Pacu Dunia Pariwisata

Pacu Dunia Pariwisata
Wisatawan asing mengikuti yoga di Bali. ( Foto: istimewa )
Chairul Fikri / Markus Junianto Sihaloho / AB Minggu, 17 November 2019 | 13:15 WIB

Jakarta, Beritsatu.com - Target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun ini kemungkinan besar tak tercapai. Sampai September 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya 12,7 juta kunjungan wisman dari target 18 juta. Duet Wishnutama-Angela Tanoesoedibjo di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan mampu menghasilkan sejumlah terobosan untuk memacu pariwisata nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan penghasil utama devisa.

Selain target kunjungan wisman yang meleset, target devisa sebesar US$ 20 miliar juga kemungkinan tak tercapai. Kenyataan tersebut membuat dunia pariwisata Indonesia tertinggal dibanding negara-negara ASEAN, seperti Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data World Tourism Organization, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Malaysia mencapai 21,77 juta dengan total belanja US$ 25,83 miliar. Thailand, pada 2017 mencatat jumlah kunjungan wisman 62,15 juta dengan total belanja US$ 35,59 miliar.

Setelah melantik Wishnutama Kusubandio sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peningkatan nilai belanja wisman saat berkunjung ke Indonesia. Data yang ada menunjukkan rata-rata nilai belanja setiap wisman selama berwisata mencapai US$ 1.220 atau setara Rp 15,8 juta per kunjungan. Berdasarkan hal itu, pemerintah kini lebih fokus mengembangkan lima destinasi--sebelumnya 10 Bali Baru--, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Kawasan Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang), Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Likupang di Sulawesi Utara. Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pariwisata di lima destinasi tersebut.

“Untuk bisa meningkatkan angka kunjungan wisatawan, pemerintah memang terus mengebut pembangunan infrastruktur di lima destinasi super prioritas dan ditargetkan selesai pada 2020 mendatang. Selain membenahi dan menata akses ke lokasi wisata, seperti pembangunan bandara, serta sarana dan prasarana, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia agar mereka bisa menerima tamu dengan baik sesuai karakteristik masyarakat Indonesia yang ramah dan berbudaya,” kata Wishnutama di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Tak hanya membenahi infrastruktur dan sumber daya manusia di lima destinasi super prioritas, mantan CEO Net TV itu juga membidik potensi meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), karena memiliki efek berganda.

“Kita tidak hanya mengejar kuantitas wisman yang datang ke Tanah Air, juga quality tourism,” katanya.

Ke depan, pihaknya akan mempromosikan potensi pariwisata Indonesia dengan mengundang dan mempermudah perizinan pembuatan film internasional di destinasi wisata. Destinasi wisata yang dijadikan lokasi pengambilan gambar film-film internasional otomatis menjadi sarana berpromosi. Misalnya, pamor Selandia Baru meningkat lantaran film Lord of the Ring atau Singapura mencuat gara-gara film Crazy Rich Asians.

“Itu juga bisa jadi media yang bagus untuk kita berpromosi. Selain itu kita juga berupaya meminta maskapai penerbangan yang ada dan beroperasi di Indonesia untuk terbang ke destinasi yang diharapkan, karena selama ini masih sedikit pesawat yang terbang ke destinasi-destinasi di luar Jawa, khususnya wilayah timur Indonesia. Persoalan aksesibilitas ini akan terus dibenahi,” katanya.

Khusus untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, pemerintah menetapkan target 15 juta tenaga kerja pada 2024.

“Ini jadi cara kita untuk membuat wisawatan menjadi nyaman karena hospitality atau pelayanan SDM-nya bisa diandalkan. Selain itu, kita juga akan meningkatkan kreativitas masyarakat dengan terus mengembangkan UKM dan UMKM yang nantinya bisa menyejahterakan masyarakat. Yang pasti, kita juga terus meningkatkan kualitas destinasi dengan tetap mengedepankan kearifan masyarakat dan budaya lokal pada tiap destinasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Wishnutama menyatakan pihaknya juga fokus mengembangkan wisata berbasis alam, budaya, hingga konservasi yang berkelanjutan.

“Kelebihan bangsa kita di kultur dan kearifan lokal yang bisa menjadi daya jual kita. Saya tidak pernah berpikir untuk mengembangkan (pariwisata) ke arah agama tertentu,” katanya.

Dia menegaskan pariwisata di Indonesia terbuka untuk semua wisatawan dengan berbagai latar belakang. Pariwisata bersifat universal yang mengakomodasi segala macam kebutuhan masyarakat atau wisatawan.

Bali sebagai sebuah role model destinasi pariwisata yang mencerminkan keunikan budaya dan alam dapat direplikasikan di destinasi lain.

“Selain Bali, Toba juga juga merupakan destinasi wisata alam sekaligus budaya yang memiliki keunikan tersendiri,” katanya.

