Kampus Sepatutnya Tak Terlibat Politik Praktis

Kampus Sepatutnya Tak Terlibat Politik Praktis
Ahmad Basarah. ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / WBP Rabu, 14 Agustus 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyatakan, partai politik (parpol) sebaiknya tetap dilarang berkegiatan di kampus. Sebab, perguruan tinggi (PT) merupakan wadah ilmiah, intelektual dan akademis.

“Kita sudah bersepakat bahwa secara ideal dunia perguruan tinggi (PT) atau civitas akademika adalah lingkungan ilmiah, intelektual dan akademis. Karenanya, maka kampus tidak boleh terlibat ke dalam politik praktis agar menjaga objektivitas keilmiahannya,” kata Ahmad Basarah kepada Beritasatu.com, Rabu (14/8/2019).

Namun kata dia, kampus juga jangan sampai menjadi mengara gading. "Secara tidak langsung, perguruan tinggi harus memberikan kepada kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan,” ujar Ahmad Basarah.

Menurut Basarah, parpol telah diberikan peran yang amat strategis untuk menentukan masa depan bangsa. Misalnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diusung partai atau gabungan partai.

Demikian halnya anggota DPR. Presiden terpilih akan menjadi kepala negara sekaligus pemerintah yang mempunyai kekuasaan eksekutif. Sementara DPR di cabang legislatif. “Maka boleh dikatakan parpol itu punya peran strategis untuk bangsa ini,” ucap Wakil Ketua MPR tersebut.

Oleh karena itu, Basarah menyatakan, PT seharusnya memberikan kontribusi pemikiran agar partai dalam menjalankan tugasnya, benar-benar untuk rakyat. “Tanpa harus merusak objektivitas dunia perguruan tinggi dari kepentingan politik praktis, maka harus dicari cara kontribusi melalui dukungan masukan, pemikiran-pemikiran kepada partai,” kata Ahmad Basarah.

Hal senada disampaikan politisi PDIP Eva Kusuma Sundari. “Jangan partai masuk ke kampus. Ini kan politik praktis. Sedangkan yang kita inginkan dalam membangun karakter bangsa adalah politik etik. Bagaimana membangun nasionalisme, kemudian ada tentang budi pekerti, ketatanegaraan bahwa kita negara hukum. Artinya tidak boleh mengusung agenda di luar hukum misalnya khilafah,” kata Eva Kusuma Sundari.



Sumber: Suara Pembaruan