Jateng Minta Kebijakan Khusus untuk Kelola Borobudur

Jateng Minta Kebijakan Khusus untuk Kelola Borobudur
Sejumlah Biksu dan umat Budha melakukan ritual doa pagi Waisak 2018 di Candi Borobudur, Magelang, Jateng, DI Yogyakarta, 29 Mei 2018. Doa pagi yang diikuti oleh sejumlah biksu dan umat Budha itu menjadi rangkaian Tri Hari Suci Waisak 2018 atau 2562 BE yang mengangkat tema "Transformasikan Kesadaran Delusi Menjadi Kesadaran Murni. ( Foto: Antara / Andreas Fitri Atmoko )
Stefy Thenu / HA Rabu, 10 Juli 2019 | 05:06 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Kawasan wisata Borobudur jadi pengungkit efektif untuk pertumbuhan perekonomian wilayah sekitarnya. Konsepnya, mesti mengawinkan dua pemerintahan provinsi -- Jawa Tengah dan Yogyakarta. Terlebih dengan hadirnya bandara baru di Kulonprogo, akan semakin membuka peluang penguatan jalinan itu.

"Pasti akan terjadi peluang dan akan mendorong wisatawan untuk bisa mengakses Borobudur. Pemerintah diminta menyiapkan segala sesuatunya. Beberapa peraturan kita minta Presiden direview untuk disesuaikan kondisi itu," demikian disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rapat terbatas percepatan pembangunan Jawa Tengah di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019).

Ganjar mengungkapkan, saat ini kawasan wisata Borobudur berada di bawah kelola PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Prabu Boko, termasuk di dalamnya Candi Mendut dan Pawon.

"Borobudur itu penataan kawasan strategic planning yang terintegrasi, create event, kalau itu jadi butuh sarana apa, strategi kebijakannya seperti apa, mengundang wisatawannya bagaimana termasuk pernak pernik yang harus ada di sekitarnya, akomodasi, event, transportasi sistemnya. Saya minta khusus untuk Borobudur," katanya.

Borobudur merupakan satu dari tiga program yang diterima Presiden sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 7 persen pada tahun depan. Sebelum disetujui tiga program, Ganjar mengajukan dua belas program utama yang mesti didukung pemerintah pusat.

Setelah melakukan beberapa pertimbangan dan menilik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tiga program yang diajukan Ganjar adalah Kawasan Industri di Pantura sisi timur atau barat. Kedua pemberesan kawasan Kendal dan permintaan paling spesial, adalah soal Borobudur.

"Presiden menginginkan adanya kontribusi dari daerah agar pertumbuhan ekonomi nasional bagus. Kita ditanyakan, kira-kira ada berapa program yang jadi prioritas agar pusat bisa membantu," kata Ganjar.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, potensi pertumbuhan tersebut utamanya di sektor industri dan pariwisata. Jokowi menargetkan ekonomi Jawa Tengah mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun ini yang diperkirakan 5,3 persen.

"Pemerintah pusat ingin memberikan backup bantuan yang diperlukan, agar percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah betul-betul riil. Baik itu di sektor industri, dan terutama yang akan kita dorong adalah yang berorientasi ekspor, dan bidang pariwisata. Karena dua hal ini, Jawa Tengah memiliki potensi," kata Jokowi.



Sumber: Suara Pembaruan