Setara: Periode Kedua Jokowi Harus Mampu Membasmi Kelompok Intoleran

Setara: Periode Kedua Jokowi Harus Mampu Membasmi Kelompok Intoleran
Mahasiswa dan alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menggelar aksi budaya menuntut rektor segera mengeluarkan larangan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di lingkup kampus, 22 Mei 2017. ( Foto: Fuska Sani Evani/ Suara Pembaruan )
Robertus Wardi / FMB Kamis, 20 Juni 2019 | 10:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengemukakan pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tentang data masyarakat yang menolak Pancasila dan setuju mendirikan negara khalifah perlu divalidasi lagi. Hal itu agar angka masyarakat yang menolak Pancasila benar-benar bisa dipastikan jumlahnya.

"Apa yang disampaikan Menhan tentu berdasarkan kajian yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Meski mungkin perlu divalidasi oleh kajian sejenis yang dilakukan oleh lembaga independen dan akademis," kata Bonar di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Ia menjelaskan ‎salah satu tugas penting dan prioritas bagi pemerintahan Jokowi periode kedua adalah dalam lima tahun ke depan memastikan agar radikalisme dan intoleransi tidak menjadi ancaman bagi kesatuan nasional. Kelompok radikal harus benar-benar bisa diatasi sehingga bangsa ini bebas dari ketakutan soal bahaya radikalisme di masa mendatang.

"Terlepas dari itu pernyataan itu disampaikan Menhan, sesungguhnya pernyataan itu mengonfirmasi kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa radikalisme dan intoleransi telah merasuk ke banyak sektor masyarakat. Bahkan pendidikan dan aparatur negara. Kecenderungan ini harus dibendung dan negara harus memiliki strategi yang komprehensif," tuturnya.

Dia ikut prihatin dengan pernyataan Ryamizard yang menyebut 3 persen anggota TNI terpapar paham radikalisme dan khilafah. Fakta itu harus menjadi alarm bagi institusi TNI agar segera mengatasinya.

"‎Yang paling menguatirkan tentu adalah pernyataan Menhan di TNI sendiri ada 3 persen yang terpapar. Kalau ini benar menjadi ancaman serius, karena mereka terlatih dan apabila bersimpati pada gerakan teror kekerasan tidak terhitung dampaknya," tutup Bonar.

Sebelumnya, dalam acara halalbihalal di Mabes TNI, Ryamizard mengungkapkan sebanyak 23,3 persen mahasiswa di seluruh tanah air setuju dengan wacana pendirian negara Islam atau khilafah. Kemudian 23,3 persen siswa SMA setuju dengan hal yang sama

Hal lain yang disampaikan Ryamizard adalah ada 18,1 persen pegawai tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Kemudian 19,4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Data lain adalah 9,1 persen pegawai BUMN yang menyatakan tidak setuju dengan ideologi negara Pancasila dan kurang lebih 3 persen, ada TNI terpengaruh dan tak setuju Pancasila.

"Ini memprihatinkan sekali. Kenapa saya sampaikan di sini, mumpung kita berkumpul di sini, ada sesepuh. Ada yang lebih muda. Bersama-sama mengatasi ini, agar Indonesia ke depan bisa tetap seperti sekarang," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini.‎



Sumber: Suara Pembaruan