Permasalahan Kompleks
Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian kepada SP, Jumat (15/11/2019), menyatakan Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks menyangkut pengembangan industri pariwisata. Destinasi wisata Indonesia belum menjadi top of mind wisman. Saat berpikir tentang pariwisata di Asia Tenggara, wisman biasanya langsung berpikir tentang Thailand atau mungkin Malaysia.

“Kalau Indonesia paling hanya Bali saja. Destinasi lain, seperti Danau Toba atau Labuan Bajo sama sekali belum familiar. Kalau menurut saya, potensi destinasinya banyak, hanya masalahnya agak kompleks,” katanya.

Pertama, Indonesia sampai saat ini lebih fokus memasarkan Bali, sehingga ke depan perlu memperkuat pemasaran destinasi lain agar lebih dikenal.

Kedua, kesiapan infrastruktur dan transportasi ke daerah tujuan wisata. “Ketika destinasi lain sudah dikenal, harus disertai kesiapan destinasinya. Jadi ada problem di kesiapan infrastruktur destinasi," imbuhnya.

Ketiga, kesiapan sumber daya manusia pelaku pariwisata yang menyangkut hospitality dan juga pemandu wisata bersertifikat.

“Sebagai contoh, di Samarinda hanya ada 20 pemandu bersertifikat. Lalu, bagaimana dengan penerimaan masyarakat, misalnya di Mandalika. Apakah secara sosial masyarakat bisa menerima turis dengan gaya hidup dan perilaku yang berbeda dari keseharian mereka?” tanyanya.

Kemasan
Langkah selanjutnya, kata Hetifah, adalah memberi kemasan baru yang menarik sebagai promosi wisata kepada wisman. Misalnya, promosi yang menggabungkan wisata alam yang memesona dengan budaya masyarakat yang unik. Bali sudah menjadi yang contoh bagus, yakni menampilkan tarian kecak berlatar belakang pura dan sawah yang indah.

Kemudian, pemerintah tak perlu lagi terlalu fokus pada jumlah kunjungan wisman, melainkan lebih mendorong kualitas pengeluaran (spending) wisman agar terus meningkat melalui atraksi, makanan, kerajinan, dan lain-lain.

“Jadi semua langkah akan digenjot ke sana, plus membuat event bertaraf internasional,” katanya.

Ketika disinggung tentang wisata halal yang sempat heboh, Hetifah menilai ada mispersepsi terhadap konsep tersebut. Pandangan yang muncul adalah seolah-olah destinasi wisata justru menjadi eksklusif untuk wisatawan muslim saja, padahal maksud sebenarnya adalah bagaimana memastikan setiap kebutuhan wisatawan yang beragama muslim terpenuhi. Misalnya, tersedia masjid, suplai air wudu, hingga makanan yang halal.

“Pemahaman saya, hal itu bagus saja karena kita memastikan para wisatawan muslim yang datang terpenuhi kebutuhannya, apalagi, pariwisata kita banyak digerakkan wisatawan domestik yang mayoritas muslim dan juga negeri tetangga Malaysia. Jadi jangan ada kesan wisata halal sebagai bentuk ekslusivitas. Terjemahannya sebaiknya adalah kenyamanan dan pelayanan, serta ketersediaan sarana prasarana untuk beribadah saat menjalani aktivitas wisata bisa dipastikan,” tutur politisi Partai Golkar ini.

Senada dengannya, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyatakan pihaknya mendukung bantahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama soal isu wisata halal. Menurutnya, bangsa Indonesia masih rentan dengan isu-isu identitas maupun politisasi identitas dalam berbagai aspek.

"Pariwisata itu sifatnya universal dan prakondisi untuk daya tarik wisata universal adalah hospitality yang berbasis kultural,” katanya.

Kekeliruan yang terjadi selama ini, lanjut Andreas, adalah banyak pihak yang memandang pariwisata sebagai objek. Karena tempat wisata adalah objek, maka dijadikan lahan eksploitasi industri, lahan bisnis, atau bahkan lahan politisasi kepentingan identitas seperti yang terjadi dengan isu wisata halal.

“Paradigma objek dalam pariwisata harus diubah. Pariwisata bukan sekadar objek, tetapi pariwisata juga subjek, sehingga pariwisata adalah kapital yang harus dirawat, dibuat lebih baik, sehingga akan selalu memberikan nilai lebih untuk tempat tujuan wisata maupun masyarakat yang hidup di sekitarnya,” katanya.

Dengan cara pandang pariwisata bersifat universal, perlu selalu dilakukan konservasi untuk menjaga keberlangsungan wisata dengan nilai keasliannya, baik wisata alam maupun budaya.

Berita ini telah dimuat Suara Pembaruan edisi Sabtu, 16 November 2019.



Sumber: BeritaSatu.com