingga 2024, Bintang menjawab, "Seluruhnya, 2.700 (km)." Ruas Lampung-Aceh itu termasuk "sirip-siripnya" seperti Palembang-Bengkulu, Medan-Sibolga, dan Padang-Pekanbaru, kata Bintang.

Khusus Padang-Pekanbaru, kata Bintang, diperkirakan akan lebih lama pengerjaannya karena akan membangun tunnel atau terowongan sepanjang kurang lebih 8 km.

Simak penjelasannya lebih jauh dalam video berikut:



Sumber: BeritaSatu.com

Resmikan Tol Trans Sumatera, Jokowi Tembus Kebuntuan Para Presiden Sebelumnya


Markus Junianto Sihaloho / AMA
Jumat, 8 Maret 2019 | 12:56 WIB

Banda Aceh, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung, yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera. Terkait ini, Sekretaris TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto di Banda Aceh, Jumat (8/3/2019) mengatakan, pembangunan jalan tol ini menunjukkan bahwa Jokowi mampu menembus kebuntuan yang tak bisa diselesaikan pemerintahan sebelumnya.

"Jalan tol ini juga menembus berbagai kebuntuan yang tak bisa dilakukan pemerintahan sebelumnya," kata Hasto Kristiyanto di sela Safari Kebangsaan X menyusuri Propinsi Aceh, di Banda Aceh.

Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam safari kebangsaan IX yang menyusuri Propinsi Lampung, pada minggu lalu, pihaknya menerima banyak aspirasi dari masyarakat Lampung. Salah satunya adalah agar Presiden Jokowi segera meresmikan beroperasinya tol Sumatra.

Tol Trans Sumatera, kata Hasto Kristiyanto, sangat penting karena mengintegrasikan seluruh Sumatera dengan konsepsi Pembangunan Semesta Berencana.

Atas kuatnya aspirasi masyarakat Lampung itulah maka Jokowi langsung datang dan meresmikan tol tersebut. Kini, pihaknya sedang berada di Aceh untuk melakukan safari kebangsaan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Serambi Mekah.

"Nanti kami juga akan sampaikan aspirasi ini kepada Pak Jokowi sebelum beliau berkunjung ke Aceh pada 15 Maret nanti," kata Hasto Kristiyanto.



Sumber: BeritaSatu.com