Alumni Lemhannas Harus Fokus pada Penyemaian Kembali Nilai-nilai Pancasila

Alumni Lemhannas Harus Fokus pada Penyemaian Kembali Nilai-nilai Pancasila
Pengurus Ikatan Alumni Lemhannas (Ikal) Program Pendidikan Singkat Angkata (PPSA) XXI berfoto bersama dalam Rapat Kerja Nasional Ikal di Gedung Dwi Warna, Lemhannas, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Selasa, 25 Juni 2019 | 17:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI mengharapkan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Ikal) membantu pemerintah dengan mengambil peran penting dalam program deradikalisasi. Bangsa Indonesia secara utuh harus dibawa kembali ke nilai-nilai luhur yang termuat dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar kesatuan negara Indonesia menguat kembali.

Oleh karena itu, para alumni Lemhannas sebaiknya terus fokus pada upaya penyemaian kembali nilai-nilai Pancasila. Demikian ditegaskan beberapa alumni Lemhannas–PPSA XXI dalam Rakernas Ikal yang digelar di Gedung Dwi Warna, Lemhannas, Jakarta, Senin (24/6/2019). Rakernas Ikal mengambil thema “Ikal Katalisator Keutuhan Bangsa”

Salah satu alumnus PPSA XXI, Arissetyanto Nugroho yang juga dosen Universitas Mercu Buana mengatakan, secara kasat mata para alumni Lemhannas dapat melihat kondisi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Akibat Pilpres 2019, secara jelas terbaca bahwa Indonesia tidak menjadi bangsa yang utuh.

“Perpecahan itu sudah terjadi pada waktu sebelum-belumnya. Ada kekuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang tumbuh subur. Ini merupakan tantangan serius bagi NKRI. Jika dilihat dari materi pendidikan Lemhannas, ketahanan nasional (tannas) sangat menurun. Tidak terwujudnya tannas itu karena salah satu gatra, yakni ideologi menjadi pertanyaan besar, karena muncul dan berkembangnya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sementara, gatra yang lain, yakni politik memberikan efek pada ketidaksolidan Indonesia sebagai bangsa,” ujar Ariessetyanto.

Oleh karena itu, Ariessetyanto berharap agar Ikal memberi sumbangsih berupa pemecahan masalah yang aplikatif bagi seluruh persoalan bangsa, terutama terkait dengan Pancasila. Sebagai konsekuensinya, alumni Lemhannas harus menemukan metode apolikatif bagi penanaman kembali nilai-nilai luhur Pancasila.

“Jadi, bukan hanya wacana atau sumbangan pemikiran, tetapi solusi aplikatif. Misalnya, pentingnya akreditasi bagi semua lembaga negara dan pengelola rumah ibadah, seperti yang diberlakukan di dunia pendidikan, agar tidak tersusupi oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Akreditisasi ini juga berlaku bagi pegawai pemerintah dan parpol. Kita semua harus menjamin tidak ada nilai-nilai yang tumbuh di Indonesia bertentangan dengan Pancasila,” ujar mantan Rektor Universitas Mercu Buana itu.

Dengan melakukan asesmen secara berkala oleh lembaga independen, masih menurut Arrisetyanto, maka cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD dapat terwujud.

Sementara, alumni PPSA XXI lainnya, yang juga Ketua Umum Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman mengatakan, para alumni Lemhannas harus membangun jaringan bersatu untuk bersama-sama membangun negeri dengan berkontribusi secara nyata pada situasi atau permasalahan bangsa saat ini.

“Kita semua tahu bahwa pusat gravitasi Pancasila terdapat pada sila ketiga. Yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang adalah begitu banyak ancaman dan tantangan bagi terwujudnya sila ketiga Pancasila, 'Persatuan Indonesia'. Menurut saya, 'Persatuan Indonesia' dalam posisi tidak utuh. Oleh karena itu, tugas utama para anggota Ikal adalah memperkuat kembali sila 'Persatuan Indonesia' dengan cara menguatkan berbagai simpul kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Thomas Jusman.

Menurut Thomas Jusman, Ikal perlu membangun jaringan bersatu untuk bersama membangun negeri dengan berkontribusi nyata membangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui upaya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila bagi segenap komponen bangsa. Anggota Ikal harus menjaga dan mewujudkan empat konsensus dasar nasional, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Thomas mengusulkan, Ikal harus terus berupaya agar nilai-nilai  yang terkandung pada sila keempat Pancasila menjadi roh dalam sistem demokrasi dan dinamika perpolitik Indonesia saat ini. Untuk wewudjukan sila keempat dan ketiga itu, Ikal harus bisa menjadi mitra pemerintah yang secara proaktif memberikan masukkan terhadap isu-isu strategis bangsa.

"Yang tidak kalah penting, Ikal harus mampu menciptakan pemimpin nasional strategis yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia," ujar Thomas.

Alumni PPSA XXI lain yang juga Ketua Presidium bidang Komunikasi Politik Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (Iska), AM Putut Prabantoro meminta agar para anggota Ikal terus memasyarakatkan pola komunikasi yang terdapat pada Pancasila, yakni pola komunikasi berhikmat kebijaksanaan.

Ujaran kebencian yang muncul dalam Pilpres 2014, pilkada DKI Jakarta, dan Pilpres 2019, ujarnya, menjelaskan bahwa bangsa Indonesia mengabaikan pola komunikasi seperti yang dimaksud dengan sila keempat.

“Sila Keempat Pancasila sebenarnya mengajarkan bangsa Indonesia cara berkomunikasi agar terbangun budaya permusyawaratan atau perwakilan. Pengambilan keputusan soal kerakyatan yang berdampak pada perjalanan bangsa dan negara Indonesia harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sehingga, ujaran kebencian, asal menang sendiri, adalah budaya yang tidak dikenal dalam nilai-nilai Pancasila,” ujar Putut Prabantoro, yang juga Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa).

Rakernas Ikal dilatari empat komisariat provinsi, yakni Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Pelantikan ini menjadikan jumlah komisariat Ikal menjadi 22 provinsi. Rencananya, seluruh provinsi memiliki komisariat Ikal pada akhir 2020.



Sumber: BeritaSatu.com