Kekerasan di Papua, PPAD: TNI Harus Turun Tangan

Kekerasan di Papua, PPAD: TNI Harus Turun Tangan
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri (kiri) bersama Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada Semangat Satu Bangsa, AM Putut Prabantoro memberikan keterangan pers terkait persoalan Papua di Jakarta, Jumat, 15 Desember 2017. ( Foto: Suara Pembaruan / Asni Ovier )
Yeremia Sukoyo / AO Jumat, 7 Desember 2018 | 14:21 WIB

Jakarta - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri mengatakan, Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM) harus ditangani secara konprehensif oleh TNI sebagai pengendali utama. GSB OPM tersebut, ujarnya, sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI dan memenuhi syarat disebut sebagai kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer.

GSB OPM, ujar Kiki, secara pendekatan militer sesunguhnya sudah lebih tinggi dari gerakan terorisme. Keberadaan gerombolan tersebut sudah menyangkut dengan kedaulatan suatu bangsa dan menjadi sasaran keamanan negara. "Saat ini penanganan terhadap GSB-OPM sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama, dibantu oleh Polri dalam hal penegakan hukumnya," kata Kiki kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/12).

Menurutnya, operasi TNI juga harus dilakukan secara terukur berdasarkan hukum humaniter dan asas operasi melawan gerilya. Operasi itu harus mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata.

"Kami mendorong pemerintah untuk mendayagunakan satuan zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM," ucap kiki.

Selanjutnya, pemerintah sebaiknya juga melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif. termasuk, menyangkut masalah menajemen operasi TNI-Polri, yang meliputi sistem intelijen, taktis, koordinasi, teritorial, dan logistik. Evaluasi juga menyangkut pembangunan daerah, hak-hak adat, serta hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE