Prajurit TNI Terpapar Radikalisme, Hendropriyono: Harus Diproses Hukum

Prajurit TNI Terpapar Radikalisme, Hendropriyono: Harus Diproses Hukum
Hendropriyono saat memberikan Filsafat Intelijen di Sekolah Tinggi Hukum Militer, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (12/4/2019). ( Foto: istimewa / Istimewa )
Yustinus Paat / MPA Jumat, 21 Juni 2019 | 19:24 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (purn) AM Hendropriyono menegaskan bahwa para prajurit TNI yang terpapar paham radikalisme harus diproses secara hukum militer yang berlaku. Menurut Hendropriyono, penegakan hukum harus berlaku agar ada efek jera.

"Kalau masih ada yang terus terusan tebarkan paham radikalisme, ada hukumannya, harus diproses," ujar Hendropriyono usai menggelar halal bihalal dengan purnawirawan TNI di Hotel Dharmawangsa, Jumat (21/6/2019).

Hendropriyono menceritakan, dulu juga pernah ada sejumlah prajurit TNI yang terpapar ajaran komunisme dan diproses lewat pengadilan militer dan dikenakan sanksi pidana penjara. Menurut dia, hal serupa juga harus diterapkan kepada anggota TNI yang saat ini telah menyimpang dari nilai Pancasila.

"Hukum militer itu lebih berat dari pada hukum biasa. Karena militer itu sesudah kena pidana kena lagi hukum disiplin tentara. Jadi bertumpuk-tumpuk sebetulnya hukum militer itu lebih berat," terang dia.

Hendropriyono mengatakan bahwa sangat berbahaya jika ada prajurit TNI yang terpapat paham radikalisme. Pasalnya, kata dia, tak boleh ada prajurit TNI yang tak mengakui pemerintahan yang sah dan Pancasila.

"Oh ya memang bahaya, karena itu saya harapkan kepada para kaum muda yang masih aktif untuk merenungkan hal ini," pungkas Hendropriyono.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam. Bahkan, ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalime dengan jumlah sekitar 3 persen.



Sumber: BeritaSatu.com