Adaptasi Kebiasaan Baru, Okupansi Hotel di Bali Masih Nol

Adaptasi Kebiasaan Baru, Okupansi Hotel di Bali Masih Nol
Salah satu hostels atau dikenal hotel budget yakni hotel dengan harga terjangkau. (Foto: Dok )
Dina Fitri Anisa / EAS Kamis, 16 Juli 2020 | 21:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ida Bagus Purwa Sidemen, Direktur Eksekutif BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, mengatakan selama pandemi Covid-19 kondisi hotel yang sudah menerapkan protokol kesehatan, masih belum mendapat kunjungan wisatawan atau tamu. Alhasil, dari target sekitar Rp  4,7 triliun rupiah pendapatan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan tahun 2020, pemerintah provinsi Bali telah kehilangan hampir Rp 2 triliun rupiah.

"Saat ini kondisi hotel dan restoran kurang lebih sama dengan satu atau dua bulan kemarin. Belum ada perubahan yang signifikan. Masih belum ada tamu, kalaupun ada jumlahnya tidak banyak. Jadi, okupansi masih di angka sekitar 0%,” tutur Ida saat dihubungi Suara Pembaruan, Rabu (15/7) malam.

Sayangnya PHRI juga hanya dapat memantau kurang lebih 750 hotel dan restoran yang menjadi anggotanya. Padahal, saat ini di Bali diperkirakan ada 5.000 hotel dan restoran. Hal inilah yang menurut Ida menjadi hambatan tersendiri untuk mempercepat pemulihan industri wisata di Bali.

"Saat ini pemerintah di provinsi Bali ingin asosiasi menjadi wadah untuk koordinasi dengan banyak industri lainnya. Ditambah, masih banyak pengusaha yang belum bergabung ke asosiasi. Ini yang jadi sulit untuk memantau,” tutur Ida.

Buku Panduan
Sementara secara terpisah, sebelumnya Kemparekraf sudah mengeluarkan buku panduan protokol kesehatan untuk industri pariwisata. Konon buku panduan dibuat demi memudahkan para pelaku industri parekraf untuk mempelajari lebih lanjut mengenai protokol kesehatan yang berlaku.

Buku panduan protokol kesehatan ini merupakan turunan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Penyusunan buku panduan protokol kesehatan juga melibatkan berbagai pihak, yaitu asosiasi usaha hotel dan restoran, asosiasi profesi terkait bidang perhotelan dan restoran, serta akademisi dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan arahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Buku panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta asosiasi usaha dan profesi terkait hotel dan restoran untuk melakukan sosialisasi, edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penerapan cleanliness, health, safety and environmental sustainability (CHSE) demi meningkatkan keyakinan para pihak, reputasi usaha, dan destinasi pariwisata,” tutur Menparekraf Whisnutama Kusubandio.



Sumber: BeritaSatu.com