Pembentukan Tentara Papua Barat Tak Berpengaruh Buat TNI

Pembentukan Tentara Papua Barat Tak Berpengaruh Buat TNI
Panglima Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII, Tentara Pertahanan Nasional Papua Barat, Ayub Waker (duduk di posisi kiri paling depan) dan Kepala Staf Kodap VIII, Tentara Pertahanan Nasional Papua Barat, Ayub Waker (keduanya duduk paling depan) foto bersama staf di markas mereka di wilyah Kemabu, Intan Jaya, Papua Barat. ( Foto: istimewa )
Robert Isidorus / LES Kamis, 4 Juli 2019 | 12:35 WIB

Jayapura, Beritasatu.com - Tiga kelompok separatis bersenjata (KSB) di Papua mengumumkan, bahwa mereka telah bersatu dan membentuk Tentara Papua Barat (West Papuan Army). Tentara Papua Barat ini berada di bawah komando ULMWP (United Liberation for West Papua) yang dipimpin Benny Wenda. Klaim kelompok tersebut, mereka menyatukan sayap politik dan militer untuk gerakan kemerdekaan Papua.

Menanggapi hal tersebut, pihak TNI dengan tegas menyatakan, siapapun yang mencoba merongrong kedaulatan NKRI, akan berhadapan dengan kekuatan NKRI. “ Bukan hanya TNI tetapi seluruh komponen bangsa sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 30 Ayat 1 bahwa, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara," tegas Kapendam XVII/Cendrawasih, Kol Inf Muhammad Aidi, Kamis (4/7/2019).

Mengenai klaim penyatuan kelompok separatis yang membentuk Tentara Papua Barat, Muhammad Aidi menegaskan, hal ini tak berpengaruh buat TNI. “ Mereka mau terpecah atau bersatu, mereka mau membentuk tentara baru atau tentara lama, bagi kami TNI, mereka hanya gerombolan pemberontak. Nyatanya mereka juga tidak akan pernah berani berhadapan TNI kecuali hanya menyerang dari belakang bila TNI lengah. Atau mereka hanya berani membantai rakyat sipil yang tak berdosa secara sadis, melakukan pengrusakan dan perampasan harta benda orang lain, melakukan penyanderaan, penganiayaan dan pemerkosaan guru dan tenaga medis yang tak berdaya,"tegasnya.

Menurut Kapendam XVII/Cendrawasih, tindakan mempersenjatai diri secara ilegal atau memiliki dan menggunakan senjata tampa hak adalah suatu bentuk pelanggaran hukum berat ditinjau dari sudut pandang hukum manapun di seluruh dunia. Apalagi senjata tersebut digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan, tindakan kekerasan dan upaya perlawanan terhadap kedaulatan negara.

“Negara sedang berusaha membangun infrstruktur di pedalaman Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat guna menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat hingga ke pelosok pedalaman. Sebaliknya, KSB yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) justru menghalangi segala pembangunan dan pelayanan terhadap rakyat Papua. KSB telah merampas hak azasi Orang Papua untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, kehidupan yang layak serta pelayanan sosial lainnya,” jelas Muhammad Aidi.

Ambil Alih
Sementara itu dalam situs ULMWP, Benny Wenda menyatakan, pihaknya telah bersatu secara politis dan militer. “Masyarakat internasional sekarang tanpa ragu-ragu dapat melihat bahwa kami siap untuk mengambil-alih negara kami. Indonesia tidak bisa lagi menstigmatisasi kami sebagai separatis atau penjahat. Kami adalah negara kesatuan militer dan politik yang sah”.

Juru bicara ULMWP Jacob Rumbiak mengatakan, pembentukan Tentara Papua Barat itu menyatukan sayap politik, intelijen dan militer menjadi satu kelompok diplomatik yang akan mendorong kampanye kemerdekaan ke depan. "Persatuan ini akan menunjukkan kepada Indonesia dan dunia, bahwa kami orang Papua Barat siap mendapatkan kemerdekaan hari ini juga. Militer kami secara otomatis akan berada di bawah kendali penuh seorang komandan. Kami memiliki agenda yang sangat jelas untuk menjadi pejuang kebebasan terbaik," ujarnya.

Mendanggapi hal tersebut, Muhammad Aidi menyatakan, klaim untuk membentuk suatu negara secara sepihak, tidaklah cukup. “ BW (Benny Wenda) dan kelompoknya harus paham, untuk membentuk suatu negara dibutuhkan unsur pendukung lainnya. Di antaranya adalah unsur rakyat, wilayah dan adanya pengakuan dan legitimasi Internasional,ujarnya.
Ia melanjutkan, faktanya kedaulatan NKRI dari Merauke sampai Sabang masih diakui dan dihormati oleh seluruh negara di dunia dan telah disahkan oleh lembaga dunia PBB.

Papua sebagai salah satu bagian dari kedaulatan NKRI telah melaui proses referendum yang dikenal dengan Pepera (perhimpunan pendapat rakyat) dan hasilnya telah disahkan melalui Resolusi PBB No 2504 yang dikeluarkan oleh Majelis Umumn PBB tanggal 19 Nopember 1969.

“Meskipun BW melalui ULMWP tidak mau mengakui hasil Pepera dan menyatakan cacat hukum, namun hingga saat ini Resolusi PBB No 2504 belum pernah terkoreksi apalagi dicabut. Hal ini menunjukkan, Papua sebagai bagian dari kedaulatan NKRI tak terbantahkan lagi,” tegas Muhammad Aidi.



Sumber: Suara Pembaruan