Kesiapan TKN Hadapi Perkara Sengketa Pilpres di MK

  • Kesiapan TKN Hadapi Perkara Sengketa Pilpres di MK
    Wakil Ketua TKN Asrul Sani (tengah), Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima (tiga kiri), Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Irfan Pulungan (empat kanan), Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy (tiga kanan), dan sejumlah anggota advokasi dan hukum TKN, menyampaikan keterangan terkait kesiapan TKN menghadapi proses sengketa pilpres di Jakarta, Senin 10 Juni 2019.
  • Kesiapan TKN Hadapi Perkara Sengketa Pilpres di MK
    Wakil Ketua TKN Asrul Sani (tengah), Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima (kiri), Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Irfan Pulungan (kanan), dan sejumlah anggota advokasi dan hukum TKN, menyampaikan keterangan terkait kesiapan TKN menghadapi proses sengketa pilpres di Jakarta, Senin 10 Juni 2019.
  • Kesiapan TKN Hadapi Perkara Sengketa Pilpres di MK
    Wakil Ketua TKN Asrul Sani (tengah), Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima (dua kiri), Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Irfan Pulungan (dua kanan), Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy (kanan), dan sejumlah anggota advokasi dan hukum TKN, menyampaikan keterangan terkait kesiapan TKN menghadapi proses sengketa pilpres di Jakarta, Senin 10 Juni 2019.
  • Kesiapan TKN Hadapi Perkara Sengketa Pilpres di MK
    Wakil Ketua TKN Asrul Sani (dua kiri), Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima (kiri), Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Irfan Pulungan (dua kanan), Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy (kanan), dan sejumlah anggota advokasi dan hukum TKN, menyampaikan keterangan terkait kesiapan TKN menghadapi proses sengketa pilpres di Jakarta, Senin (10/6/2019).
Wakil Ketua TKN Asrul Sani (tengah), Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima (tiga kiri), Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Irfan Pulungan (empat kanan), Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy (tiga kanan), dan sejumlah anggota advokasi dan hukum TKN, menyampaikan keterangan terkait kesiapan TKN menghadapi proses sengketa pilpres di Jakarta, Senin (10/6/2019). Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin meminta Mahkamah Konstitusi menolak perbaikan materi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari BPN Prabowo-Sandiaga. Wakil Ketua Bidang Hukum TKN, Arsul Sani menilai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 dan Nomor 1 tahun 2019 tak mengatur masa perbaikan untuk PHPU Pilpres. BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao.