Wacana Pembukaan Wisata di Zona Hijau Dinilai Berisiko

Wacana Pembukaan Wisata di Zona Hijau Dinilai Berisiko
Pekerja menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di destinasi wisata kolam air panas Toya Devasya di kawasan Danau Batur, Kintamani, Bangli, Bali, Minggu 21 Juni 2020. (Foto: Antara Foto)
Dina Fitri Anisa / EAS Selasa, 23 Juni 2020 | 23:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekitar 270 kabupaten/kota di kawasan zona hijau dan kuning, mendapat kesempatan pertama untuk membuka tempat wisata berbasis alam dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pun demikian, wacana tersebut dinilai masih memiliki risiko tinggi jika diterapkan saat kurva peningkatan kasus positif Covid-19 masih tinggi di Indonesia.

Hal tersebut diungkap oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari. Saat dihubungi Suara Pembaruan, Selasa (23/6/2020), ia mengatakan, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru dalam memutuskan wacana pembukaan kawasan wisata pada momen ini.

Pembukaan pariwisata bertahap ini memiliki misi untuk menggerakkan ekonomi yang tengah terpuruk, tetapi wacana ini dapat memperburuk situasi, bahkan mengancam kesehatan masyarakat luas.

"Janganlah ekonomi jadi kambing hitam untuk membantu rakyat. Jika masih tetap ingin membuka tempat wisata saat ini, apakah pemerintah pusat atau daerah yakin sudah mampu dalam menerapkan protokol yang ada? Mengingat, masih banyak kelemahan dasar dari pariwisata kita yang belum terbenahi,” terangnya.

Azril menyebutkan data bahwa sebelum pandemi ini meluas, pariwisata Indonesia memiliki persoalan yang menumpuk. Terlebih dalam hal kesehatan dan higenitas termasuk sanitasi, serta keselamatan dan keamanan para wisatawannya.

Berdasarkan data Travel dan Tourism Competitiveness Index yang diterbitkan oleh World Economics Forum, pada 2019 Indonesia berada di peringkat ke 40 dari 140 negara. Peringkat tersebut masih di bawah negara tetangga yaitu, Thailand yang berada di peringkat 31, Malaysia 29, dan Singapura 17.

"Dari penilaian dasar saja ini belum sepenuhnya terpenuhi di setiap kawasan wisata. Tidak menutup kemungkinan, jika persiapan belum matang pembukaan tempat wisata akan menimbulkan klaster baru. Ini karena masyarakat kita tidak taat,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya pun mengimbau pemerintah pusat dan daerah untuk terlebih dulu membenahi persoalan dasar yang menyelimuti industri pariwisata di Indonesia. Ketersediaan toilet, tempat ibadah yang bersih, serta tempat cuci tangan yang memadai menjadi kunci dalam menggali peluang saat ini.



Sumber: BeritaSatu.com