Sinergi Percepat Laju Industri Wisata

Sinergi Percepat Laju Industri Wisata
Kawasan wisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. ( Foto: Antara )
Dina Fitri Anisa / Herman / AB Minggu, 17 November 2019 | 13:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan industri pariwisata dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif, meski belum sepenuhnya sesuai harapan. Meski menjadi sektor yang menjanjikan, pariwisata Indonesia juga memiliki tantangan untuk menjadi sektor unggulan. Sinergi para pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat laju industri pariwisata Tanah Air.

Ketua Umum Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Nunung Rusmiati yang dihubungi SP, Jumat (15/11/2019), mengatakan pariwisata Indonesia memiliki potensi yang besar dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia. Namun, saat ini Malaysia dengan penduduk tidak lebih dari 28 juta tengah melakukan persiapan matang untuk memenuhi target 30 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2020.

Sebaliknya, Indonesia dengan penduduk sekitar 270 juta orang, tahun ini justru melakukan revisi target kunjungan wisman dari 20 juta menjadi 18 juta.

“Kesuksesan orang kita harus contoh. Negara kita ini lebih besar dan jauh lebih cantik, dibandingkan sana. Namun kenapa mereka lebih maju satu langkah di depan? Semua karena pemerintah dan masyarakatnya sangat peduli dengan industri ini,” katanya.

Untuk menyamai, bahkan mengungguli Malaysia, Indonesia harus memiliki kebijakan dan langkah strategis untuk menciptakan destinasi wisata yang memiliki nilai tambah ekonomi, terutama bagi warga sekitar. Guna memacu pertumbuhan industri pariwisata, para pelaku industri perjalanan wisata yang tergabung dalam Asita siap mendukung pemerintah mencapai target kunjungan wisman yang lebih besar lagi.

Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama untuk mempercepat laju perkembangan industri wisata Indonesia.

Pertama, melakukan promosi dengan hasil yang nyata. “Kalau berjualan atau selling ke luar negeri, jangan lagi B2B (business to business), tetapi harus B2C (business to consumer), supaya apa yang kita keluarkan (modal, Red) saat pergi ke suatu negara, ada hasilnya,” katanya.

Kedua, pemerintah hendaknya menjalin sinergi yang tepat dengan para pelaku industri yang berkompeten di bidangnya. Asita yang kini membawahkan 3.000 agen perjalanan di 34 provinsi pasti membantu pemerintah menjual potensi wisata ke mancanegara.

“Pemerintah telah memiliki 10 destinasi prioritas, silakan kasih target ke kita, karena kita yang jualan. Kita bisa menghasilkan lebih dari apa yang dikeluarkan,” terangnya.

Jalur yang Tepat
Secara terpisah, pegiat pariwisata asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Taufan Rahmadi mengatakan pengembangan industri pariwisata nasional sudah berada di jalur yang tepat. Namun, untuk mencapai tujuan sebagai sektor utama penyumbang devisa, pemerintah harus fokus dan jeli melihat peluang.

Salah satu peluang terbesar dari industri pariwisata Indonesia adalah wisata halal. Dalam mengembangkan wisata halal, paradigma utama yang perlu dipahami adalah wisata tersebut tidak bertujuan untuk mengasingkan wisatawan muslim dari kegiatan pariwisata umum atau membatasi wisatawan nonmuslim di tujuan wisata tertentu. Pengembangan wisata halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim dalam melaksanakan ibadah sesuai syariat agama pada saat bepergian.

Ia mencontohkan sering kali wisatawan yang berlibur, baik muslim maupun nonmuslim, justru menghendaki sebuah pelayanan halal, seperti makanan dan restoran, hotel dengan sajadah dan arah kiblat, sampai toilet dengan fasilitas penyemprot air.

“Kita jangan mencampuradukkan wisata halal dengan agama, karena pariwisata itu sesuatu hal yang bisa dinikmati dari segala aspek, mulai dari kebudayaan, kearifan lokal, dan potensi orisinalitasnya. Wisata halal ini merupakan pilihan dari pelaku industri wisata. Tidak ada paksaan untuk menerapkan wisata halal, dan tidak bisa juga dikaitkan dengan isu Islamisasi atau Islamofobia. Kita berharap, kalau ada layanan wisata halal di suatu destinasi, itu bisa membuat nyaman wisatawan muslim,” jelasnya.

Akses
Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menyatakan sektor pariwisata sebetulnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber utama penghasil devisa nasional. Dengan kekayaan alam dan keunikan budaya, Indonesia seharusnya memiliki daya tarik yang kuat wisman.

Namun, masih banyak persoalan yang harus dibenahi agar Indonesia mampu mendatangkan wisman dalam jumlah masif. Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia periode Januari-September 2019 baru mencapai 12,27 juta dari target 18 juta kunjungan dalam setahun.

Salah satu hal yang disoroti Esther adalah akses menuju daerah pariwisata. Infrastruktur yang ada perlu dibenahi agar konektivitas menuju daerah pariwisata menjadi lebih baik, mulai dari bandara, jalan menuju destinasi, pelabuhan, hingga alat transportasinya.

“Destinasi pariwisata unggulan belum ditunjang konektivitas yang baik. Penerbangan langsung ke tempat-tempat wisata juga masih kurang. Misalnya, kalau ingin ke Raja Ampat, aksesnya masih sulit dan mahal. Yang dekat dengan Ibu Kota, seperti Tanjung Lesung juga seperti itu. Akhirnya tidak banyak yang datang ke sana karena aksesnya sulit,” katanya kepada SP, Jumat (15/11/2019).

Harga tiket pesawat yang mahal juga ikut memberi dampak pada industri pariwisata. Kemudian paket-paket wisata yang ditawarkan kurang menarik minat wisatawan. Esther membandingkan paket wisata yang ditawarkan Tiongkok untuk tujuan Hainan yang sangat terjangkau dan banyak diburu wisatawan mancanegara.

“Promosi harus dilakukan secara besar-besaran dengan membuat paket-paket wisata yang menarik. Ini yang saya lihat belum dioptimalkan,” ujarnya.

Selain itu, fasilitas di destinasi wisata juga masih minim, seperti penunjuk jalan, toilet yang memadai, tempat makan, pelayanan dasar, serta infratruktur lain untuk melayani wisatawan.

Selain mengembangkan wisata halal, lanjutnya, Indonesia juga perlu mengembangkan pariwisata MICE yang diyakini bisa mendatangkan devisa lebih besar. Untuk itu, diperlukan lebih banyak lagi tempat-tempat pertemuan berstandar internasional, tidak hanya di Jakarta, juga di daerah-daerah lain yang mempunyai potensi wisata.

Namun, Esther menegaskan bahwa berbagai persoalan di sektor pariwisata bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pariwisata, tetapi kementerian atau lembaga lain yang terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga pemerintah daerah.

Naik
Dari tahun ke tahun, kontribusi sektor pariwisata bagi devisa nasional sebetulnya terus meningkat. Data BPS menunjukkan sepanjang 2018, devisa dari sektor pariwisata mencapai US$ 19,29 miliar. Pada 2014, kontribusi sektor pariwisata baru US$ 11,16 miliar, kemudian 2015 sebesar US$ 12,23 miliar, 2016 US$ 13,46 miliar, lalu di 2017 mencapai US$ 15,24 miliar.

Pada 2018, sumbangan devisa dari sektor pariwisata berada di urutan kedua, hanya kalah dari devisa minyak sawit (CPO) yang mencapai US$ 20,54 miliar, tetapi masih lebih baik dibandingkan devisa batu bara sebesar US$ 18,9 miliar. Begitu juga pada 2017, devisa minyak sawit tercatat yang paling besar mencapai US$ 22,97 miliar, diikuti batu bara sekitar US$ 21,07 miliar, pariwisata US$ 15,24 miliar, dan migas sekitar US$ 13,1 miliar.

Pada 2016, mesin devisa terbesar juga berasal dari sektor minyak sawit sebesar US$ 15,96 miliar, diikuti pariwisata US$ 13,46 miliar, migas US$ 13,10 miliar, batu bara US$ 12,89 miliar, dan pakaian jadi 6,22 miliar.

Tahun sebelumnya, pada 2015, devisa dari sektor pariwisata US$ 12,23 miliar atau berada di posisi keempat di bawah migas US$ 18,57 miliar, minyak sawit US$ 16,42 miliar, dan batu bara US$ 14,71 miliar. 

Berita ini telah dimuat Suara Pembaruan edisi Sabtu, 16 November 2019.



Sumber: BeritaSatu.com