Berpotensi Munculkan Disharmoni Antarlembaga, RUU KKS Perlu Ditelaah

Berpotensi Munculkan Disharmoni Antarlembaga, RUU KKS Perlu Ditelaah
Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Communication and Information System Security Research (CISSReC) Pratama Persadha ( Foto: Istimewa / IST )
Yeremia Sukoyo / AO Selasa, 13 Agustus 2019 | 10:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) harus benar-benar ditelaah, terutama terkait potensi bersinggungan lembaga atau instansi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Jangan sampai dengan pengesahan RUU KKS itu justru menjadi pemicu disharmonisasi di antara lembaga atau badan pemerintah.

"Perlu duduk bareng antara Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dengan institusi-institusi yang sebelumnya sudah menyelenggarakan kegiatan siber di Indonesia," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Persadha di Jakarta, Selasa (13/6/2019).

Dikatakan Pratama Persadha, jika pengesahan RUU KKS dilakukan tanpa melihat keberadaan institusi lain, maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab. "Jangan sampai terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab dalam arti yang negatif," kata Pratama Persadha.

Seperti diketahui, dalam naskah akademik RUU KKS ada sejumlah poin yang sampai dengan saat ini mendapat pertentangan, mulai dari kewenangan penyadapan hingga kewenangan pemberian lisensi.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Edmon Makarim menjelaskan, pembahasan penyadapan memang tidak secara gamblang dijelaskan dalam RUU KKS. Namun, penyadapan bisa tetap dilakukan dalam konteks penegakkan hukum dan untuk kepentingan nasional.

Dengan demikian, penyadapan dilakukan apabila memang diperlukan sebagai alat bukti, kemudian diserahkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Artinya, penyadapan tidak akan dilakukan apabila baru sekadar pengawasan dan pemantauan.

"Isu penyadapan bukan hal krusial. Ada dua kepentingan hukum, yakni penegakan hukum dan kepentingan keamanan nasional. Ada konteksnya," kata Edmon Makarim.

Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian meminta RUU KKS dapat segera disahkan. RUU tersebut dianggap memiliki urgensi yang cukup serius dalam mewujudkan kedaulatan siber di Indonesia.

Saat ini, RUU KKS yang diinisiasi oleh DPR telah diserahkan kepada pemerintah. Menurut Hinsa, dibutuhkan keseriusan semua pihak untuk bisa segera mengesahkan RUU tersebut, mengingat potensi ancaman kejahatan siber di Indonesia terus meningkat.



Sumber: BeritaSatu.com