Deradikalisasi di Indonesia Dinilai Belum Maksimal

Deradikalisasi di Indonesia Dinilai Belum Maksimal
Ilustrasi. ( Foto: ist )
Yeremia Sukoyo / YUD Selasa, 20 Agustus 2019 | 16:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Upaya deradikalisasi hingga kini masih terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menetralisir paham-paham radikal yang terus berkembang di Indonesia. Namun demikian, upaya deradikalisasi yang dilakukan seolah masih tidak cukup membantu dalam membendung penyebaran paham radikal.

Menyebarnya paham radikal tidak hanya menjangkiti pelajar dan mahasiswa yang diperkirakan jumlahnya mencapai 23 persen. Paham radikal bahkan juga sudah menjangkiti pegawai BUMN, PNS, dan bahkan menjangkiti personil TNI.

Direktur Program dan Riset The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori, menjelaskan, upaya deradikalisasi tentunya harus dilakukan dengan lebih efektif dan seimbang dengan upaya pencegahan dan penindakan.

"Tantangan deradikalisasi yakni proporsi yang tidak seimbang, dibandingkan dengan upaya penindakan dan pencegahan, atau hanya 3 persen dan cenderung project oriented," kata Mohammad Hasan Ansori dalam diskusi dan peluncuran buku "Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan", Selasa (20/8/2019) di Jakarta.

Menurut Ansori, kurang efektifnya upaya deradikalisasi juga sangat ditentukan oleh beberapa faktor lain. Diantaranya adalah absennya evaluasi dan monitoring, rendahnya keterlibatan pemerintah lokal, hingga minimnya program rehabilitasi.

Dalam kerangka legal dan instrumen kelembagaan, penanganan terorisme di Indonesia lebih menitikberatkan pemanfaatan hukum pidana. Kerangka hukum perdata masih sedikit digunakan secara optimal. Karena itu pemerintah pun harus memanfaatkan setiap hukum perdata yang relevan, seperti hukum terkait korban dan hukum administrasi negara, untuk memberantas terorisme di Indonesia secara komprehensif .

Saat ini pemerintah harus membuat pemberantasan terorisme lebih transparan dan inklusif, melibatkan berbagai pihak, kerja sama, dan jaringan, serta tidak hanya secara eksklusif menyertakan kepolisian dan BNPT saja.

Cetak biru tata kelola kelembagaan yang lebih jelas dalam pemberantasan terorisme diperlukan ke depannya agar BNPT tidak terlihat seperti memperbanyak MOU kerja sama kelembagaan tanpa sinkronisasi efektivitas peran, wewenang, dan tugas dari berbagai lembaga yang dilibatkan.

Selain itu juga harus ada upaya strategis dan efektif dari BNPT untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga yang sudah ada, baik di tingkat pusat, daerah, maupun kawasan, serta membuka ruang bagi lembaga-lembaga nonpemerintah (ormas, lembaga pendidikan, dan LSM) untuk aktif terlibat dalam pemberantasan terorisme.

Saat ini berbagai kerangka legal sudah digunakan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Namun belum ada upaya komprehensif yang dilakukan untuk menyinkronisasi semua perundangan, regulasi, dan konvensi yang ada.

"Proses sinkronisasi harus menjadi prioritas pemerintah, di mana pemerintah sendiri harus memainkan peran utama dalam proses sinkronisasi semua instrumen hukum terkait terorisme," ucap Ansori.

Karena itu saat ini juga diperlukan upaya pemetaan potensi dan sinkronisasi modal instrumen hukum yang ada secara menyeluruh, baik pidana, perdata, hukum administrasi negara, serta regulasi di bawah undang-undang sampai ke tingkat daerah maupun instrumen hukum di tingkat global.

Di bidang pencegahan juga harus disusun kebijakan nasional yang dapat mendorong pemerintah daerah beserta aktor lokal lainnya melakukan inisiatif pencegahan terorisme. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam sebuah peraturan perundangan yang mendukung keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

"Mendorong adanya strategi nasional pencegahan terorisme yang didasarkan pada karakteristik persoalan terorisme di setiap wilayah di Indonesia. Hal ini penting agar intervensi yang dilakukan tidak menyamaratakan persoalan terorisme di seluruh wilayah di Indonesia," ucapnya.

Di samping itu, juga diperlukan upaya mendorong sinergi dan kolaborasi kegiatan intervensi pencegahan pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini penting untuk mencegah pengulangan substansi kegiatan serta memperluas jangkauan kegiatan di tengah masyarakat. Sinergi dan kolaborasi ini dapat dilakukan mulai dari tingkat nasional hingga lokal.



Sumber: Suara Pembaruan