Moeldoko: Pemerintah Lindungi Masyarakat Asli Maupun Pendatang di Papua

Moeldoko: Pemerintah Lindungi Masyarakat Asli Maupun Pendatang di Papua
Pasukan Brimob dari Timika tiba di Wamena, 4 Desember 2018. Pasca penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga menewaskan 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada 2 Desember lalu, aparat keamanan pun ditambah untuk mengamankan situasi di daerah tersebut. ( Foto: Antara / Iwan Adisaputra )
Bernadus Wijayaka / BW Rabu, 5 Desember 2018 | 12:31 WIB

Jakarta- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah memiliki sikap tegas dengan mengutuk keras peristiwa Nduga, Papua.

“Ini bukan hanya aksi kriminal biasa. Ini aksi terorisme oleh Organisasi Papua Merdeka,” kata Moeldoko di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Rabu (5/12).

Panglima TNI 2013-2015 itu menyatakan, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan keamanan di Papua. “Pembangunan di Papua tetap dilanjutkan. Karena ini adalah upaya membuka infrastruktur daerah tertinggal yang menjadi visi Presiden Jokowi,” kata Moeldoko.

Ditegaskan pula, TNI dan Polri akan melindungi warga sipil asli Papua maupun pendatang dari gangguan kelompok ini.

Penyerangan dan pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya pada Minggu (2/12) dilakukan saat mereka tengah membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Saat ini, jumlah korban tepatnya masih dikonfirmasikan.

Selain itu juga terjadi penyerangan terhadap pos pengamanan TNI di Distrik Mbua, Nduga, Senin (3/12) yang mengakibatkan seorang anggota TNI, Sersan Handoko, meninggal dan satu lagi terluka tembak.

Moeldoko berharap TNI dan Polri tak perlu terprovokasi dengan kejadian ini. “Tetaplah berlaku profesional dan proporsional. Jangan terpancing melakukan aksi balas dendam. Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ungkap peraih bintang Adhi Makayasa 1981 itu.

Atas langkah dan tindakan yang sudah dan akan diambil oleh pemerintah terhadap pelaku gerakan bersenjata ini, Moeldoko meminta para pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda untuk tidak menerapkan standar ganda. Jika saat terjadi kekerasan dari pihak TNI lalu kelompok HAM bersuara lantang, maka pada peristiwa di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini. “Jangan melihat peristiwa yang terjadi di Papua dengan sebelah mata,” ungkapnya.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas menyatakan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana yang tidak aman dan memerlukan penjagaan khusus. “Kami juga akan data perusahaan-perusahaan atau BUMN mana saja yang memerlukan pengawalan dalam melakukan pekerjaan strategisnya,” kata Moeldoko, dalam keterangan tertulis.

Ia memaparkan, saat ini sedang dibangun jalan Trans Papua, antara Wamena-Agats (termasuk melewati Nduga) yang mencapai lebih dari 800 kilometer. PT Istaka Karya mendapat tugas membangun 14 jembatan di Trans Papua, 11 jembatan di antaranya sedang dalam proses pengerjaan.

“Nduga termasuk zona merah. Daerah simbol kemiskinan, keterbelakangan, dan rawan konflik sosial. Pemerintahan Jokowi memperhatikan benar pembangunan kawasan tertinggal di Papua,” ungkapnya.

Moeldoko menerangkan, saat ini 150 anggota TNI dan Polri digerakkan untuk memulihkan kondisi keamanan di Papua. “Kami tidak ingin orang-orang yang sedang bekerja di sana, maupun masyarakat asli Papua merasa tidak aman,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan