Kemhan Canangkan Pertahanan Nirmiliter Jadi Program Nasional

Kemhan Canangkan Pertahanan Nirmiliter Jadi Program Nasional
Ilustrasi prajurit TNI. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / YUD Rabu, 8 Mei 2019 | 17:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mencanangkan sistem pertahanan nirmilter atau pertahanan non militer menjadi program nasional. Dengan status tersebut, setiap kementerian dan lembaga negara harus ikut dan bertanggung jawab dalam membangun pertahanan negara, khususnya dari sisi non militer.

“Kami mendorong dan mengkoordinasikan dengan Bappenas agar pertahanan nirmiliter menjadi bagian dari program nasional. Ini harus diemban seluruh Kementerian/Lembaga dalam menghadapi kompleksitas ancaman nonmiliter,” kata Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kemhan Bondan Tiara Sofyan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Pertahanan Nirmiliter di Kemhan, Jakarta Pusat, Rabu (9/5/2019).

FGD dihadiri para pejabat Eslon II dan III dari berbagai Kementerian dan Lembaga Negara.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasubdit SDM Ditkomduk Ditjen Pothan Kolonel (Inf) Purwanto, Bondan menjelaskan pembangunan pertahanan nirmiliter dilatarbelakangi dinamika perubahan paradigma ancaman terhadap kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Hal itu seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Ancaman yang semula bersifat konvensional (militer), saat ini dan ke depan akan didominasi oleh ancaman yang bersifat nonmiliter ataupun kolaborasi keduanya dan bersifat multidimensional. Ancaman tersebut dapat dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara. Ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum maupun ancaman berdimensi legislasi.

“ltulah sebabnya permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks, sehingga penanganannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang membidangi pertahanan saja. Akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 7 ayat (2) bahwa sistem pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama,” tuturnya.

Menurutynya, kedudukan Kementerian/Lembaga dalam pertahanan nirmiliter memiliki peran yang sangat penting karena paling sering dihadapkan dengan munculnya permasalahan yang dapat berpotensi menjadi ancaman nonmiliter. Selain itu Kementerian/Lembaga juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya nasional guna menjamin keberhasilan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

“Kami telah menyusun Pedoman Strategis Pertahanan Nlrmllltor yang ditetapkan dengan Peraturan Menterl Pertahanan Nomor 19 Tahun 2016. Pedoman ini merupakan acuan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Dengan demikian, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memiliki visi pertahanan negara dan dapat mengakomodasi kebijakan pertahanan negara sebagai dasar dalam mengelola sektomya masing-masing,” tutup Bondan.



Sumber: Suara Pembaruan