Aturan dalam SE Belum Final

Surat Edaran Pemkab Pukul Pariwisata Raja Ampat

Surat Edaran Pemkab Pukul Pariwisata Raja Ampat
Wisatawan menikmati keindahan destinasi di kawasan Raja Ampat. ( Foto: Beritasatu.com )
Dina Fitri Anisa / EAS Minggu, 23 Februari 2020 | 20:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sektor pariwisata menjadi satu-satunya tonggak penopang ekonomi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Adanya surat edaran (SE) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat kini menjadi dilema tersendiri bagi keberlangsungan pariwisata di sana. Persyaratan aturan pelayaran wisata ke kawasan Raja Ampat cukup memberatkan. Dikhawatirkan SE akan berdampak pada turunnya jumlah kunjungan wisata ke destinasi tersebut, yang otomatis memengaruhi perekonomian di sana.

Dilema SE juga diamini oleh penyelenggara paket wisata Oasis di kawasan Raja Ampat. Pihaknya menilai, persyaratan aturan pelayaran wisata berdampak pada turunnya jumlah kunjungan wisata ke destinasi tersebut. Menurutnya, persyaratan yang diterapkan dianggap terlalu berat sehingga bisa merugikan pelaku jasa wisata. Hal ini otomatis juga merugikan perekonomian, sebab banyak sektor ekonomi yang bertumbuh sebagai dampak dari kunjungan wisata ke Raja Ampat.

"Pengetatan persyaratan sebagaimana diterapkan Pemkab Raja Ampat memang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peristiwa kapal pesiar menabrak dan merusak terumbu karang, seperti yang terjadi akhir tahun lalu. Tetapi persyaratan yang terkesan membatasi itu sebaiknya dipikirkan kembali, karena akan memengaruhi industri pariwisata,” ujar administrasi Oasis Raja Ampat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, saat dihubungi Beritasatu.com, akhir pekan lalu.

Menurutnya, akan banyak pelaku jasa pariwisata di Raja Ampat yang terpukul oleh aturan itu. Di antaranya pemilik kapal dan tur operator.

"Ini akan berdampak pada pemilik kapal, tur operator, bahkan rakyat Raja Ampat sendiri yang selama ini hidupnya bergantung pada kunjungan wisata di Raja Ampat,” jelasnya.

Sementara Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fransiskus Xaverius Teguh mengatakan, mengenai surat edaran kepada seluruh operator wisata Raja Ampat tentang rapat Pemda dan Operator pada 29 Januari 2020, hingga saat ini belum final atau menjadi keputusan daerah.

"Pemerintah pusat akan terus melakukan koordinasikan dengan Pemda dan para operator wisata Raja Ampat. Tentu akan dicari formulasi yang pas agar dapat memberikan nilai pengalaman, manfaat ekonomi dan nilai konservasi,” terangnya kepada Beritasatu.com melalui pesan teks elektronik, Sabtu (22/2).

Khusus
Menurut Fransiskus Xaverius , kawasan Raja Ampat memang memiliki treatment pengembangan yang berbeda dari kawasan wisata lain. Konsentrasi dalam pengembangan Raja Ampat bukan kepada jumlah wisatawan melainkan kelestarian terutama karang Raja Ampat, dengan mengejar wisata berkualitas.

Namun sayangnya, sejak tahun 1990-an, ekosistem terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat menghadapi ancaman kerusakan akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom dan racun sianida.

Tidak sampai di situ, wilayah yang mulai dipadati kapal-kapal wisata ini pun mendapat masalah baru. Sejak Desember 2019 hingga Januari 2020 terdapat satu kapal pesiar berbendera asing dan dua kapal wisata berbendera Indonesia menabrak terumbu karang di kawasan wisata di Kabupaten Raja Ampat.

Jika mengacu pada data yang dirilis oleh BPS, pada 2018 Raja Ampat telah dikunjungi 43.900 wisatawan, yang sebanyak 23.099 dari mancanegara dan nusantara sebanyak 20.811.

"Peminat wisatawan di Raja Ampat memang mayoritas adalah wisatawan minat khusus. Pengembangan produk wisata minat khusus dan jalur wisata tematik dengan tetap mempertahankan keunikan dan point of difference,” jelas Fransiskus Xaverius.

Untuk itu, strategi penguatan tata kelola dilakukan melalui manajemen terpadu yg melibatkan semua pihak/stakeholders. Perlu juga menerapkan secara ketat code of conduct/visitor management dan perhitungan daya dukung kawasan pariwisata, dan pemberdayan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat (akses untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat dan rantai nilai pariwisata dan ekraf).

"Masyarakat menjadi penjaga konservasi alam dan budaya. Terutama berkenaan dengan kebersihan, sanitasi, kebersihan, safety and security,” tambahnya.

Sedangkan untuk promosi pariwisata, setiap stakeholder bertanggung jawab melakukan penguatan branding destinasi dan informasi yang tepercaya kepada segmen pasar khusus, yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan lebih menonjolkan pariwisata berkualitas.

Sebelumnya, pada 10 Januari 2020, Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat menerbitkan surat edaran tentang operasional kapal wisata di Raja Ampat. SE tersebut memuat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi semua operator atau agen kapal wisata yang hendak ke kawasan wisata Raja Ampat.

Dalam surat tersebut terdapat beberapa ketentuan terkait dengan pemberian izin masuk kapal wisata, dan surat persetujuan berlayar yang harus dipatuhi setiap operator kapal wisata. Langkah itu dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan dan sumber daya alam Raja Ampat.

Namun, sejumlah aturan dianggap memberatkan, terutama bagi pelancong yang membawa kapal dari luar Raja Ampat dan hanya melakukan kunjungan singkat. Aturan dimaksud di antaranya, setiap kapal wajib mempekerjakan sumber daya manusia setempat di atas kapal.

Aturan lain adalah kewajiban membayar deposit ke rekening Pemkab Raja Ampat sebagai jaminan keselamatan kapal maupun alam Raja Ampat, yang bisa diambil kembali setelah pelayaran selesai dilaksanakan. Besarnya deposit jaminan dinilai cukup besar, yakni paling kecil Rp 100 juta untuk kapal yacht, dan paling mahal Rp 1 miliar untuk kapal pesiar.



Sumber: BeritaSatu.com