Wabah Corona Merebak, Validasi IMEI Tidak Ada Pemunduran Waktu

Wabah Corona Merebak, Validasi IMEI Tidak Ada Pemunduran Waktu
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 17 Maret 2020 | 22:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menjawab desakan kalangan industri agar aturan validasi IMEI (international mobile equipment identification) tidak dimundurkan dari yang sudah ditetapkan, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian (Kemperin), Janu Suryanto menegaskan, sejauh ini tidak ada wacana penundaan aturan tersebut.

Baca: Imbas Corona, Hipmi Minta UMKM Diberikan Insentif

"Sejauh ini belum ada arahan penundaan pelaksanaan validasi IMEI. Tetap berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan, yakni 18 April 2020. Hal ini juga sekaligus menjawab rumor wacana penundaan kebijakan validasi IMEI karena merebaknya wabah virus corona atau covid-19. Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada penundaan waktu. Jika kami tunda maka akan berakibat sangat buruk terhadap ekosistem industri dan konsumen,” ungkap Janu di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Janu memaparkan, penerapan kebijakan validasi IMEI, tidak terbatas pada ponsel namun juga pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler. Kewajiban tidak terkena pada perangkat yang terakses ke jaringan wifi, karena perangkat demikian tidak memiliki IMEI.

Menurut Janu, yang masuk lingkup validasi IMEI hanyalah HKT (Handphone pintar, Komputer genggam dan Tablet). Perangkat HKT yang sebelum tanggal 18 April 2020 sudah pernah digunakan, walaupun itu barang BM (black market) atau selundupan, tetap dapat digunakan karena peraturan ini tidak berlaku surut.

HKT yang diaktifkan mulai tanggal itu akan langsung diverifikasi oleh mesin EIR (equipment identity register) yang dioperasikan operator yang terhubung ke CEIR (central equipment identity registry) di Kemperin. Begitu diaktifkan tetapi IMEI-nya tidak terdaftar, operator langsung memblokirnya, karena skema yang digunakan adalah skema white list yang lebih memberi kepastian kepada pelanggan seluler.

Baca: Pemberlakuan Validasi IMEI Diharapkan Tepat Waktu

"Karena itu, pembeli smartphone atau ponsel pintar, komputer atau tablet sebaiknya melakukan pengecekan nomor IMEI-nya sebelum mengaktifkannya, yang kalau tidak bisa on, hal itu berarti ponselnya BM,” ujar Janu Suryanto.

Selain Indonesia, negara yang menggunakan skema white list adalah India, Australia, Mesir dan Turki. Sementara, negara lainnya menggunakan skema black list yang perlu waktu agak panjang untuk pengguna mengetahui ponselnya BM atau resmi.

Menurut Janu, turis yang membawa ponsel pintar sendiri bisa lolos sepanjang mereka menggunakan kartu SIM bawaan mereka, tetapi begitu mereka memasukkan kartu SIM Indonesia ponselnya langsung diblokir.

Adapun WNI yang tinggal di luar negeri (diaspora), sepanjang pernah digunakan di Tanah Air sebelum tanggal itu, ponselnya tetap dapat digunakan. Namun, ketika diaspora tadi menggunakan ponsel pintar baru yang dibeli di luar negeri walaupun menggunakan kartu SIM Indonesia, ponselnya juga tidak dapat digunakan, namun tetap bisa mengakses wifi.

Baca: Hippo Bidik Pasar Aksesori Gawai di Indonesia

"Mereka, juga turis, bisa mengaktifkan ponsel barunya dengan kartu SIM Indonesia asal harga ponselnya di bawah US$ 500. Di atas harga itu mereka harus membayar kewajiban di gerai Bea dan Cukai yang ada di terminal-terminal internasional," paparnya.

Menurut Janu, kebijakan validasi IMEI diterapkan karena selama ini ponsel BM deras masuk Indonesia, sehingga berpotensi merugikan negara antara Rp 2 triliun sampai Rp 5 triliun. Validasi IMEI akan menghilangkan ponsel BM dan diharapkan industri ponsel dalam negeri akan tumbuh.

"Derasnya penyelundupan ponsel yang menurut kalangan industri ponsel lokal terjadi sejak tiga tahun terakhir itu telah melumpuhkan industri. Kebijakan ini akan menghidupkan kembali 21 merek ponsel yang ada di Indonesia,” kata Janu.

Saat ini, lanjut Janu, sedang dilakukan tender oleh operator untuk mendapat mesin EIR dan CEIR. "Nanti, mesin EIR ditaruh di sistemnya operator, namun mesin CEIR akan dihibahkan kepada Kemperin untuk dioperasikan," kata Janu.

Baca: Aturan Validasi IMEI Tidak Berlaku Surut

Menurut Janu, pihaknya pun sudah siap dengan SDM terlatih yang akan menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan terkait masalah validasi IMEI. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemperin telah mempersiapkan penambahan sarana dan prasarana serta akan beroperasi penuh selama 24 jam.

"Untuk fasilitas layanan dan pengaduan akan disediakan SDM, hotline, SMS, Whatsapp dan chatbot. Saat ini baru tersedia call center, nanti pada tanggal 18 April harapan saya sudah siap semuanya," tandas Janu.



Sumber: BeritaSatu.com