Pengamat: Prajurit TNI Terpapar Radikalisme Harus Disterilisasi

Pengamat: Prajurit TNI Terpapar Radikalisme Harus Disterilisasi
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. ( Foto: Beritasatu Photo / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / YUD Rabu, 7 Agustus 2019 | 10:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu sempat menyebutkan ada sekitar 3% anggota TNI yang terpapar radikalisme. Menhan menyebut sikap mereka sudah tidak berpegang lagi pada nilai-nilai Pancasila.

Menyikapi kondisi ini, pengamat militer dan intelijen Wawan Hari Purwanto, menilai, saat ini memang diperlukan adanya upaya sterilisasi kepada orang-orang yang terpapar ideologi lain selain Pancasila.

"Itu tentu ada dasarnya dimana Menteri menyatakan seperti itu. Diupayakan supaya ada sterilisasi supaya tidak meluas dan melebar," kata Wawan Hari Purwanto, ketika dijumpai dalam diskusi kebangsaan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) bersama Uniti Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/8/2019)

Menurut Wawan, nantinya akan ada verifikasi siapa-siapa saja yang sudah terpapar ideologi radikal tersebut. Tentunya juga akan dibarengi dengan adanya tindakan dari atasan prajurit yang berwenang.

"Nanti akan diverifikasi mana-mana yang terpapar dan tentu akan ada tindakan oleh Ankum, yakni atasan yang berwenang menghukum. Semuanya nanti akan bergerak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing," ucapnya.

Dengan langkah-langkah tersebut dirinya berharap agar pemikiran ideologi di luar Pancasila menjadi netral, atau bahkan dapat kembali mendukung NKRI.

"Harus diupayakan supaya bisa menjadi netral. Syukur malah jadi kembali mendukung NKRI, sehingga ini menjadi menjadi kewajiban kita semua supaya satu visi dan misi bahwa kecintaan NKRI harga mati," ujar Wawan.

Ketika disinggung apakah yang terpapar radikalisme juga ada dari kepolisian, Wawan pun tidak menampiknya. Menurutnya, saat ini semuanya sedang diverifikasi agar dapat diketahui dan dilakukan tindakan untuk meminimalisir.

"Semuanya sedang diverifikasi untuk kembali bahwa mereka harus satu ideologi, yaitu Pancasila. Misalnya ada ideologi lain, ini adalah warning bagi kita semua bahwa ini sungguh merupakan ancaman dan itu tidak boleh terjadi," kata juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) itu.



Sumber: Suara Pembaruan